batampos – Proses penetapan pimpinan definitif dan komisi-komisi di DPRD Kota Batam saat ini masih berlangsung. Sejauh ini, pimpinan sementara diduduki Asnawati Atiq dari Partai NasDem dan Wakil Ketua Muhammad Rudi dari Partai Gerindra.

Sekretaris DPRD Batam, Ridwan Afandi mengatakan, tahapan tersebut sedang berjalan. Diperkirakan akan rampung pada Oktober mendatang.

“Ini sedang berjalan (proses penetapan komisi dan pimpinan DPRD Batam). Hari Kamis nanti kita mau rapat paripurna dulu,” ujarnya, Selasa (4/9).

Dia menjelaskan, bahwa penentuan pimpinan definitif DPRD Batam dilakukan berdasarkan perolehan suara atau jumlah kursi terbanyak dari partai politik (parpol). Jabatan Ketua DPRD Batam kemungkinan besar akan diisi oleh Partai NasDem, dengan posisi Wakil Ketua I oleh Partai Gerindra, Wakil Ketua II dari PDIP, dan Wakil Ketua III dari Partai Golkar.

“Kalau untuk penetapan pastinya saya tidak tahu. Itu urusan partai. Partai yang memilih langsung siapa yang jadi pimpinan,” katanya.

Meski begitu, dia juga belum bisa memastikan apakah rapat paripurna yang akan digelar Kamis mendatang akan mencakup pembentukan komisi di DPRD Batam. Pihaknya hanya fokus pada persiapan paripurna dan mengikuti jalannya sidang.

Ia menambahkan bahwa meskipun tahapan ini kemungkinan selesai pada Oktober, akan tetapi kepastian waktunya masih tergantung pada proses yang dilakukan oleh masing-masing parpol.

“Sekarang ini yang jelas masih berjalan. Kita tidak bisa memastikan karena itu sudah ranahnya partai politik,” tambah Ridwan.

Hal sama juga disampaikan oleh Kabag Umum DPRD Batam, Zulkifli Aman. Sekretariat Dewan (Setwan) tak bisa memastikan proses itu selesai kapan.

“Itu tergantung dari masing-masing parpol (pemilihan pimpinan DPRD). Yang pasti untuk Ketua DPRD itu adalah partai dengan raihan suara terbanyak,” ujar dia.

Sebelumnya, pascadilantik, 50 Anggota DPRD Batam terpilih periode 2024-2029 bakal langsung bekerja. DPRD juga menargetkan setidaknya 10 sampai 12 Peraturan Daerah (Perda) karena terdapat inisiasi dari dewan dan pemerintah setempat. Itu disesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Kalau kendala rata-rata kita menunggu aturan yang lebih tinggi,” kata eks Ketua DPRD Batam sekaligus dewan terpilih, Nuryanto.

“Fungsi DPRD adalah pengabdian. Pelayanan optimal menuju kesejahteraan masyarakat. Jangan bermimpi untuk memperkaya diri,” lanjutnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Batam mencatat ada 193 parkir mandiri yang terdata sementara masih ada potensi 263 titik yang belum di garap oleh Dishub. Menurut data dari https://siependa.batam.go.id target pajak daerah dari jasa parkir tahun 2024 ialah Rp 16 miliar dan terealisasi Rp 7 miliar atau 43 persen.

Kepala Dinas Perhubungan Batam, Salim mengatakan terdapat juga 193 titik parkir mandiri yang terdaftar di Dishub Batam. Ia berharap ke depan akan semakin banyak yang bisa ikut parkir mandiri. Sementara untuk potensi titik parkir yang belum di garap ada sebanyak 263 titik.

“Iya masih ada titik yang belum kami garap dan menjadi evaluasi kedepnnya. Jadi untuk parkir mandiri itu tak ada lagi jukirnya, kalau ada yang merasa dipungut oleh jukir lapor kan saja,” ucapnya, Selasa (3/9).

Berdasarkan data Dishub Batam, jumlah Alfamart sebagai wajib retribusi atau parkir mandiri 70 gerai, Indomaret sebanyak 113 gerai.

