batampos – BP Batam akan segera memindahkan warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City ke rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon. Melalui Kepala Bagian Humas, Sazani, BP Batam menyampaikan bahwa rencana pemindahan warga ke hunian tersebut berlangsung pada tanggal 25 September 2024 nanti.
“Tahap awal, sebanyak 3 KK akan kami pindahkan ke rumah baru mereka. Ketiga KK ini adalah mereka yang pertama kali bergeser ke hunian sementara pada September 2023 lalu,” ujar Sazani, Senin (9/9/2024).
Selain itu, Sazani menyebut jika pemindahan warga ini dilakukan secara bertahap.
Ia juga menepis isu yang menyebutkan rencana pemindahan warga ke hunian baru gagal total.
“Memang harus diakui, pengerjaan rumah di Tanjung Banon sedikit terkendala dengan faktor cuaca. Akan tetapi, seluruh proses terus berlangsung. Semoga tahapan pemindahan warga lain yang saat ini berada di hunian sementara bisa rampung hingga akhir September,” tambahnya.
Ia menjelaskan, BP Batam juga terus memantau pengerjaan sekitar 60 unit rumah baru di Tanjung Banon.
Dimana, beberapa unit di antaranya telah memasuki tahapan penyelesaian.
“Awal hingga pertengahan September ini, pengerjaan 20 unit rumah lainnya juga digesa. Kami juga telah menyampaikan ke kontraktor pelaksananya agar seluruh proses bisa selesai sesuai target yang diberikan,” pungkasnya. (*)
Direktur Utama BSI Hery Gunardi (kanan) berjabat tangan dengan (Pj) Gubernur Aceh Safrizal ZA pada seremoni penandatangan kerjasama antara BSI dengan PB PON XXI 2024 Aceh Sumut Wilayah Aceh yang berlangsung di Gedung Landmark BSI Aceh, Selasa (10/9).
batampos — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam mendorong dan memajukan sektor olahraga. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh menjadi batu lonjatan dalam meningkatkan minat dan prestasi olahraga di Bumi Serambi Mekah.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan menjadi sebuah kehormatan bagi BSI bisa menjadi mitra bagi Pemprov Aceh dan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggeran PON XXI, yang merupakan pesta olahraga nasional terbesar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Menurutnya, BSI berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang optimal bagi masyarakat, atlet, official, dan wisatawan yang hadir di Aceh selama PON XXI.
“BSI menyiapkan infrastruktur layanan keuangan yang menyeluruh untuk memudahkan transaksi dan memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna layanan BSI di Aceh selama PON XXI berlangsung,” kata Hery.
BSI menyiapkan 910 mesin ATM untuk menunjang transaksi selama pesta olahraga nasional terbesar itu. Dari jumlah tersebut, 206 mesin merupakan mesin ATM baru yang tersebar sebanyak 117 unit di Banda Aceh, 54 unit di Lhokseumawe, dan 35 unit di Meulaboh. Seluruh mesin ATM BSI beroperasi selama 24 jam, mendukung berbagai jaringan perbankan seperti Visa, ATM Bersama, Prima, Link, dan Plus. Hal ini memastikan bahwa baik masyarakat Aceh maupun para pengunjung dari luar daerah dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah dan cepat.
Tidak hanya itu, BSI juga menghadirkan layanan digital payment berbasis QRIS dan EDC yang tersebar di berbagai merchant di Aceh. Total 45.866 merchant QRIS telah terdaftar, melampaui target 45.000 merchant, sementara mesin EDC telah terpasang di 1.399 merchant.
Hery juga menyebut BSI memastikan ketersediaan uang tunai sebesar lebih dari Rp2,7 triliun sebagai antisipasi lonjakan transaksi selama berlangsungnya acara. Ketersediaan uang tunai tersebut telah disiapkan di 16 Kantor Cabang, 137 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 7 Kantor Fungsional Funding (KFF), menjamin bahwa kebutuhan tunai masyarakat selama PON terpenuhi.
