batampos – DPP PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2024. Terdapat enam bakal calon gubernur yang diusung PDIP, namun tidak ada nama Anies Baswedan yang diumumkan dalam keputusan pencalonan kepala daerah oleh PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, bahwa keputusan Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur akan diputuskan langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

“Untuk keputusan Jakarta menunggu keputusan Ibu Mega, demikian juga untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Menurut Hasto, 169 calon kepala daerah yang diusung ini merupakan gelombang kedua yang diumumkan PDIP.

“Kami melaporkan jumlah total calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sudah diputuskan Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan hari ini berasal dari 169 daerah, tingkat provinsi sebanyak 6, Kabupaten 151, dan 12 kota,” ucap Hasto.

Hasto mengutarakan, jika ditotal dengan gelombang pertama, artinya PDIP sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk 558 calon yang berlaga di 474 daerah.

“Dari jumlah tersebut, (calon kepala darah) dari PDIP sebanyak 45,3 persen,” ujar Hasto.

Adapun untuk tingkat provinsi, enam pasangan calon kepala daerah yang diusung yakni:

1. Provinsi Jambi – Al Haris dan Abdullah Sani
2. Provinsi Bangka Belitung – Hidayat Arsani dan Heliana
3. Provinsi Kepulauan Riau – Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq
4. Provinsi Bali – Wayan Koster dan I Nyoman Giri
5. Papua Tengah – Meki Nawipa dan Deinas Geley
6. Papua Selatan – Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa.

Sumber: JP Group

batampos – Presiden dan DPR dinilai kembali melakukan pembajakan demokrasi dengan membahas Revisi Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) dalam waktu yang sangat singkat dan tergesa-gesa.

Ambisi tersebut bahkan mengesampingkan dua putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dan titik penghitungan syarat usia calon kepala daerah.

Presiden dan DPR ditengarai hendak mengakumulasikan kekuasaan koalisi tambun antipilkada kompetitif hingga di level pemerintahan daerah dan menjaga agar putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep aman berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah.

Terkait hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) menilai, pembahasan Revisi UU Pilkada menambah daftar merosotnya mutu pembentukan legislasi periode 2019-2024 karena membajak demokrasi dan cita-cita negara hukum secara ugal-ugalan.

“Revisi UU Pilkada cacat prosedural. Pada aspek perencanaan, Revisi UU Pilkada tidak direncanakan dengan patut dalam Program Legislasi Nasional dan bersifat reaksioner semata-mata untuk menghadang dua Putusan MK yang berpotensi mencegah pembentukan koalisi tambun dan menghalangi pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah,” demikian bunyi keterangan PSHK, Kamis (22/8).

DPR juga disebut membonceng jalur Badan Legislasi yang disinyalir sebagai jalur “titipan” usulan legislasi inisiasi pemerintah, seperti yang ditemukan pada proses RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Penyiaran.

Selain itu, pada aspek penyusunan dan pembahasan, Rapat Kerja Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah dan DPD dilakukan secara mendadak dan pembahasan hanya menghabiskan waktu kurang dari 7 jam untuk sebuah aturan hukum yang signifikan menentukan kualitas demokrasi.

PSHK menyebut, aksesibilitas dokumen perancangan (rancangan undang-undang, daftar inventarisasi masalah) tidak dapat ditemukan di kanal resmi DPR dan Pemerintah, bahkan tidak terdapat naskah akademik pendukung yang menjustifikasi pilihan kebijakan.

Kondisi tersebut dinilai menutup sama sekali ruang partisipasi masyarakat sipil untuk mengakses dokumen perancangan dan memberikan saran dan masukan untuk dipertimbangkan secara bermakna.

PSHK juga menyebut, secara substantif, DPR dan Presiden melakukan cherry picking dalam mengadopsi constitutional order MK. Ketentuan yang mengganggu keberlangsungan koalisi tambun antipilkada kompetitif dan menghalangi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk melenggang dengan curang di Pilkada Jawa Tengah menjadi alasan dijagalnya putusan MK tersebut oleh DPR.

“DPR hanya mengadopsi klausul Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/202 secara parsial yang hanya ditujukan untuk partai non-DPRD untuk mengusung calon kepala daerah. Padahal, penting untuk membaca dan mengadopsi constitutional order secara utuh,” tegas PSHK.

Sejatinya, menurut PSHK, Putusan MK Nomor 60/PUUXXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dapat melepas belenggu paksaan bagi partai politik untuk bergabung dalam koalisi tambun ataupun keterpaksaan untuk mengusung kandidat tertentu yang tak sejalan dengan gagasan partai politik serta menghadirkan alternatif kandidat lain untuk berkontestasi melawan hegemoni keserakahan koalisi.

Di sisi lain, sikap DPR dan Presiden tidak konsisten. Untuk undang-undang lain yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK, DPR dan Presiden tak membuka ruang penafsiran dan langsung mematuhi dan menjalankan putusan MK.

Contohnya adalah putusan MK tentang pengujian UU Pemilihan Umum soal syarat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang berdampak terbukanya jalan tol bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

DPR dan Presiden juga disebut salah kaprah memahami dan menafsirkan Putusan MK. Terkait dengan tafsiran pemeriksaan syarat usia, DPR dan Presiden seharusnya merujuk ke Putusan MK ketimbang Putusan MA.

