batampos – Tingginya preferensi masyarakat untuk menggunakan bank syariah yang dibarengi dengan layanan bank yang modern menjadikan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia tumbuh pesat. Dalam tiga tahun sejak merger pada 1 Februari 2021 hingga Desember 2023, jumlah nasabah meningkat menjadi 19,5 juta dan telah melewati 20,5 juta semester I 2024 ini menjadikan BSI sebagai bank syariah dengan jumlah nasabah terbesar di dunia.

Di sisi lain, pertambahan jumlah nasabah juga sejalan dengan kinerja perusahaan yang impresif pada sepanjang 2023. Atas pertumbuhan laba dan basis nasabah tersebut, perseroan mendapatkan apresiasi pada ajang Prominent Award 2024 di mana BSI memperoleh penghargaan kategori Best Number of Customers Sharia Bank in the World dan Excellent Business Performance with Beyond Sharia Banking Strategy.

Sejak melakukan merger pada 2021, BSI secara konsisten terus mencatatkan pertumbuhan kinerja dan jumlah nasabah. Sepanjang 2023 lalu, laba bersih BSI tercatat mencapai Rp5,7 triliun atau naik 33,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba bersih BSI sendiri meningkat setiap tahun, di mana pada 2022 mencapai Rp4,3 triliun dan Rp3 triliun pada 2021.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menyebut, keberhasilan BSI dalam menjaga kinerja positif terlihat dari sejumlah indikator pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) – termasuk dana murah yang tumbuh dua digit, respon strategi yang tepat, serta model bisnis yang fleksibel dan terdigitalisasi. Sebelum merger, kata dia, nasabah ingin berbank dengan bank syariah namun saat itu layanan bank syariah terbatas baik dari sisi jaringan maupun teknologi informasi. Sekarang BSI menawarkan produk dan service yang mampu bersaing dengan bank besar sehingga menarik bagi nasabah.

“Alhamdulillah, BSI mampu mencapai kinerja yang baik, tidak lepas dari langkah kami dalam melakukan strategic response yang tepat, adaptif, dan terus berinovasi pada bisnis yang memiliki demand tinggi di market. Selain itu juga didukung komitmen kami yang senantiasa melakukan optimalisasi literasi dan inklusi keuangan syariah di seluruh sektor potensial,” ujar Bob saat menerima penghargaan.

Bob menambahkan, business model yang fleksibel dan terkoneksi dengan digital juga memberikan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan kinerja. Dengan business model yang fleksibel dan terdigitalisasi, BSI mampu mengakses masyarakat di semua segmen, baik masyarakat individu atau ritel, pelaku UMKM, maupun korporat.

Sepanjang 2023, BSI menyalurkan pembiayaan hingga Rp240,32 triliun atau tumbuh 15,70% year on year (yoy), dengan kualitas pembiayaan (NPF) gross membaik menjadi 2,08%. Komposisi pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh segmen konsumer (54,32%), wholesale (28,09%), dan retail (17,58%).

Tingginya penyaluran pembiayaan di segmen berkelanjutan juga menunjukkan komitmen dan konsistensi BSI terhadap segmen tersebut. Hingga Desember 2023, pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp57,7 triliun yang didominasi sektor UMKM sebesar Rp45,4 triliun. Lalu sustainable agriculture Rp4,8 triliun, eco-efficient product Rp5,8 triliun, energi terbarukan Rp1,1 triliun dan proyek eco-green Rp549,6 miliar.

Adapun penghimpunan DPK BSI hingga Desember 2023 mencapai Rp293,77 triliun, tumbuh 12,35% (yoy). Dari jumlah tersebut, komposisi tabungan yang merupakan dana murah mencapai Rp124,73 triliun atau 40% dari keseluruhan DPK.

“Strategi Beyond Syariah Banking yang diterapkan oleh BSI melibatkan produk dan layanan yang lebih bervariasi. Strategi ini telah memberikan kontribusi dalam kinerja BSI,” ucap Bob. (*)

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait pelarangan paskibraka berjilbab, saat bertugas pengibaran bendera merah putih. Pelarangan itu dinilai merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia (HAM) universal.

“Presiden mengevaluasi Pimpinan BPIP sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terulang lagi pada masa mendatang,” kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Maneger Nasution dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Meski Indonesia sudah memasuki 79 tahun kemerdekaan, tetapi masih ada pemikiran pejabat publik yang cacat nalar kemanusiaan. Maneger mengingatkan seharusnya negara memberikan kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Ia juga mengingatkan, Paskibraka putri beragama Islam yang tampil pada pengibaran bendera 17 Agustus 2024 tetap bisa menggunakan jilbab.

“Memastikan adik-adik Paskibraka tersebut tampil pada 17 Agustus besok tanpa ada pelarangan berhijab,” ucap Maneger.

