batampos – Menguatnya nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menggantikan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar tak dibantah oleh kalangan elite partai berlambang pohon beringin. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasismita tidak menampik adanya nama Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum definitif Partai Golkar.

“Jawaban saya Insya Allah,” kata Agus Gumiwang di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (13/8).

Agus Gumiwang sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju dalam bursa calon ketua umum definitif Partai Golkar. Menteri Perindustrian ini menyatakan, belum memberikan dukungan kepada kader Partai Golkar, tetapi akan melihat lebih dulu siapa saja calon ketua umum definitif Partai Golkar.

“Kita lihat dong, wong yang maju aja belum ada kan? Bagaimana kita bisa apa namanya meyakini ini calon tunggal?,” ucap Agus Gumiwang.

Belakangan ini, Bahlil Lahadalia juga sudah melakukan safari ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden (Wapres) yang juga senior Partai Golkar Jusuf Kalla. Menurut Agus Gumiwang, ada makna terpisah, pertemuan Bahlil dengan Jokowi merupakan hal yang wajar lantaran Bahlil merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Kalau Pak Bahlil ketemu Pak Jokowi itu kan sebagai presiden dan pembantunya. Jadi kalau beliau ketemu setiap saat kan wajar wajar saja,” ujar Agus Gumiwang.

Sementara, terkait pertemuan Bahlil dengan Jusuf Kalla (JK) juga dinilai hal yang wajar. Sebab, Jusuf Kalla merupakan senior Partai Golkar.

“Kalau pertemuan antara Pak Bahlil dan Pak JK (Jusuf Kalla) itu kan pertemuan antara kader dan senior yang juga mantan ketua umum,” tutur Agus Gumiwang.

Sebagai sesama kader Golkar, Agus Gumiwang mendukung langkah Bahlil untuk bersilaturahmi dengan JK. Dia meyakini, ada perbincangan yang baik untuk Golkar ke depan.

“Bagus-bagus saja kalau pertemuan Pak Bahlil dengan Pak JK, itu berbicara bagaimana Golkar ke depan,” pungkas Agus Gumiwang. (*)

batampos – Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 Harvey Moeis akan menjalani sidang perdana, dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8).

“Sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, maka jadwal sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu 14 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda persidangan pertama yaitu pembacaan dakwaan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Rabu (14/8).

Jaksa akan mengungkap peran Harvey Moeis dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.

Harvey Moeis akan diadili oleh Eko Ariyanto selaku ketua majelis, dengan hakim anggota Suparman Nyompa, Eryusman, Jaini Basir dan Mulyono.

Jaksa sebelumnya lebih dulu mendakwa Amir Syahbana (AS) selaku eks Kabid Pertambangan Mineral Logam, Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN) dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.

Dalam dakwaan itu, Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim disebut menerima aliran uang senilai Rp 420 miliar dalam kasus ini.

Harvey Moeis melalui PT Refined Bangka Tin disebut terlibat dalam tindak pidana tata niaga timah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, mulai dari kawasan hutan sekitar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Nilai kerugian negara akibat dugaam korupsi timah awalnya diperkirakan sebesar Rp 217 triliun. Namun, Kejaksaan Agung meralat dan angkanya justru membengkak menjadi Rp 300 triliun. (*)

batampos – Pemerintah Negeri Johor melalui Tourism Johor kembali menggelar Majestic Johor Festival di Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Event Majestic Johor Festival 2024 ini merupakan tahun ketiga setelah sukses digelar selama dua tahun sebelumnya.

Salah satu daya tarik utama Majestic Johor Festival adalah pameran eksklusif kereta klasik Diraja. Selain pameran esklusif kereta klasik Diraja, juga akan ada Perarakan Majestic Johor Festival 1 September 2024, yang akan menampilkan pawai kebudayaan, senin etnik budaya Johor, dan pertunjukan musik dari berbagai sekolah di Johor. Serta kegiatan menarik lainnya yang menjadi daya tarif event besar ini.

