batampos – Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menanggapi perihal polemik putusan threshold baru MK yang kini sedang dirapatkan DPR RI untuk direvisi ulang. Ia tak mau banyak omong mengenai itu. Selaku salah satu kepala daerah, Amsakar manut atas aturan yang diberlakukan.

“Artinya DPR kan juga akan bahas soal itu. Yang paling penting saat pelaksanaan ada kepastian. Kami tidak dalam posisi bisa katakan “a” atau “b”. Bagaimana keputusan finalnya kita akan ikuti,” kata Amsakar, Kamis (22/8).

Ia mengimbau, massa yang melangsungkan aksi di Senayan hari ini, baik mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil, untuk tetap jaga kondusifitas. Pendapat yang disampaikan tetap terlaksana secara konstruktif, kemudian disampaikan secara baik.

“Saya kira rekan buruh sudah biasa sampaikan pendapat di depan umum. Walau hari ini berbentuk partai. Mereka yang mengajukan peninjauan. Kawan-kawan ini sudah cukup berpengalaman. Kebebasan berpendapat itu dijamin Undang-Undang, itu bunyi di Pasal 28. Kita hormati selagi dalam koridor dan saya percaya akan disampaikan sejalan dengan koridor,” katanya.

Massa saat ini sedang berdemonstrasi untuk menolak pengesahan Revisi UU Pilkada yang juga dikenal sebagai gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat Panja Baleg DPR pada Rabu (21/8) kemarin karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (20/8).

Demonstrasi besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. DPR, alih-alih mengikuti putusan MK, justru menggelar pembahasan revisi UU Pilkada.

Dua poin dalam revisi itu terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

DPR sepakat partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya. Padahal, putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut.

Kemudian soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di Pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

Terbaru, DPR menunda gelaran paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada karena pimpinan DPR belum mendapat kuorum kesepakatan. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Masih ingat kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami oleh Nelwina Tanjung, kasir kios sayur di komplek pasar Sagulung awal Juli lalu. Kasus ini masih dalam proses pelengkapan berkas perkara di Polsek Sagulung.

Penyidik Polsek Sagulung masih menunggu satu berkas lagi yakni bukti medis untuk kasus pemerkosaan yang dialami korban.

“Tinggal itu saja. Dalam kasus ini ada kasus pembunuhan dan kasus pemerkosaan. Untuk pembunuhan sudah lengkap. Kalau sudah lengkap semua tentu akan segera kita kirim ke Kejaksaan, ” ujar kanit reskrim polsek Sagulung Ipda Husnul.

Baca Juga: Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Nelwina, Pelaku Peragakan 16 Adegan

Seperti diketahui, kasus pembunuhan sadis ini juga berakhir dengan pemerkosaan terhadap korban oleh Zulbahri yang telah ditetapkan sebagai pelaku tunggal.

Dalam rekonstruksi sebelumnya diketahui Zulbahri menghabisi Nelwina dengan cara memukul dan menarik badan korban atau piting ke arah belakang hingga korban tak bergerak lagi. Adegan kedua ini terjadi di kamar tidur korban di lantai tiga ruko kios sayur.

Pelaku yang kamar nya bersebelahan dengan korban nyelonong masuk ke kamar korban saat korban sedang tidur. Pelaku awalnya berusaha menggerayangi tubuh korban, namun karena korban terbangun dari tidurnya, pelaku kalap sehingga meninju wajah korban berulang kali.

Korban yang kesakitan akhirnya tengkurap dan meraung-raung. Pelaku semakin panik sehingga menindik pinggul korban sembari menjepit dan menarik leher korban ke arah belakang hingga korban lemas tak berdaya.

“Sempat berontak dia awalnya. ” Istighfar tulang” katanya, ” ujar Zulbahri di dalam reka ulang aksi pembunuhan tersebut.

Melihat korban sudah tak bernapas dan bergerak lagi, pelaku lalu menyeret tubuh korban ke kamarnya. Di dalam kamarnya inilah pelaku memperkosa korban sebelum akhirnya ditutup menggunakan kain sprei dan dipan tempat tidur serta kasur.

Diberitakan sebelumnya, Nelwina ditemukan tewas mengenaskan di lantai III ruko toko sayur di komplek pasar Sagulung blok E nomor 11, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Sabtu (6/7) siang. Dia ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan badan penuh luka, setengah telanjang dengan tubuh yang dibaluti plastik rapping serta mulai membusuk. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Tim gabungan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Bea Cukai (BC) gagalkan upaya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 795.500 ekor di perairan Batam, Kamis (22/8) dini hari. BBL yang akan disebrangkan ke negara tetangga ini bernilai sekitar Rp90 miliar.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan, dalam operasi bersama ini tim gabungan hanya bisa mengamankan BBL dan speed boat yang dipakai untuk menyelundup. Dua pelaku penyelundup belum bisa ditangkap karena kabur setelah mengkandaskan speed boat mereka ke karang saat dikejar petugas gabungan.

“Terjadi kejar-kejaran hingga ke hutan bakau karena terjepit dua pelaku kabur tinggalkan speed dan BBL ini, ” ujar Ipunk.

