batampos – Andika dan Toman Simatupang, dua terdakwa penyelundupan minuman beralkohol satu kontainer akhirnya disidang di Pengadilan Negeri Batam. Agenda sidang adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaan jaksa dijelaskan perbuatan terdakwa telah melanggar kepabeanan. Dua terdakwa memasukkan minuman beralkohol ke Batam tanpa adanya surat. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa keduanya dengan dakwaan primer dan subsider, yakni Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Kemudian dakwaan subsider, Pasal 54 UU RI nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan UU RI nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atas dakwaan itu, terdakwa Andika melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Sedangkan Toman menerima dakwaan dan tak akan mengajukan keberatan.

”Kami minta waktu untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi atas dakwaan,” ujar penasehat hukum Andika.

Atas permintaan itu, majelis hakim yang diketuai Tiwik dan didampingi Douglas dan Andi Bayu menunda sidang hingga minggu depan untuk sidang terdakwa Andika. Sedangkan untuk terdakwa Toman kembali disidang pada 22 Juli mendatang.

”Karena saksi untuk keduanya sama, maka sidang pemeriksaan saksi diagendakan sama. Menunggu sidang keberatan dan jawaban terdakwa Andika,” ujar Tiwik mengakhiri sidang dakwaan.

Diketahui, Penyidik Bea Cukai Batam menaikkan status kasus penyelundupan minuman beralkohol (mikol) ilegal senilai Rp6,9 miliar dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan para saksi dan gelar perkara, yang akhirnya menetapkan dua orang tersangka.

Mikol ilegal produk Tiongkok ini sudah beredar di Batam selama 2 tahun. Mikol dipasok dari Singapura via kontainer.

Di Batam, mikol ini didistribusikan PT Buana Omega Sakti (BOS) beralamat di kawasan Kompleks Town House Buana Central Park Clifton, Batuaji. Pemilik mikol ini disebut merupakan pengusaha hiburan malam, Andika.

Penegahan mikol tanpa dokumen senilai Rp6,9 miliar dilakukan BC Batam pada awal Februari lalu. Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golongan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter. Untuk golongan sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter).

Kasus ini juga sempat bergulir ke PN Batam dalam permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Andika melalui kuasa hukumnya. Namun, majelis hakim menolak permohonan itu, karena menilai proses penyidikan dan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. (*)

Reporter : Yashinta

batampos – Sejumlah keluhan terkait angkutan umum penumpang dan barang di Kota Batam terus menjadi sorotan masyarakat. Tak sedikit masyarkat menilai angkutan tersebut tidak layak beroperasi dan minimnya pengawasan dari pemerintah. Tak heran, angkutan-angkutan tersebut perlahan mulai ditinggalkan masyarakat.

Terlebih, ada angkutan penumpang maupun barang yang nekat beroperasi tanpa uji KIR. Padahal, uji KIR wajib bagi angkutan penumpang dan barang.

Dishub Kota Batam mencatat, jumlah angkutan umum dan kota yang beroperasi di jalan saat ini sebanyak 243 kendara-an. Jumlah itu terbagi dalam trayek utama 176 kendaraan dan cabang ada 67 kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, mengatakan, pihaknya melakukan razia gabungan untuk kelayakan angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

“Apabila tidak ada uji KIR, maka diminta untuk diwajibkan mengikuti uji KIR ketika penin-dakan. Sementara ketika tidak ada razia, kami juga tidak bisa memberhentikan angkutan itu. Salah satu upayanya yaitu dengan persuasif ketika razia gabungan,” terangnya, Kamis (27/6).

Dari bulan Januari hingga Juni 2024, Dishub Kota Batam telah melaksanakan razia sebanyak tiga sampai empat kali. Namun, upaya menertibkan angkutan umum dan barang tersebut masih menjadi prioritasnya dengan menggelar razia gabungan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat tetap masih ada di sisa waktu ini dan fokus kami untuk melakukan penindakan kepada angkutan umum penumpang dan barang yang tidak ada uji KIR-nya,” ujarnya.

