batampos – Kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini masih menjadi harapan besar bagi para pemuda setempat. Fasilitas pelatihan kerja tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal sebelum terjun ke dunia kerja.

BLK berfungsi sebagai tempat pelatihan teknis sesuai bidang tertentu, sekaligus memberikan sertifikasi keahlian yang diakui. Dengan sertifikat tersebut, peluang tenaga kerja untuk diterima di dunia industri dinilai lebih besar.

Namun hingga saat ini, BLK belum juga hadir di Anambas. Kondisi ini membuat banyak pemuda merasa tertinggal dibandingkan daerah lain yang telah memiliki fasilitas pelatihan kerja yang memadai.

Pemuda Anambas, Bagas Apriboy, mengatakan kehadiran BLK selama ini masih sebatas mimpi bagi anak-anak daerah. Ia menilai pemerintah sudah seharusnya menghadirkan BLK demi masa depan generasi muda Anambas.

“Sejauh ini BLK itu masih sebatas mimpi bagi kami. Sudah seharusnya dibangun,” ujar Bagas, Rabu (4/2).

Menurutnya, ketiadaan BLK memaksa pemuda Anambas mengikuti pelatihan dan mengambil sertifikat keahlian di luar daerah. Hal tersebut membutuhkan biaya besar, mulai dari biaya pelatihan hingga transportasi laut atau udara serta biaya hidup.

“Kalau ambil sertifikat secara mandiri bisa jutaan rupiah, belum lagi ongkos transportasi dan biaya tinggal,” jelasnya.

Kondisi geografis Anambas yang jauh dari pusat pelatihan turut memperberat beban pemuda, terutama mereka yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, tidak sedikit anak daerah yang mengurungkan niat untuk meningkatkan keterampilan karena keterbatasan biaya.

Bagas berharap, jika BLK nantinya hadir, jenis pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di Anambas, terutama sektor migas dan pariwisata.

“Kalau pelatihannya sesuai kebutuhan perusahaan, peluang kerja anak daerah pasti lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan pembangunan BLK memang menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dan termasuk dalam janji politiknya di bidang pengembangan sumber daya manusia.

“Sekarang sedang kita upayakan. Sudah ke pemerintah pusat dan juga ke SKK Migas,” ujar Aneng melalui sambungan telepon.

Ia mengakui, hingga kini pembangunan BLK belum menemukan titik terang. Meski begitu, Pemkab Anambas terus melobi perusahaan migas agar menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan BLK.

Menurut Aneng, keberadaan BLK akan memberikan manfaat bagi daerah maupun perusahaan. Pemerintah daerah dapat menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap pakai, sementara perusahaan tidak perlu lagi merekrut pekerja dari luar daerah.

“Ini bentuk sinergi. BLK hadir, kita bisa menyuplai tenaga kerja ke perusahaan itu sendiri,” jelasnya.

Aneng berharap dukungan seluruh pihak agar rencana pembangunan BLK dapat segera terwujud demi masa depan pemuda dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas. (*)

Artikel Tak Ada BLK, Pemuda Anambas Harus Keluar Daerah untuk Asah Keterampilan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Ketinggian air Waduk Sei Jago, Tanjunguban, Kabupaten Bintan, terus menyusut akibat kemarau. Hingga Rabu (4/2), tinggi muka air waduk tercatat tinggal sekitar 56 sentimeter, turun signifikan dari beberapa hari sebelumnya yang masih mencapai 71 sentimeter.

Kepala Cabang PDAM Tirta Kepri Tanjunguban, Sugito, mengatakan penurunan ketinggian air tersebut disebabkan belum turunnya hujan dalam beberapa waktu terakhir.

“Iya, menyusut terus karena belum ada hujan,” kata Sugito.

Kondisi ini membuat PDAM kembali mengurangi jam layanan air bersih kepada pelanggan. Di wilayah kota Tanjunguban, pelanggan yang sebelumnya menerima pasokan air mulai pukul 04.00 WIB hingga sekitar pukul 15.00 WIB, kini hanya mendapatkan aliran air hingga pukul 10.00 WIB.

“Daerah kota itu air mengalir dari jam empat subuh, jam sepuluh pagi sudah habis,” ujarnya.

Menurut Sugito, PDAM tidak bisa memaksakan penyaluran air hingga siang atau sore hari karena berisiko membuat cadangan air di waduk cepat habis.

Pengurangan jam layanan ini dilakukan agar distribusi air dapat tetap menjangkau pelanggan di wilayah lain di Tanjunguban.

“Setelah penyaluran ke wilayah kota dihentikan, baru kita alirkan ke daerah lainnya supaya semua kebagian,” jelasnya.

Sugito menyebutkan, kondisi penyusutan waduk tersebut telah dilaporkan ke manajemen PDAM Tirta Kepri di Tanjungpinang. Namun, kemarau yang terjadi secara merata membuat sejumlah waduk lain juga mengalami penurunan debit air.

“Kami sudah lapor, tapi memang kondisi kemarau merata, waduk di tempat lain juga menyusut,” katanya.

Ia mengakui, sudah ada keluhan dari pelanggan yang biasanya masih mendapatkan air hingga malam hari, namun kini tidak lagi. PDAM pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih.

