Warga Batuaji Batam memadati kawasan Gor Batuaji untuk mendapatkan paket sembako subsidi yang dibagikan pemerintah Kota Batam itu. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam kembali mendistribusikan sembako bersubsidi. Kegiatan ini dilaksanakan di Gor Batuaji, Batam.
Paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras, minyak goreng, dan gula itu disambut antusias masyarakat Batuaji. Tampak sejak pagi haru, ribuan warga Batuaji Batam telah memadati kawasan Gor Batu Aji untuk mendapatkan paket sembako subsidi yang dibagikan pemerintah Kota Batam itu.
Sembako subsidi ini sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi di Kota Batam,” kata camat Batu Aji Faisal Novrieco, Selasa (9/7).
Pihaknya berharap, dengan adanya sembako subsidi tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. “Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin menambahkan, program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu perekonomian masyarakat Batam.
“Ini merupakan komitmen kami untuk mensejahterakan dan membantu perekonomian masyarakat Batam,” ujar Jefridin.
Distribusi sembako bersubsidi diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga dan menjadi bukti nyata kepedulian Pemko Batam terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Pihaknya menyebutkan, untuk mendapatkan sembako subsidi cukup mendatangi RT/RW setempat atau bisa langsung datang ke pos pemberian bantuan subsidi. Setelah itu, warga akan diarahkan untuk mengantri dan menukarkan kupon.
“Nanti dikasih kupon terus ditukarkan,” kata dia.
Yanti, warga Batuaji mengungkapkan, kegembiraannya setelah menerima bantuan sembako. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami. Dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Kami sangat berterima kasih,” ujarnya.
Menurut dia, adanya sembako subsidi ini bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap, program ini bisa berlanjut setiap tahunnya. Sehingga bisa tetap membantu masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah.
“Semoga ada terus setiap tahun soalnya murah,” katanya. (*)
batampos– Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa lowongan kerja (loker) perusahaan hanya segelintir yang tau.
Menyikapi hal ini, Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengakui, banyak keluhan dari masyarakat yang menyampaikan loker perusahaan hanya segelintir yang tau.
“Kemudian juga ada fenomena orang dalam (ordal), katanya,” tutur Roby.
Karena itu, dia menyampaikan, pihaknya menggelar job fair beberapa waktu lalu untuk memberikan informasi terpusat ke masyarakat Bintan sehingga masyarakat dapat secara terbuka dan mengetahui adanya informasi loker di perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan.
“Makanya kita buat job fair agar kita bisa bersama-sama mengawasi,” ungkapnya, Senin (8/7/2024).
Dia juga mengatakan, Pemkab Bintan juga sudah menandatangani kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Bintan untuk mengutamakan pekerja tempatan.
“Jadi minimal 70 sampai dengan 80 persen pekerja harus anak Bintan,” katanya.
Sementara itu, Kadisnaker Bintan, Ii Santo mengatakan, dari pelaksanaan job fair di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) pada 1 hingga 3 Maret 2024 lalu, hingga saat ini telah menyerap sekitar 207 orang pencari kerja dari 3.772 orang pelamar kerja.
“Hingga saat ini proses wawancara masih berlangsung, karena pelamar kerja yang sangat banyak dan perusahaan mewawancarai secara bertahap sekitar 200-an pelamar kerja per bulannya. Namun data laporan dari hasil Job Fair di PT BAI per Mei 2024 sudah sekitar 207 pelamar ber-KTP Bintan yang diterima kerja,” jelasnya.
Dikatakannya juga bahwa, untuk jumlah pelamar di job fair di Lagoi 7 sampai dengan 9 Juni beberapa waktu yang lalu yaitu sebanyak 1441 pelamar kerja.
Dari jumlah tersebut, 1324 pelamar kerja merupakan putra putri Bintan.
“Untuk job fair di Lagoi, data terakhir bahwa perusahaan-perusahaan baru saja memulai proses wawancara,” tutupnya. (*)
Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar yang menjadi salah satu tumpuan kegiatan ekspor impor di Batam. F Humas BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Volume bongkar muat peti kemas di pelabuhan Batam periode semester pertama tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 7 persen. Peningkatan tertinggi berasal dari Terminal Batuampar.
Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, mencatat bahwa ada 116 ribu TEUs ekspor peti kemas, dan 114 ribu TEUs impor. Lalu untuk bongkar peti kemas ada 42,7 ribu TEUs, dan muat 39,5 TEUs.
Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, bahwa peningkatan itu terjadi setelah transformasi Terminal Peti Kemas Batuampar, sekaligus yang tertinggi dari pelabuhan lain yakni sebesar 8 persen. Volume bongkar muat pada periode semester pertama tahun ini diangka 313 ribu TEUs.
“Jika dibandingkan periode semester pertama di 2023 lalu, berada diangka 293 ribu TEUs. Tahun ini meningkat 7 persen,” katanya, Selasa (9/7).
Di 2023 lalu, ekspor peti kemas yakni 109 ribu TEUs, impor 107 ribu TEUs. Kemudian, untuk bongkar peti kemas sekitar 38 ribu TEUs, sedangkan muat 38,1 ribu TEUs.
“Jika realisasi tahun ini diangka 313 ribu TEUs, maka tahun lalu itu 293 ribu TEUs,” kata Dendi.
Dendi menambahkan, sejak pengoperasian Terminal Peti Kemas Batuampar oleh PT Persero Batam, terdapat peningkatan kinerja pelayanan. Ia mencontohkan, berthing time di terminal meningkat 44 persen dari sebelumnya 48-52 jam menjadi 9-29 jam. Begitu pula dengan rata-rata effective time yang lebih baik.
“Hal ini disebabkan produktivitas meningkat karena penggunaan peralatan bongkar muat STS Crane serta tidak diperlukannya manuver olah gerak kapal tambahan yang selama ini diperlukan karena jangkauan crane konvensional yang terbatas,” ujarnya.
Pengembangan Terminal Peti Kemas Batuampar oleh PT Persero sendiri, lanjut Dendi, akan dibagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap dua atau Agustus 2025 mendatang, terminal akan dilengkapi dengan lima alat bongkar muat Quay Crane, dua Harbor Mobile Crane (HMC), 12 RTG dan 20 Terminal Truck. Lapangan penumpukan pun akan diperluas hingga 12 hektar.
Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur akan terus dilakukan hingga tahap tiga yang ditargetkan pada Agustus 2028 dan harapannya dapat membawa Batu Ampar menjadi direct call maupun transhipment terminal. (*)
Konsultan Bidang SDM UPTD PLUT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Marlina menunjukan produk UMKM binaan Dinas Kopearsi dan Usaha Mikro di Gedung Pelayanan Layanan Umum Terpadu di Bengkong, Jumat (13/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, (Zulhas) membeberkan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Salah satunya, melalui upaya untuk mendorong UMKM agar mampu melakukan ekspor produk ke luar negeri.
Terlebih, Zulhas menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi RI karena telah menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen tenaga kerja. Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan di hadapan ratusan pelaku UMKM di Rendang Asese, Padang, Sumatra Barat Minggu, (7/7). ”Oleh karena itu, UMKM harus kita dukung agar naik kelas. Kalau UMKM bisa naik dan menyerbu pasar dunia, Indonesia siap menjadi negara maju,” ujar Zulhas.
Dalam hal ini, Zulhas menyoroti perihal kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung dan membina proses produksi UMKM. Sehingga nantinya, produk UMKM dapat diterima di luar negeri.
”Pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan diharapkan terus membina agar produk UMKM semakin berkualitas dan bisa diterima di luar negeri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mendag Zulhas memaparkan soal upaya Kemendag dalam memajukan UMKM melalui kerja sama empat pilar. Kerja sama ini terdiri atas pelaku UMKM, lokapasar (marketplace), ritel modern, serta perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor.
”Kemendag akan mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan ekspor, bagi yang mau ekspor. Jika memerlukan modal, Kemendag akan mempertemukan dengan lembaga perbankan. UMKM juga harus mulai melakukan pemasaran di marketplace. Melalui marketplace dan media sosial, UMKM diharapkan mampu meningkatkan transaksi penjualan dan memperluas jangkauan pemasarannya,” papar Mendag Zulhas.
Tak hanya itu, Kemendag juga akan membantu UMKM untuk menjangkau buyer di luar negeri. Untuk itu, pelaku UMKM dapat mengirimkan sampel produk ke perwakilan perdagangan di luar negeri untuk dipasarkan.
Apalagi, kata Zulhas, Kemendag RI sudah memiliki perwakilan di 46 negara mitra dagang. Sehingga yang perlu dilakukan, pelaku UMKM hanya mengirimkan sampel produk untuk meyakinkan buyer di luar negeri.
