batampos – Pansus haji yang digulirkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, diprediksi mandek di tengah jalan. Karena waktu yang tersisa begitu mepet. Meskipun begitu, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan sedang menyusun data untuk disampaikan kepada rapat pansus.

Prediksi bahwa Pansus Haji di DPR itu akan mandek, disampaikan tokoh NU sekaligus mantan Ketua Fraksi PKB di MPR, Lukman Edy. Menurut dia, waktu yang tersisa sangat mepet. Untuk diketahui saat ini DPR masih reses sampai 15 Agustus depan. Artinya DPR masuk kembali mulai 16 Agustus.

Saat masuk tersebut, sudah disambut pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Praktisi untuk Agustus ini waktu efektif yang tersisa tinggal dua pekan. Begitupun pada September depan, anggota DPR disibukkan dengan aktivitas masing-masing.

“Ada anggota DPR yang check-out (karena tidak terpilih), ada juga yang siap-siap check-in (terpilih lagi atau anggota baru),” katanya dalan diskusi Haji: Antara Transformasi dan Politisasi oleh Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat (Forjukafi) di Jakarta, Selasa (6/8).

Masa transisi tersebut, kata Lukman, butuh waktu dan tenaga. Tidak bisa disambi dengan membahas persoalan urgen, seperti Pansus Haji yang digulirkan Cak Imin.

Lukman heran, kenapa Cak Imin baru tahun ini menggulirkan Pansus Haji. Di sisi lain, dia sudah empat tahun membidangi urusan kesra, termasuk haji. Bahkan ketika haji 2023 diwarnai masalah angkutan jemaah di Mudzalidaf, Cak Imin tidak membuat Pansus Haji.

Dia khawatir Pansus Haji tersebut kental nuansa politisasi. Bahkan partai lain, sekarang juga merasa diseret dengan kepentingan politik Cak Imin. Lukman tidak yakin partai seperti Golkar maupun Gerindra, akan segetol PKB untuk urusan Pansus Haji tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan Pansus Haji adalah kewenangan DPR.

Dia mengakui semula Kemenag kaget bahwa Pansus Haji benar-benar bergulir di DPR. Meskipun begitu dia memahami adanya pansus itu dijamin oleh undang-undang. “Kemenag menyiapkan data-data untuk disampaikan ke Pansus,” katanya.

Hilman memastikan seluruh kebijakan haji, dibuat dalam rangka keamanan dan kenyamanan jemaah. Termasuk mengenai pengaturan pembagian tambahan kuota haji 2024. Kemenag akhirnya memutuskan kuota tambahan itu dibagi rata, masing-masing 10 ribu kursi, untuk haji khusu dan reguler. (*)

batampos  – Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari UU Nomor 17/2023 tentang kesehatan, terdapat pasal mengenai kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Salah satu poinnya menyebut soal membagikan alat kontrasepsi.

Kementerian Kesehatan menampik bila alat kontrasepsi ini ditujukan pada anak sekolah atau remaja, tapi bagi mereka yang sudah menikah.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syah-ril, menegaskan bahwa melalui aturan baru ini mengatur upaya-upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif. Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja.
Program yang akan dilakukan antara lain edukasi, menjaga kesehatan reproduksi, hingga melindungi diri.

Dalam kegiatan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah,” katanya.

Tujuannya untuk menunda kehamilan karena calon ibu belum siap. “Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” imbuhnya.

Pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.

Syahril menegaskan dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Pasal terkait aborsi yang tertuang dalam UU 17/2023 dan diturunkan pada PP 28/2024 menimbulkan kontroversi. Salah satunya terkait maksimal usia kehamilan yang dapat mendapatkan layanan aborsi.

Di sisi lain, aturan ini dinilai justru membatasi praktik aborsi ilegal.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa pasal dalam UU maupun PP tentang Kesehatan ini dapat membatasi praktik aborsi ilegal yang tidak aman. Memang dalam aturan ini disebutkan beberapa kriteria siapa yang berhak mendapatkan tindakan aborsi dan bagaimana caranya.

“Statement dari undang-undang ini itu justru membatasi (praktik aborsi tidak aman),” katanya.

Misalnya terkait usia maksimal usia kehamilan. Tenaga kesehatan maupun calon ibu harus berhati-hati. Jangan sampai lebih dari batas usia maksimal kehamilan. Sehingga terlambatnya menstruasi sebagai salah satu tanda kehamilan harus betul-betul dicermati.
Tenaga kesehatan juga harus segera memastikan apakah benar hamil dan tindakan apa yang dilakukan.

”Pasien datang dengan keluhan telat (menstruasi) seminggu, lalu diminta datang lagi seminggu,” kata Hasto.

Lama menunda vonis ini bisa jadi menyebabkan tindakan aborsi itu tidak bisa dilakukan. Padahal pasien yang datang merupakan korban rudapaksa. Ini akan merugikan calon ibu itu.
Memang dalam PP ini disebut korban rudapksa atau kekerasan seksual atau kehamilannya mengalami kegawatan medis berhak mendapatkan aborsi. Hasto berpendapat ini akan memberikan batasan agar aborsi tidak diberikan ke sembarang orang.

Kasus darurat medis menurutnya memang menjadi pagar yang bagus.

Pria yang juga dokter kandu-ngan ini menyebut ada beberapa kedaruratan medis yang mengancam nyawa.

Misalnya ibunya mengalami sakit jantung sehingga kalau kehamilannya dilanjutkan akan menyebabkan kematian. Kasus lainnya ketika janin diperiksa dan tidak ada tempurung kepala sehingga kalau lahir dikawatirkan tidak bertahan.

“Menurut saya, ini baik karena bagaimana kalau kondisi kritis kan perlu ada solusi,” ujarnya.
Memberikan jalan untuk aborsi yang aman dan dijamin undang-undang ini sangat baik.
Hasto menyatakan ada risikonya jika aborsi dilakukan tanpa ada syarat yang ketat. “Ada orang datang ke dukung, lalu diberi obat peluruh kandungan. Tiba-tiba nanti pendarahan,” kata Hasto.

Kesempatan lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memahami jika soal reproduksi akan menjadi pembicaraan hangat. Sebab bagi masyarakat, membicarakan reproduksi masih soal yang tabu. Dia menyatakan orangtua jarang yang secara terbuka bicara soal kesehatan reproduksi atau seksualitas. (*)

batampos – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siapkan future leader bank syariah melalui program Officer Development Program (ODP). Sejak awal merger, ini BSI telah menggelar 4 angkatan ODP yang terdiri dari 18 kelas dan baru saja kemarin (5/8) meluluskan 151 peserta ODP yang tergabung dalam angkatan ke 3 tahun 2023. Setelah selesai program ini BSI akan merekrut ODP baru sebanyak 210 orang dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia yang akan dimulai September 2024.

Melalui kegiatan pemilihan best talent ini, kami ingin BSI menjadi sebagai bank syariah tempat bekerja para talenta terbaik Indonesia yang akan menjadi the next leader bank syariah”, ujar Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Sejauh ini sudah beberapa level senior manager BSI yang menjadi pimpinan di bank syariah lain. Hal ini membuktikan bahwa proses pendidikan dan experience selama bekerja di BSI selaku bank syariah terbesar menjadi rolemodel bank syariah lain.

Penciptaan talenta terbaik di bidang perbankan syariah sangat penting untuk menumbuhkan bisnis lebih cepat dibandingkan pertumbuhan industri. Oleh karena itu Hery menekankan pentingnya regenerasi dan pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada untuk fokus pada peningkatan market share. Peningkatan kualitas SDM tentu menjadi salah satu perhatian utama dalam perbankan syariah agar Bank Syariah semakin kuat.

Melalui program ini BSI bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi menyiapkan calon-calon pimpinan bank syariah masa depan.

“Tantangan kedepan untuk meningkatkan market share harus didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan kapabel. Kita harus terus berupaya meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, dan para leader harus mampu membawa BSI dari good menjadi great, tidak cukup hanya baik tapi juga terbaik di industri,” ujar Hery menegaskan.

Hery menegaskan pentingnya kaderisasi berkelanjutan, baik dari internal promosi maupun rekrutmen lulusan baru perguruan tinggi. Para tenaga muda ini diharapkan dapat membawa energi dan semangat baru, serta mampu menumbuhkan kreasi dan inisiatif untuk kemajuan BSI.

Dari beberapa angkatan, BSI telah meluluskan lebih dari 1300 pegawai ODP yang saat ini bekerja sebagai junior manager bahkan ada yang sudah menduduki level Vice President.

Hery juga mengingatkan para pegawai pimpinan baru untuk siap ditempatkan di seluruh unit kerja dengan mengedepankan core values AKHLAK, integritas dan juga memberikan keteladanan baik sebagai leader, perubahan mindset, cekatan menggali potensi bisnis, dan membangun aliansi untuk mencapai market share yang optimal sebagai leader di perbankan syariah. (*)