BBL yang diselamatkan ini dikemas dalam 80 boks dan terdiri dari 783.200 lobster pasir dan 12.300 lobster mutiara. BBL ini rencananya akan kembali dilepaskan di perairan Galang Baru sebagai upaya budidaya.

“BBL ini akan dibudidayakan dibalai pembudidaya air laut milik KKP, ” ujarnya.

Terkait operasi ini sendiri, jelas bermula dari laporan masyarakat. Masyarakat mengetahui adanya rencana penyelundupan BBL ke luar negeri di perairan Batam sehingga tim gabungan lakukan pencegahan.

“Laporan itu memang betul. Saat kita coba cegat, speed boat penyelundupan ini malah tancap gas. Terjadi kejar-kejaran sekitar tiga jam lebih. Tim berhasil dapat speed boat dan BBl sekitar pukul 01.00 WIB malam tadi. Dua pelaku yang kemungkinan sebagai kurir kabur dan masih dicari hingga kini, ” jelas Ipunk.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Rizal juga menyampaikan penjelasan yang sama. Tujuan pengiriman BBL ini belum bisa disimpulkan karena dua pelaku penyelundup belum di tangkap. Ini akan didalami oleh tim agar memastikan siapa pelaku penyelundupan dan kemana tujuan penyelundupan BBL ini.

“Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kita terima. Kita respon dan lakukan penangkap bersama KKP, sehingga barang ini tidak jadi di ekspor ke negara tujuan, ” ujar Rizal.

Atas pengungkapan ini Ipunk menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Dia berharap agar kerja sama dan koordinasi yang baik ini tetap terjaga kedepannya demi menjaga sumber daya Kelautan dan Perikanan di tanah air.

“Saya sampaikan apresiasi karena bagaimanapun ini tangkapan besar karena kalau dihitung sesuai harga pasaran BBL ini nilainya mencapai Rp90 M. Semoga kedepannya tetap kompak dan solid memberantas praktek ilegal di wilayah perairan, ” kata Ipunk.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk tak gentar menghadapi penyelundup bening bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi perhatian KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan pemanfaatan biota laut tersebut.

Berdasarkan data PMO sepanjang tahun 2024, Ditjen PSDKP bersama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya telah berhasil mengamankan penyelundupan BBL sejumlah Rp 328.208.750.000 atau 2.465.993 ekor BBL, sehingga dengan diamankannya BBL di Batam, total yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp 418.208.750.000. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berkomitmen untuk menuntaskan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak pengembangan proyek strategis nasional Rempang Eco City.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam dengan dukungan instansi terkait tengah berupaya maksimal untuk menuntaskan pergeseran terhadap warga yang terdampak pengembangan tahap awal Rempang Eco-City.

“Warga yang telah mendaftar akan segera dipindahkan ke hunian sementara dan haknya meliputi uang sewa dan uang biaya hidup juga langsung diberikan,” kata Ariastuty, Kamis (22/8) pagi.

“Itu adalah bentuk komitmen BP Batam dalam menyelesaikan rencana investasi di Rempang,” sambungnya.

Dalam mendukung realisasi Rempang Eco-City, Ariastuty menyebut, jika BP Batam memiliki dua tugas penting. Pertama, menyelesaikan hak warga terdampak. Lalu, Kedua, menyediakan rumah baru.

Kedua tugas itu, dikatakan merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Adapun jumlah warga Rempang yang telah menempati hunian sementara hingga saat ini menjadi sebanyak 180 KK.

Ariastuty menyebut, masyarakat yang terdampak perlahan mulai membuka diri terhadap pengembangan Kawasan Rempang.

“Sejak awal, BP Batam selalu mengedepankan pendekatan dan komunikasi persuasif. Hal ini pula yang kemudian membuat sebagian besar warga di sana mulai menerima rencana investasi di kampung mereka,” sebutnya.

Tuty mengungkapkan jika warga meyakini, proyek strategis Rempang Eco-City memberikan secercah harapan untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Satu di antaranya adalah dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan.

“Proyek ini akan memberikan banyak manfaat ekonomi. Selain memiliki hunian baru, peluang kerja bagi masyarakat juga cukup besar apabila rencana investasi ini bisa terealisasi,” serunya.

Warga asal Desa Pasir Panjang, Indra Harahap berharap proyek Rempang Eco-City dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat.

“Semoga masyarakat tempatan menjadi prioritas dalam proyek di Rempang. Dengan begitu, ekonomi warga bisa lebih maju,” ungkapnya.

Sebelumnya, warga Desa Mekar Sari Sembulang, Budi Yansyah juga mengapresiasi perhatian pemerintah melalui BP Batam yang telah membantu pergeseran terhadap keluarganya.

Budi mengaku, tidak ada intervensi ataupun paksaan dari pihak manapun terhadap keputusannya yang mendukung penuh pengembangan proyek Rempang Eco-City.

“Saya sudah tinggal di sini 15 tahun lamanya. Semoga dengan hadirnya proyek ini, ekonomi keluarga kami bisa sejahtera dan menjadikan kampung ini lebih maju,” imbuhnya. (*)