batampos – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024 mendatang, agar program BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun, Eddy meminta Pemerintah untuk menyiapkan beberapa skema alternatif selain penggunaan QR Code dalam implementasinya.

“Dengan pembatasan BBM dan menggunakan QR Code diharapkan subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” kata Eddy Soeparno kepada wartawan, Rabu (11/9).

Eddy menjelaskan, skema pemakaian QR Code di aplikasi MyPertamina sebenarnya sudah dilaksanakan melalui program subsidi tepat Pertamina. Skema ini nantinya akan berkesinambungan dengan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.

Meski sudah banyak yang memanfaatkan program subsidi tepat Pertamina, Eddy mengingatkan agar masyarakat penerima subsidi BBM di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), dapat diakomodir dari sisi kemudahan dalam rencana pembatasan pembelian pertalite. Mengingat di daerah masih banyak infrastruktur teknologi yang belum memadai.

“Saat ini penggunaan QR code sudah di atas 30 juta-an, itu juga sudah mencakup daerah-daerah. Tapi harus ada skema alternatif untuk mengakomodir semua masyarakat. Untuk di daerah-daerah terpencil dan terpelosok itu di mana QR code belum bisa digunakan mungkin bisa dengan cara lain untuk teknisnya,” papar Eddy.

Selain kriteria, masyarakat yang diperbolehkan membeli juga bakal dibatasi kuota maksimal per hari. Batas maksimal pembelian Pertalite per hari itu berkaca pada pembatasan Solar yang sebelumnya sudah diterapkan lewat surat Keputusan Kepala BPG Migas Nomor 4 Tahun 2020, yang mengatur batasan maksimal oleh konsumen pengguna.

Ke depan, semua konsumen pengguna BBM subsidi akan terdaftar di dalam sistem seperti halnya pengguna Solar. Sehingga, hanya pengguna kendaraan yang teregister yang bisa membeli pertalite dengan sistem pembelian menggunaan QR code.

Tak dipungkiri, wacana tersebut menuai pro dan kontra, apalagi bagi masyarakat yang belum melek teknologi. Karena itu, Eddy menilai perlu ada alternatif sistem QR code bagi masyarakat yang masih kesulitan dalam hal sarana.

“Kalau yang belum bisa menggunakan, misalnya bisa mereka membawa surat yang menunjukkan mereka itu berhak untuk membeli BBM atau pelat nomornya di tandain,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Debat pertama calon presiden Amerika Serikat pada Selasa menampilkan calon presiden partai Republik yang juga mantan presiden Donald Trump menuduh calon presiden partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden Kamala Harris memiliki sikap anti-Israel.

“Dia membenci Israel,” kata Trump. “Jika dia menjadi presiden, saya yakin Israel tidak akan ada dalam waktu dua tahun dari sekarang.”

“Dia bahkan tidak mau bertemu dengan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu ketika dia pergi ke Kongres untuk menyampaikan pidato yang sangat penting,” lanjutnya.

“Pada saat yang sama, dengan caranya sendiri, dia membenci penduduk Arab,” kata Trump, “karena seluruh tempat itu akan hancur: orang Arab, orang Yahudi, Israel. Israel akan lenyap.”

Namun tuduhan itu ditanggapi Harris dengan mengatakan dirinya mendukung Israel sepanjang karir dan hidupnya.

Harris menanggapi dengan mengatakan bahwa hal itu “sama sekali tidak benar.”

“Sepanjang karier dan hidup saya mendukung Israel dan rakyat Israel,” katanya.

Ia mengatakan Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri, termasuk terhadap ancaman dari Iran dan proksinya, tetapi menambahkan bahwa cara melakukannya yang penting.

“Dan juga benar bahwa terlalu banyak warga Palestina yang tidak bersalah telah terbunuh. Anak-anak, ibu-ibu. Yang kita tahu adalah bahwa perang ini harus diakhiri. Perang ini harus segera diakhiri. Dan cara untuk mengakhirinya adalah kita memerlukan kesepakatan gencatan senjata, dan kita harus membebaskan para sandera. Kita akan terus bekerja sepanjang waktu untuk itu,” katanya.

