batampos – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terus membantu memperluas pasar produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan etalase vending machine atau mesin jual otomatis yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh.

Diwakili oleh Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rachman Ferry Isfianto, dan Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro, diresmikan Vending Machine dan UMKM Corner milik Perum Perhutani di Graha Perhutani, Jakarta, Senin (15/7).

”Semoga ini menjadi added value bagi UMKM dan juga Perhutani apalagi di era sekarang marketing mulai bergeser, produk yang menjemput calon pembeli, UMKM kita bantu supaya produk andalannya ada di etalase yang dekat dengan masyarakat,” ujar Arya.

Arya mengatakan, langkah ini merupakan terobosan dari Erick Thohir sebagai bagian dari upaya untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan pasarnya.

Inisiatif ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan produk UMKM kapan saja, di mana saja.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa Perhutani berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa hutan dan mengoptimalkan manfaat hutan produksi bersama.

”Perhutani melakukan banyak cara untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa hutan, salah satunya melalui UMKM. Peresmian ini merupakan langkah nyata kami dalam meningkatkan daya jual produk UMKM, utamanya produk hasil pemanfaatan hutan,” kata Wahyu.

Mesin jual otomatis dan UMKM Corner Perum Perhutani menyediakan berbagai produk kopi hasil binaan UMKM dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kopi yang ditawarkan terdiri dari berbagai varietas dari spesies kopi robusta, excelsa, liberica, dan arabika hingga kreasi kopi okra.

Hingga kini, Perhutani bersama masyarakat desa hutan telah mengembangkan budi daya kopi di areal seluas 43.143 ha yang tersebar di 32 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani, dengan dukungan 518 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). (*)

batampos – Pemerintah Arab Saudi terus menerapkan aturan baru dalam urusan perhajian. Yang terbaru adalah mewajibkan kontrak jangka panjang untuk layanan haji. Berbeda dengan yang berlaku selama ini, kontrak hanya berlangsung satu tahun saja.

Regulasi terbaru itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7). ”Bocorannya (aturan haji terbaru) kontrak berlaku untuk tiga tahun,” katanya. Kontrak jangka panjang tersebut meliputi berbagai layanan perhajian.

Di satu sisi sistem kontrak jangka panjang berpotensi memiliki dampak positif. Di antaranya harganya bisa lebih murah, karena durasi kontraknya langsung untuk tiga tahun ke depan. Tetapi di sisi lain, aturan kontrak jangka panjang itu belum cocok dengan aturan atau regulasi anggaran di Indonesia.

Hilman mengatakan aturan anggaran haji di Indonesia bersifat tahunan. Artinya setiap tahun, anggaran haji dibahas kemudian ditetapkan. Baik itu anggaran yang bersumber dari APBN maupun dari dana haji di Badan Penge-lola Keuangan Haji (BPKH).

”Kira-kira (sistem kontrak tiga tahun) apakah diperbolehkan regulasi Indonesia,” katanya. Hilman juga mengatakan patokan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung jemaah juga ditetapkan setiap tahun.

Hil­­man mengatakan masih perlu komunikasi lebih lanjut dengan parlemen, mengenai aturan baru tersebut.

Hilman mengatakan antara Agustus atau September depan, pembahasan teknis persiapan haji 2025 sudah berjalan.

Apalagi setiap tahun, pelak-sanaan haji maju beberapa hari. Dia memastikan secara teknis, Kemenag akan terus menyiapkan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan haji.
Pada kesempatan itu Hilman juga merespons bergulinya Panitia Khusus (Pansus) haji di DPR. Hilman mengatakan Kemenag siap mengikuti seluruh prosedur dalam Pansus tersebut.

Termasuk menyiapkan data-data untuk menjawab pertanyaan DPR. Di antara yang disinggung Hilman adalah keputusan pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan haji khusus.

Hilman mengatakan tahun ini Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kursi. Hilman mengatakan di Mina saat ini terbagi dalam lima zona.

Jemaah haji reguler Indonesia ada di zona 3-4 di Mina. Sementara haji khusus Indonesia di zona 1-2 di Mina.

Ha­sil rapat dengan otoritas Saudi pada Desember 2023 diputuskan Indonesia mendapatkan tambahan slot penempatan di zona 1-2 dengan konsekuensi biaya lebih besar.

