batampos – Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disahkan menjadi UU APBN 2025 pada rapat paripurna akhir pekan lalu. Pada tahun depan, target pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, jumlah itu merupakan angka yang besar.

”Ini adalah untuk kali pertama pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun,” ujarnya akhir pekan lalu (20/9).

Pendapatan negara tersebut didukung penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,6 triliun.

Menkeu mengatakan, target penerimaan pada tahun depan ditopang reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem core tax. Serta, sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

Sementara itu, PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen badan usaha milik negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.

”PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Ani, sapaan Menkeu.

Di sisi lain, bendahara negara itu menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun (termasuk Rp1.541,4 triliun belanja non-KL pada belanja pemerintah pusat) serta transfer ke daerah dan dana desa Rp919,9 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun.

Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun. ”Tingkat defisit itu adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainability dan kesehatan APBN,” imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sejalan dengan itu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan menambah utang Rp775,86 triliun yang berasal dari beberapa sumber. Di antaranya, surat berharga (neto) sebesar Rp642 triliun dan pinjaman (neto) Rp133 triliun.

Pinjaman akan berasal dari dalam negeri yang mencapai Rp5,1 triliun. Sementara, pinjaman dari luar negeri ditargetkan Rp128 triliun.

”Pembiayaan utang Rp775,9 triliun akan dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable,” tuturnya.

Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 disepakati, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; inflasi terkendali 2,5 persen; nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per USS, lifting minyak 605 ribu barel per hari, serta lifting gas 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan beberapa strategi untuk mengejar target penerimaan pajak. Antara lain, prioritas pengawasan wajib pajak strategis dan penerapan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau core tax.

”Itu seiring dengan deployment core tax system tersebut, diperlukan penguatan SDM (sumber daya manusia) melalui pengangkatan dan pelatihan jafung (jabatan fungsional), penguatan IT (information technology) support dan maintenance, perbaikan proses bisnis, serta penguatan regulasi dengan alokasi sebesar Rp549,39 miliar,” paparnya.

Penguatan organisasi dan SDM akan terus dilakukan dengan fungsionalisasi pegawai dan peningkatan kompetensi SDM hingga penataan wajib pajak di kantor pelayanan di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus serta program secondment.

Perbaikan proses bisnis akan dilakukan dengan prioritas pengawasan atas wajib pajak strategis dan penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement. Ada pula penguatan IT dan data dengan pengumpulan data ILAP dan data aktivitas DJP serta penjaminan kualitas data. (*)

batampos – Kemeriahan event Maxi Yamaha Day 2024 terus melanjutkan perjalanannya. Setelah minggu lalu sukses dihelat di Sambas, Kalimantan Barat, akhir pekan ini (21-22 September), event akbar yang mempersatukan para bikers Maxi Yamaha tersebut kembali berlangsung secara serentak di Bandung, Medan, dan Banyuwangi.

Melalui konsep ride & camp yang secara konsisten terus dipertahankan sejak tahun 2018, sebanyak lebih dari 1.000 bikers pengguna setia Maxi Yamaha di tiga wilayah, bertemu, berkumpul, dan bergembira bersama untuk menyalurkan hobi mereka dalam berpetualang, melalui kegiatan touring yang membelah berbagai medan yang menantang sekaligus camping di alam terbuka yang semakin memperkuat spirit ’A Tru Bro’ antarsesama pengguna Maxi Yamaha.

Natural Hill (Bandung), Danau Lau Kawar (Medan), dan Pantai Mutiara Pulau Tabuhan (Banyuwangi) terpilih sebagai venue Maxi Yamaha Day pada tahun ini. Masing-masing venue di setiap wilayah pun memiliki ciri khas dan keunikannya yang menonjol, serta tentunya mampu memberikan experience camping dengan nuansa alam yang beragam kepada para peserta Maxi Yamaha Day di masing-masing area.

”Rangkaian event Maxi Yamaha Day 2024 weekend ini akan berlangsung secara serentak di Bandung, Medan, dan juga Banyuwangi,” ungkap Rifki Maulana, Manager Public Relations Yamaha Indonesia Motor Mfg di Maxi Yamaha Day 2024 di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/9).

