batampos – Sebanyak 5 oknum anggota Polresta Barelang yang terlibat kasus narkoba diperlukan sama dengan warga binaan dan tahanan lain di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam.

Seperti tahanan baru lainnya, kelima oknum anggota polisi juga menjalani penahanan di ruangan khusus yang terpisah untuk mengenal aturan dan tata tertib dalam lingkungan Rutan.
“Itu berlaku semua tahanan yang baru masuk memang dipisahkan dulu untuk pengenalan dan pendataan,” ujar Kepala Rutan Batam Fajar Teguh Wibowo.

Jika sudah melewati masa pengenalan lingkungan, mereka juga akan menjalani penahanan seperti warga binaan ataupun tahanan lainnya.

“Kesehatan mereka juga harus dipastikan. Protap tahanan baru memang seperti itu. Diperiksa dulu biar tetap aman warga binaan lain sebelum mereka berbaur, ” kata Teguh.

Begitu juga saat berbaur dengan warga binaan lainnya nantinya, tidak ada perlakuan istimewa atau yang berbeda. Semua warga binaan dan tahanan di dalam diperlakukan sama sesuai aturan yang ada.

Seperti diketahui, Lima dari 10 orang oknum anggota Polresta Barelang yang terlibat kasus narkoba dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam, Sabtu (21/9) siang. Kelima oknum ini dalam keadaan sehat saat diantar oleh jajaran Polda Kepri.

Lima orang oknum anggota Polresta Barelang ditangkap Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri atas dugaan penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu, belum lama ini.

Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu membenarkan penangkapan iin.

“Masih ditangani Mabes Polri. Permintaan personel saya lima orang,” ujarnya di Mapolresta Barelang, Jumat (20/9) malam.

Heribertus menambahkan penangkapan tersebut merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya atau menyeret 10 personelnya. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah barang barang disalahgunakan anggotanya tersebut.

Kemungkinan besar pengembangan. Kami juga belum mendapatkan informasi dari Mabes Polri,” katanya. Menurut dia, barang bukti sabu yang disalahgunakan tersebut bukan saat ia menjabat. Sebab, saat ia ini, seluruh barang bukti tersebut harus disertakan dengan berita acara pemusnahan.

“Ini hal yang dulu. Jadi pemusnahan barang bukti disertakan dengan berita acara. Saya belum dapat laporan lengkap dari Polda maupun yang menangani adanya penjualan itu, karena pencatatan barang bukti (saat ini) tidak ada yang hilang atau dijual dari barang bukti Polresta,” ungkapnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Sepanjang tahun 2024, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang mencatat sebanyak 201 pasang pengantin memilih untuk melangsungkan pernikahan di kantor. Sementara itu, 181 pasang lainnya menggelar akad nikah di luar kantor. Dengan total 382 pernikahan yang sudah tercatat hingga pertengahan September, angka ini menunjukkan tingginya aktivitas pernikahan di wilayah tersebut.

Kepala KUA Sekupang, Adamrin, didampingi beberapa staf termasuk penyuluh agama dan pramubakti, memastikan pelayanan pernikahan berjalan lancar sepanjang tahun ini.

Ia menjelaskan rincian jumlah pernikahan per bulan dimana pada bulan Januari ada 35 pasang, Februari 43 pasang, Maret 34 pasang, April 37 pasang, Mei 48 pasang, dan Juni 63 pasang. “Sementara itu pada bulan Juli 49 pasang, Agustus 46 pasang, dan September hingga hari ini sudah ada 27 pasang. Jadi totalnya 382 pasang,” jelasnya, Minggu (22/9).

Dari total pernikahan tersebut, sebanyak 201 pasang memilih untuk menikah di kantor KUA, sementara 181 pasang lainnya menggelar akad nikah di luar kantor.

“Menikah di kantor seringkali dipilih karena lebih sederhana dan efisien. Sedangkan yang menikah di luar kantor biasanya melibatkan prosesi yang lebih besar, baik di rumah ataupun di tempat lain,” tambahnya.

Selain melayani prosesi pernikahan, KUA Sekupang juga rutin mengadakan Bimbingan Perkawinan (Binwin) untuk calon pengantin. Binwin ini dilaksanakan setiap hari Selasa pada pekan pertama dan ketiga setiap bulannya.

