Presiden AS Joe Biden dan Wapres Kamala Harris/ANTARA/Anadolu/PY
batampos – Presiden AS Joe Biden meyakinkan peserta Konvensi Partai Demokrat bahwa calon presiden Kamala Harris tidak akan pernah tunduk kepada Presiden Rusia Vladimir Putin jika memenangi pemilihan umum November mendatang.
“(Mantan Presiden AS Donald) Trump tunduk kepada Putin. Sementara saya tidak pernah melakukannya dan saya bersumpah kepada Anda bahwa Kamala Harris juga tidak akan tunduk,” kata Biden dalam Konvensi Nasional Demokrat di Chicago, pada Senin (19/8).
Biden mengklaim bahwa Washington berhasil menyatukan negara-negara Eropa dan menghilangkan kesenjangan teknologi dengan China, selama kepemimpinannya.
Juli lalu, Biden menyatakan mundur dari Pilpres 2024 demi kepentingan terbaik Partai Demokrat dan AS.
Ia mendukung Harris sebagai calon Demokrat, yang diterima Harris.
Konvensi Nasional Demokrat akan berlangsung di Chicago pada 19-22 Agustus, di mana para delegasi akan secara resmi menunjuk calon mereka untuk menghadapi Trump dalam pilpres pada 5 November 2024. (*)
Peserta Exercise ISPS Code dan Oip Spill Response saat foto bersama usai pembukaan, Selasa (20/8). F. Mohamad Ismai
batampos – PT. Pertamina Energi Terminal melalui PT Pertamina Port & Logistic Port Tanjung Uban mengadakan pelatihan Exercise ISPS Code dan Oip Spill Response, Selasa (20/8). Pelatihan tersebut diikuti oleh pekerja Pertamina Tanjung Uban dan instansi terkait, seperti kepolisian, TNI hingga, KPLP.
Port Manager Tanjung Uban, M. Yusuf Arifin mengatakan kegiatan tersebut merupakan sebagai bahan pelatihan pihaknya, dalam menangani adanya ancaman insiden dari sisi kepelabuhanan.
Apalagi, kata Yusuf di Pelabuhan Pertamina Tanjung Uban banyak dikunjungi oleh kapal-kapal dari negara asing. Sehingga, adanya kegiatan tersebut para peserta pelatihan dapat mengindentifikasi adanya ancaman dari luar.
“Sehingga ketika ada ancaman, kita bisa meminimalisir kejadian tersebut. Nah, ini alasan pentingnya pelatihan tersebut,” kata Yusuf.
Yusuf menerangkan, bahwa Pelabuhan Pertamina harus siap dalam sisi pengamanan, apalagi pelabuhan tersebut kerap disinggahi oleh kapal asing.
Hal ini juga sesuai dengan regulator pemerintah, agar para kapal negara luar dapat masuk ke dalam pelabuhan di Indonesia.
Menurutnya, adanya kegiatan tersebut juga dapat menambah wawasan para scurity, agar lebih mengetahui teknik dasar dalam melakukan pengamanan di pelabuhan, terutama di Pertamina Tanjung Uban.
“Jadi disini akan kita paparkan, baik dari bagaimana pemeriksaan barang-barang maupun pengaman di suatu pelabuhan. Kegiatan ini, kita juga libatkan instansi terkait,” ungkapnya.
Selain itu, kata Yusuf para pekerja Pertamina Tanjung Uban dapat diharapkan siap menghadapi kondisi darurat. Sebab, Pertamina Tanjung Uban merupakan salah satu pusat distribusi BBM nasional( Terminal Transit Utama )sebagai untuk distribusi ke daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.
“Selain ke kapal asing, kita juga mendistribusikan BBM ke daerah lokal. Seperti Sumatra bagian atas, dari sabang. Serta sebagian wilayah Kalimantan,” pungkasnya. (*)
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
batampos – Peluang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada 2024 dipastikan tertutup. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada.
Gugatan nomor 70/PUU-XXII/2024 itu diajukan oleh dua orang mahasiswa Fahrur Rozi, dan Anthony Lee. Mereka menggugat syarat minimal usi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.
Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa calon gubernu berusia paling rendah 30 tahun dan wakil Gubernur. Kemudian berusia minimal 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.
Aturan ini digugat karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan bahwa seseorang maju jadi calon kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan, bukan ditetapkan sebagai calon.
Berkaca dari putusan MK ini, maka Kaesang tidak bisa maju di Pilkada. Sebab, Kaesang baru genap 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sedangkan penetapan calon dilakukan pada 29 Agustus 2024.
Diketahui, DPP Partai NasDem secara resmi mengusung pasangan Komjen Pol Ahmad Luthfi – Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Surat dukungan itu ditandai dengan penyerahan B1KWK dari DPP Partai NasDem.
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPW NasDem Jateng, yang juga mantan Jaksa Agung, HM Prasetyo didampingi jajaran pengurus DPP NasDem Lestari Moerdijat, Sugeng Suparwoto, dan Amelia Anggraini di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
“Atas nama Ketua Umum Partai NasDem, Bapak Surya Paloh hari ini Senin 19 Agustus 2024 secara resmi kami dari Partai NasDem menyerahkan surat keputusan sebagai pengusung dan pendukung Bapak Luthfi sebagai Calon Gubernur Jateng dan Bapak Kaesang Pangarep sebagi Calon Wakil Gubernur Jateng,” kata HM Prasetyo.
HM Prasetyo menambahkan, dukungan tersebut merupakan satu ikhtiar bersama dengan para partai pengusung dalam semangat memberi manfaat bagi masyarakat di Jawa Tengah. (*)
Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Kartu Nikah digital. (Dok. JawaPos.com)
batampos – Kartu nikah merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Kini pasangan yang telah resmi menjadi suami istri sudah bisa mencetak langsung kartu nikah digital.
Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Batam, Muhammad Dirham mengatakan, kartu nikah digital ini dibuat untuk membantu mempermudah pasangan suami istri membawa dokumen nikah kemanapun. Kartu ini juga dibuat dan diresmikan oleh Kementerian Agama sejak Mei 2021 lalu.
“Saat ini setiap pasangan yang telah resmi menikah selain kita berikan buku nikah, juga diberikan link dan barcode kartu nikah digital, nanti bisa cetak sendiri, ” ujarnya Selasa (20/8).
Menurut Dirham, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kartu nikah bisa dicetak di KUA, namun saat ini hanya diberikan barcode dan link kartu nikah. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi anggaran untuk pengadaan kartu nikah.
“Artinya pasangan cetak sendiri. Kalau dulu kan kita siapkan kartu dan printernya. Tapi saat ini dikasih link dan barcode saja, tinggal nanti cetak sendiri kartu nikahnya, ” ucap Dirham.
Ditambahnya, tidak hanya pasangan baru, pasangan yang telah menikah di tahun 2019 hingga 2024 juga bisa mencetak kartu nikah digital ini. “Saya kordinasi dengan KUA, memang tak ada lagi kiriman kartu dari pusat. Jadi yang mau print nanti kita kasih link dan barcode, tinggal cetak saja, ” sambungnya.
Berbeda dengan buku nikah, kartu nikah digital berbentuk kartu seperti KTP. Kartu nikah digital menampilkan foto kedua pasangan yang dilengkapi dengan nama dari suami dan istri.
Dalam kartu tersebut juga disertai dengan tanggal akad nikah yang telah dilaksanakan. Tak hanya foto, nama, dan tanggal pernikahan dalam kartu nikah digital juga mencantumkan lokasi KUA tempat menikah, nomor akta, hingga barcode.
Barcode tersebut kata Dirham berisi data serves Bimas Islam yang menampilkan data lengkap dari pasangan sah. Untuk membuat dan mencetak kartu nikah digital bisa dilakukan lewat situs resmi Kemenag, https://simkah.kemenag.go.id/. (*)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) membuka formasi CPNS 2024 sebanyak 20.772 yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 6.992 formasi dan tenaga teknis sebanyak 13.780 formasi.