Menurut Rifki, ketiga tempat ini tidak hanya memiliki banyak pengguna setia Maxi Yamaha, namun juga menawarkan jalur-jalur touring yang menyenangkan mulai dari pegunungan di Lembang, danau di Karo, hingga pantai di Banyu-wangi yang mampu mengakomodir lifestyle serta hobi berkendara para pecinta Maxi di Indonesia.

”Oleh karena itu, konsep ride & camp menjadi ruh utama yang kami pertahankan secara konsisten untuk menghadirkan semangat solidaritas yang kuat di antara komunitas,” ungkapnya.

Maxi Yamaha Day area Bandung, Medan, dan Banyu-wangi dimulai dengan pelepasan rombongan touring dari beberapa titik keberangkatan di wilayah Jawa Barat, Sumatra Utara, serta Jawa Timur.

Rombongan kemudian bergerak menempuh jarak sejauh ratusan kilometer menuju lokasi venue, sembari melewati berbagai titik destinasi wisata yang menarik dan fotogenik di masing-masing area, termasuk rombongan pewarta dari Jakarta yang tergabung dalam Journalist Max Community (JMC).

Di area Bandung dan Medan, para peserta diajak melewati jalur-jalur dataran tinggi pegunungan yang menanjak dan menurun curam, sekaligus juga dengan berbagai tikungan tajam yang menantang adrenalin. Sementara itu di Banyuwangi, para peserta lebih banyak disuguhi trek lurus khas wilayah pesisir pantai dengan sinaran matahari yang hangat dan hembusan angin laut yang sepoi-sepoi.

Setelah melewati berbagai medan yang berliku dan penuh tantangan, para peserta touring kemudian tiba di lokasi venue masing-masing. Kabar menarik datang dari area Bandung. Selain dihadiri para peserta, rombongan bikers dari JMC yang berangkat dari Jakarta juga turut hadir memeriahkan event ini, lengkap dengan line up Nmax “Turbo.

Event Maxi Yamaha Day di masing-masing area pun kemudian resmi dibuka melalui berbagai selebrasi yang meriah. Para peserta antusias meng-ikuti berbagai rangkaian acara.

Keesokan harinya para peserta sejak pagi sudah berkumpul untuk mengikuti senam bersama. Setelah itu, beberapa perwakilan dari komunitas mengikuti kegiatan CSR yang berfokus pada pengembangan masyarakat lokal sekaligus upaya pelestarian lingkungan sebagai bentuk nyata komitmen Yamaha untuk terus semakin di depan bersama masyarakat Indonesia.

Rangkaian Maxi Yamaha Day 2024 dengan konsep Ride & Camp selanjutnya akan berkunjung ke destinasi terakhir, yakni Pulau Bali pada 28 – 29 September mendatang. Bagi para rider Maxi Yamaha yang ada di Pulau Dewata, ayo bersiap untuk segera merapat nikmati sensasi keseruan Maxi Yamaha Day. (*)

batampos – Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengalami perpecahan pascabebasnya pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. OPM menuding salah seorang panglimanya, Egianus Kogoya, berkhianat dengan membebaskan Philip di luar tata cara yang disepakati.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menuturkan bahwa berdasar kesepakatan, pembebasan Philip diharuskan dengan sejumlah tahapan. Egianus juga me­nyetujui hal itu.

“Pertama, harus melibatkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Lalu, pemerintah Selandia Baru juga telah menye-tujui tata caranya. Tinggal menunggu pemerintah Indonesia,” terangnya.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk proposal pembebasan. Namun, ternyata pilot Philip telah dibebaskan di luar kesepakatan itu. Sebby pun mengirimkan video pembicaraannya dengan Egianus yang mengambil kesepakatan pembebasan harus melibatkan PBB.

“Dengan pembebasan tidak sesuai kesepakatan, saya menduga Egianus Kogoya dan kelompoknya terima uang suap dari TNI-Polri dan mengkhianati TPNPB Komando Nasional di 35 komando wilayah pertahanan,” tudingnya.