Ia juga menegaskan kembali posisinya untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

Sementara itu, Trump ketika ditanya bagaimana ia akan bernegosiasi untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera, dia menegaskan kembali pernyataan sebelumnya bahwa perang di Gaza dan Ukraina tidak akan pernah dimulai jika ia menjadi presiden. (*)

Sumber: Antara

batampos – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara terkait dirinya yang gagal dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. Ghufron tidak lulus tes profile assessment yang diselenggarakan panitia seleksi (Pansel) Capim dan Calon Dewas KPK.

Nurul Ghufron menyampaikan selamat kepada 20 nama yang lulus seleksi profile assesment. Disinyalir, gagalnya Ghufron dalam seleksi Capim KPK, lantaranya dirinya tersandung permasalahan kode etik dan pedoman prilaku.

“Alhamdulillah dan selamat kepada 20 nama yang lolos,” kata Ghufron dikonfirmasi, Rabu (11/9).

Ghufron mengaku mengenal 20 nama yang lulus seleksi tes profile asessessment. Ia mengharapkan, mereka yang terpilih dapat melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

“Saya kenal beliau orang yang kapabel, semoga dapat melanjutkan dan meningkatkan pemberantasan korupsi ke depan,” ucap Ghufron.

Pansel Capim-Calon Dewas KPK sebelumnya mengumumkan 20 nama Capim KPK yang lolos seleksi tes profile asessment. Berdasarkan Pengumuman Nomor:66/PANSEL-KPK/09/2024 tidak ada nama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ketua Pansel KPK, Yusuf Ateh mengakui, pihaknya turut mempertimbangkan putusan etik yang dijatuhkan Dewas KPK terhadap Nurul Ghufron. Ia mengakui, semua pertimbangan diputuskan secara bersama-sama oleh tim pansel.

“Semua masukan kami pelajari, kami evaluasi, kami putuskan secara bersama-sama,” ujar Yusuf Ateh di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/9).

Ateh mengutarakan, terhadap 20 capim  yang lolos seleksi profile assessment diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani, yang akan diselenggarakan pada 17 dan 18 September 2024.

“Detail jadwal peserta nanti akan disampaikan pada tanggal 12 September 2024,” tegas Ateh.

Berikut 20 nama capim KPK yang lulus tahapan profile assessment:

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Didik Agung Widjanarko
4. Djoko Poerwanto
5. Fitroh Rohcahyanto
6. Harli Siregar
7. I Nyoman Wara
8. Ibnu Basuki Widodo
9. Ida Budhiati
10. Johan Budi Sapto Pribowo
11. Johanis Tanak
12. Michael Rolandi Cesnanta Brata
13. Muhammad Yusuf
14. Pahala Nainggolan
15. Poengky Indarti
16. Sang Made Mahendrajaya
17. Setyo Budiyanto
18. Sugeng Purnomo
19. Wawan Wardiana
20. Yanuar Nugroho

Sumber: JP Group

batampos – Polres Lanny Jaya, Papua tengah mendalami aksi gangguan tembak lan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) terhadap seorang anggota polisi Brigpol Johan Herik Sibarani, 32, dan satu warga sipil Adi Fallo, 20. Mereka ditembaki di dua lokasi berbeda yakni di Kampung Dukom, Distrik Tiom dan Kampung Dugime Distrik Niname.

“Kejadian pertama terjadi di Kampung Dukom sekitar pukul 19.30 WIT, dimana OTK tersebut mendatangi kios milik Brigpol Johan yang tiba-tiba mengeluarkan tembakan yang mengenai korban,” ucap Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, Rabu (11/9).

Setelah mendapatkan informasi adanya penembakan, aparat gabungan langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD Tiom.

“Korban terkena tembakan di bagian dada kanan atas dan bagian punggung kanan yang menyebabkan korban meninggal dunia,” ungkapnya.

Tak hanya itu, OTK kembali melakukan aksinya yang terletak di Kampung Dugume Distrik Ninimae. Mereka menyerang warga sipil sekitar pukul 20.05 WIT.

“Korban terkena tembakan di bagian paha kanan atas dalam kondisi sadar dan telah dievakuasi ke RSUD Tiom,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Lanny Jaya, Kompol Nursalam Saka mengatakan, saat ini aparat gabungan masih bersiaga guna mencegah aksi lanjutan.

“Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan aparat gabungan masih bersiaga guna mencegah aksi lanjutan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group