“Selain infrastruktur perbankan, BSI juga memperhatikan kebutuhan spiritual para atlet dan pengunjung. Untuk itu, BSI menyiapkan mobil musholla di dua lokasi utama, yakni Stadion Harapan Bangsa dan Lapangan Blang Padang. Delapan unit musholla knock down juga ditempatkan di berbagai venue seperti stadion, pelabuhan, dan pusat olahraga,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, BSI juga menjalin kerjasama dengan klub kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Persiraja Banda Aceh. Hery megatakan BSI sangat terinspirasi dan kagum dengan kecintaan masyarakat Aceh terhadap sepak bola, khususnya klub Persiraja. Masyarakat Aceh, disebut Hery, selalu memberikan dukungan penuh dan semangat luar biasa pada Persiraja.
“BSI sangat memahami bahwa Persiraja bukan sekadar klub sepak bola, tapi juga sebuah simbol kebanggan, identitas, dan semangat juang masyarakat Aceh. Karena itu, BSI ingin memastikan bahwa Persiraja memiliki semua dukungan untuk meraih prestasi lebih tinggi dan kembali bersaing di Liga 1.Kami berharap dengan dukungan ini Persiraja akan menjadi klub yang semakin dicintai dan terus menjadi kebanggan Masyarakat Aceh,” tutup Hery.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal ZA menyatakan ucapan terimakasihnya kepada BSI karena berperan aktif dalam menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut. Menurutnya BSI telah memberikan perhatian besar pada sektor olahraga di Aceh.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BSI yang telah memberikan dukungan besar untuk menyukseskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dukungan ini tentu memberikan manfaat yang besar dalam pelaksanaan kegiatan ini,” kata Safrizal. (*)
DPR RI telah menyetujui Anggota BPK RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). (Youtube)
batampos – DPR RI telah menyetujui Anggota BPK RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Persetujuan itu diketok oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang dihadiri para anggota dewan.
“Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 dapat disetujui?,” tanya Puan saat memimpin sidang paripurna.
“Setuju,” teriak para anggota dewan diiringi ketukan palu Puan Maharani tanda persetujuan.
Sebelum Puan mengetuk palu persetujuan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic menyataka bahwa pemilihan Anggota BPK RI dilakukan berdasarkan pertimbangan DPD RI. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Dolfie menyakan, pihaknya telah memverifikasi berkas pendaftar 75 calon Anggota BPK RI. Pihaknya pun telah memilih 5 Anggota BPK RI periode 2024-2029 berdasarkan pertimbangan masyarakat dan masukan dari DPD RI.
“Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbqngan dari DPD RI, maka Komisi XI pada tanggal 4 September 2024 mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dan menyepakati Anggota BPK RI periode 2024-2029,” tegas Dolfie.
Adapun, 5 Anggota BPK RI periode 2024-2029 yakni, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Kelima Anggota BPK RI itu datang dari berbagai latar belakang.
Berikut profil 5 Anggota BPK periode 2024-2029:
1. Akhsanul Khaq
Akhsanul Khaq merupakan pegawai BPK RI. Akhanul Khaq merupakan pria kelahiran Brebes tahun 1967. Akhsanul menyelesaikan pendidikan Diploma di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1988.
Dia kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration di Monash University tahun 2000, menyelesaikan program Doktoral dari YAI tahun 2020, dan memperoleh Certified Management Accounting (CMA).
Akhsanul memulai kariernya di BPK hingga dirinya berhasil menjadi pimpinan. Akhsanul juga merupakan anggota Komite Etika IAI sejak 2019.
Sebagai pegawai BPK, dia pernah menjabat sebagai sebagai Kepala Auditorat di Departemen Audit Keuangan (2015), Kepala Auditorat di Departemen Audit Infrastruktur (2015). Jabatan terakhirnya di BPK yakni Auditor Utama Keuangan Negara I.
2. Bobby Adhityo Rizaldi
Bobby merupakan politikus Partai Golkar. Pria kelahiran Jakarta 25 Februari 1974 itu saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dia melenggang ke Senayan melalui Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.
Bobbt lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1991-1995) dan meraih gelar Magister of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Amerika Serikat (1996-1998).
3. Fathan Subchi
Fathan merupakan Anggota DPR Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah II sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah pada 11 Februari 1970 itu kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI dan Sekretaris Fraksi PKB DPR.
Fathan juga pernah menjadi Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak se-Jabodetabek periode 2017-2022.
Fathan pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
4. Budi Prijono
Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Budi Prijono merupakan lulusan Perwira Pertama (Pama) Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi TNI) pada 1988. Dia kini menjabat sebagai Irjen Kemhan sejak 27 Juni 2022. Budi merupakan anak buah dari Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Budi juga pernah ikut dalam dua kali operasi militer di Timor-Timur pada 1992 dan 1994, kini menjadi negara mandiri bernama Timor Leste.