Salim mengakui, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kendaraan yang melintas, untuk mengarahkan agar pengendara ikut uji KIR.

“Itu adalah masalahnya. Sebenarnya kesehatan kendaraan ini menjadi kesadaran bagi pemiliknya. Tapi di lapangan tidak begitu. Sangat banyak yang tidak patuh,” ujarnya.
Lanjutnya, uji kelayakan kendaraan ini memang masih banyak diabaikan pemilik kendaraan untuk mengecek kelayakan kendaraan mereka.

“Dampaknya adalah banyak kendaraan yang tidak layak tapi masih beroperasi. Maka dengan adanya razia gabungan nantinya, bisa di maksimalkan untuk menjaring kendaraan yang tidak patuh KIR,” tutupnya.

Sementara itu, seorang warga yang sebelumnya kerap naik angkutan umum trayek Batuaji-Batam Kota, Asih, mengaku mulai tak nyaman naik kendaraan umum tersebut. Pasalnya, banyak pengendara yang ugal-ugalan demi mendapatkan penumpang di sepanjang rute yang dilalui.

”Sudah begitu, ternyata mobilnya tak uji KIR, kan bahaya itu,” katanya.

Karena itu, ia sekarang lebih memilih naik bus Trans Batam atau naik ojek saat harus bepergian ke wilayah Batam Center atau sebaliknya.

”Makanya ini perlu jadi perhatian, angkutan umum itu kalau bisa selain nyaman, juga berupaya memastikan keamanan penumpangnya,” kata dia. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Dalam rangka memperkuat kinerja para Pranata Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis Pembinaan Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam. Acara yang mengusung tema “Saatnya Konversi SKP di SIMPHONI” ini berhasil menarik minat ratusan peserta, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual.

Dalam sambutan Kepala Diskominfo Pemkot Batam, Rudi Panjaitan, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan gotong royong dalam menghadapi tantangan teknologi terbaru. “Jika ada masalah, kita harus bersama-sama menyelesaikannya, jangan saling menyalahkan,” ujar Rudi. Ia juga berharap ilmu yang didapat dari acara ini dapat membawa perubahan positif dan mendukung perkembangan Batam sebagai kawasan pariwisata khusus.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dr. Hasyim Gautama, menyampaikan keynote speech salah satunya menyampaikan pentingnya Visi Indonesia Digital 2045. Ia menjelaskan bahwa visi ini bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pembangunan digital yang tepat. Dr. Hasyim juga memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (SIMPHONI), yang menjadi tulang punggung dalam konversi SKP para Pranata Humas.

Acara ini melibatkan 100 peserta onsite dan sekitar 242 peserta online, termasuk yang mengikuti melalui YouTube. Pembahasan utama difokuskan pada konversi SKP melalui platform SIMPHONI.

Santhy Verawaty Elfrida. Pranata Humas Madya Kementerian Kominfo menjelaskan secara rinci tentang proses dan manfaat konversi SKP.

Santhy menegaskan bahwa konversi SKP wajib dilakukan oleh seluruh pegawai ASN, termasuk PPPK. “Meskipun saat ini regulasi untuk PPPK belum mengharuskan pengumpulan angka kredit, semangat untuk meningkatkan kompetensi harus tetap dijaga,” tegasnya.

Terkait prosedur konversi SKP, khususnya terkait pengisian nama NIP dan jabatan di SIMPHONI, Santhy Verawati mengatakan bahwa penilaian SKP untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau instansi pembina, tergantung pada situasi dan aturan yang berlaku di masing-masing instansi.

Beberapa pertanyaan lainnya datang dari berbagai instansi, seperti Indra dari Sekretariat DPRD Belitung yang menanyakan tentang penilaian SKP tahun 2023, serta Naufal dari ANRI yang menanyakan tentang integrasi data antara aplikasi e-kinerja dan SIMPHONI. Setiap pertanyaan dijawab dengan rinci, memberikan pemahaman yang lebih baik bagi peserta tentang pentingnya konversi SKP dan penggunaan SIMPHONI.