Di sisi lain, Komnas HAM mengapresiasi pembebasan pilot Philip. Apalagi, prosesnya dilakukan melalui pendekatan persuasif.

“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, secara khusus Satgas Operasi Damai Cartenz dan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang membebaskan pilot melalui pendekatan persuasif,” kata Atnike Nova Sigiro, ketua Komnas HAM, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9).

Dia mengatakan, cara pendekatan persuasif yang juga melibatkan tokoh agama, gereja, adat, dan pihak keluarga itu berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa sekaligus menjaga keselamatan pilot.

Dia pun berharap pembebasan tersebut menjadi momentum yang baik untuk mendorong situasi penegakan HAM yang lebih kondusif di Papua dan mendorong pe-lindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dalam kondisi apa pun.

“Seluruh pihak harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan prinsip-prinsip HAM,” ujarnya.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno tidak merespons terkait tudingan suap. Namun, langkah pembebasan itu memang berbeda dengan proposal yang disampaikan pimpinan Sebby Sambom dan Egianus. Dalam proposal tersebut, OPM menunjuk fasilitator untuk memediasi pembebasan Philip. (*)

Salah satu azimat paling sakti pemerintahan rezim Orde Baru dulu adalah kekuasaan berjalan tanpa kontrol lembaga oposisi politik rakyat. Lembaga oposisi tidak diberi ruang gerak untuk tumbuh, bahkan oposisi menjadi perkataan tabu dalam iklim perpolitikan di masa itu.

Argumentasi yang sering menjadi jargon politik penguasa, mengapa negara kita tidak mengenal lembaga oposisi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan sistem dan budaya demokrasi yang kita anut yakni demokrasi Pancasila. Sehingga setiap kali ada upaya untuk melahirkan embrio oposisi politik rakyat, selalu diantisipasi dan dibungkam secara represif baik melalui security approach maupun lewat propaganda opini publik sebagai organisasi terlarang perusak integritas bangsa.

Permasalahan ini akhirnya menjadi dialektika yang tidak pernah tersintesa secara transparan, sehingga hegemoni kekuasaan terhadap negara dan rakyat tidak bisa dielakkan sampai penghujung hayat Orde Baru. Keruntuhan Orde Baru pun bukan disebabkan oleh kekuatan lembaga oposisi politik rakyat, tetapi oleh tekanan gerakan moral para mahasiswa, yang kemudian secara oportunistik dimanfaatkan oleh para petualang politik yang mendaulatkan diri sebagai tokoh reformis.

Hegemoni kekuasaan
Saking kuatnya hegemoni kekuasaan terhadap negara di masa lalu, lembaga-lembaga tinggi negara sekalipun baik secara supra maupun infrastruktural kehilangan daya dalam ruang gerak keberadaannya. Berbagai keluh-kesah dan aspirasi rakyat tidak mampu diakomodir oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR dan DPRD.

Eksistensi lembaga wakil rakyat yang secara struktural berada di atas atau sejajar dengan kekuasaan, ak-hirnya terkooptasi di bawah bayang-ba-yang hegemoni kekuasaan itu sendiri. Akibatnya, kekuasaan telah diidentikkan dengan negara. Bahkan lebih dari itu, kekuasaan adalah sakral, suci, menakutkan, kebal kritik (koreksi), tak bisa dipersalahkan dan tak tersentuh oleh siapapun atau kekuatan apa pun di luar tubuh kekuasaan.

Sebagai implikasi dari kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan adalah terjadinya berbagai macam distorsi dan penyalahgunaan wewenang di berbagai lini kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan. Namun, isu yang paling santer muncul ke permukaan adalah praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Distorsi-distorsi semacam ini tidak saja telah terjadi secara sistematik tetapi juga berlangsung secara sistemik.

Maksudnya, secara sistematik penyimpangan-penyimpangan tersebut senantiasa dibungkus rapi dengan legitimasi hukum dan peraturan perundang-unda-ngan yang secara sengaja direkayasa oleh mereka-mereka yang berkepentingan di bawah tekanan kekuasaan. Praktik seper-ti ini tidak saja terjadi pada stratifikasi tingkat atas birokrasi, tetapi telah menggejala dan membudaya secara sistemik pada semua lapisan tingkat kekuasaan.

