batampos – Mantan Sekretaris Kelurahan Batumerah, Batuampar, LY duduk di kursi terdakwa. LY didakwa mengelabui Er, seorang bidan di Batumerah, Kecamatan Batuampar. LY menjanjikan proyek dan bekal surat perintah tugas (SPT) palsu, LY yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris lurah Batumerah, berhasil menipu Er Rp485 juta Desember 2022 lalu.

Kemarin, tangis LY nyaris membuat pengun­jung sidang di Pengadilan Negeri Batam tersentuh. De­ngan suara bergetar, perempuan yang masih aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemko Batam ini memohon keringanan hukuman atas tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara dari jaksa.

Dengan secarik kertas, LY memohon kepada majelis hakim yang dipimpin Andi Bayu untuk keringanan hukuman. Alasannya, ia tulang punggung keluarga, memiliki anak harus dibiayai serta anak orangtua yang sudah tua dan sakit-sakitan. Bahkan akibat perkara ini, kehidupannya tidak baik-baik saja.

“Saya sudah mencoba berdamai dengan korban, dengan membawa Rp50 juta. Namun, perdamaian itu ditolak oleh korban,” ujar LY sembari menangis dengan suara pelan membaca secarik kertas berisi pembelaan.

Pembelaan yang dibacakan LY cukup panjang. Namun terdengar sayup-sayup dengan suara tangisnya. Sekitar 2 menit membaca pembelaan, LY memberikan kertas pembelaannya kepada hakim Andi Bayu.

“Pembelaan saudara akan pertimbangkan lagi untuk putusan Senin (8/7) depan,” ujar Andi Bayu yang didampingi hakim Yuanne Magaretha dan Douglas sembari menutup sidang.

Namun, usai ketuk palu sidang, Er, korban penipuan LY melakukan interupsi kepada majelis hakim. Ia dengan tegas membantah beberapa pernyataan terdakwa dalam pembelaan.

“Yang dikatakan dia itu bohong yang mulia. Sampai saat ini, tak satupun keluarganya pernah mendatangi saya. Apalagi ada permintaan untuk berdamai. Dia berbohong,” ujar Er kepada majelis hakim dan di depan LY.

Menurut Er, perbuataan terdakwa kepada dirinya telah membuat ia menderita selama 7 tahun ke depan. Sebab akibat penipuan yang dilakukan terdakwa, me­nyebabkan ia rugi Rp485 juta.

“Saya harus menanggung hutang selama 7 tahun. Saya mem­bayar cicilan ke bank Rp2,8 juta per bulan. Dan dia berbohong saat menyampaikan meminta keringanan,” sebut Er.

Atas seruan Er, majelis hakim memintanya untuk tetap tenang. Menurut hakim hal itu akan jadi pertimbangan untuk putusan nanti.

“Nanti akan kami pertimbangkan untuk putusan ya Bu,” tegas Andi Bayu yang kemudian meninggalkan ruangan sidang.

Di ruang tahanan, Er kembali meneriaki terdakwa LY. Sebab bohong dalam pembelaan. Hal itu kemudian mendapat protes dan orangtua LY yang menyebabkan perang mulut. “Anak ibu menipu saya, kemudian bohong. Tuntutan tidak sesuai, hanya 2,5 tahun padahal sudah merugikan saya ratusan juga,” ungkap Er.

Keributan itu membuat sejumlah pengunjung sidang kaget. Yang kemudian oleh petugas kejaksaan langsung memisahkan keduanya, dan meminta Er untuk tetap tenang karena berada di ruang pengadilan.

“Saya kehilangan uang sebanyak itu, tapi tuntutan 2,5 tahun penjara. Uang saya tak kembali sepersen pun. Saya harus menanggung hutang 7 tahun di bank. Saya juga menjual tanah di kampung untuk bayar hutang,” ungkapnya

Menurut Er, ia berhasil ditipu oleh LY dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Demi proyek itu, ia kemudian menggadaikan dua rumahnya di Kelapa Gading, Bengkong. Namun 7 bulan berjalan, proyek tersebut tak membuahkan hasil apapun.