Hal itu bisa dilakukan dengan memastikan kualitas produk yang baik saat pengiriman. Selain itu, pelaku UMKM pun bisa berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang.
”Kita akan menggelar Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang karena didatangi banyak buyer dari berbagai negara. Pelaku UMKM bisa berpartisipasi pada pameran ini dengan difasilitasi pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
Tiga kurir narkoba diamankan di Mapolresta Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar
batampos– Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang menangkap tiga kurir narkoba jaringan Lapas di tiga tempat berbeda di Tanjungpinang. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti lebih kurang 2 ons.
Mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba, polisi langsung menangkap pelaku Indra Jaya di Jalan Bukit Cermin Tanjungpinang, Rabu (3/7). Saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti satu paket sabu berat 0,8 gram.
Berdasarkan pengembangan, polisi kemudian menangkap kurir lainnya yakni Herdi Ependi di Jalan Potong Lembu Tanjungpinang. Saat penggeledahan polisi menemukan beberapa paket sabu berat 74 gram.
Masih dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap Suherman di ruang tunggu Bandara Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kamis (4/7). Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu 1,5 ons lebih.
Kapolresta Tanjungpinang Kombes Heribertus Ompusunggu, menyebut tiga kurir narkoba ini merupakan jaringan Lapas. Pengendali tiga kurir ini merupakan narapidana inisial H yang tengah menjalani hukuman seumur hidup di Lapas.
“SM (Suherman) ditangkap saat akan terbang ke Jakarta kemudian ke Kendari. Barang bukti berat 1,5 ons lebih disimpan pelaku di celana dalam (popok dewasa) untuk mengelabui petugas,” kata Kapolresta, Senin (8/7).
Modus Suherman yaitu menyimpan sabu dengan cara dibungkus menggunakan plastik yang disimpan di celana dalamnya. Sehingga saat masuk ke Bandara, ia lepas dari pemeriksaan X-Ray.
“SM ini ditangkap di ruang tunggu keberangkata pesawat Batik Air,” jelas Heribertus.
Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang Kompol Arsyad Riyandi menambahkan, narapidana inisial H merupakan narapidana kasus narkotika dengan barang bukti sabu seberat delapan kilogram. Narapidana ini telah divonis dengan hukuman seumur hidup.
“Saat pemeriksaan para pelaku ini mengakui diperintah oleh seorang narapidana,” sebut Arsyad.
Kepada polisi, Suherman mengaku mendapatkan imbalan Rp10 juta untuk mengantarkan barang haram tersebut ke Kendari. Namun ia belum mendapatkan imbalan tersebut.
“Imbalanya uang Rp 8 juta hingga Rp10 juta,” tambah Kasat.
Atas perbuatan tersebut, tiga kurir narkoba ini melanggar Pasal 114 Ayat 1 dan 2 atau Pasal 112 Ayat 1 dan 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Terpisah, Kepala Lapas Tanjungpinang, Maman Hermawan membenarkan, salah seorang warga binaannya terlibat kasus narkoba yang ditangani Polresta Tanjungpinang.
“Kami sebagai mitra pasti mendukung dan memfasilitasi semua yang dibutuhkan Polresta Tanjungpinang termasuk pemeriksaan di Lapas,” katanya.
Terkait narapidana yang terlibat itu, pihaknya telah mengamankan pelaku di tempat khusus.
“Kalau jadi tersangka akan kami serahkan ke Polresta agar memperlancar penyidikan,” terangnya.
Terkait penyalahgunaan ponsel sebagai alat komunikasi narapidana mengendalikan para kurir, Maman menegaskan, penggunaan ponsel dilarang di dalam Lapas.
“Kalau ditemukan (petugas yang membantu menyediakan ponsel), maka akan disanksi. Intinya, kami lakukan penggeledahan rutin maupun berkala. Masalah ini jadi bahan evaluasi kami di Lapas agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan ponsel,” tegas Maman. (*)
ILUSTRASI. Maskapai Pelita Air. (Dok. JawaPos.com)
batampos – PT Pelita Air Service berencana mendatangkan tiga armada pesawat baru guna menambah rute penerbangan pada tahun ini. Direktur Niaga PT Pelita Air Service, Asa Perkasa, mengatakan, saat ini maskapai kelas medium tersebut hanya memiliki 12 rute penerbangan di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kota besar seperti Medan dan Makassar belum terjangkau oleh Pelita lantaran masih kekurangan pesawat.