Fenomena yang cukup menarik untuk diamati, meskipun berada di tengah-te-ngah iklim sakralisasi kekuasaan waktu itu, rakyat tetap berupaya mencari saluran aspirasi guna mempertahankan hak-hak mereka, serta melontarkan kritik ke kubu kekuasaan ketika melihat berbagai pe-nyimpangan. Karena kinerja lembaga MPR, DPR dan DPRD sangat tidak populer di mata publik (dicap sebagai lembaga tukang stempel belaka), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pers yang kritis menjadi salah satu alternatif. Sehingga tidak mengherankan jika banyak upaya pencari keadilan, penegakan hak-hak azasi manusia dan kebebasan berpolitik justru bukan disalurkan ke lembaga struktural pemerintah yang dinilai mandul, tetapi ke lembaga-lembaga non-peme-rintah yang bernuansa oposisi.

Fenomena ini memperlihatkan, dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis, otoriter dan represif, lembaga yang bersifat oposisi akan tetap berupaya untuk tumbuh karena dibutuhkan rakyat. Artinya, kaum oposan pada hakikatnya bukanlah ancaman bagi negara, tetapi justru berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan sehingga negara tidak terperosok ke dalam jurang krisis. Mematikan oposisi berarti membiarkan kekuasaan memerintah tanpa pengawasan dan tanpa batas (absolut) yang pada giliran akhirnya membiarkan negara berjalan tanpa arah sehingga bisa ambruk.

Reformasi ketatanegaraan

Agar Indonesia di masa depan tidak terjerumus dua kali ke dalam jurang krisis politik yang sama, menurut hemat penulis, paling tidak ada dua agenda reformasi ketatanegaraan di masa datang yang sangat penting untuk diartikulasikan. Pertama, pembentukan pemerintahan yang legitimated dan kuat di mata rakyat melalui Pemilu Serentak Tahun 2024 yang jujur, adil dan bermartabat. Karena Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama yang dilakukan secara bersamaan antara Pemilu Pre-siden dan Pemilu Legislatif. Kita tentunya sama-sama berharap pemerintahan yang akan terbentuk pasca Pemilu 2024 kali ini benar-benar hasil atau representasi suara seluruh rakyat Indonesia. Kubu mana pun yang menang dalam Pemilu 2024, seyogianya disikapi secara sportif melalui kedewasaan berpolitik.

Namun, persoalan bangsa ini tidak cukup dengan terbentuknya pemerintahan yang legitimated belaka. Tetapi yang lebih krusial, bagaimana mengawasi pemerintah yang baru berkuasa agar tidak terpe-rangkap pada kecenderungan sistem pemerintahan otoriter dan absolutisme. Karena di negara mana pun, pada hakikatnya kekuasaan cenderung otoriter dan absolut jika tanpa pengawasan lembaga pengontrol yang egaliter dan mandiri.

Oleh karena itu agenda reformasi keta-tatanegaraan kedua, berupa pembentukan lembaga oposisi politik rakyat. Gerakan demokratisasi harus berani melahirkan embrio oposisi politik rakyat. Lembaga inilah yang akan diharapkan secara aktif dan artikulatif menjadi pengawas jalannya pemerintahan (kekuasaan) yang baru. Lembaga ini di sam-ping mengawasi jalannya kekuasaan juga mencatat track record kekuasaan tersebut dalam menjalankan amanah rakyat.

Sementara itu penguasa harus rela dan bersedia membentuk saluran-saluran struktural-legal bagi praktik oposisi. Jika tidak demikian, demokratisasi akan tetap hanya sebatas angan-angan belaka. Kondisi seperti ini diperlukan agar terciptanya suasana kondusif untuk melahirkan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan bagi rakyat. Artinya, harus ada budaya akuntabilitas publik (public accountability) sebagai moral politik, dimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan penguasa kepada rakyat.

