batampos – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memanfaatkan limbah racik uang kertas (LRUK) sebagai bahan bakar pengganti (cofiring) batu bara di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Singkawang-PLTU Bengkayang, Kalimantan Barat. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengatakan, pemanfaatan LRUK di PLTU Bengkayang merupakan salah satu upaya korporasi dalam mendukung percepatan transisi energi dan mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.
Menurut dia, PLN Indonesia Power terus melakukan inovasi dalam menerapkan program cofiring, yaitu memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar batu bara PLTU, salah satunya adalah dengan memanfaatkan LRUK. Sebelum di PLTU Bengkayang, PLN IP telah sukses menerapkan program cofiring dengan LURK ini di PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.
”Kami selalu mencari terobosan untuk memanfaatkan biomassa untuk bahan bakar PLTU, seperti memanfaatkan LRUK, yang sebelumnya hanya dibakar untuk dimusnahkan, kini bermanfaat untuk dijadikan pengganti batu bara,” kata Edwin, beberapa waktu lalu.
Pemanfaatan LRUK tersebut merupakan wujud kolaborasi antara PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Singkawang bersama Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi itu diwujudkan dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN IP UBP Singkawang dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tentang pemanfaatan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK) sebagai Bahan Bakar Alternatif.
MoU ditandatangani Manajer Unit UBP Singkawang Slamet Muji Raharjo dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari. Slamet Muji Raharjo mengatakan bersamaan dengan kegiatan MoU itu juga dilaksanakan pengiriman perdana LRUK ke PLTU Bengkayang sebanyak sembilan ton untuk uji coba cofiring.
Pemanfaatan biomassa dalam proses cofiring PLTU Bengkayang per Mei 2024 telah mencapai empat persen, sehingga diharapkan banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan PLTU Bengkayang yang bisa dikolaborasikan dengan banyak pihak.
”Kebutuhan bahan baku cofiring PLTU Singkawang masih cukup besar. Pemanfaatan LRUK untuk bahan bakar energi alternatif PLTU sangat membutuhkan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak,” sebutnya.
Menurut Slamet, cofiring LRUK tersebut merupakan upaya pengurangan emisi dengan memanfaatkan EBT sebagai salah satu cara untuk mengakselerasi transisi energi dan dekarbonisasi nasional. Di sisi lain, pemanfaatan LRUK juga sebagai bentuk program waste to energy.
”Pemanfaatan LRUK sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan sekaligus mengatasi permasalahan sampah racik uang kertas telah menjadi salah satu jawaban dari kebutuhan EBT dan semangat zero waste,” tutupnya.
Nur Asyura Anggini Sari mengungkapkan kolaborasi BI dengan PLN Indonesia Power merupakan wujud komitmen dalam mendukung transisi energi yang selaras dengan upaya pencapaian target NZE 2060.
”Pasokan LRUK untuk cofiring PLTU Bengkayang sebagai wujud sinergi Bank Indonesia dan PLN sebagai upaya pencapaian target net zero emission pada 2060,” ujarnya. (*)
Peserta membawakan tembang kenangan dalam acara Festival Tembang Kenangan di halaman Kafe BUMDes, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Selasa (25/6/2024). F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Sebanyak 60 peserta mengikuti acara Golden Memories atau Festival Tembang Kenangan yang diadakan Pemerintah Desa Toapaya Selatan.
Acara dibuka oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan di halaman Kafe BUMDes, Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Selasa (25/6/2024).
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengapresiasi kegiatan-kegiatan positif yang diadakan Pemerintah Desa Toapaya Selatan
“Kegiatan-kegiatan yang positif harus terus dikembangkan,” katanya.
Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan bakatnya.
“Kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi orang-orangtua kita untuk bernostalgia,” ujarnya.
Termasuk, katanya, memberi dampak positif bagi pelaku UMKM yang ada di sekitar lokasi acara.
Roby malah berharap, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan di tempat lain dengan tema yang berbeda.
“Bisa jadi Bintan Idol atau yang lain,” katanya.
Kades Toapaya Selatan, Suhenda menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan selama 7 hari ke depan ini diikuti 60 peserta yang berasal dari Bintan, Tanjungpinang, Batam bahkan Pekanbaru.
Selama kegiatan berlangsung, katanya, masyarakat Toapaya Selatan dan sekitarnya akan disuguhkan dengan suara emas para peserta dalam mengalunkan tembang-tembang kenangan.