Lulusan akademi militer 1998 ini mulai mendapat tugas di Kementerian Pertahanan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan pada 2019.
Dia awalnya menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan pada 2019-2020. Prabowo kemudian mengangkatnya lagi menjadi Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan pada 2020-2022. Hingga akhirnya menjadi Inspektur Jenderal Kemhan sejak 2022.
5. Daniel Lumban Tobing
Daniel merupakan Anggota BPK periode 2019-2024. Daniel kembali terpilih menjadi Anggota BPK periode 2024-2029. Kiprahnya di BPK, Daniel pernah menduduki jabatan Anggota VII BPK pada 2019-2022 dan Anggota II BPK dari 2022 hingga 2024.
Sebelum berhasil menjadi pimpinan BPK, Daniel merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Selama berkarier sebagai legislator, Daniel pernah berada di Komisi VI, IX, VI, IV dan Badan Anggaran DPR. (*)
Fata keseluruhan pelamar CPNS 2024 (Instagram/bkngoidofficial)
batampos – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2024 akan ditutup Selasa (10/9) pada pukul 23.59 WIB. Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling banyak jumlah pelamarnya untuk instansi daerah sedangkan Pemerintah Kota Gorontalo menjadi yang terendah.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membagikan data statistik pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) per tanggal 9 September 2024.
Sebelumnya pendaftaran CPNS ditutup pada Jum’at, 6 September 2024. karena ada permasalahan pada e-meterai, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran CPNS.
Urutan pertama untuk instansi daerah provinsi/kota/kabupaten yakni DKI Jakarta dengan jumlah pelamar 41.369, DKI Jakarta membuka formasi sebanyak 4.431.
Formasi tersebut terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 740 dan jabatan teknis sebanyak 3.674. Pelamar yang lulusan SMA sederajat hingga D3 bisa melakukan pendaftaran CPNS di Pemeritah Provinsi DKI Jakarta
Lulusan Diploma III (D-III) sampai pendidikan doktor (S-3) paling rendah usia 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar PNS.
Sementara itu, untuk pelamar dengan kualifikasi lulusan SMA sederajat batas umur minimal 18 tahun sampai 30 tahun saat melamar PNS.
Dilansir dari Badan Kepegawain Daerah (BKD) DKI Jakarta, per tanggal 9 September 2024 ada 904 formasi dengan pelamar paling sedikit.
Untuk urutan kedua paling banyak diminati yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pelamar 29.871, formasi yang dibuka sebanyak 2.314.
Sedangkan Pemerintah Kota Gorontalo yang terendah peminatnya pada pendaftaran CPNS tahun anggaran 2024 dengan jumlah 13.
10 Instansi Daerah Paling Banyak Pelamar CPNS 2024
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (41.369)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (29.871)
Pemerintah Kab. Sijunjung (29.777)
Pemerintah Aceh (25.583)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (23.886)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (23.162)
Pemerintah Kab. Luwu Timur (21.138)
Pemerintah Kab. Tangerang (20.134)
Pemerintah Kota Surabaya (17.006)
Pemerintah Provinsi NTT (16.867)
10 Instansi Daerah Paling Sedikit Pelamar CPNS 2024
batampos – Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan 7 personel bintara Polresta Barelang yang terlibat penyalaahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri.
“Semuanya mengikuti mekanisme proses PDTH,” ujarnya, Selasa (10/9).
Ia menjelaskan seluruh personel sudah selesai sidang Kode Etik Profesi atau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Disinggug apakah personel tersebut mengajukan banding, Pandra enggan berkomentar. “Akan tetap di PDTH,” tegasnya.
Sedangkan personel berpangkat perwira, kata Pandra, tengah tahap permohonan banding. Personel ini akan menjalani sidang selama 14 hari yang dipimpin oleh Ketua Komisi Kode Etik Polri (KKEP). “Nanti putusan banding oleh Ketua KKEP,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Barelang diperiksa dan ditahan Propam Polda Kepri. Para personel ini diduga bermain dengan bandar sabu di Kampung Aceh, Mukakuning berinisial As.
Informasi yang didapatkan, personel yang diperiksa tersebut berjumlah 9 orang, termasuk Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda.