“Saya tanya ke lurahnya, ternyata proyek itu tak ada. Terdakwa ini menyakinkan saya dengan membuat SPT palsu dari DLH. Saya pun sudah mau berdamai dengan dia, tapi sampai satu tahun 3 bulan, uang saya tak balik sepersen pun,” ungkap Er.

Karena itu, ia berharap majelis hakim bisa memberi hukuman berat kepada terdakwa. Apalagi terdakwa merupakan ASN yang berani memalsukan data dari dinas lain.

“Saya berharap ia bisa dihukum lebih tinggi. Hidup saya berantakan karena dia,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada 21 Desember 2022 silam. Saat itu terdakwa LY, mengajak Er untuk bekerja sama dalam proyek pemerintahan, dimana korban sebagai pemodal dalam proyek tersebut.

LY mengatakan membutuhkan modal untuk meyakinkan kepala bidang di Dinas Lingkungan Hidup, Kota Batam. LY meminta kepada Er untuk menitipkan uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp200 juta.

Tergiur dengan tawaran LY, korban memberikan uang tersebut secara tunai. Terdakwa membuat kuitansi serah terima uang tersebut. Saat itu, LY menjanjikan keuntungan sebesar Rp50 juta untuk proyek pertama.

Selanjutnya pada 23 Desember 2022, LY meminta Er kembali meminta uang untuk dititipkan di rekening terdakwa sebesar Rp145 juta untuk keseluruhan jaminan proyek Januari 2023. Tetapi pada 13 Maret 2023, Lenny meminta kembali uang sebesar Rp120 juta untuk pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp50 juta.

Tetapi pada 14 Maret 2023, LY kembali meminta uang sebesar Rp45 juta untuk pengadaan baju, alat safety, dan sepatu dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp15 juta. Dan pada 30 Maret 2023, terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp90 juta untuk pekerjaan pemeliharaan AC dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp30 juta.

Belum berhenti, LY kembali meminta uang kepada korban pada 4 April 2023 sebesar Rp100 juta untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp30 juta. Pada 12 April 2023, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp15 juta untuk cleaning kebersihan.

Setelah uang seluruhnya ditransfer Er, keuntungan yang dijanjikan LY terhadap proyek yang ternyata fiktif itu tidak pernah diberikan. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – ProvinsiKepulauan Riau (Kepri), kembali meraih indeks kerukunan umat beragama (KUB) dengan nilai yang memuaskan. Tercatat, Kepri meraih nilai 83,58 pada tahun 2023. Bahkan di tahun 2022 menjadi peringkat pertama nasional.

Indeks KUB digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia, dengan tiga dimensi utama yang ditekankan. Diantaranya ialah toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Deva Alvina Sebayang, Analis Kebijakan Keagamaan dari Puslitbang Bimas Agama Balitbang Kemenag RI, merincikan bahwa dimensi kerja sama Kepri mendapat nilai tertinggi, yakni 85,14. Sementara itu, dimensi kesetaraan mendapat nilai 83,87, dan indeks toleransi mencapai 81,47.

Dia menyimpulkan, Kepri merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara lain. Sejak dulu, wilayah ini juga merupakan daerah industri dan perdagangan laut, sehingga terbiasa dengan heterogenitas dan arus migrasi.

Baca Juga: DPRD Batam Kritik Sistem Zonasi PPDB SMA: Pendaftar Overload, Daya Tampung Tak Seimbang

“Meski banyak pendatang, masyarakat lokal tidak merasa kecil di tanah sendiri, masih merasa tuan di tanah sendiri karena ada rasa aman,” ujar Deva.

Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, indeks KUB yang tinggi adalah bukti bahwa provinsi ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Setiap masyarakatnya merasa diterima dan aman, meskipun dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

Ia menilai, Kepri telah menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama. “Ini tidak terlepas dari peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta umat beragama di Kepri,” ujarnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi, pernah menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan. Toleransi menjadi faktor penting gina memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

Rudi tak ingin masyarakatnya terpecah belah hanya karena isu-isu miring yang tak dapat dipertanggungjawabkan. “Kita semua harus lebih teliti dalam menyerap infromasi agar tak mudah terprovokasi. Jaga persatuan agar Batam menjadi kota yang madani,” katanya.

Baca Juga: Tenggak Mikol, Aniaya Warga, dan Rusak Rumah Kos, Geng Remaja Ditangkap Polisi

Batam, memang menjadi salah satu kota di Kepri yang paling disorot soal kerukunan masyarakat. Kemajemukan Batam membuat warganya jadi orang-orang yang toleran. Begitu yang disampaikan oleh Budayawan Melayu di Batam, Samson Rambah Pasir, Senin (1/7).

“Kemajemukan selari dengan toleran. Itu pasti. Dalam masyarakat heterogenlah ditemukan toleransi, dan tak mungkin semai tumbuh dalam masyarakat homogen,” katanya.

Dalam konteks masyarakat Batam yang majemuk, toleransi sudah terpelihara sebagai syarat untuk hidup bersama. Kerukunan menjadi kata kunci untuk meneruskan kehidupan.

Ia menyebut, budaya Melayu yang egaliter, senantiasa memberi ruang dan peluang bagi etnis lain untuk tumbuh dan berkembang dengan menjalankan perannya sebagai payung: menaungi dan meneduhi.

“Sejak lama budaya Melayu yang egaliter yang lahir dari rahim masyarakat pesisir terbiasa berdampingan dengan budaya lain,” kata Samson.

Korelasi soal kemajemukan masyarakat Batam dalam berbudaya dan beragama, sehingga menciptakan kerukunan dan tingkat toleransi tinggi, juga ada keterkaitannya dengan sisi politik. Tempo lalu, politik identitas cukup memecah belah bangsa, tapi Batam tak begitu berpengaruh.

Baca Juga: Dinilai Lalai Berkendara, Calon Bidan Dituntut 3 Tahun Penjara

Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Unrika, Rahmayandi Mulda mengatakan, politik identitas di Batam dari segi agama tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi, kalau soal etnis atau kesukuan, baginya masih sangat berpengaruh.

Hal itu dikarenakan beberapa faktor, utamanya dalam hal organisasi masyarakat masih tumbuh subur di Batam. Kemudian faktor ekonomi menyoal lapangan kerja, umumnya lebih kepada pendekatan kekeluargaan atau kesukuan. Inilah yang bisa dimainkan para politisi dalam kontestasi Pilkada di Batam.

“Saya rasa politik identitas baik dalam hal apapun, baik itu agama, suku, ataupun kekeluargaan, tidak menjadi jualan kampanye ke depan karena dampaknya dapat menimbulkan egosentrisme dan polarisasi bagi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, kita akan makin sulit untuk maju,” ujar Rahmayandi.

Gesekan antar masyarakat itu dapat dielakkan, asalkan lebih sadar dalam memilih pemimpin ke depannya. Apabila ada kandidat yamg akan maju dengan memainkan politik identitas, baik agama, kesukuan, ataupun menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, sebaiknya tidak dipilih.

“Hal yang lebih penting adalah kesadaran dari calon-calon, ataupun tim sukses agar lebih mengedepankan kepentingan bersama untuk tidak memainkan politik identitas dalam Pilkada nantinya,” ujar dia.