Beberapa lagu fenomenal pada zamannya juga mulai dibawakan para peserta seperti Hati Yang Luka yang dipopulerkan Betharia Sonata, Widuri dari Bob Tutupoly dan Satukanlah Hati Kami milik Dian Piesesha disambut dengan sorak gemuruh dari para penikmat tembang lawas. (*)
Sejumlah warga mengurus dokumen izin usaha di PTSP Pemko Batam di Mal Pelayanan Publik, Batam Kota, Selasa (9/1) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Batam menunjukkan optimisme yang menggembirakan di triwulan I 2024. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam mencatat realisasi PMDN mencapai Rp1,71 triliun, melampaui target Rp7 miliar.
Kepala DPMPTSP Kota Batam, Reza Khadafi, mengatakan, ca paian luar biasa ini menunjukkan tingginya minat investor untuk menanamkan modal di Batam. “Hal ini tak lepas dari kemudahan perizinan yang ditawarkan oleh Pemko Batam,” jelasnya, Rabu (26/6).
Sistem online terintegrasi dengan OSS RBH dan kemudahan proses perizinan, mulai dari kategori risiko menengah rendah hingga menengah atas, menjadi daya tarik utama bagi para investor. ”Rata-rata PMDN di Batam bergerak di sektor menengah rendah dengan nilai di bawah Rp5 miliar. Proses perizinannya mudah dan bisa diakses dalam hitungan jam, sehingga investor bisa segera memulai usahanya,” terangnya.
Data menunjukkan sektor terbesar PMDN adalah perumahan dan kawasan industri, yang menunjukkan kebangkitan sektor tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.
”Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri di Batam mulai menggeliat kembali,” kata Reza.
Selain itu, sektor perumahan dan properti juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, sejalan dengan naiknya pendapatan daerah dari BPHTB. Kemudahan investasi dan sistem online yang terkoneksi menjadi nilai tambah bagi Batam, menjadikan kota ini tujuan investasi yang menarik.
”Kami terus melakukan promosi dan menawarkan kemudahan investasi, sehingga investor memiliki banyak pilihan untuk menanamkan modal mereka di Batam,” tambah Reza.
Upaya Pemko Batam dalam menarik investor ini mendapat apresiasi dari DPRD Batam. Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Safari Ramadhan, menilai kinerja DPMPTSP sudah cukup baik, termasuk koordinasi dengan pihak terkait. ”Bahkan kemudahan perizinan sudah dilakukan dengan sistem OSS RBH yang terkoneksi dengan pusat,” kata dia.
DPRD Batam juga turut membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi investor terkait regulasi di tingkat kementerian. ”Kami selalu memfasilitasi bersama PTSP hingga sampai ke pusat,” tutupnya. (*)
Kepala Dinas Parawisata Kepri, Guntur Sakti (kanan) bersama pemateri lainnya di workshop Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Hotel Harmoni One Batam, Rabu (26/6). F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Sektor industri Ekonomi Kreatif (Ekraf), menjadi salah satu penopang perkembangan ekonomi tiap daerah. Di Kepulauan Riau (Kepri), banyak sektor Ekraf yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Beberapa di antaranya ialah kuliner. Di Kepri, sektor ini menempati peringkat pertama pada lini Ekraf. Tak cuma itu, ada juga potensi besar lain, yaitu bidang industri film, foto, dan videografi, serta di sektor kriya (kerajinan atau craft dengan nilai seni, red).
Hal itu disampaikan oleh Pjs Direktur Batam Tourism Polytechnic, Siska Amelia Maldi, usai acara Workshop Pengem-bangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, yang ditaja oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, pada Rabu (26/6) di Hotel Harmoni One, Batam.
”Kita di Kepri dari sektor kuliner menempati peringkat pertama. Kemudian, saya melihat ada potensi besar untuk kita bergerak di bidang industri perfilman, foto dan videografi. Ada unsur-unsur yang bisa dikatakan menjadi keunikan Kepri, salah satunya NDP,” katanya.
Namun, ada yang menjadi catatan Siska. Bagaimana semua itu bisa diversifikasi, agar berbeda dibandingkan dengan produk serupa dari kota-kota lain di Indonesia.
Selain itu, yang paling menonjol ialah etnisitas utama daerah. Melayu sebagai etnis utama di Kepri mampu menjadi pendorong, tergantung bagaimana cara para pelaku usaha menonjolkan aspek yang mana.