Seluruh formasi itu nantinya dapat dipilih dalam pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang akan dibuka pada sore ini, Selasa (20/8) pukul 17.08.45 WIB.
Pada seleksi tahun ini, Kementerian Agama juga menyiapkan 1.378 formasi CPNS 2024 khusus penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun totalnya sekitar 10 persen dari jumlah formasi CASN yang akan dibuka pada tahun ini.
“Jumlah ini sudah sesuai dengan rumus yang diberikan oleh Kemenpan-RB, yaitu 10 persen dari jumlah rekruitmen tenaga teknis,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenag Ali Ramdhani dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (20/8).
Tak langsung pindah ke IKN, Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Wawan Djunaedi mengatakan pegawai Kementerian Agama baru dijadwalkan pindah ke IKN pada gelombang ketiga. Ia pun menuturkan gelombang ketiga diperkirakan baru akan berlangsung pada 2025-2026.
“Jadi sebelum pemindahan kantor pusat Kemenag ke IKN, rencananya ada dua opsi, mereka bisa ditempatkan di satker pusat di Jakarta atau difungsikan ke daerah terdekat,” ungkap Wawan.
Tak hanya untuk pegawai di IKN, seleksi CPNS tahun ini juga akan dibuka kuota formasi Penghulu Ahli Pertama sebanyak 3.641 orang. Pihaknya menyebut, jumlah itu nantinya akan mengisi kebutuhan jabatan penghulu fungsional secara nasional mencapai 16.263 orang, sementara yang tersedia saat ini hanya 9.054 penghulu.
Bagi masyarakat yang minat untuk melamar formasi CPNS Kemenag 2024, dapat membuat akun terlebih dulu melalui laman resmi SSCASN BKN, yakni https://sscasn.bkn.go.id/.
Berikut ini, cara mudah untuk membuat akun pendaftaran CPNS di laman resmi SSCASN:
Head of IPOT Fund PT Indo Premier Sekuritas, Dody Mardiansyah
batampos – Mengalahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah tujuan basic yang diinginkan oleh investor atau produk investasi karena memberikan indikasi bahwa strategi investasi mereka berhasil. Banyak manajer investasi menggunakan IHSG sebagai tolok ukur atau benchmark untuk mengevaluasi kinerja investasi.
Manajer investasi biasanya mau main aman memakai IHSG sebagai benchmark yang cukup gampang diraih. Jika sebuah produk investasi seperti reksa dana, ETF atau portofolio saham dapat mengalahkan IHSG, itu berarti kinerja mereka lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pasar.
Menurut Head of IPOT Fund PT Indo Premier Sekuritas, Dody Mardiansyah, berbeda dengan rangkaian produk Power Fund Series (PFS) yang jauh melampaui IHSG.
“Power Fund Series (PFS) menunjukkan performa yang mengesankan dan semakin mendapatkan kepercayaan di hati para investor. Selain 4 keunggulan utama yakni 100 persen transparansi portofolio, real-time pricing, multi opsi transaksi dan pencairan dana pasti dalam 2 hari yang ditawarkan, PFS juga menarik perhatian investor berkat kinerjanya yang konsisten dan unggul,” terang Dody.
Ia menambahkan, dalam tiga tahun terakhir per 16 Agustus 2024, top product PFS berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 50% dibandingkan dengan pertumbuhan kinerja IHSG sebesar 22 persen, dengan Reksa Dana Premier ETF High Dividend 20 (XIHD) yang mengusung tema earnings quality dan Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade (XIPI) yang mengusung tema credit quality sebagai kontributor utama.
Keberhasilan kinerja Power Fund Series tidak lepas dari portofolio saham yang didominasi oleh saham berkapitalisasi besar dengan fundamental kuat dan transparansi yang mendasarinya (underlying).
Transparansi underlying PFS memungkinkan investor untuk melihat komposisi portofolio secara lengkap dan transparan setiap hari, berbeda dengan reksa dana yang hanya memperlihatkan top 10 underlying.
