batampos – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan janjinya untuk memberi tempat kepada Airlangga Hartarto di pemerintah dan juga partai usai mundur sebagai Ketua Umum Golkar.

Menurut Bahlil, nantinya Airlangga akan mendapat tempat yang baik sebagai bentuk tanggung jawab moral Partai Golkar kepada Airlangga.

“Pak Airlangga adalah tokoh yang harus diberikan tempat secara proporsional, baik di pemerintahan khususnya karena tanggung jawab moral daripada Golkar dan kemudian di partai,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (22/8).

Meski begitu, Bahlil belum menyebutkan posisi apa yang akan nantinya akan diberikan kepada Airlangga. Ia menyebut, hal itu masih perlu dikomunikasikan dan didiskusikan terlebih dahulu.

Adapun menurutnya, posisi Airlangga nanti akan diberikan sesuai dengan kinerja dan jerih payah Airlangga selama menjabat sebagai ketua umum, khususnya di Pemilu 2024 karena telah berhasil menaikkan kuota kursi di DPR RI.

“Pak Airlangga ini ketua umum Golkar yang menurut kami luar biasa ya mampu menaikkan kursi, oleh karena itu percayalah bahwa kami dari DPP Golkar akan sangat menghargai jerih payah Pak Airlangga dan untuk urusan berikutnya kami akan membicarakannya,” janji Bahlil.

Bahlil yakin, Golkar dan Airlangga terus menjalin komunikasi yang baik dan semua dinamika yang sudah terjadi sebelumnya bisa selesai. “Semuanya akan terselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

batampos – Dinamika politik yang terjadi akhir akhir ini tidak lagi terjadi gesekan antara eksekutif dan legislatif karena adanya mekanisme kontrol atas jalannya pemerintahan. Konflik justru terjadi antara DPR dengan masyarakat sipil setelah adanya dugaan upaya melanggengkan kekuasaan dengan membegal demokrasi.

Hal itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar untuk tumbuh suburnya demokrasi di masa yang akan datang dengan adanya kemudahan bagi partai politik untuk mencalonkan kader terbaik mereka menjadi kepala daerah.

Namun angin segar yang seharusnya disambut dengan tepuk tangan gembira oleh partai politik ini malah diduga akan dijegal oleh perpanjangan tangan sejumlah partai politik di DPR lewat RUU Pilkada. Mereka justru hendak menafikan kompetisi yang sehat.

Alif Iman, salah satu peserta aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan, pihaknya bersama sejumlah tokoh seperti Burhanuddin Muhtadi, Gunawan Mohamad, Sinta Nuriyah Wahid, Omie Komariah Madjid, Erry Riyana Hardjapamekas, Henny Supolo, Franz Magniz Suseno, Usman Hamid, dan lain-lain, akan melakukan gugatan ke MK apabila DPR mengesahkan RUU Pilkada.

“Ada kawan-kawan bidang konstitusi yang akan mengajukan gugatan kembali. Tapi seruan kami apabila Presiden (Jokowi) dan DPR tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi, kita kami serukan untuk boikot Pilkada,” paparnya.

Menurutnya, langkah yang juga akan ditempuh selain mengajukan gugatan ke MK, juga dengan membuat seruan untuk masyarakat memboikot pilkada 2024.

“Bukti kita tidak mencoblos, tidak ada noda tinta warna ungu di jari kita,” katanya.

Dia menambahkan, aksi mengawal putusan MK ini akan terus dilanjutkan ke depannya hingga sampak ke daerah-daerah. Mereka akan terus menyuarakan perlawanan kepada kekuasaan yang dijalankan secara ugal ugalan.

“Kita akan lanjutkan di beberapa kota juga. Karena proses di DPR ini sangat cepat sekali,” ujarnya.

Terlepas dari hal itu, massa aksi meminta DPR untuk mendengarkan hati nuraninya dengan tidak mengesahkan RUU Pilkada yang berpotensi menghancurkan demokrasi. Mereka meyakini para anggota DPR yang dipilih oleh rakyat tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang salah.

“Dari fraksi PPP menyebut, kami ini yang punya wewenang bikin UU, terserah kami mau bikin UU apa. Mereka pongah, sombong,” katanya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada batal disahkan. Dasco menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berlaku pada pendaftaran Pilkada Serentak 2024, pada 27 Agustus 2024.

Menurut Dasco, RUU Pilkada masih butuh penyempurnaan. Sehingga dimungkinkan akan disahkan pada DPR periode 2024-2029.

“Mungkin akan di periode depan, karena kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Dasco menyatakan, KPU RI dapat segera menindaklanjuti putusan MK untuk mengakomodir dalam Peraturan KPU (PKPU). Sehingga nantinya akan dibahas antara KPU dengan Komisi II DPR.

“Itu kan ada PKPU, PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU, mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antara KPU dan Komisi II DPR,” ucap Dasco.

Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa revisi UU Pilkada tidak datang secara tiba-tiba. Ia menyebut, RUU Pilkada sudah dibahas sejak Januari 2024.

“Revisi Undang-Undang ini tidak datang sekonyong-konyong, revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024, dan memang berjalannya perlahan-lahan,” pungkas Dasco. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Uji Coba Soal UKBI Adaptif Merdeka Tahun 2024 di Laboratorium Multimedia SMPN 4 Tanjungpinang, Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu pada Selasa dan Rabu, 20 dan 21 Agustus 2024. Sebanyak 30 peserta dari berbagai kalangan, seperti dosen, mahasiswa, guru, siswa SMP/SMA, karyawan, ASN, penerjemah, wartawan, pramumuseum, pamong budaya, administrator, penyiar, dan penulis mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Uji Coba Soal UKBI Adaptif Merdeka yang dilakukan secara serentak oleh 31 balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 19 s.d. 30 Agustus 2024 dengan total 1.146 peserta. (*)

Beberapa waktu lalu, pernyataan seorang kreator konten yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia miskin kosakata sempat ramai dibicarakan oleh warganet. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi warganet. Namun, benarkah bahasa Indonesia “miskin” kosakata?