“Kemarin, ada 15 pasang calon pengantin yang mengikuti Binwin. Program ini penting untuk membekali calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama,” jelas Adamrin.

KUA Sekupang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal, baik dalam urusan pernikahan maupun bimbingan perkawinan. “Kami siap membantu masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dengan prosedur yang mudah dan cepat, baik itu di kantor maupun di luar kantor,” tutupnya.

Dengan jumlah pernikahan yang terus meningkat setiap bulannya, KUA Sekupang tetap mengutamakan pelayanan profesional demi kenyamanan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, memastikan bahwa stok LPG 3 kilogram di wilayah Batam aman dan tidak mengalami kendala signifikan. Pertamina mendistribusikan 47 ribu tabung elpiji 3 kilogram untuk konsumsi harian. Selain itu, Pertamina juga mendistribusikan 70 ribu tabung hingga 23 September, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.

”Stok aman, tidak ada kendala signifikan,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR, Susanto August Satria, Jumat (20/9) malam.

Ia mengatakan, meskipun terjadi sedikit hambatan distribusi akibat cuaca, hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan gas melon di masyarakat. Dari pemeriksaan yang dilakukan Pertamina bersama Disperindag Batam, ada temuan peningkatan permintaan gas melon dari sektor usaha.

”26 ribu tabung gas melon pada tanggal 16 September di beberapa wilayah, diantaranya Kecamatan Batam Kota, Sagulung, hingga Bengkong. Setiap titik mendapatkan alokasi sekitar 4.500 tabung. Totalnya 70 ribu tabung sampai 23 September mendatang,” tuturnya.

Dengan adanya penambahan stok ini, Satria mengatakan, hal itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Dia membantah rumor kelangkaan stok gas melon. ”Kalau misalnya dibilang stok tak ada, itu tidak betul,” ujarnya.

Pertamina memilih untuk tidak mendistribusikan gas ke seluruh titik secara serentak untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial dan potensi panic buying. Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong.

”Masyarakat tidak perlu takut sampai panic buying,” kata dia.

Sementara itu, warga Marina, Rengga, mengaku masih sulit mendapatkan gas. Ia mengatakan, dari tiga pangkalan didatanginya, tak menemukan gas melon. ”Saya ke Fanindo, dan Tunas, tapi tidak menemukannya,” ungkap Rengga.

Ia mengatakan, soal pernyataan distribusi gas aman. Namun, dia sebagai masyarakat di Marina, tidak merasakannya. ”Tak sesuai kondisi lapangan,” ujarnya.

Rengga mengatakan, dari pengakuan tetangganya, setiap gas datang ke pangkalan selalu diserbu warga. ”Jadi langsung habis, orang yang gasnya habis sehari kemudian, tak bisa mendapatkan gas,” ucap Rengga.

Hal yang senada diucapkan oleh salah satu pedagang nasi goreng gerobak di Kawasan Legenda. Kepada Batam Pos, dia mengaku sulit mendapatkan gas. ”Susah mencari gas tiga kilogram, sekarang saya beralih ke gas pink (tabung gas 5,5 kilogram),” kata pria akrab disapa pak de.

Begitu juga dengan warga Legenda lainnya, Nur. Ia mengatakan, mencari gas hingga ke Sambau. ”Minggu lalu saya beli gas, tapi gak dapat di sekitaran sini. Saya belinya ke Legenda,” tuturnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Polsek Sekupang berhasil mengamankan 11 sepeda motor berknalpot brong dalam operasi Cipta Kondisi (Cipkon) yang dilaksanakan, Sabtu (21/09) dini hari. Patroli ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menindak pelanggaran lalu lintas yang meresahkan, terutama kendaraan dengan knalpot yang bising.

Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, memimpin langsung operasi tersebut bersama Wakapolsek Sekupang, Iptu Yuli Endra, dan sejumlah personel dari berbagai unit Polsek Sekupang, termasuk Kanit Binmas Ipda Doni dan Kanit Intelkam Ipda R. Munthe. Sasaran patroli ini adalah tempat-tempat keramaian, objek vital, serta titik-titik yang dianggap rawan tindak kejahatan, terutama di kawasan Sei Harapan, Tiban Indah, dan Patam Lestari.