“Saham-saham underlying di Power Fund Series dikenal memiliki fundamental yang solid dan telah menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang konsisten selama dekade terakhir. Selain sektor perbankan, top product Power Fund Series juga menginvestasikan dananya pada sektor-sektor lain seperti infrastruktur, barang baku, konsumsi, energi, industrial dan berbagai sektor lainnya dengan transparansi portofolio yang tinggi,” tandasnya.
Sejalan dengan kinerja yang positif dari PFS, pemerintah Indonesia telah selesai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang memberikan proyeksi ekonomi untuk tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen, dengan inflasi terjaga pada level 2,5 persen, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada Rp 16.100, dan proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) di level 7,1 persen.
Apalagi Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan Jumat (16/8/2024) juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap didorong oleh permintaan domestik, dengan fokus pada stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Perekonomian Indonesia yang semakin baik diharapkan akan mendorong pertumbuhan laba emiten, memperkuat aliran kas, dan meningkatkan pembagian dividen. Faktor-faktor fundamental yang positif ini akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi 13 Power Fund Series yang telah terbukti menjadi pilihan investasi utama bagi para investor saat ini,” pungkas Dody. ***
Dalam perayaan Hari Dharma Karya Dhika ke-79, Pemkab Bintan meraih penghargaan atas keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Salak Sari Intan. Foto: Diskominfo Bintan
batampos– Pemkab Bintan meraih penghargaan atas keberhasilan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Salak Sari Intan yang merupakan varietas salak yang hanya ada di Bintan.
Penghargaan ini di serahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepri, I Nyoman Gede Surya Mataram kepada Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith pada perayaan Hari Dharma Karya Dhika ke-79.
Dalam kesempatan tersebut, Ahdi Muqsith, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Muqaith berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat Bintan untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi daerah.
“Penghargaan ini merupakan bonus bagi kita semua. Ini membuktikan bahwa kita mampu bersaing di tingkat nasional. Ke depan, kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Salak Sari Intan dan mengembangkan produk turunannya,” katanya, Senin (19/8).
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Kepri, I Nyoman Gede Surya Mataram, menekankan pentingnya penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Hal ini relevan sesuai tema Hari Dharma Karya Dhika tahun 2024 yaitu ‘Kemenkumham Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045’.
“Melalui penguatan hukum dan perlindungan HAM, di harapkan dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera,” jelasnya. (*)
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tak punya kursi DPRD. MK juga mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta pusat, Selasa (20/8). Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.
Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI terkait putusan MK merekonstruksi syarat pencalonan kepala daerah.
“KPU provinsi dan KPU kota sebagai implementator masih menunggu arahan KPU RI sebagai regulator atau pembuat dari regulasi, ” ujar Ketua KPU Batam Mawardi, Selasa (20/8).
Ia mengaku belum membaca sepenuhnya putusan MK terbaru soal Pilkada itu. Namun begitu Mawardi menegaskan, seluruh keputusan penyelenggaraan pemilu tetap ada di KPU pusat.
“Sudah tadi beberapa temen-temen info juga. Intinya kami menunggu arahan KPU RI, ” tambahnya.
Komisioner KPU Batam Bosar Hasibuan menambahkan, bila melihat hasil putusan MK tersebut, maka kini pencalonan kepala daerah dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di provinsi tersebut.
“Artinya partai politik bisa mengusulkan calon, ” ujarnya.
Dimana kabupaten/kota dengan jumlah penduduk pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.
“Jika di Batam DPT itu ada 500 ribu hingga 1 juta. maka partai politik yang memperoleh 7,5% dari suara sah maka bisa mengusung calon, ” ujarnya kepada Batam Pos.
Namun begitu Bosar mengaku belum bisa berbicara secara menyeluruh mengingat belum adanya aturan resmi dari KPU RI mengenai putusan MK ini. “Kalau untuk teknisnya tentulah menunggu aturan teknis dari KPU RI, ” pungkasnya. (*)
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan sambutan saat menghadiri acara Silaturahmi Idul Adha bersama sejumlah elemen warga di Jakarta, Rabu (19/6/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Bakal calon gubernur (cagub) Jakarta itu mengaku tak masalah dengan adanya putusan MK tersebut.