Kita perlu memahami konteks sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum menelaah pernyataan tersebut. Secara resmi, bahasa Indonesia baru lahir sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda, kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang telah berevolusi selama beratus tahun, bahasa Indonesia tentu relatif lebih muda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1988 dengan jumlah sekitar 62.000 entri kata. Jumlah ini terus berkembang seiring dengan penerbitan edisi-edisi terbaru yang mencerminkan penambahan kosakata dan istilah baru yang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Ivan Lanin, seorang wikipediawan pencinta bahasa Indonesia, mengatakan bahwa jumlah kosakata sebuah bahasa sulit diukur dengan tepat. Cara paling mudah untuk mengukurnya adalah dengan melihat jumlah entri pada kamus bahasa tersebut. Jumlah entri kamus bahasa Inggris dari Collins English Dictionary 14th ed mencakup kurang lebih 730 ribu kata, sedangkan entri KBBI Daring berjumlah kurang lebih 121 ribu kata.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah kata bahasa Inggris memang lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh bahasa Inggris yang telah lama berkembang sebagai basantara (lingua franca) dan dituturkan banyak orang dari berbagai bangsa. Status ini membuat bahasa Inggris kerap digunakan untuk mengungkap konsep baru yang tidak jarang diserap dari bahasa lain. Namun, jumlah kosakata dalam kamus tidak sepenuhnya mencerminkan kekayaan sebuah bahasa. Bahasa Indonesia yang hidup dan digunakan oleh penuturnya sehari-hari memiliki jauh lebih banyak kosakata dan istilah yang belum tercatat dalam kamus resmi. Banyak istilah lokal dan kata serapan dari berbagai bahasa daerah yang belum diadopsi sepenuhnya ke dalam KBBI, tetapi digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari.

Setiap bahasa memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Bahasa Indonesia tidak terkecuali. Keunikan bahasa Indonesia antara lain terletak pada keberagamannya yang mencerminkan budaya dan tradisi berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia juga dikenal dengan kesederhanaan struktur gramatikalnya yang memudahkan proses pembelajaran dan penggunaannya. Selain itu, adanya banyak istilah lokal yang memperkaya bahasa nasional ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang inklusif dan mampu mengakomodasi keragaman budaya Indonesia. Sebagai contoh, kata “gawai” yang berasal dari bahasa Dayak kini telah diadopsi secara luas sebagai padanan kata gadget. Begitu juga “unduh” dan “unggah” berasal dari bahasa Jawa kini telah diadopsi sebagai padanan kata download dan upload.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan terus berkembang. Setiap tahun, banyak usulan baru untuk memasukkan istilah-istilah dari bahasa daerah dan bahasa asing ke dalam KBBI. Proses ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan komunikatif penuturnya. Bukti nyata bahwa bahasa Indonesia terus berkembang adalah adanya pengusulan kata-kata baru ke dalam KBBI setiap tahunnya. Tugas ini diemban oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan menerima usulan kata dan istilah baru untuk dimasukkan ke dalam entri KBBI. Tahun ini, Badan Bahasa melalui tim perkamusan memiliki target penambahan 80 ribu kosakata hingga Bulan Bahasa, tepatnya Oktober 2024.

Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam perkembangan Bahasa Indonesia. Media sosial menjadi salah satu platform tempat bahasa berkembang dengan cepat dan dinamis. Banyak istilah baru yang muncul dari penggunaan sehari-hari di media sosial yang kemudian diadopsi secara luas oleh masyarakat. Generasi muda aktif menciptakan istilah-istilah baru yang sering kali berasal dari bahasa daerah, bahasa asing, atau adaptasi dari budaya populer. Hal ini membuat bahasa terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Saat ini bahasa Indonesia telah mencapai tonggak sejarah baru dengan diakuinya sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO pada 20 November 2023. Pengakuan ini tentunya semakin mengangkat status bahasa Indonesia di mata dunia dan membuat bahasa Indonesia lebih banyak dikenal oleh lebih banyak penutur yang masih asing. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, pada Pasal 31 bahwa peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut menjadi bahasa internasional bertujuan untuk meningkatkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. Hingga saat ini, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 54 negara di dunia melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Pada tahun 2023, tercatat ada 86 universitas di luar negeri yang memiliki program bahasa Indonesia, di antaranya Universitas Harvard (Amerika Serikat), Universitas Al Azhar (Mesir), Universitas Viena (Austria), Universitas Sofia (Bulgaria), Universitas Notingham (Inggris), dan Universitas Negeri Moskow (Rusia).

Pengakuan ini bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga tantangan dan tanggung jawab bagi generasi muda untuk terus mengaktualisasikan peran mereka dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa serta sastra Indonesia. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan bahasa Indonesia. Melalui kreativitas dan inovasi, generasi muda dapat memperkaya bahasa Indonesia dengan kosakata baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Seperti ungkapan Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas pasal yang kelima, “Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa”, artinya bahasa menunjukkan jati diri bangsa. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk terus memperkaya dan mengembangkan bahasa ini, membuktikan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan mendunia. Dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak hanya menjaga warisan budaya bangsa, tetapi juga membawa nama Indonesia ke panggung dunia. (*)

Penulis: Fairuz Muzdalifa dan Raja Virgandi Agusti