Wakapolsek Sekupang, Iptu Yuli Endra, menjelaskan bahwa kendaraan berknalpot brong menjadi salah satu fokus utama dalam patroli kali ini karena banyak keluhan dari masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan.

“Selama operasi, kami berhasil mengamankan 11 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Kendaraan-kendaraan ini kemudian kami serahkan ke Unit Tilang Polresta Barelang untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Iptu Yuli Endra.

Operasi Cipkon ini tidak hanya difokuskan pada penindakan knalpot brong, namun juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kehadiran polisi di lokasi-lokasi rawan kejahatan. Patroli menyusuri berbagai wilayah yang sering menjadi lokasi aksi balapan liar, seperti di Tanjung Riau dan Sei Temiang.

Di samping itu, personel kepolisian juga melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, dan menindak tegas pelanggaran yang ditemukan.

Selain penindakan, petugas patroli juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang ditemui di sepanjang patroli. Mereka diingatkan untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan frekuensi patroli dan operasi serupa, guna memastikan situasi di wilayah Sekupang tetap aman dan kondusif. “Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah dan menindak pelanggaran yang meresahkan, demi kenyamanan masyarakat,” tutupnya.

Dengan adanya operasi ini, diharapkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat diminimalisir, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman tanpa gangguan dari pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan knalpot brong. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa pada tahun depan kemungkinan tidak akan ada lagi pembangunan Puskesmas di Batam. Hal ini disebabkan oleh aturan dari Kementerian Kesehatan yang membatasi setiap kecamatan untuk memiliki maksimal dua Puskesmas. Akibatnya, dana bantuan dari pusat tidak dapat dialokasikan untuk kecamatan yang telah mencapai batas tersebut.

Didi menjelaskan bahwa secara rasio, jumlah Puskesmas di Batam masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Menurut standar WHO, idealnya satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Dengan populasi Batam yang mencapai 1,2 juta jiwa, kota ini membutuhkan sekitar 40 Puskesmas. Namun, karena penyebaran penduduk yang tidak merata, angka tersebut sulit dipenuhi.

”Kecamatan seperti Belakang Padang dan Bulang, misalnya, memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu padat tetapi sudah memiliki satu Puskesmas. Dengan demikian, pembangunan tambahan Puskesmas di kecamatan tersebut tidak mungkin dilakukan,” ujar Didi.

Saat ini, Batam memiliki 22 Puskesmas, termasuk satu Puskesmas baru yang sedang dibangun di Pelunggut. Meskipun begitu, Didi mengakui bahwa masih dibutuhkan minimal 8 Puskesmas tambahan agar layanan kesehatan dapat lebih optimal, terutama di kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk padat seperti Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji, yang masing-masing hanya dilayani oleh dua Puskesmas.

Lebih lanjut, Didi menyoroti bahwa meskipun fasilitas kesehatan untuk pengobatan atau kuratif di Batam sudah mencukupi dengan lebih dari 100 klinik dan 20 rumah sakit, yang masih menjadi masalah adalah pelayanan promotif dan preventif yang masih terbatas. Pelayanan tersebut, seperti imunisasi dan vaksinasi, hampir seluruhnya ditangani oleh Puskesmas.

”Untuk kegiatan seperti imunisasi, beban terbesar ada di kami, karena populasi Batam menyumbang 60-70% dari total populasi Provinsi Kepri,” katanya.

Didi berharap, agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menuntut pencapaian target kesehatan, tetapi juga membantu pembangunan Puskesmas agar layanan kesehatan dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Didi juga menyoroti beban kerja yang berat di Puskesmas. ”Di kecamatan Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji, dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa, hanya dilayani oleh dua Puskesmas, sementara jumlah penduduk ini hampir setara dengan jumlah penduduk di satu kabupaten seperti Bintan yang dilayani oleh 16 Puskesmas,” ujarnya.

Didi berharap ke depannya pembangunan Puskesmas bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat kota maupun provinsi, agar beban tenaga kesehatan di Batam dapat lebih ringan. (*)

Reporter: Rengga Y