”Jadi dari 11, harapan kita tahun ini bisa menjadi 14 pesawat. Tentunya dengan kondisi sekarang apakah datangnya on time atau tidak, itu juga challengging buat kita karena sekarang ini hampir semua airlines membutuhkan itu jadi agak rebutan,” ujar Asa, Senin (8/7) seperti dikutip dari Antara.
Asa menyampaikan, tiga pesawat berjenis Airbus A320 tersebut nantinya diprioritaskan untuk rute seperti Medan, Makassar serta Lombok.
Ia berharap, armada tersebut bisa datang sebelum September 2024 agar bisa mengakomodir penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada akhir September 2024.
”Saat pesawat itu ada, mungkin kita akan prioritaskan untuk terbang ke kota-kota tersebut. Tentunya targetnya Lombok tahun ini, saya juga belum pastikan di bulan apa kita bisa, mudah-mudahan pesawat ke-12 segera datang untuk bisa mendukung penerbangan ke Lombok,” kata Asa.
Lebih lanjut, Asa menyampaikan, saat ini Bali sudah menjadi rute penerbangan favorit. Dalam sehari, Pelita bisa melakukan sebanyak dua hingga tiga kali.
Selain itu, rute ke Balikpapan, Kalimantan Timur dan Pekanbaru, Riau juga menjadi tujuan penerbangan yang paling diminati.
”Bali cukup favorit, artinya kami sudah bisa mengumpulkan keuntungan lah di rute itu. Selain itu, Balikpapan dan Pekanbaru itu punya kontribusi besar terhadap Pelita, Balikpapan kita terbang tiga kali sehari, dari Balikpapan juga kita sudah punya rute ke Surabaya dan ke Jogja,” ujar Asa. (*)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bintan, Hasriawady. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bintan, Hasriawady mengatakan, akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) antara warga dengan PT. Ciomas Adisatwa (Japfa).
Rapat ulang tersebut akan kembali membahas keresahan warga Kampung Tanjungkapur, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang soal populasi lalat dan agas yang meningkat.
“Hari ini kita tanyakan mereka gelagapan, makanya kami akan jadwal ulang untuk melakukan RDP selanjutnya,” ujar pria akrab disapa Gentong usai RDP di kantor DPRD Kabupaten Bintan, Bintan Buyu, Senin (8/7/2024) siang.
Dalam RDP selanjutnya, dia meminta pihak perusahaan dapat menghadirkan karyawan-karyawan yang mengetahui persoalan teknis di lapangan.
Dari RDP tersebut, dia juga mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan telah mengeluarkan 10 rekomendasi untuk perusahaan.
Dari 10 rekomendasi itu, dia mengatakan, salah satunya terkait penanganan sanitasi.
“Ada blower yang rusak dan kelambu yang koyak, seperti-seperti itulah, lalu bagaimana penanganan sanitasi, dan lainnya,” ucapnya.
Terkait 10 rekomendasi itu, dia meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti dan menerapkan di lingkungan perusahaan.
“Kami minta waktu dalam satu bulan selesai,” katanya.
Sementara karyawan bagian produksi di PT. Indojaya Agrinusa (anak perusahaan Japfa), Wasil Aziz mengatakan, sebelumnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ada turun untuk melakukan observasi di lokasi peternakan ayam.
Dari observasi itu, dia mengakui, ada 10 rekomendasi yang diberikan ke perusahaan untuk ditindaklanjuti.
“Dari kami komitmen untuk kami selesaikan,” ujarnya. (*)
batampos – Kontroversi mendatangkan dokter asing berlangsung sejak penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keseha-tan. Pemberhentian Prof dr Budi Santoso SpOG dari jabatan dekan Fakultas Kedokteran Una-ir awal pekan ini kemudian memantik lagi kontroversi itu. Apalagi, ada surat edaran (SE) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mendorong rumah sakit (RS) vertikal untuk memberi tempat dokter asing.
Wakil Ketua I Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof dr Ari Fahrial Syam menuturkan, seharusnya Kemenkes menunggu turunan UU 17/2023. Sejak disahkan Oktober lalu, pemerintah belum juga mengeluarkan aturan turunan UU itu. “Kita tunggu turunan PP (peraturan pemerin-tah) dulu agar tidak gaduh seper-ti ini,” ujarnya, Minggu (7/7).