Ia mengutarakan, dengan semakin banyaknya calon, nantinya warga akan diuntungkan dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
“Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus,” kata Ridwan Kamil di sela-sela Munas ke-XI Partai Golkar, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Ia pun tidak merasa terganggu, jika nantinya banyak lawan yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Termasuk terbukanya kembali peluang Anies Baswedan untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.
“Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni,” ucap RK.
Mantan gubernur Jawa Barat itu mengingatkan, agar dalam masa kampanye nanti tak ada pihak yang saling mencaci-maki, sehingga membuat Pilkada berjalan tak baik.
“Waktu wali kota Bandung saya delapan pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat empat pasang, juga enggak ada masalah,” ucap Ridwan Kamil.
“Nah di Jakarta dengan dinamikanya, mau sedikit mau banyak, tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Setelahnya yang penting guyub gitu ya, solutif, jangan ada caci maki, ada hal-hal negatif,” sambungnya.
Baca Juga: Akui Ditelisik soal Kedekatannnya dengan Pejabat Kemenhub, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Dirinya dan Partainya Tak Terima Duit dari Korupsi DJKA
Sebelumnya, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini adalah gugatan dari permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan, Selasa (20/8).
Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.
MK memutuskan, menyamakan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. (*)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan MPP Kabupaten Trenggalek.
batampos – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Trenggalek diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Kehadiran MPP di Kota Gaplek ini berperan sebagai sarana literasi digital.
Menteri Anas menekankan, literasi digital juga diperlukan sebagai optimalisasi pelayanan publik. “Mal Pelayanan Publik juga dapat berperan sebagai wadah meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Menteri Anas, saat meresmikan MPP Kabupate. Trenggalek yang bersamaan dengan Trenggalek Innovation Festival (TIF), Selasa (20/08).
MPP memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi daerah, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor. Terdapat 80 jenis layanan dari 26 instansi pemerintah, lima Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan juga swasta yang bisa diakses oleh masyarakat sekitar.
Menteri Anas mengisahkan, di berbagai negara, pelayanan publik konvensional bisa berjalan berdampingan dengan layanan digital. Saat ini Kementerian PANRB juga mendorong pemda untuk menerapkan MPP Digital.
Menteri Anas menekankan, layanan kedepan akan optimal dengan aplikasi. Tak masalah jika area gedung MPP terbatas, tetapi layanan bisa dikembangkan ke arah digital. “Utamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Semoga nanti Trenggalek bisa menjadi MPP Digital,” tegas Menteri Anas.
Keberadaan MPP baik dalam bentuk konvensional maupun digital adalah bentuk penerapan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat. Reformasi birokrasi, menurut Menteri Anas, harus memangkas proses bisnis yang berbelit dan adaptif terhadap teknologi.
MPP Digital dibangun sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) sebagai dukungan penyelenggaraan pada MPP fisik. “Saat ini sedang dilakukan upaya untuk pemberlakuan face recognition dalam MPP digital yang bersumber dari data identitas kependudukan digital,” ungkap Menteri Anas.
Pemkab Trenggalek juga memberikan ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam MPP. MPP juga menjadi wadah yang dapat menampung kreativitas dan inovasi masyarakat yang didasarkan pada nilai kearifan lokal dan karakteristik masyarakat setempat.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kementerian PANRB. Arifin mengungkapkan, Menteri Anas adalah sosok mentor bagi perkembangan inovasi pelayanan publik, terutama di Jawa Timur.
Pelayanan di MPP Kabupaten Trenggalek pun sudah memanfaatkan situs web untuk informasi dan registrasi sehingga memudahkan masyarakat. “Kami berharap segala keperluan pelayanan masyarakat cukup sampai di situ. Tidak ada lagi ceritanya masyarakat harus mondar-mandir untuk mengurus kelengkapannya. Dan tentu akan kami kembangkan kedepannya,” jelas Arifin. (*)
