batampos – Anggota DPR RI yang ditengarai bermain judi online (judol) masih menjadi misteri. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI belum mau membuka nama-nama wakil rakyat tersebut ke publik. MKD hanya menyebut anggota DPR RI yang terendus bermain judol tidak banyak. Hanya berjumlah dua orang.

Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, pemain judol di lingkungan DPR hanya berjumlah 60 orang. Perinciannya dua anggota DPR, dan 58 staf atau kar-yawan yang bekerja di DPR.

”Yang pasti hanya dua anggota DPR (yang diduga main judol, red), dan statusnya terduga,” kata Adang di ruang MKD DPR RI, Selasa (2/7).

Adang menjelaskan, dua anggota DPR RI yang terendus bermain judol tersebut meru-pakan data dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judol. Sebelumnya, Hadi menyampaikan surat resmi kepada MKD terkait nama-nama penjudi online di lingkungan DPR.

Sebagai tindak lanjut, MKD bakal meminta klarifikasi anggota DPR yang terindikasi bermain judol.

Adang menyebut dua wakil rakyat itu akan dipanggil dalam waktu dekat. Hanya, dia tidak mau menyebut secara detail kapan rencana pemanggilan tersebut. Termasuk nama wakil rakyat yang akan dimintai klarifikasi.

”Statusnya terduga, ya,” ujar Adang.

Mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) tersebut menambahkan, perputaran uang judol yang melibatkan anggota DPR dan para staf di DPR itu tidak sebanyak seperti yang disampaikan sebelumnya. Adang menyebut, perputaran uang judol di DPR sebesar Rp1,9 miliar. Bukan Rp25 miliar seperti yang dikabarkan sebelumnya.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung penuh langkah MKD dalam mengusut praktik judol di lingkungan DPR. Tugas MKD memang untuk menegakkan etika dan menjaga marwah lembaga parlemen. Selama ini, judol sudah sangat meresahkan.

Puan mengatakan, MKD harus membuka dua nama anggota dewan yang terlibat judol.

”Kalau memang itu ada, ya sebutin namanya. Sebutin saja langsung gitu ya,” terangnya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta MKD harus bergerak cepat mengusut tuntas anggota dewan yang terindikasi bermain judol. Para wakil rakyat itu harus dijatuhi sanksi tegas jika terbukti terlibat dalam tindakan melanggar hukum.

Diberitakan sebelumnya, informasi mengenai anggota DPR RI bermain judol disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI pada Rabu (26/6) pekan lalu. Secara umum, Ivan menyebut ada lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, dan DPRD yang menjadi pemain judol.

Tidak tanggung-tanggung, Ivan menyebut lebih dari 63 ribu transaksi terkait judol di lingkungan dewan tersebut. Baik di DPR RI hingga DPRD. ”Angka rupiahnya hampir Rp25 miliar,” kata Ivan. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui gugatan yang dilayangkan tim hukum PDI Perjuangan terhadap barang milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan memengaruhi proses penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.

Pasalnya, kubu Hasto Kristiyanto melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas penyitaan handphone (HP) dan buku catatan partai milik Hasto.

“Tindakan-tindakan tersebut tentunya cukup mempengaruhi penyidikan, karena pasti penyidik akan dipanggil, akan dimintai keterangan, tetapi KPK tetap berkomitmen transparansi dan profesionalitas dijunjung tinggi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7).

Tessa meyakini kerja KPK sangat profesional dalam melakukan proses penyidikan. Termasuk penyitaan barang terhadap saksi-saksi kasus korupsi. “Kami tetap yakin atas profesionalitas penyidik-penyidik kami,” tegas Tessa.

Tessa mengutarakan, HP dan buku catatan milik Hasto sampai saat ini tengah dalam proses pendalaman.

Ia mengutarakan, apabila tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku, dipastikan akan dikembalikan. “Semua alat bukti yang saat ini di dalam status sitaan penyidik tentunya akan digunakan apabila itu terkait dengan seputar perkara yang sedang ditangani. Kalau seandainya tidak ada kaitannya dan dinilai penyidik tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani, tentunya barang bukti, alat bukti tersebut dapat dikembalikan di tingkat penyidikan kepada penguasa barang,” ucap Tessa.

Sebelumnya, tim hukum PDIP Ronny Talapessy mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ronny menilai penyidik KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum saat menyita ponsel dan buku milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Adapun, penyidik KPK menyita barang tersebut dari staf Hasto bernama Kusnadi. Ronny mengatakan buku partai yang ikut disita oleh penyidik KPK tidak memiliki kaitan dengan kasus Harun Masiku.

“Di sini kita menggugat AKBP Rossa Purbo Bekti dan kawan-kawannya. Dan juga kita gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum,” kata Ronny di PN Jaksel, Senin (1/7).

Ronny menegaskan, buku partai yang disita KPK memuat strategi PDIP dalam Pilkada 2024. Selain itu, buku partai tersebut berkaitan dengan marwah dan kedaulatan partai sehingga pihaknya keberatan jika barang-barang tersebut ikut disita KPK.