Disamping itu, Dishub Kota Batam membuat terobosan baru bagi masyarakat Batam dalam membayar parkir yakni dengan non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bekerja sama dengan bank Mandiri sejak 1 September 2024.

Salim mengatakan perbaikan terkait parkir masih terus diupayakan, dengan penerapan parkir nontunai, yang diharapkan tranparansi penerimaan retribusi parkir bisa lebih terpetakan.

“Jadi masyarakat bisa langsung membayar menggunakan mobile banking ataupun e Wallet seperti gopay dan dana dengan cara scan barcode ke juru parkir dan itu langsung masuk laporannya ke kami. Penerapan ini bakal dilakukan di Lubukbaja dan Batamkota dahulu,” terangnya.

Terpisah , anggota DPRD Batam, Tumbur Hutasoit mengingatkan bahwa koordinator juru parkir harus memastikan setoran yang mereka terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar masuk ke kas daerah.

“Saya meminta agar juru parkir ditata dengan rapi, dan Dishub harus mengawasi dengan lebih jelas siapa petugasnya di setiap wilayah,” tutupnya. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Guna meningkatkan kemampuan warga dalam menjaga keamanan lingkungan, Polsek Sekupang mengadakan pelatihan Teknik Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) untuk warga yang bertugas di Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Tiban III, Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Selasa (3/9).

Pelatihan ini dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Iptu M. Ridho Lubis dan dihadiri oleh warga setempat yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan itu bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP), sehingga warga dapat bertindak dengan tepat tanpa merusak bukti penting yang dapat membantu proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Dalam pelatihan tersebut, Kanit Reskrim memaparkan beberapa materi penting, termasuk cara mengamankan lokasi kejadian, langkah-langkah yang harus diambil sebelum pihak berwenang tiba, dan pentingnya koordinasi dengan polisi.

Selain teori, warga juga diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penanganan TKP guna menambah kepercayaan diri mereka dalam menghadapi situasi darurat.

“Kegiatan ini sangat penting agar warga yang bertugas di Satkamling dapat lebih memahami peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, kerja sama antara polisi dan masyarakat dapat semakin ditingkatkan,” ujar Iptu M. Ridho Lubis.

Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, yang ditemui di tempat terpisah juga menekankan pentingnya sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, masyarakat dapat lebih siap dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Keamanan lingkungan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Kompol Benhur.

Lebih lanjut, Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam Satkamling, guna memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

Dalam sesi tanya jawab, peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan terkait penanganan TKP dan kerja sama dengan kepolisian, yang dijawab dengan jelas oleh Kanit Reskrim. Warga yang mengikuti pelatihan ini menyambut baik inisiatif tersebut dan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas mereka di Satkamling.

Pelatihan ini diakhiri dengan simulasi penanganan TKP, di mana warga dapat langsung mempraktikkan ilmu yang telah mereka pelajari. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan warga dapat lebih sigap dalam menghadapi berbagai kemungkinan kejadian kriminal di lingkungan mereka. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyikapi persoalan yang menyeret sejumlah personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Barelang yang diduga bermain dengan bandar sabu di Kampung Aceh, Mukakuning berinisial As.

Indarti mengatakan Kompolnas saat ini sedang mengecek bagaimana permasalahan yang sebenarnya dan juga sudah membuat surat klarifikasi ke Polda Kepri terkait hal ini. “Kami saat ini menunggu jawaban dari Polda Kepri terkait permasalan ini,” ujarnya, Selasa (3/9).

Menurutnya, jika terbukti ataupun benar Kasat Resnarkoba Polresta Barelang beserta anggotanya terlibat dalam peredaran narkoba atau pencurian barang bukti maka Kompolnas mendorong pemeriksaan secara profesional dalam arti didukung scientific crime investigation.

Baca Juga: Terkait Kasus Narkoba, Personel Sat Narkoba Polresta Barelang Terancam Sanksi Kode Etik hingga Dipecat

“Jika benar Kasat Resnarkoba Polresta Barelang dan anggotanya terlibat peredaran narkoba atau pencurian barang bukti narkoba, maka kami mendorong pemeriksaan secara profesional sehingga hasilnya tidak terbantahkan,” terangnya.