Persoalan dari mana embrio oposisi itu harus dilahirkan bukanlah menjadi masalah. Galibnya di negara-negara yang sistem pemerintahannya menjunjung tinggi azas demokratisasi, pada setiap pertarungan politik, :”menang memerintah, kalah menjadi oposisi”, merupakan idiom yang sangat populer. Begitu juga lembaga oposisi politik rakyat di negeri ini bisa dibentuk dari aliansi partai-partai politik yang kalah dalam Pemilu. Partai-partai politik yang kalah berhimpun membentuk lembaga oposisi politik, guna memantau kinerja kekuasaan yang baru selama periode yang telah ditentukan menurut undang-undang.

Momentum ini menjadi tepat, dalam kerangka mengefektifkan sistem Pemerin-tahan Presidensial yang telah kita anut. Sistem Pemerintahan Presidensial kita selama ini tidak efektif, karena tidak jelas segregasi antara kekuatan politik pengu-asa dan kekuatan politik pengontrol kekuasaan. Seharusnya kekuatan politik tersegregasi begitu pemilu usai, peta politik menjadi jelas antara kubu kekuasaan dan kubu pengontrol kekuasaan (oposisi).

Prestasi dan track record kubu yang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan akan dapat dijadikan rujukan pada pertarungan politik (Pemilu) berikutnya bagi partai-partai politik yang berhimpun dalam oposisi. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai instrumen political pressure untuk mengoreksi bahkan memaksa penguasa untuk turun dari singgasana kekuasaan apabila telah melanggar secara fatal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, pembentukan lembaga oposisi politik rakyat akan sangat ditentukan oleh kemauan dan keberanian politik setiap komponen bangsa ini yang mendambakan kehidupan bernegara yang benar-benar demokratis. Oleh karena itu dibutuhkan reformasi ketatanegaraan melalui amandemen berikutnya UUD 1945. Itu berarti kita harus siap dan memiliki keinginan untuk memasuki wacana budaya politik baru dimana kekuasaan bukanlah sakral dan absolut serta kedaulatan harus benar-benar dikembalikan kepada rakyat. Mudah-mudahan. (*)

Oleh:

AGUSTAR
Mantan Ketua KPU Kota Batam, Pemilu 2004

batampos – Polres Metro Bekasi Kota telah mengamankan 22 orang terkait kasus penemuan 7 mayat di sungai. Dari jumlah tersebut, tiga orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam.

“22 (orang yang diamankan). Motornya ada 30,” kata Kapolsek Rawa Lumbu Kompol Sukadi kepada wartawan, Senin (23/9).

Meski begitu, sejauh ini senjata tajam itu bukan digunakan untuk membunuh 7 jenazah. Melainkan diduga akan digunakan oleh kelompok tersebut untuk tawuran.

Kini kasus itu sudah dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Seluruh barang bukti motor maupun senjata tajam juga telah diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota.

“Yang tiga itu (celurit) dibawa oleh tiga orang tersangka itu tadi, yang tiga (celurit) lagi tidak ada yang mengakui. Celurit panjang itu yang ujungnya lancip,” jelasnya.

Sebelumnya, warga menemukan 7 mayat mengapung di Kali Bekasi, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Mayat itu ditemukan dengan jarak yang tak berjauhan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Priadi Santoso mengatakan, penemuan tujuh mayat itu pertama kali dilaporkan warga yang tengah mencari kucing yang hilang di sekitar Kali Bekasi.

Saat itu, dia menemukan sebanyak lima mayat yang mengapung di Kali Bekasi dan dilaporkan ke saksi lainnya. Setelah itu, pihak kepolisian beserta tim dari BPBD melakukan penyusuran dan ditemukan dua korban lain. Sehingga, total ada tujuh mayat di kali tersebut.

“Selanjutnya Anggota Polsek Jatiasih dipimpin Kapolsek Jatiasih mendatangi TKP dan benar mendapati tujuh orang mayat di kali Bekasi yang selanjutnya di evakuasi,” ujar Priadi kepada wartawan, Minggu (22/9). (*)