“Harus pandai mengatur pemakaian, kalau tidak air cepat habis,” imbaunya.

Sementara itu, warga Tanjunguban, Nopi, mengatakan dampak kemarau juga dirasakan warga yang tidak menjadi pelanggan PDAM. Sumur miliknya mulai mengering akibat minimnya pasokan air tanah.

“Kami bukan pelanggan PDAM, pakai sumur, tapi sekarang sumur mulai kering,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penyaluran air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau. (*)

Artikel Waduk Sei Jago Menyusut, PDAM Tirta Kepri Pangkas Jam Layanan Suplai Air pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Anggota DPRD Kepulauan Anambas, Marjohan, mendorong para kepala sekolah di wilayah tersebut agar memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk perbaikan fasilitas sekolah.

Menurut Marjohan, dana BOS tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan administrasi dan operasional rutin, tetapi juga dapat digunakan untuk perbaikan ringan fasilitas sekolah yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan siswa.

Ia menilai, perbaikan ruang kelas, lantai sekolah, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

“Dana BOS ini harus digunakan sebaik mungkin. Salah satunya untuk memperbaiki fasilitas sekolah agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman,” ujar Marjohan, Rabu (4/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menjelaskan, pemanfaatan dana BOS untuk perbaikan ringan dapat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Dengan adanya perbaikan fasilitas yang dilakukan langsung oleh pihak sekolah, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan baru atau program lain yang berskala lebih besar.

“Kalau sekolah bisa melakukan perbaikan ringan melalui dana BOS, maka pemerintah daerah bisa lebih fokus ke pembangunan baru atau kebutuhan lain yang lebih mendesak,” jelasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Marjohan saat melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Siantan Utara. Dalam kunjungan itu, ia melihat langsung kondisi bangunan sekolah yang telah mengalami perbaikan, khususnya pada bagian lantai yang kini telah dikeramik.

Ia mengapresiasi langkah pihak sekolah yang telah melakukan renovasi lantai, baik di lantai satu maupun lantai dua, sehingga bangunan terlihat lebih rapi dan layak digunakan.

Menurutnya, perbaikan sederhana seperti ini memiliki dampak besar terhadap kenyamanan dan keselamatan siswa saat beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Ini contoh yang baik. Perbaikan lantai yang sudah dikeramik tentu membuat sekolah lebih nyaman dan aman untuk anak-anak kita,” katanya.

Selain fasilitas sekolah, Marjohan juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan, khususnya pelabuhan.

Ia menegaskan, pembangunan pelabuhan sangat dibutuhkan mengingat banyak pelajar di Kepulauan Anambas berasal dari pulau-pulau kecil dan harus menggunakan transportasi laut untuk bersekolah.

“Akses transportasi laut yang aman sangat penting untuk menunjang aktivitas pendidikan dan keselamatan anak-anak kita,” pungkasnya. (*)

Artikel Marjohan Dorong Sekolah di Anambas Gunakan Dana BOS untuk Perbaikan Fasilitas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Musim angin utara yang melanda Kabupaten Lingga memicu gelombang laut tinggi di wilayah pesisir. Dampaknya, ruas jalan umum di Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, dipenuhi sampah laut yang terbawa ombak besar hingga naik ke badan jalan.

Pantauan di lapangan, Rabu (4/2), sampah berupa plastik, kayu, dan sisa material laut berserakan di sepanjang jalan. Selain kotor, permukaan jalan juga basah dan licin sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena ruas jalan di Singkep Pesisir merupakan akses utama masyarakat Dabo Singkep menuju Pelabuhan Jagoh untuk penyeberangan ke luar daerah.

Kepala Desa Sedamai, Encek Syarif, mengatakan peristiwa serupa kerap terjadi setiap memasuki musim angin utara. Gelombang laut yang tinggi kerap naik hingga ke badan jalan dan membawa sampah dari laut.

“Setiap tahun kondisinya selalu sama. Ombak besar naik ke jalan dan sampah dari laut berserakan,” ujar Encek Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (4/2).

Ia menyebutkan, persoalan tersebut sudah berulang kali diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa hingga kabupaten. Namun, hingga kini belum ada realisasi pembangunan penahan ombak.

“Setiap Musrenbang kami selalu mengusulkan pembangunan DAM atau penahan ombak laut, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi sementara, pihak desa bersama Bhabinkamtibmas memasang rambu dan tanda peringatan di sekitar lokasi agar pengguna jalan lebih berhati-hati saat melintas.

“Kami sudah pasang tanda bahaya. Walaupun belum ada korban, jalan licin ini sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan,” jelas Encek Syarif.

Ia menambahkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lingga sempat menawarkan solusi pembangunan batu miring. Namun, pihak desa menilai opsi tersebut tidak akan berfungsi maksimal.

“Kalau hanya batu miring saja, menurut kami tidak efektif dan justru membuang anggaran,” tegasnya.

Encek Syarif berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan pembangunan DAM penahan ombak dan meneruskannya hingga ke pemerintah pusat.

“Semoga usulan ini bisa direalisasikan. Apalagi kita punya perwakilan DPR dan DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau di pusat,” tutupnya. (*)

Artikel Ombak Besar Musim Angin Utara ‘Kirim’ Sampah Laut di Jalan Desa Sedamai pertama kali tampil pada Kepri.