Langkah selanjutnya dari Kompolnas ialah mendorong penerapan pasal-pasal berlapis kepada para pelakunya termasuk pasal pemberatan pidana.

“Sehingga itu nantinya mereka akan dijatuhi sanksi hukuman tegas,” jelasnya

Kompolnas juga mendorong dilakukannya pemeriksaan pelanggaran kode etik. Sebagai penegak hukum yang menangani kasus narkoba, mereka harus bersih dari narkoba dan benar dipastikan harus memberantas kejahatan narkoba.

“Tetapi jika dalam pemeriksaan nantinya mereka tidak terbukti melakukan kejahatan, maka nama baik mereka harus dipulihkan,” sebut Poengky.

Menurutnya, penting sekali melakukan pengawasan melekat agar anggota tidak melakukan perbuatan menyimpang dalam melaksanakan tugasnya.

Selain pengawasan langsung atasan, maka penting bagi anggota yang bertugas di lapangan dibekali body camera agar pimpinan dapat mengawasi sepak terjang anggota di lapangan.

“Dari beberapa kasus sudah ada anggota Polri yang divonis mati oleh majelis hakim akibat terbukti terlibat peredaran narkoba,” ujarnya.

Poengky menuturkan akan tetapi hukuman tegas tersebut rupanya tidak cukup membuat efek jera. Oleh karena itu hukuman yang harus dilakukan atasan kepada bawahannya yang diduga terlibat narkoba harus tegas, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan diproses pidana.

“Tentunya memberikan efek agar sejak awal sudah kapok dan tidak berani melakukan pelanggaran yang lebih berat,” ucapnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan seluruh personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang yang terlibat penyalaahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu masih menjalani pemeriksaan Sidang Kode Etik Profesi atau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

“Proses periksaan dalam sidang KKEP masih berlangsung,” ujar Pandra.

Sidang yang diikuti 10 personel tersebut dimulai pada Jumat (30/8) lalu. Sesuai aturannya, sidang etik Polri dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP.

Disinggung, sejauh mana persidangan tersebut, Pandra enggan berkomentar. Ia mengatakan pemeriksaan anggota tersebut masih secara internal. “Saat ini masih dalam proses internal,” katanya.

Namun, Pandra menegaskan anggota yang terlibat tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas melalui hasil pemeriksaan di sidang. “Semua keputusan nanti hasil pemeriksaan Sidang Kode Etik Polri,” tutupnya (*)

Reporter: Aziz Maulana

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) anti korupsi bagi pelaku dunia usaha di Kepri. Acara yang bertema “Melalui Nilai-Nilai Integritas Kita Wujudkan Pelaku Usaha Anti Korupsi” berlangsung di Hotel Harris Batam Center.

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Jhonson Ridwan Ginting, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta menciptakan lingkungan usaha yang bebas dari praktik korupsi.

“Dunia usaha saat ini memegang peranan penting dalam kasus korupsi, karena sering kali ada kerjasama antara pelaku usaha dengan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum,” ujarnya, Selasa (3/9).

Ginting menambahkan bahwa sektor usaha menjadi salah satu titik rawan kasus korupsi, dengan banyak kasus melibatkan pemalsuan dokumen dan modus korupsi lainnya.

KPK memberikan pemaparan tentang risiko-risiko korupsi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan serta langkah-langkah pencegahan, termasuk penerapan sistem manajemen anti suap dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Sejak tahun 2005 hingga 2024, kami telah menangani 1.647 laporan kasus korupsi, di mana 417 di antaranya melibatkan pelaku usaha,” jelas Ginting.

Sekretaris Daerah Kepri, Andi Prihantara memberikan apresiasi atas pelaksanaan Bimtek ini. Dia menekankan pentingnya integritas bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.

“Pelatihan ini penting untuk memastikan pelaku usaha memahami nilai-nilai integritas dan mendukung tindakan anti korupsi,” tutupnya (*)

Reporter : AZIS MAULANA