Pengarah Tourism Johor, Sharil Nizam Abdul Rahim mengatakan Festival Majestic Johor akan dihadiri sekitar 600.000 pengunjung, baik dari wisatawan lokal negara Jiran atau pun dari luar negeri. Apalagi pihaknya telah melakukan promosi di luar Johor, seperti di Indonesia dan Singapura.

“Tarikan utama festival yang memasuki edisi ketiga itu ialah pameran eksklusif kereta klasik diraja dan Perarakan Festival Majestic Johor yang akan menyaksikan perarakan kebudayaan, persembahan kesenian etnik budaya Johor serta pancaragam pada 1 September,” ujar Encik Sharil.

Akan ada juga pertunjukan kembang api serta konser Sampena Malam Ambang Merdeka pada 30 Agustus. Kegiatan itu diyakini menambah kemeriahan dan keseruan festival tersebut.

“Festival Majestic Johor bakal menampilkan perarakan penuh warna-warni dari 26 kumpulan kebudayaan dan kesenian serta keberagaman dari pelbagai sekolah di Johor,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk memperlancar jalannya event besar tersebut, Perbadanan Pengangkutan Awam Johor (PAJ) menyediakan angkutan bus gratis dari parkir kendaraan menuju lokasi festival yang berada di sekitar bangunan Kerajaan di Kota Iskandar.

Festival yang pertama kali diadakan pada 2022 itu merupakan satu dari inisiatif kerajaan Johor untuk menyemarakkan sektor pelancongan yang menyumbang kepada peningkatan taraf sosio ekonomi tempatan melalui impak aktiviti rantaian daripada sektor pelancongan, kesenian dan kebudayaan.

Festival yang jadi agenda tahunan pariwisata Johor ini akan berlangsung selama hari. Dengan harapan memperkuat sektor pariwisata serta memberikan dampak positif. Tak hanya bagi ekonomi lokal, namun juga mengedepankan seni budaya serta pariwisata.

Majestic Johor Festival ini telah menerima penghargaan dan anugrah “Gold Award Attractive State Tourism Event” pada tahun 2022 lalu. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini sedang tertekan. Ia menilai secara permintaan masih memadai, namun makin tertekan karena kalah saing dengan produk-produk impor.

Menkeu memaparkan, hingga Kuartal II-2024, beberapa industri memang perlu dorongan guna mengekspansi level PMI Manufaktur yang anjlok. Diantaranya, seperti industri mesin dan perlengkapan -1,8 persen, tekstil dan produk tekstil (TPT) – 0 persen, alas kaki tumbuh 1,9 persen, dan barang dari karet tumbuh 2,1 persen.

“Ini yang terdera, terkena dan tertekan oleh banyak hal. Mungkin demandnya masih memadai, tapi karena kompetisi impor,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Agustus 2024 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8).

Menyoroti terkait industri tekstil yang kalah saing dengan produk impor, Menkeu menyampaikan bahwa saat ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sedang menggodok kebijakan baru.

Dua kebijakan yang digodok itu berkaitan dengan anti dumping dan bea masuk untuk memproteksi industri dalam negeri.

“Makanya kemarin kan menteri perdagangan dan menteri perindustrian meminta dan sekarang sedang dalam proses untuk dalam bentuk apakah anti dumping atau bea masuk untuk memproteksi industri dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa sektor manufaktur memang sedang tertekan. Bahkan industri tekstil yang ambruk alias tidak tumbuh sebesar 0 persen. Merespons hal itu, Menkeu memastikan menteri terkait nantinya akan melakukan langkah-langkah jitu untuk memulihkan sektor manufaktur. Adapun nantinya, kebijakan yang diputuskan akan keluar dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Ini menggambarkan memang area manufaktur yang sedang tertekan. Entah itu karena saingan dengan barang impor, dan oleh karena itu menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah nanti keluarnya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ucap dia. (*)