Para penyelenggara, ataupun aturan Pemilu, perlu ada penegasan dan konsistensi supaya politik identitas atas nama agama, kelompok masyarakat, etnis, dan kesukuan, tidak dijadikan jualan politik. Sebab akan berdampak tidak baik bagi masa depan bangsa. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Proses penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK di Kepri telah memasuki tahap pendaftaran ulang. Di Kota Batam, banyak calon peserta didik yang tereliminasi dalam seleksi PPDB sekolah negeri.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Mustofa menjelaskan proses PPDB di tahun ajaran 2024 -2025 sedikit lebih baik dari tahun lalu. Untuk tingkat SD dan SMA membaik dalam artian bahwa ada solusi yang diberikan bagi wali murid yang mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri.

“Sementara tahun lalu ditampung semua tanpa memerhatikan kondisi sekolahnya. Tahun ini kita punya solusi selain nanti memungkinkan ada shift jam masuk sekolah,” jelasnya, Senin (1/7).

Mustofa menambahkan pemerintah dalam menangani hal tersebut sedang mencari solusi terbaik bagi wali murid agar anaknya bisa tertampung di sekolah negeri ataupun jika nantinya dengan Peraturan Walikota (Perwako) untuk sekolah swasta yang siap menampung para siswa.

Baca Juga: Permohonan SKCK dan Kartu Kuning Ramai, Didominasi Baru Lulus Sekolah

“Namun kedepannya apakah menggunakan Perwako untuk sekolah swasta yang mau menampung siswa di SD dan SMP mungkin akan dapat bantuan subsidi SPP, dan ini baru kita telaah dari aturan regulasi,” terangnya.

Di satu sisi, pihaknya melihat masih adanya permasalahan di tingkatan SMA yang terbilang overload untuk jumlah pendafatar dengan daya tampung yang tidak sebanding.

“Kami berharap teman-teman di DPRD Kepri dan Kadisdik Kepri segera berkoordinasi . Saya mengimbau kepada seluruh wali murid untuk tetap tenang, pastinya pemerintah mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung mengatakan jumlah pendaftar sebanyak 35 ribu lulusan SMP dan 31 ribu lebih tertampung di sekolah negeri dan selebihnya ke sekolah swasta, sehingga tidak ada kendala mengenai hal tersebut.

“Karena data dari tahun lalu hampir 6 ribu siswa masuk ke sekolah swasta. Mengenai polemik yang terjadi wali murid memilih ke negeri semua sebenarnya tidak sepenuhnya, karena sekolah swasta yang bagus belum dimulai PPDB saja mereka sudah penuh,” terangnya.

Baca Juga: BPS Catat Ekspor Batam Selama 4 Bulan Sebesar 4.917,08 Juta Dolar AS

Dinas Pendidikan Kepri optimis melihat perkembangan kedepan dahulu usai diumumkan siswa yang tertampung di jalur zonasi ini.

“Contohnya di SMK masih banyak RDT yang kurang, dikarenakan menggunakan sistem jurusan dan di rangking kembali yang bisa tertampung,” pungkasnya (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Unit Reskrim Polsek Batuampar menangkap empat remaja yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan kosan di Komplek Inti Sakti, Batuampar. Keempat pelaku yakni Fajar, 20, Alex, 19, Ms, 15, dan Gl, 16.

Kanit Reskrim Polsek Batuampar, AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan para pelaku bukan warga setempat. Mereka ditangkap di kawasan Piayu, Seibeduk dan Simpang Dam, Mukakuning.

“Yang terlibat ada empat orang. Dua di bawah umur dan dua dewasa,” ujarnya.

Baca Juga: Dinilai Lalai Berkendara, Calon Bidan Dituntut 3 Tahun Penjara

Bimo menjelaskan awalnya pihaknya menangkap 9 orang remaja. Namun dari pemeriksaan, lima remaja tidak terlibat dan dikenakan wajib lapor.

“Lima orang lagi kita pulangkan ke orangtuanya dan wajib lapor,” katanya.

Penganiayaan dan pengrusakan ini berawal saat korban bernama Yogi mengantarkan rekannya ke kosan di Komplek Inti Sakti menggunakan sepeda motor.

Namun, saat melintas di sekitar tongkrongan tersebut korban merem mendadak hingga terjatuh dari sepeda motor.