Pada 9 Juni lalu Kemenkes telah mengeluarkan SE nomor DG.03.02/D.IV/1483/2024 tentang Kebutuhan Dokter WNA pada RS Vertikal di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Surat itu ditujukan kepada seluruh direktur utama RS vertikal atau RS milik pusat. Dalam surat tersebut, direktur RS vertikal diminta memberikan daftar kebutuhan dokter WNA spesialis dan subspesialis. Kehadiran dokter WNA untuk transfer ilmu sesuai kebutuhan RS dan pelayanan kesehatan untuk jenis spesialisasi yang belum ada dokternya.
Surat itu menimbulkan polemik. Akhirnya, pada 13 Juni terbit SE kedua. Isinya, memberikan penjelasan terkait isi surat yang pertama. Dalam surat bernomor DG.03.02/D/4173/2024 itu dijelaskan usulan dari direktur RS vertikal sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebutuhan dokter WNA untuk transfer ilmu. Sebab, dokter dengan kompetensi dan keahlian tersebut tidak tersedia di RS. Lalu, transfer ilmu dalam rangka penguasaan bidang keah-lian tertentu seperti transplantasi jantung.
Ari menyebut apa yang diucapkan Prof Bus, sapaan Budi Santoso, sebenarnya bisa menjadi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) maupun peraturan menteri. “Isu yang harus dipastikan adalah adanya dokter asing tetap harus melindungi masyarakat. Misalnya dilihat apakah dokternya kompeten,” tuturnya.
Menurut Ari, sudah umum dokter luar negeri datang ke Indonesia untuk bertukar ilmu. Selain itu, umum juga dokter asing yang akan bekerja di sebuah negara harus melalui proses ujian.
“Alumni kami (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, red) ada yang bekerja di Jepang dan dia harus lulus ujian untuk menjadi dokter. Harus menguasai bahasa Jepang yang tinggi,” bebernya. Menurut Ari, poin-poin itu yang coba diingatkan oleh Prof Bus.
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya sebelumnya memberikan penjelasannya.
“Di surat sudah jelas (dokter WNA yang dihadirkan ke Indonesia, red) untuk transfer of knowledge seperti untuk transplantasi hati, jantung, atau yang lain yang masih langka dan jumlah (tenaga medisnya) terbatas di Indonesia,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Jawa Pos (grup Batam Pos).
Azhar menegaskan bahwa kegiatan transfer of knowledge sudah lama dilakukan. Sehingga tidak perlu aturan turunan dari UU Kesehatan yang baru untuk kembali melaksanakannya. Artinya, cukup pakai surat edaran. “Terkait kenapa SE dikeluarkan lagi, ini karena banyak RS vertikal yang ragu untuk mendatangkan dokter asing untuk transfer of knowledge,” terang dia.
Namun, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengkritik cara Kemenkes tersebut. Menurut dia, kegaduhan terjadi lantaran belum keluarnya aturan turunan. Dalam UU Kesehatan sudah dijelaskan, tenaga medis dan tenaga kesehatan asing hanya berlaku untuk spesialis dan subspesialis. Terhadap mereka juga harus dilakukan evaluasi oleh kementerian terkait, konsil, dan kolegium.
“Untuk itu, saya terus-menerus meminta ada aturan turunan yang memerincikan dan menjadi pedoman bagaimana tata laksana program ini. Jangan hanya berdasar pernyataan menteri atau surat edaran saja,” tegasnya.
Edy mendukung adanya pemerataan layanan kesehatan. Salah satunya dengan pemenuhan spesialis. “Negara kita ini mengalami ketidakadilan sosial di bidang kesehatan,” cetusnya.
Komisi X DPR Sorot Pemberhentian Prof. Budi
Sementara itu, pencopotan Budi Santoso dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) mengundang perhatian Komisi X DPR RI. Wakil rakyat menyebut pemberhentian itu dapat mengancam kebebasan berpendapat di wilayah kampus.
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes mengatakan pemberhentian Budi jadi preseden buruk. Dia khawatir, kampus-kampus akan menjadi kerdil ketika pemberhentian dengan modus semacam itu dibiarkan. (*)
batampos – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita akan naik dalam waktu dekat dan peraturan barunya segera diterbitkan.
Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnubroto, mengatakan, kajian pembahasan mengenai kenaikan HET MinyaKita telah delapan kali dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta pelaku usaha.
