batampos – Polsek Batuaji telah menyelesaikan kasus perkelahian dan perundungan murid SD yang terjadi pada Rabu (26/5) lalu. Orangtua para murid tersebut sudah dipanggil untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Kesepakatan para orangtua untuk berdamai dan sama-sama meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas anak mereka di rumah diapresiasi jajaran Polsek Batuaji. Polisi berharap agar kejadian seperti ini dan aksi perundungan lainnya tidak terjadi lagi ke depannya.

“Kita minta semua lapisan masyarakat di Batuaji ini untuk memperhatikan pergaulan anaknya di rumah. Baik yang masih SD hingga SMA mohon diawasi karena itu usia-usia rawan. Pergaulan mereka diperhatikan. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif,” kata Kanit Reskrim Polsek Batuaji Iptu M Ridho Lubis.

Baca Juga: Gerombolan Remaja Aniaya dan Serang Kosan Warga di Batuampar

Kasus perkelahian dan perundungan yang terjadi pada murid SD ini tidak terlepas dari kelengahan orangtua mengawasi aktifitas bermain anak mereka di rumah. Untuk itu diharapkan semua pihak untuk kembali memperkuat perhatian dan pengawasan anak masing-masing. Anak jauh lebih baik diawasi untuk belajar atau melakukan pekerjaan lain di rumah ketimbang harus berkeliaran hingga malam hari.

Seruan ini juga disampaikan oleh Binmas Polresta Barelang AKP Tuti Elfi saat sambang kamtibmas dengan masyarakat Batuaji beberapa waktu lalu. Tuti minta agar masyarakat memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak nya. Masyarakat berperan untuk mengawasi lingkungan nya masing-masing.

“Terlebih yang memiliki anak usia remaja tolong diperhatikan dengan betul pergaulan anak. Kalau sudah selesai dari sekolah awasi pergaulan anak di rumah dan lingkungan. Jangan biarkan anak keluyuran tanpa arah kemana-mana,” ujar Tuti.

Baca Juga: Kapten Kapal MT Arman 114 Menghilang, Imigrasi Batam Sebut Tak Ada Tanda Keluar Negeri

Kasus bully sebelumnya terjadi di wilayah Sagulung. Siswi SMK Teladan Sagulung jadi korban bully dari siswa pria lainnya. Kejadian di ruangan belajar sekolah dan cukup jadi atensi bersama. Berkaca dari kasus ini Tuti berharap agar sekolah juga lebih memperketat lagi pengawasan terhadap anak didiknya.

“Kami dari Binmas Polresta Barelang juga punya program rutin turun ke sekolah. Ini akan kami pertegaskan lagi agar tak ada lagi kasus bully ke depannya,” ujar Tuti. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan kembali berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dalam ‘Ajakan Kampanye Antikorupsi di Daerah tahun 2024’ yang akan diselenggarakan diseluruh daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan bahwa sebenarnya Kampanye antikorupsi bukan hal yang baru bagi Pemko Bata. Dengan berbagai upaya kolaboratif bersama Perangkat Daerah Kota Batam yang diasistensi oleh Inspektorat Daerah Kota Batam, bersama instansi terkait lainnya.

“Dengan adanya ajakan KPK RI kepada seluruh Pemerintah Daerah dan BUMD untuk berpartisipasi dalam kampanye antikorupsi kepada masyarakat, Pemko Batam tinggal meneruskan apa yang telah dilakukan selama ini,” paparnya.

Dalam hal ini, Pemko Batam telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Salah satu bentuk pencegahannya yakni dengan mengoptimalkan dan memperbaiki sistem layanan, di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Di Kota Batam optimalisasi dan perbaikan sistem pelayanan itu telah dilakukan di seluruh OPD Pemko Batam atas arahan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam rangka pencegahan korupsi, Pemko Batam telah melaksanakan aktualisasi program anti korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Sebagai informasi, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya yang terjadi di daerah, KPK RI mengajak Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Direktur Utama BUMD untuk berpartisipasi dalam kampanye antikorupsi.

Pemerintah daerah dan BUMD diimbau untuk menayangkan, mereplikasi, memodifikasi dan menyebarluaskan materi-materi kampanye antikorupsi kepada masyarakat melalui berbagai saluran/platform media offline maupun online yang dimiliki.

Kampanye antikorupsi tersebut, juga bisa dilakukan di media sosial maupun dalam bentuk banner dan spanduk di semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintahan masing-masing.

Selanjutnya, KPK RI akan memberikan apresiasi bagi 10 Pemerintah Daerah dan BUMD terbaik sesuai kualifikasi teknis (lampiran) yang secara aktif turut melakukan kampanye antikorupsi. Ajakan ini didasarkan pada konsep upaya pencegahan korupsi harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.

Peran serta elemen bangsa ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, memantau layanan publik, melaporkan penerimaan gratifikasi (untuk para aparatur sipil negara), membangun sistem dan manajemen antikorupsi, atau melakukan kampanye dan pendidikan antikorupsi. (*)

batampos – Pengelolaan tanah di Kota Batam, Kepulauan Riau, terutama yang dikelola instansi pemerintah, mendapat perhatian banyak pihak, termasuk DPRD Kota Bogor. Untuk itulah mereka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Batam, pada Jumat (28/6).

Kunker DPRD Bogor ini dipimpin langsung Wakil Ketua I Dadang Iskandar dan Ketua Komisi I Hari Cahyono. Keduanya membawa serta sejumlah anggota Komisi I DPRD Bogor yang membidangi persoalan hukum dan pemerintahan. Rombongan disambut langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Batam, Tan A Tie.

“Kami ucapkan terima kasih atas sambutan DPRD Kota Batam. Banyak hal ingin kami pelajari di Batam yang pembangunannya sangat luar biasa. Terutama persoalan lahan dalam kaitannya dengan hibah ke lembaga pemerintah,” kata Dadang.

Dalam kesempatan itu, Tan A Tie menggariskan bahwa pada dasarnya pengelolaan tanah berada di bawah BP Batam. Dengan hak pengelolaan tanah berada di otorita, maka masyarakat termasuk instansi pemerintah memiliki hak guna atas tanah berkenaan.

Sementara, untuk tanah atau lahan yang dikelola daerah, itu masuk dalam kategori barang milik daerah. Semua itu telah termaktun dalam aturan yang mengikat.

“Terkait hibah barang milik daerah sudah tentu ada aturannya baik itu Peraturan Pemerintah maupun Permendagri,” kata dia.

Pertemuan itu juga mendiskusikan hal-hal lainnya terkait fungsi dan peran anggota DPRD. Tan A Tie juga mengucapkan terima kasih atas pilihan DPRD Kota Bogor berkunjung ke Batam. (*)

Reporter: Arjuna