”Zona 1 dan 2 ini lebih dekat ke tempat melontar jumrah,” katanya. Dengan pertimbangan itu, maka tambahan slot tenda di zona 1 dan 2 itu digunakan untuk haji khusus.

Sampai akhirnya diputuskan oleh Saudi sebanyak 10 ribu kuota tambahan untuk Indonesia digunakan untuk haji khusus. Dia mengatakan jika 10 ribu itu tetap di zona 3-4, bisa semakin padat lagi tenda jemaah. Hilman memastikan pembagian kuota tambahan 50 persen untuk haji khusu dan 50 persen untuk haji reguler tertuang dalam MoU haji kedua negara.

Dalam evaluasi kesehatan haji, kecukupan gizi menjadi salah satu fokus. Kecukupan asupan gizi sangat dibutuhkan oleh petugas kesehatan dan jemaah haji dalam menjalankan aktivitas kesehariannya di tanah suci. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) telah menyediakan pelayanan gizi bagi petugas kesehatan haji, jemaah haji sakit, dan pendampingnya.

Menurut penanggung jawab instalasi gizi KKHI Makkah Sri Dalyanti, tujuan pelayanan gizi bagi petugas haji, yakni memenuhi kebutuhan gizi agar tubuh tetap bugar selama bertugas. Sementara bagi jemaah haji sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi selama menjalani perawatan di KKHI.

“Pemenuhan kebutuhan gizi dengan memperhatikan kebutuhan metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan, dan mengoreksi kelainan metabolisme sehingga kegiatan pelayanan gizi dapat bersifat kuratif, promotif, dan preventif,” katanya, Senin (15/7).

Sri mengatakan ahli gizi juga merancang intervensi gizi dengan pemberian makanan bagi jemaah haji yang dirawat di KKHI. Intervensi gizi ini meliputi modifikasi kebutuhan gizi, jenis diet, bentuk makanan, komposisi zat gizi, dan frekuensi makan sesuai kondisi jemaah haji sakit.

”Ahli gizi akan mengunjungi pasien yang dirawat inap untuk memberikan edukasi kepada para jemaah serta memastikan apakah jemaah haji sakit mengkonsumsi makanan yang diberikan,” tutur Sri.

Sri mengungkapkan, ahli gizi memesan makanan kepada pihak katering sesuai jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah ditentukan. Sebelum didistribusikan, ahli gizi melakukan penge-cekan makanan yang diterima untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi makanan yang dipesan sudah sesuai. Jika ada ketidaksesuaian, makanan akan dikembalikan dan diminta penggantiannya.

”Di KKHI, ahli gizi akan berkoordinasi dengan dokter mengenai diagnosa pasiennya untuk menentukan makanan yang harus dikonsumsi oleh jemaah yang sakit dan mengkoordinasikannya dengan katering yang sudah ditentukan,” kata Sri. (*)

batampos – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti proses penyusunan peraturan baru untuk perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang saat ini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Puan meminta aturan yang dibuat harus mengutamakan keamanan dan perlindungan masya­rakat.

”OJK harus tegas dalam menyusun aturan tentang pinjaman online dan utamakaan perlindungan juga keamanan rakyat. Jangan sampai lebih banyak yang terlilit utang pinjol,” kata Puan kepada wartawan, Senin (15/7).

Puan menyebut, kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih kurang literasi komprehensif terkait aturan pinjaman online. Sehingga, masih banyak yang terjebak utang pinjol dan akhirnya berada dalam situasi menyulitkan.

”Dalam realitasnya masyarakat yang terlilit utang pinjol semakin banyak. Sehingga edukasi menjadi satu hal yang penting dilakukan kepada masyarakat, untuk melindungi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi gagal bayar,” ucap Puan.

Berdasarkan data OJK, masyarakat Indonesia yang terlilit utang pinjol mencapai hampir 5 persen. Berbagai permasalahan sosial juga muncul akibat pinjol yang mencari keuntungan dengan modus memberatkan masyarakat. Bahkan ada beberapa kasus bunuh diri karena pinjol.

Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) pun sudah masuk dalam tahap penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI direncanakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Puan menilai, Pemerintah dalam hal ini OJK, harus tegas dalam menegakkan aturan yang menjaga agar konsumen pinjol dibatasi cara dan angkanya. Sebab, berdasarkan Data Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun.

Para generasi Z dan milenial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06 persen atau mencapai Rp27,1 triliun. ”Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi. Mereka pemimpin masa depan bangsa yang harus dilindungi dari permasalahan-permasalahan seperti ini,” jelas Puan.

Dalam rancangan aturan itu dijelaskan bahwa pencairan dana hingga Rp 0 miliar hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya ialah perusahaan penyedia jasa pinjaman harus memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5 persen.

Selain itu, perusahaan tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya. (*)

batampos – Pemerintah berencana meluncurkan jenis bahan bakar minyak (BBM) baru pada Agustus mendatang. Hal ini juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, baru-baru ini dengan memberikan pernyataan mengenai rencana peluncuran BBM baru yang diklaim lebih ramah lingkungan.

BBM baru ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia.

”Udara kita saat ini mengan­dung banyak emisi. Untuk mengurangi emisi dan mendukung hidup sehat, salah satu alternatifnya adalah menggunakan BBM rendah sulfur,” kata Arifin di Jakarta.

Arifin menjelaskan saat ini pihaknya sedang mencari bahan pencampur yang efektif untuk mengurangi kandungan sulfur dalam BBM. ”Kami sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur. Saat ini kandungan sulfur BBM kita masih sekitar 500 ppm.

Standar Euro 5 mengharuskan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Untuk mencapai standar tersebut, tentu membutuhkan biaya dan infrastruktur yang memadai, seperti kilang minyak yang saat ini masih dalam proses pembangunan di Balikpapan,” jelas Arifin.

Dilansir dari Shell Indonesia, sulfur merupakan unsur kimia nonlogam poliatomik yang diidentifikasi huruf S dengan nomor atom 16. Orang Indonesia menyebut sulfur sebagai belerang. Warna belerang adalah kuning terang dengan bau khas semacam telur busuk.
Aslinya, bentuk sulfur berupa padatan rapuh, tidak berbau, tidak berasa, dan berwarna kuning pucat. Sulfur sensitif dengan berbagai jenis logam, kecuali emas dan platinum.

Belerang diproduksi setiap tahun dalam jumlah besar di berbagai belahan dunia. Pengolahan sulfur, umumnya, ditujukan untuk menghasilkan asam sulfat bagi kebutuhan industri. Untuk industri, sulfur penting untuk produksi minyak bumi atau bahan bakar fosil.

Setiap bahan bakar terutama untuk yang bermesin diesel biasanya mengandung sulfur. Sebab, belerang membuat kadar asam pada bahan bakar kendaraan semakin besar.
Selain nilai oktan, kandungan sulfur menentukan seberapa baik kualitas bahan bakar untuk kendaraan diesel. Makin rendah sulfur di bahan bakar diesel, maka makin ramah lingkungan. Sehingga membuat mesin dan gas buang kendaraan diesel jadi makin bersih.

Saat sulfur terlalu tinggi di bahan bakar, efeknya adalah pembakaran ruang mesin jadi tidak optimal. Jika dibiarkan dalam waktu lama, hal ini dapat merusak komponen mesin sehingga performanya menjadi menurun.

Lalu, apa pengaruh sulfur yang terkandung pada bahan bakar terhadap oli? BBM tinggi sulfur sanggup membuat deposit terseret dari gerak naik-turun piston sewaktu mesin bekerja.
Efeknya, BBM makin turun dan dapat bercampur dengan oli mesin. Hal inilah yang membuat oli mesin menjadi lebih mudah kotor. Kerak yang dihasilkan dari kotoran tersebut, pada akhirnya, merusak kinerja mesin kendaraan.

Kandungan sulfur yang berlebih dapat memicu kerusakan pada mesin. Masalah yang timbul seperti munculnya kerak pada mesin dan sistem bahan bakar seperti injektor. Dampaknya yakni penurunan performa mesin sebagai akibat munculnya kerak pada mesin.

Hal ini karena kerak yang muncul di saluran bahan bakar dapat mengganggu suplai bahan bakar yang dialirkan ke dalam silinder. Problem bisa merembet pada turunnya tenaga mesin, pembakaran BBM tidak sempurna hingga kerusakan serius lain. (*)