“Kasusnya itu sejak pekan lalu,” ujar salah seorang sumber Batam Pos di Mapolresta Barelang.
Kasus ini bermula saat Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap As dengan barang bukti 1 kilogram sabu. Dari pemeriksaan, As mengaku barang bukti itu didapatkan atau dibeli dari personel Satres Narkoba Polresta Barelang dengan nilai ratusan juta rupiah.
Oleh pengakuan As tersebut, Propam Polda Kepri memeriksa salah seorang anggota yang menjual sabu itu. Dan anggota tersebut mengaku perbuatannya atas perintah atasannya atau Kasat Narkoba. (*)
Sekitar 1.750 narapidana di Inggris dan Wales akan dibebaskan lebih awal pada Selasa (10/9/2024) dalam upaya mengurangi kepadatan penjara, langkah yang digambarkan sebagai “berisiko” oleh kepala inspektur untuk penjara Inggris dan Wales, Charlie Taylor. /ANTARA/Anadolu/PY
batampos – Sekitar 1.750 narapidana (Napi) di Inggris dan Wales akan dibebaskan lebih awal pada Selasa (10/9) dalam upaya mengurangi kepadatan penjara, langkah yang digambarkan sebagai “berisiko” oleh kepala inspektur.
Data resmi yang dirilis pekan lalu menunjukkan populasi penjara di Inggris dan Wales mencapai 88.521, jumlah tertinggi sejak Kementerian Kehakiman mulai menerbitkan angka mingguan 13 tahun yang lalu.
Untuk mengatasi kepadatan itu, sekitar 1.750 narapidana akan dibebaskan lebih awal pada Selasa, dengan pengecualian untuk kasus pelanggaran seksual, kekerasan berat, dan terorisme, serta beberapa kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.
Menurut pemerintah, keputusan ini diambil sesegera mungkin agar layanan pembebasan bersyarat memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.
Berbicara kepada Sky News, Charlie Taylor, kepala inspektur penjara untuk Inggris dan Wales, memperingatkan bahwa pembebasan dini ini dapat menjadi “berisiko.”
“…Kami memiliki 1.700 narapidana lain, dan pada bulan Oktober, kami akan menghadapi gelombang berikutnya sekitar 2.000 narapidana yang juga akan dibebaskan.
Hal ini tentu saja membawa risiko bagi komunitas lokal dan menambah tekanan pada layanan pembebasan bersyarat yang sudah kewalahan,” katanya.
Secara terpisah, pemerintah merilis laporan tahunan tentang kondisi penjara di Inggris dan Wales untuk periode April 2023 hingga Maret 2024, yang menunjukkan peningkatan populasi penjara sebesar 3.497, meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya.
“Meski proyeksi sejak tahun 2018 telah memprediksi kenaikan ini, pemerintah berturut-turut gagal membangun kapasitas yang cukup untuk mengimbanginya,” catat laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan tekanan populasi terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan dalam jumlah narapidana yang ditahan sebelum pengadilan dan tren yang dimulai pada 1990-an untuk memperpanjang durasi hukuman penjara.
“Skema pembebasan dini dari pemerintah sebelumnya sempat mengurangi tekanan sementara, tetapi tidak menyelesaikan masalah,” tambah laporan tersebut. (*)
Sepanjang alur sungai Seilangkai di Sagulung yang ada buaya nya meresahkan masyarakat. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah II Batam kembali ingatkan masyarakat untuk tetap menjauhi bantaran sungai Seilangkai, Sagulung. Sungai yang merupakan habitat buaya ini masih jadi ancaman sebab, belum semua buaya dievakuasi dan juga belum ada jalur atau pagar pembatas.
“Kita ingatkan lagi karena musim hujan ini biasanya ramai orang cari lokasi untuk mancing. Untuk sungai Seilangkai hingga wilayah perairan Dapur 12 tetap harus dihindari karena buaya bisa muncul kapan saja, ” ujar Kepala resort BKSDA Mukakuning Rempang Batam Yon Romby, Selasa (10/9).
Begitu juga dengan masyarakat yang berdiam di sepanjang alur sungai untuk tetap waspada dan tidak mendekati ataupun melakukan aktifitas di pinggir sungai.
“Tetap waspada, jauhi sungai dan jangan buang darah atau daging ke sungai atau parit karena itu akan menarik perhatian buaya, ” ujar Yon.