Acara ditutup dengan pernyataan dari Santhy Verawaty Elfrida yang menekankan pentingnya proaktif dalam urusan administrasi kepegawaian terkait karir JFPH. “Administrasi kepegawaian terkait karir adalah urusan personal. Manfaatkan sistem yang telah disediakan oleh Instansi Pembina JFPH dengan baik,” ujarnya. Ia juga mengingatkan para peserta untuk segera menindaklanjuti informasi yang diperoleh selama acara.

Dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis ini, diharapkan para Pranata Humas dapat semakin kompeten dalam menggunakan teknologi digital untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. (*)

batampos – Hari kedua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP jalur zonasi atau perpindahan orang tua di Batam mencapai 435 orang. Jumlah itu menurun bila dibandingkan hari pertama PPDB yang mencapai 6.785 calon peserta didik.

“Ya, sampai pukul 12.00 WIB ini yang mendaftar di hari kedua jalur zonasi dan perpindahan orang tua baru sebanyak 435 calon siswa,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Batam, Tri Wahyu Rubianto, Kamis (27/6).

Bagi calon siswa maupun orang tua yang kesulitan dalam proses pendaftaran jalur zonasi Disdik Kota Batam menyiapkan posko pengaduan di Gedung Gurindam Disdik di Sekupang. Di posko ini nantinya calon peserta didik dan orang tua bisa berkonsultasi secara langsung dengan tim operator PPDB.

“Kita siapkan (Pokso Pengaduan) sampai pelaksanaan PPDB berakhir. Ada beberapa petugas standby di sana” tambahnya.

Baca Juga: Kesulitan Daftar Online, Orangtua Datangi Panitia PPDB SMP di Sekolah

PPDB SMP jalur zonasi ini dibuka mulai Rabu 26 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2024. Sementara itu untuk pengumuman jalur zonasi dan perpindahan orang tua, disampaikan Selasa 2 Juli dan pendaftaran ulang Rabu 3 Juli sampai 5 Juli 2024.

Di tahun ini Dinas Pendidikan Kota Batam membuka pendaftaran bagi 45 SMP negeri yang berada di Kota Batam dengan total Rencana Daya Tampu (RDT) SMP 13.040 siswa.

Sementara itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menempatkan petugasnya untuk siaga di posko PPDB. Hadirnya petugas Disdukcapil Batam ini bertujuan membantu proses administrasi kependudukan yang diperlukan oleh para calon peserta didik dan orang tua.

Kepala Dinas Kependudukan Batam, Heryanto mengatakan, penempatan personel untuk mempercepat dan mempermudah proses PPDB, khususnya dalam hal verifikasi data kependudukan. “Memang ada permintaan dari disdik untuk membuat pengecekan data masyarakat yang melakukan pengaduan PPDB jadi tidak perlu ke Disduk,” kata Heryanto.

Baca Juga: Tertibkan Angkutan Umum yang Abai Kir, Dishub Batam Razia Gabungan Dalam Waktu Dekat

Ia menjelaskan, para petugas akan selalu siaga untuk melakukan mengverifikasi dan memproses dokumen kependudukan yang diperlukan oleh calon siswa. “Petugas akan standby sampai sore,” kata dia.

Salah seorang petugas Disdukcapil yang bertugas di posko PPDB Sekupang, Iwan, mengungkapkan bahwa kehadiran mereka sangat membantu memperlancar proses pendaftaran.

“Kami memastikan bahwa dokumen kependudukan yang dibawa oleh calon peserta didik valid dan lengkap. Jika ada yang kurang, kami bisa langsung membantu mengurusnya di tempat. Ini sangat mengurangi waktu tunggu dan memudahkan orang tua,” ujarnya.

Kebanyakan permasalahan yang dialami orang tua terkait alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan domisili. “Kadang ada yang umur KK-nya masih muda itu nanti ada alternatif bisa daftar lewat jalur afirmasi atau prestasi,” kata dia. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra