batampos – Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman berat terhadap dua warga negara Thailand dalam perkara penyelundupan sabu hampir dua ton yang sempat menyita perhatian publik. Majelis hakim yang dipimpin Tiwik memvonis terdakwa Weerapat Phongwan dengan pidana penjara seumur hidup, sementara terdakwa Teerapong Lekpradube dijatuhi hukuman 17 tahun penjara, Jumat (6/3).

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam pada Jumat, 6 Maret 2026. Majelis hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Weerapat terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Weerapat Phongwan dengan pidana penjara seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Tiwik saat membacakan putusan.

Baca Juga: Kasus Pembacokan Korlap SPPG Sei Pelenggut, Penyidik Lengkapi Petunjuk Jaksa

Hakim menilai tidak terdapat hal yang meringankan bagi Weerapat. Sebaliknya, hal yang memberatkan adalah jumlah barang bukti sabu yang mencapai hampir dua ton dan berpotensi merusak generasi bangsa apabila beredar di masyarakat.

Sementara itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada terdakwa Teerapong Lekpradube. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Teerapong terbukti melanggar Pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teerapong Lekpradube dengan pidana penjara selama 17 tahun dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar Tiwik.

Majelis hakim menyatakan jumlah barang bukti sabu yang sangat besar menjadi hal yang memberatkan. Adapun yang meringankan, Teerapong dinilai bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.

Usai sidang, Teerapong sempat menyampaikan keberatan terhadap putusan tersebut. Saat digiring menuju ruang tahanan, ia mengatakan vonis yang dijatuhkan kepadanya tidak adil.

“Not fair. Seharusnya hukuman saya sama dengan Fandi, ABK kapal Sea Dragon yang divonis lima tahun,” kata Teerapong. Ia mengaku tidak mengetahui isi kardus yang diangkut di kapal tersebut.

Penasihat hukum kedua terdakwa, Jefri, menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Menurut dia, vonis terhadap kliennya, terutama Weerapat, belum mencerminkan rasa keadilan.

Baca Juga: Perusahaan Dilarang PHK Karyawan Berkaitan Kondisi Pribadi

Jefri menilai fakta persidangan menunjukkan Weerapat tidak mengetahui bahwa barang yang diangkut merupakan sabu. Berdasarkan keterangan yang diterimanya dari kapten kapal, muatan tersebut disebut sebagai uang dan emas.

Ia juga menjelaskan adanya temuan uang yang telah dilaminasi yang disebut sebagai mata uang Myanmar. Menurut Jefri, Weerapat sempat menanyakan hal itu kepada seseorang bernama Tanzen yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

“Tanzen hanya mengatakan itu barang dan meminta agar langsung dimuat. Werapat juga diminta mengurus bagian mesin kapal,” kata Jefri.

Karena itu, ia menilai hukuman penjara seumur hidup terhadap kliennya tidak sebanding dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Jefri juga menilai peran Teerapong dalam perkara tersebut sangat terbatas. Menurut dia, Teerapong hanya menjalankan perintah chief officer untuk memindahkan 67 kardus ke atas kapal.

“Perannya tidak berbeda dengan Fandi, yang sebelumnya divonis lima tahun,” ujarnya.

Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan sikap atas putusan majelis hakim tersebut. Jaksa menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)

Artikel Kasus Sabu Hampir 2 Ton, Warga Thailand Dihukum Seumur Hidup dan 17 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tidak semua pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Banyak pekerja belum mengetahui bahwa ada sejumlah alasan yang secara hukum tidak boleh dijadikan dasar untuk memberhentikan karyawan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menegaskan perlindungan terhadap pekerja telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan tertentu yang berkaitan dengan kondisi pribadi, keyakinan, maupun hak dasar pekerja.

“Ada sejumlah kondisi yang secara tegas tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan PHK. Hak pekerja sudah dilindungi oleh undang-undang,” ujar Diky.

Ia menjelaskan, terdapat sedikitnya sepuluh alasan yang tidak dibenarkan secara hukum untuk dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja.

Beberapa di antaranya adalah pekerja yang sedang sakit dengan keterangan dokter, menjalankan ibadah sesuai agama, menikah, hamil, melahirkan, atau menyusui.

Selain itu, pekerja juga tidak boleh diberhentikan karena menjadi anggota maupun pengurus serikat pekerja.

Perusahaan juga dilarang melakukan PHK terhadap karyawan yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Demikian pula PHK yang didasarkan pada alasan agama, ras, atau status sosial.

Termasuk pula pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau sedang menjalani masa pemulihan akibat kecelakaan tersebut.

Menurut Diki, pemahaman terhadap aturan ini penting agar pekerja tidak mudah dirugikan dan mengetahui hak-haknya ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

“Hak pekerja dilindungi hukum. Karena itu, penting bagi pekerja memahami aturan ini agar tidak dirugikan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau pekerja yang merasa mengalami PHK tidak sesuai aturan untuk melaporkan ke dinas tenaga kerja agar dapat dilakukan mediasi maupun penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Artikel Perusahaan Dilarang PHK Karyawan Berkaitan Kondisi Pribadi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah warga Batam mengeluhkan sulitnya mendapatkan uang pecahan baru menjelang Idulfitri. Meski sudah mencoba mendaftar melalui aplikasi PINTAR milik Bank Indonesia (BI), banyak warga mengaku tetap gagal memperoleh kuota penukaran.

Zizah, salah seorang warga Batam, mengaku kecewa karena tidak berhasil menukar uang pecahan baru. Padahal, ia telah menyiapkan sejumlah uang yang akan dibagikan kepada keluarga dan anak-anak saat Lebaran.

Di tengah sulitnya mendapatkan uang pecahan baru secara resmi, warga justru melihat banyak calo yang menawarkan jasa penukaran uang di sejumlah lokasi.Biaya yang dipatok pun cukup tinggi. Bahkan banyak yang terang-terangan menawarkan di media sosial.

BACA SELENGKAPNYA di harian.batampos.co.id

Artikel Calo Penukaran Uang Baru Menjamur pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Persoalan pelayanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat Batam disebut sebagai akumulasi masalah yang tidak tertangani sejak beberapa tahun sebelumnya. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan saat ini terdapat sedikitnya 18 wilayah yang mengalami tekanan pelayanan air atau yang disebut sebagai stress area.

Hal tersebut disampaikan Amsakar saat berada di Sagulung saat menanggapi keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih yang tidak lancar. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan akibat persoalan yang tidak diantisipasi sejak lama.

“Bapak ibu sekalian, sebenarnya apa yang terjadi ini adalah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diantisipasi. Ada 18 stress area yang masyarakatnya sering mengalami air tidak lancar,” ujar Amsakar.

Baca Juga: Ekonomi Batam Menguat, Triwulan IV 2025 Tembus 7,49 Persen

Ia menjelaskan, jika sejak awal persoalan di wilayah tersebut diantisipasi secara bertahap, maka dampaknya tidak akan sebesar yang terjadi sekarang. Namun karena tidak dilakukan penanganan secara sistematis, akhirnya persoalan itu muncul bersamaan pada masa kepemimpinannya.

“Kalau sebelumnya diantisipasi, misalnya setiap tahun ditangani secara bertahap, mungkin tidak akan muncul sekaligus seperti sekarang. Tapi karena itu tidak dilakukan, akhirnya muncul sekarang,” katanya.

Selain persoalan lama, Amsakar juga menyebut meningkatnya investasi dan pertumbuhan kawasan di Batam turut mempengaruhi kebutuhan air bersih masyarakat. Bertambahnya aktivitas industri dan permukiman menyebabkan kebutuhan air meningkat sementara debit yang tersedia terbatas.

“Tambah lah kebutuhan air karena investasi yang terus masuk. Ini menyebabkan kebutuhan meningkat sementara debit air yang ada berkurang,” jelasnya.

Setelah memetakan 18 wilayah yang mengalami tekanan pelayanan air tersebut, BP Batam kemudian mengundang berbagai pihak terkait untuk mencari solusi. Mulai dari pengelola SPAM, PT Moya Indonesia, hingga pihak yang menangani sektor hulu dan hilir sistem air bersih.

“Setelah kita petakan 18 stress area itu, kami tidak punya pilihan lain. Saya undang PT Moya, SPAM, pihak hulu dan hilir serta semua pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi,” ungkapnya.

Baca Juga: THR Harus Dibayarkan Paling Lambat H-7, Tidak Boleh Dicicil

Sebagai langkah cepat, BP Batam menyiapkan distribusi air bersih menggunakan armada mobil tangki guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Menurut Amsakar, langkah ini dilakukan agar warga tetap mendapatkan akses air bersih.

“Puasa ini kita minta jangan ada lagi masyarakat Batam yang tidak mendapatkan air bersih. Alhamdulillah, 18 stress area ini sementara diback up dengan armada angkutan air,” katanya.

Saat ini BP Batam memiliki 11 armada mobil tangki air. Namun untuk memenuhi kebutuhan distribusi, BP Batam menambah armada dengan menyewa 19 unit sehingga total menjadi 30 armada. Bahkan tambahan empat truk modifikasi dengan tandon air juga disiapkan untuk membantu distribusi.

“BP Batam punya 11 armada, kebutuhan kita 30. Jadi kita sewa 19 armada. Masih kurang empat, maka kita gunakan truk modifikasi dengan tandon air. Jadi total ada 34 armada yang melayani 18 stress area ini,” jelas Amsakar.

Dengan armada tersebut, distribusi air bersih dilakukan setiap hari dengan jumlah pengangkutan mencapai lebih dari seratus trip untuk melayani masyarakat di berbagai wilayah terdampak. Meski demikian, Amsakar menegaskan langkah ini hanya bersifat sementara.

“Solusi ini berjalan dengan baik sampai saat ini, tetapi ini bukan solusi permanen. Karena itu saya minta dilakukan addendum kontrak kerja agar mitra kita bisa mengatasi persoalan air bersih ini secara permanen ke depan,” tegasnya. (*)

Artikel Amsakar Ungkap Akar Krisis Air Batam, 18 Stress Area Kini Dilayani 34 Armada Tangki pertama kali tampil pada Metropolis.