Seperti diketahui Sungai Seilangkai Sagulung merupakan kawasan habitat buaya, dan selama ini buaya berukuran besar sering muncul. Masyarakat diminta untuk waspada dan tidak mendekati alur sungai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Penanganan atas persoalan ini BKSDA tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membangun jalur atau pagar pembatas antara habitat buaya dan lingkungan pemukiman warga.
“Masih terus kita upayakan agar ini segera ada solusi. Kita kembali koordinasi dengan pemerintah daerah agar ada pagar pembatas. Habitat tetap ada dan pemukiman tidak terganggu, ” kata Yon.
Upaya lain yang dilakukan selama ini sebut Yon, BKSDA sudah melakukan upaya evaluasi buaya yang berkurang besar, namun belum berjalan maksimal karena tidak setiap waktu buaya -buaya ini muncul.
“Cuman untuk evakuasi ini perlu pemantauan dulu. Kami rutin turun cek cuman itu tadi, saat kami turun hilang buaya-buaya itu, ” kata Yon.
Rencana jangka panjang lainnya yakni membuat pagar pembatas antara habitat buaya dan pemukiman masyarakat. Rencana ini baru sebatas rancangan saja karena buruh pembahasan dan anggaran bersama instansi pemerintah terkait lainnya.
“Itu habitat buaya dan tidak bisa kita musnahkan begitu saja. Jangka pendek yang kita lakukan adalah evakuasi untuk mengurangi jumlah populasi buaya. Jangka panjangnya pagar pembatas yang masih dalam tahap perencanaan, ” ujar Yon.
Untuk antisipasi dari masyarakat yang menjauhi bantaran sungai, Yon apresiasi dan itu memang harus dilakukan karena kemunculan buaya ini sulit diprediksi.
“Mereka muncul biasanya ada mencium baunya darah atau daging. Makanya sulit diprediksi. Kita minta masyarakat untuk jangan lagi buang daging atau darah ke salur air karena itu akan mengalir ke sungai juga, ” kata Yon.
Senada disampaikan Kapolsek Sagulung Iptu Donald Tambunan yang berharap agar masyarakat tetap waspada dan menjauhi lokasi sungai. (*)
Rais Sigit divonis 18 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Selasa (10/9).
batampos- Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri, Rais Sigit divonis 18 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (10/9). Pria yang juga menjalani masa tahanan untuk kasus penipuan itu dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap warga negara Singapura.
Vonis hukuman terhadap Rais sama persis dengan tuntutan jaksa, yakni 18 tahun penjara. Atas putusan itu, Rais pun langsung menerima.
Dalam vonis hukuman yang dibacakan hakim Andi Bayu didampingi Douglas dan Yuanne, menegaskan perbuataan Rais Sigit sah dan menyakinkan bersalah. Yakni unsur dengan sengaja dan berencana melakukan pembunuhan, sebagaimana dakwaan jaksa, pasal 340 kuhp.
“Perbuataan terdakwa tak ada alasaan pemaaf dan pembenar, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai dengan perbuataanya,” ujar Andi di depan pengunjung sidang.
Menurut Andi, hal memberatkan perbuataan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit mendalam pada keluarga korban. Terdakwa juga sedang menjalani masa tananan di Lapas Tanjungpinang. Sedangkan hal meringankan terdakwa menyesali perbuataanya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Rais Sigit dengan 18 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan,” ujar Andi.
Usai menjatuhkan 18 tahun penjara, hakim Andi sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana terhadap putusan tersebut. Menerima, banding atau pun pikir-pikir.
“Bagaimana terdakwa, vonis hukumanmu sama dengan tuntutan jaksa, 18 tahun.,” tanya Andi lagi.
Tanpa banyak bicara, Rais yang didampingi Penasehat Hukum dari LBH Suara Keadilan, Vierki Siahaan dan Lisman, langsung menerima.
“Saya terima pak hakim,” ujar Rais singkat.
Usai mendengar tanggapan terdakwa, sidang pun ditutup oleh hakim Andi Bayu. Sedangkan terdakwa Rais langsung digiring ke ruang tahanan sementara.
Sebelumnya, Rais Sigit, oknum ASN Pemrov Kepri dituntut 18 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) Karya So Immanuel saat sidang beragendakan tuntutan di Pengadilan Negeri Batam,Senin (12/8). Pria berusia 37 tahun ini dinilai jaksa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wong Kai Keong, warga negara Singapura.