“Buku partai yang dirampas itu terkait dengan strategi politik dari PDI Perjuangan terkait dengan pemenangan Pilkada yang akan datang, dan juga terkait dengan marwah partai kedaulatan partai di mana kami keberatan ketika buku tersebut ikut diambil,” pungkasnya. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pendaftaran Calon Pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (dewas) yang dikabarkan sepi peminat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kerja KPK ke depan ditentukan dari kualitas pimpinan ke depan.

Menurut dia, sebenarnya bukan masalah besar atau kecil calon yang mendaftar. Lebih penting, lagi adalah kualitas dari calon pendaftar. Sebab, kehebatan panitia seleksi (pansel) tidak dilihat dari jumlah pendaftar. Sedikit pendaftar jauh lebih baik.
“Ketimbang banyak tapi habis energi buat seleksi kayak asesmen segala macam,” kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7).

Pahala mengaku sudah memberi masukan kepada pansel. Peran pansel sangat menentukan dalam mencari sosok pimpinan KPK berintegritas. Dia bercerita soal seleksi capim KPK 2019, ketika itu jumlah pendaftar mencapai 400-an. Kala itu jumlah pendaftar sebanyak itu lebih banyak bertemu dengan konsultan.

Artinya pendaftar sebanyak itu hanya bertemu konsultan untuk di-review. Sementara yang ketemu ke tahap pansel hanya 40 orang. “Kita kasih masukan. Ya, lebih banyak keterlibatan pansel ketimbang konsultan. Jadi kita bilang lebih keringetan dikitlah,” ucap Pahala.

Meski demikian, Pahala tidak mempermasalahkan jika pendaftar Capim dan Dewas KPK hanya sedikit. Dia berharap kualitas pimpinan KPK ke depan sangat mumpuni dalam menentukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. “Jadi kalau misalkan sedikit juga kita pikir tidak masalah, yang penting bagus-bagus,” tegas Pahala.

Sementara itu, Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 Yusuf Ateh mengaku bakal melakukan evaluasi. Sejauh ini jumlah pendaftar masih minim, yakni hanya 26 orang. “Tanggal 8 akan kami evaluasi. Maksudnya dilihat laporannya,” kata Ateh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Terkait hal apa yang akan dievaluasi, Ateh menyatakan akan melihat dulu seperti apa hasil laporan pendaftarannya nanti. “Nanti dilihat dulu, tunggu dulu,” tegasnya.

Ateh membantah jika pendaftaran Capim dan Calon Dewas KPK saat ini dikatakan sepi peminat. Dia mengklaim, saat ini baru masa awal pendaftaran, sehingga calon pendaftar masih banyak yang melakukan registrasi akun secara online terlebih dulu.

Selain itu, para calon pendaftar masih harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan saat mendaftarkan diri sebagai Capim maupun Calon Dewas KPK. “Kan baru mulai. (Calon pendaftar) Sudah buat akun kok. Kan (perlu siapin) dokumen. Nanti (mendaftar melampirkan) dokumen. Kan perlu waktu itu, biasalah. Pokoknya tunggu saja. Tunggu saja, percayalah,” pungkasnya. (*)

batampos – Fase pemulangan jamaah haji terus berjalan. Hingga 1 Juli 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS) jamaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Indonesia berjumlah 74.504 orang tergabung dalam 189 kelompok terbang.

Selain memfasilitasi jamaah haji yang sejak awal kedatangan di Makkah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan belum pernah ke Masjidilharam untuk melihat dan berdoa di depan Kakbah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga memfasilitasi jamaah haji yang belum pernah ke Masjid Nabawi untuk beribadah dan berziarah ke Raudhah.

“Membawa jamaah tersebut berziarah ke Raudhah merupakan ikhtiar petugas melayani para tamu Allah memperoleh kesempatan beribadah dan berdoa di tempat mustajab tersebut,” kata Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda, Rabu (3/7).

“Dan semoga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi jamaah yang sejak tiba di Tanah Suci belum berziarah atau beribadah di Masjid Nabawi,” sambungnya.

Menurut dia, PPIH akan mengidentifikasi jamaah yang dirawat di KKHI. Selanjutnya akan ditentukan jamaah tersebut bisa atau tidak bisa dimobilisasi untuk ziarah ke Raudhah.

PPIH kembali mengingatkan jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan tubuh selama di Kota Madinah dengan makan tepat waktu, minum obat teratur sesuai anjuran dokter, menjaga hidrasi tubuh dengan minum yang cukup.

Baca Juga: Catatan Kemenag soal Penerbangan Haji, Garuda Paling Banyak Terlambat

“Mengimbau jamaah untuk mengindahkan ketentuan-ketentuan dan larangan yang berlaku dan ditentukan otoritas Saudi khususnya di area Masjid Nabawi,” pungkas Widi. (*)