”Kenaikan HET memang sudah fixed akan dinaikkan, sudah delapan kajian pembahasan dengan kementerian dan lembaga, public hearing juga sudah dilakukan,” ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Jakarta, Senin (8/7).
Lebih lanjut, Bambang menyebut, rancangan peraturan terkait HET saat ini sudah dirumuskan untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi.
”Saat ini kami sedang berproses menunggu pengajuan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam waktu dekat akan segera terbit peraturan baru terkait HET minyak goreng,” katanya.
Bambang menyampaikan, pada peraturan baru tersebut nantinya pemerintah tidak lagi mewajibkan produsen untuk melakukan domestic market obligation (DMO) untuk minyak curah. Menurutnya, kewajiban DMO hanya akan berlaku bagi program MinyaKita saja.
Minyak goreng kemasan bersubsidi MinyaKita di salah satu Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, beberapa waktu lalu. F. Dery Ridwansah/ JawaPos.com
Oleh karena itu, Kemendag meminta kepada petugas berwenang di daerah melakukan pengecekan dan inspeksi guna mengantisipasi aksi spekulasi yang menahan penjualan minyak goreng.
”Kami mohon agar melakukan sidak-sidak ke pasar untuk mengantisipasi aksi spekulasi yang menahan penjualan minyak goreng, terutama MinyaKita sambil menunggu regulasi terbit,” ucap Bambang.
Diketahui, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengatakan, pihaknya mengusulkan relaksasi HET minyak goreng rakyat atau MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter.
Mendag saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/6), mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp1.700 dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.
”Ya kita lagi nunggu Permendag, sementara saya minta Dirjen Kemendag untuk relaksasi harga Rp15.700 per liter,” kata Mendag.
Menurut dia, kenaikan harga itu kemungkinan akan naik dalam waktu yang tidak lama ini, setelah hasil Permendag yang diusulkan pihaknya selesai. (*)
Kapal patroli milik Bakamla RI, KN Bintang Laut-401 menggeledah dan menangkap tiga kapal dari Perkumpulan Rezeki Anak Melayu yang diduga melakukan penambangan pasir laut ilegal di Karimun.
batampos – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang sempat melakukan penindakan terhadap 3 unit kapal yang terkait dengan penambangan pasir laut yang diduga ilegal milik Perkumpulan Rezeki Anak Melayu sudah menyerahkan penanganan terhadap 3 kapal tersebut ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam.
Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara yang dikonfirmasi Batam Pos membenarkan bahwa sudah dilakukan penyerahan 3 kapal bersama kru kapal ke PSDKP Batam untuk ditindaklanjuti.
”Benar, sudah diserahkan dari Bakamla RI ke PSDKP Batam pada Selasa (2/7). Penyerahan 3 kapal bersama kru-nya. Saat ini sudah di PSDKP,” ujarnya.
Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Turman Hardianto yang dikonfirmasi Batam Pos secara pisah juga membenarkan penyerahan 3 unit kapal dari Bakamla RI. ”Benar (penyerahan 3 kapal, red),” ungkapnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Sebagaimana berita di Batam Pos, pada Jumat (28/6) KN Bintang Laut -104 Bakamla RI melakukan penangkapan terhadap terhadap 3 kapal yang diduga melakukan aktifitas penambangan pasir laut secara ilegal di Perairan Pulau Babi, Kabupaten Karimun.
Ketiga kapal yang diamankan dan dibawa ke Batam adalah KM Nurul Yakin Baru, KM Hary dan KM Cinta Damai. Dalam penangkapan tersebut ikut diamankan nakhoda dan kru dari masingmasing kapal yang berjumlah 9 orang.
Ketika dilakukan penangkapan oleh KN Bintang Laut-104 ditemukan di atas KM Cinta Damai pasir laut hasil penambangan 30 ton. Pasir laut tersebut disedot KM Nurul Yakin. Dan satu kapal lagi yang ada di lokasi saat penangkapan KM Hary masih kosong.
Pelanggaran yang dilakukan terhadap 3 kapal tersebut karena melaksanakan kegiatan penambangan pasir laut diluar area, yang tertuang dalam Surat Menteri KKP perihal Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Tuang Laut Nomor B.1060/MEN-KP/VII/2023. Serta, Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 347/1Ga.13/DPMPTSP/6/20 Tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPL) Pasir Laut Perkumpulan Rezeki Anak Melayu. (*)