“Kemudian salah seorang pelaku bernisial F menghampiri dan menganiaya korban, yang diikuti temannya. Kemudian korban lari ke kosan temannya tersebut,” katanya.

Baca Juga: Bunuh Diri Marak di Jembatan Barelang, Polisi Tingkatkan Patroli Pengawasan

Kepada polisi, para pelaku mengaku tongkrongan tersebut berjumlah 20 remaja. Saat itu mereka tengah menenggak minuman alkohol. Mereka kerap nongkrong di kawasan tersebut saat tengah malam.

“Penganiayaan itu menggunakan benda tumpul stik bisbol dan kayu. Kasus ini masih pengembangan, karena masih ada yang di cari,” ungkapnya.

Sebelumnya, gerombolan anak remaja menganiaya penghuni kosan warga di Komplek Inti Sakti, Batuampar. Bahkan, remaja yang berjumlah belasan orang tersebut merusak rumah kosan.

Penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada Kamis (27/6) dini hari. Korban mengalami luka di bagian kepala dan pelipis mata akibat pukulan stik besbol dan lemparan batu. Kemudian pelaku merusak kosan pada bagian pintu, CCTv, dan finger print. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Esin, mahasiswi kebidanan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam karena terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Sarly, pengendara Yamaha Mio. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntutnya dengan 3 tahun penjara.

Hukuman itu dituntut jaksa karena menilai Esin lalai berkendaraan dan menyebabkan Sarly meninggal dunia.

Peristiwa ini berawal saat Esin yang mengendarai Honda Genio keluar dari Perumahaan Sukajadi Batamcenter menuju jalan utama pada 22 Januari lalu. Ia melewati jalur lambat dan hendak menyeberang, terdakwa tidak melihat ke kanan dan ke kiri dan langsung masuk jalur utama.

Baca Juga: Erwin, Mahasiswa yang Cabuli Pacar Minta Keringanan Hukuman

Namun saat itu, ternyata motor yang dikendarai korban melintas dari arah kanan dan langsung menabrak motor yang dikendarai Esin. Tabrakan tak terelakan, korban terseret hingga 2 meter, sedangkan terdakwa tanpa sadar menggas motornya dan terseret 10 meter.

Korban pun tak sadarkan diri, begitu juga dengan Esin. Korban dan Esin pun dilarikan ke rumah sakit. Esin mengalami patah tulang tangan, sedangkan Serly tak sadarkan diri dan sempat dirawat selama beberapa hari, namun akhirnya meninggal dunia.

Atas kejadian itu, jaksa penuntut umum, menilai perbuataan terdakwa tak ada alasaan pemaaf dan pembenar. Hal itu juga dipertimbangkan dengan fakta-fakta persidangan.

“Perbuataan terdakwa sebagaimana diatur pasal 310 ayat 4 tentang undang-undang lalu lintas yang menyebabkan kematian,” ujar jaksa Karya So Immanuel.

Menurut Nuel, hal memberatkan perbuataan terdakwa, karena telah menyebabkan korban meninggal dunia. Hal meringankan terdakwa menyesali dan belum pernah dihukum.

“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menuntut terdakwa dengan 3 tahun penjara dan denda Rp 3 juta subsider 2 bulan penjara,” tegas Nuel.

Baca Juga: Tipu Bidan Rp 485 Juta, Mantan Seklur Batumerah Dituntut 2,5 Tahun

Atas tuntutan itu, terdakwa meminta waktu untuk menyampaikan pembelaan. Apalagi saat tuntutan, ia tidak didampingi penasehat hukum.

Majelis hakim yang diketuai Andi Bayu pun menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda pembelaan.

Usai sidang, suami korban mengatakan hukuman terhadap terdakwa sudah pas. “Ya semoga hukumannya tetap. Untuk hukuman sudah pas,” sebutnya. (*)

Reporter: Yashinta