Atas pembangkangan konstitusi dan demokrasi yang terus tergerus akibat ulah
Presiden dan DPR, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengimbau, jika Presiden dan DPR mengesahkan Revisi UU Pilkada, maka kami mengajak untuk menolak Revisi UU Pilkada saat ini sebagai hukum karena secara aktif mengingkari nilai-nilai konstitusionalisme dan membangkang pada konsep
Negara Hukum (rechtsstaat) sebagaimana amanat konstitusi;

PSHK juga meminta seluruh pihak bersolidaritas antara semua elemen masyarakat untuk kolonialisme gaya baru dalam bentuk tirani elit politik Presiden dan DPR dengan pembangkangan sipil dan memboikot Pilkada 2024. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) meminta DPR membatalkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasalnya, dalam revisi yang dilakukan, DPR telah mengeliminir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan Nomor 70.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Hima Persis Rizaldi Mina mengatakan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sangat krusial, karena menurunkan ambang batas mengajukan calon kepala daerah dari 20 persen kursi di DPRD menjadi 8,5 persen, 7,5 persen, atau 6,5 persen, tergantung jumlah pemilihnya.

“Secara konstitusional, putusan MK bersifat final dan mengikat. Secara konsekuen, undang-undang yang diuji harus direvisi tanpa ada tambahan dan penafsiran sedikit pun atas amanat penting dari putusan MK,” ujarnya, Kamis (22/8).

Namun, menurutnya, DPR menalar lain. Revisi UU Pilkada yang sudah tidak dibahas sejak Oktober 2023 dan tidak masuk juga dalam Prolegnas 2024, secara tiba-tiba dalam jeda waktu 24 jam dibahas Badan Legislasi DPR. Dalam bahasan tersebut, DPR menetapkan beberapa kesimpulan yang mengeliminir sebagian besar Putusan MK.

“Pertama, terkait dengan batas calon, DPR mengabaikan amanat MK soal usia 30 tahun calon gubernur dan 25 tahun calon bupati/wali kota terhitung sejak penetapan. DPR lebih menggunakan putusan MA (Mahkamah Agung) yang menyebutkan bahwa batas usia 30 tahun gubernur dan 25 tahun calon bupati/wali kota terhitung sejak pelantikan,” ucapnya.

Kedua, terkait ambang batas parlemen, DPR membagi menjadi dua kategori. Partai/gabungan partai yang berada di parlemen tetap harus miliki kursi minimal 20 persen atau 25 persen suara sah. Sedangkan partai non parlemen bisa mengajukan dengan suara sah antara 6,5 persen – 10 persen, tergantung jumlah pemilih.

“Manuver akhir pada dua isu penting ini menjadi babak baru dari sekian permasalahan DPR. Secara hukum, aturan dari MK setara undang-undang. Namun, DPR tidak mengindahkan putusan MK. Jelas ini merupakan langkah inkonstitusional,” ucapnya.

Baca Juga: 5 Zodiak yang Diprediksi Akan Bertemu Jodoh Terbaiknya: Siap-Siap Menyambut Cinta yang Tepat!

Atas hal itu, kata dia, Bidang Hukum dan HAM PP Hima Persis mengeluarkan tiga sikap. Pertama, menolak segala manuver politik yang mengabaikan segala bentuk perintah konstitusi. Kedua, mendesak DPR membatalkan revisi UU Pilkada selama tidak mengindahkan putusan dari MK.

“Ketiga, menuntut Badan Legislasi DPR bertanggung jawab atas seluruh kekisruhan akibat Panja Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ini,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta berbagai pihak, khususnya DPR dan pemerintah untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Megawati mengingatkan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus ditaati oleh semua pihak.

“Taat sepenuhnya kepada putusan MK,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politik di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Megawati mengakui mencermati dinamika pasca putusan MK. Dia pun bertanya kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir soal aturan yang memungkinkan tidak mengikuti putusan MK.

“Orang saya ini lihat kejadian tadi pagi aja, saya sampai nanya itu Pak Mahfud. Itu pasal apa ya yg dipakai ya? Beliau ketawa aja. Tuh, berarti enggak ada pasalnya loh,” ucap Megawati.

Megawati lantas mengutip ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Pasal 24C ayat (1), Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, final dan final Final. Kalau kerennya kan, final and binding. Keren toh. Untuk menguji Undang-undang, berarti Undang-undang berada di bawahnya terhadap Undang-undang Dasar (UUD),” tegas Megawati.

Lebih lanjut, Megawati pun meminta semua pihak khususnya pembuat undang-undang dalam hal ini DPR, yang pura-pura tidak paham ketentuan putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia menekankan, jika orang menentang ketentuan tersebut, berarti bukan orang Indonesia.

“Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya enggak mau salah aturan. Hehe hihi gila. Jadi, apa amanat ini? Tidak bisa ditafsirkan lain karena itulah mengingkari keputusan MK, sama saja artinya dengan pelanggaran konstitusi,” pungkas Megawati. (*)

Sumber: JP Group