Pelarangan itu penggunaan jilbab itu dilakukan sesuai peraturan BPIP yang sudah ada perjanjian di atas materai Rp 10 ribu saat petugas Paskibraka mendaftar. Ia menyebut, klaim BPIP tidak ada pemaksaan pelarangan jilbab itu dinilai cacat nalar kemanusiaan universal.

Maneger menilai, pendaftar paskibraka saat disodori pernyataan seragam tentu dalam
situasi terpaksa. Menurutnya, relasi kuasa itu terjadi yang tidak berimbang.

“Dengan demikian argumen BPIP bahwa pelarangan itu sesuai dengan peraturan BPIP, ini justru cacat nalar konstitusional. Pembatasan atas hak warga negara hanya bisa dilakukan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945. Peraturan BPIP itu adalah pelanggaran HAM dan inkonstitusional,” tegas Maneger.

Ia pun meminta Komnas HAM untuk memastikan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM oleh BPIP dalam kasus tersebut.

“Meminta pertanggungjawaban HAM sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan tanda kehormatan itu diberikan Presiden Jokowi bersama dengan 63 tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Airlangga yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas tanda kehormatan tersebut. Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada para anak buahnya di Kemenko Perekonomian.

“Terima kasih, saya persembahkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama ini untuk seluruh jajaran Kemenko Perekonomian,” kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Airlangga menyampaikan, Kemenko Perekonomian yang dipimpinnya akan terus berlanjut dengan kemampuan untuk tetap menjaga resiliensi perekonomian nasional. Hal ini agar perekonomian nasional terus tumbuh dengan tangguh dan turut mengendalikan inflasi tetap pada kisaran sasaran.

Ia tak memungkiri, saat dunia dikejutkan dengan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, perekonomian Indonesia terimbas dan terkontraksi cukup dalam. Karena itu, ia menilai perjalanan perekonomian Indonesia beberapa tahun ke belakang bukan yang biasa-biasa saja.

“Perjalanan ini adalah perjalanan panjang, dalam keadaan Indonesia tidak biasa-biasa saja dan dunia tidak biasa-biasa saja,” ucap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama yang diberikan Presiden Jokowi itu merupakan komitmen untuk menjaga perekonomian nasional tetap pada koridor tujuan bangsa.

“Keberhasilan yang telah dicapai selama ini tidak hanya menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi, namun sekaligus menjadi momentum membangun kepercayaan diri untuk menjawab seluruh tantangan ke depan,” pungkasnya. (*)

batampos – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 akan segera dibuka. Menurut surat yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Dalam surat tersebut, pendaftaran akan dilanjutkan dengan pengumuman seleksi administrasi bagi pelamar CPNS 2024 yang dimulai pada 20 Agustus–13 September 2024. Kemudian, pada 14–17 September 2024, hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara daring.

“Pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024, 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024,” bunyi surat yang dirilis di laman resmi BKN, Kamis (14/8).

Berkaca pada data BKN pada seleksi CPNS 2023, hingga 3 Oktober 2023 pukul 06.00 wib jumlah pelamar sudah mencapai 715.925 orang. Sementara untuk PPPK, jumlah pelamar mencapai 1.032.709.

Terdiri dari pelamar PPPK tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 260.473 pendaftar, pelamar PPPK guru sebanyak 338.349 pendaftar dan pelamar PPPK teknis sebanyak 433.887 pendaftar.

Dari total itu, para pelamar CPNS paling banyak melamar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Juga Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Agung (MA), dan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat.

Lalu, disusul Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berikut daftar lengkap kementerian dan instansi dengan jumlah pelamar CPNS terbanyak tahun 2023:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 42.545

2. Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi: 35.737

3. Kejaksaan Agung: 30.061

4. Mahkamah Agung RI: 19.945

5. Setjen DPR RI: 6.585

6. Badan Intelijen Negara: 5.913

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: 2.130

8. Kementerian Agama: 800

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 5.006

10. Kementerian Kesehatan: 167

11. Kementerian Perindustrian: 92

12. Badan Riset dan Inovasi Nasional: 56

13. Kementerian Dalam Negeri: 23

14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

batampos – Tingginya anggaran perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang mencapai Rp 87 miliar menjadi sorotan.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira khawatir biaya tersebut menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bhima menyoroti beban utang dan bunga utang yang perlu dibayar oleh Pemerintah pada tahun depan, di antaranya Rp 800 triliun utang jatuh tempo dan Rp 400 triliun bunga utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat.

Di sisi lain, menurut dia banyak masyarakat yang butuh dukungan dari Pemerintah. Di tengah situasi daya beli yang terindikasi menurun, biaya kuliah yang makin mahal, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif.

“Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar Bhima saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/8), sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurutnya, APBN lebih baik dibelanjakan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat rentan ketimbang digelontorkan untuk perayaan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, mencapai Rp 87 miliar.

“Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp 53 miliar. Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8). (*)