Diketahui, terdakwa yang merupakan ASN membunuh Wong Kai Keong, warga negara Singapura, karena menolak meminjamkan terdakwa uang. Dimana uang yang dipinjam itu rencananya digunakan untuk membayar uang kurban yang terpakai oleh Sigit Rais.
Terdakwa Rais membunuh korban di dalam mobil saat berada di kawasan Harbourbay. Batuampar. Cara membunuh korban yakni dengan memukul kepala dan menjerat leher korban hingga tak bernafas. Memastikan korban tewas, terdakwa membuang mayat korban di jembatan 4 Barelang hingga akhirnya ditemukan masyarakat sekitar. (*)
batampos – Penyidikan polsek Sagulung belum menemukan titik terang identitas ataupun keberadaan dua pelaku perampokan Alfamart di Kaveling Saguba yang terekam kamera CCTV, Senin (2/9) lalu.
Polisi kesulitan mengungkap identitas kedua pelaku karena minimnya petunjuk. Bukti rekaman CCTV yang didapat polisi hanya mendapat gambar dari atas kepala kedua pelaku. Wajah dua pelaku tidak kelihatan karena tertutup helm dan masker. Keterangan saksi yang diperiksa juga belum bisa menyimpulkan siapa dua pria tersebut.
“Tapi bagaimanapun ini tetap jadi fokus penyelidikan kami. Segala cara akan kami lakukan untuk mengungkap para pelaku ini,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Husnul.
Penyelidikan masuk perampokan ini juga melibatkan penyidik dari Satreskrim Polresta Barelang dan Polda Kepri. Ini tetap jadi atensi polisi untuk penegakan hukum dan menjamin keamanan masyarakat. “Masih terus kita cari petunjuk. Semoga secepat terungkap,” kata Husnul.
Sebelumnya tanggapan masyarakat sekitar bahwa pelaku perampokan ini adalah orang yang kenal betul dengan situasi dan aktifitas pekerja di dalamnya. Perampokan yang terjadi tepat, pada saat korban yang terluka hendak memindahkan uang dari meja kasir ke brangkas menimbulkan tanda tanya besar. Pelaku seperti menghafal betul rutinitas pekerja saat akan menutup tempat usaha tersebut.
Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan menegaskan penyelidikan masih berjalan dan kasus pencurian dan kekerasan ini tetap jadi fokus penyelidikan Polsek Sagulung saat ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pencurian dan kekerasan terjadi di ritel Alfamart yang berlokasi di Kaveling Sagulung Baru (Saguba) , kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Senin (2/9) sekitar pukul 23.00 WIB. Dua orang pelaku yang terekam kamera CCTv tidak saja berhasil menggasak uang sebesar Rp 50 juta tapi juga melukai pegawai Alfamart.
Korban yang terluka ini adalah Krisma pegawai ritel yang berjaga saat kejadian perampokan berlangsung. Wanita 26 tahun ini terluka di bagian telapak tangan kanan karena mencoba merampas, pisau yang digunakan pelaku untuk melakukan perampokan dan pengancaman.
Dari laporan yang masuk dan juga keterangan saksi yang diperiksa, aksi perampokan ini terjadi saat tempat usaha waralaba tersebut akan tutup. Saat itu korban yang sudah siap dengan kegiatan bersih-bersih dan pintu rolling door sudah ditutup separuh. Saat korban hendak memasukan uang hasil penjualan seharian ke dalam berangkas, dua pelaku yang mengenakan helm ini masuk menentang pisau dan mengancam korban serta dua pegawai lainnya.
Uang yang sudah keluar dari meja kasir dan hendak masuk ke brangkas diambil paksa oleh dua pelaku.
“Korban sempat minta tolong ke kedua pelaku untuk tidak melukai dan merampok. Dan menawarkan mereka berdua (pelaku) masing – masing Rp 500 ribu tapi ditolak. Mereka paksa semua uang yang mau dimasukan dalam brangkas tadi. Korban mencoba merampas pisau tapi ditarik salah satu pelaku sehingga tangannya terluka,” kata Rohandi. (*)
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dan barang bukti elektronik setelah menggeledah salah satu rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.
“Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Selasa.
Tessa mengungkapkan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat.
Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
Sebelumnya, tim penyidik KPK pada hari Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.
“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.
Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.
“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022,” kata Tessa.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.
“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara,” kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023). (*)