”Kalau bicara Melayu, ada dua provinsi besar yang menjadikannya sebagai etnis uta-ma, yakni Kepri dan Riau. Kepri mau menonjolkan aspek yang mana,” ujar Siska.
Peran pemerintah pun penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas Ekraf di Kepri. Pemangku kebijakan diminta mengaktifkan peran unsur pentahelix, perlu juga meningkatkan kolaborasi, sebab ketercapaian sektor ini masih di bawah 50 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti mengatakan, ekositem Ekraf tetap hidup tumbuh dan berkembang. Ada beberapa ekosistem baru yang hadir, terutama dalam penyediaan infrastruktur kreatif.
Kepri menjadi pionir hadirnya Balai Pengelolaan Ruang Kreatif. Infrastruktur itu dibangun langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), berada di tepi laut Kota Tanjungpinang.
”Investasinya itu tidak kecil, dan itu merupakan kado istimewa diawal tahun 2024 dari Kemenparekraf. Mudah-mudahan dalam tahun ini lelangnya akan dimulai dan kita adalah provinsi pertama sebagai pilot untuk hadirnya Balai Pengelolaan Ruang Kreatif,” ujar dia.
Balai ini akan menjadi pusat keungulan dalam pengem-bangan Ekraf di daerah. Baik itu untuk kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), produk, dan semua rantai fase industri kreatif.
”Karena ini UPT Kemenparekraf, maka nanti mereka akan mendesain, tapi tetap memperhatikan kearifan lokal. Bahkan di sebelah gedung itu (Balai Pengelolaan Ruang Kreatif), akan bergandengan dengan gedung Dekranasda,” katanya. (*)
Tumpukan sampah yang menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Rabu (26/6). F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pengamat Lingkungan Kota Batam, Hendrik Hermawan, menilai rendahnya anggaran pengelolaan sampah di Kota Batam menjadi salah satu kendala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Itu makin diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, sehingga makin menambah persoalan sampah di Kota Industri yang bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia ini.
”Saya melihatnya ada beberapa aspek. Dari sisi anggaran dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri,” ujar Hendrik, Rabu (27/6).
Hendrik yang juga Founder NGO Akar Bhumi Indonesia itu menyebutkan, berdasarkan data yang ia miliki hampir 1.200 ton sampah dihasilkan tiap hari. Berbeda dengan hitungan DLH Kota Batam yang mencatat 850-900 ton per hari.
Tingginya tonase sampah ini tidak lepas dari budaya konsumtif masyarakat Batam. Bahkan, 70 persen dari sampah tersebut adalah sampah organik.
”Kalau data kami malahan 1.200 ton sampah per hari. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab DLH Batam,” katanya.
Hendrik mencontohkan, sampah di Kota Batam hampir sama dengan produksi sampah di Kota Surabaya yang mencapai 1.500 ton per hari. Hanya saja dari sisi anggaran Batam kalah jauh, dimana anggaran per tahun Surabaya mencapai Rp300 miliar. Sementara Batam hanya Rp70 miliar per tahun.
”Dengan tonase yang hampir sama namun anggaran jauh berbeda ini tentu menjadi dilema. Karena bagaimana pun juga pengelolaan sampahnya itu tak lepas dari sisi anggaran. Makanya kita sering melihat di jalan armada tua dan bahkan melebihi kapasitasnya mengangkut sampah,” ucap Hendrik.
Pemerintah daerah, lanjutnya, mau tak mau harus memikirkan anggaran pengelolaan sampah yang ideal. Sudah seharusnya anggaran dinaikkan sehingga permasalahan sampah di Kota Batam bisa diminimalisir. Selain itu, ia juga melihat gaji untuk honorer dan juga petugas kebersihan saat ini masih minimal dan bahkan jauh lebih rendah dari upah minimum Kota Batam.
”Kami dari Akar Bhumi Indonesia akan mengevaluasi dan membuat analisa membandingkan dengan daerah Surabaya. Karena kasihan, mereka mengangkut sampah namun hanya dibayar Rp3 juta per bulan. Mestinya anggaran Batam lebih besar lagi dari Surabaya. Apalagi kita berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singa-pura,” ucap Hendrik.
Ia menambahkan, kontribusi kerusakan lingkungan di Batam itu bukan hanya karena penegakan hukum tapi juga karena rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Ia menyebutkan, rumah liar menjadi salah satu penumpang sampah besar di Batam. Sampah ini dibuang di pinggir jalan sehingga tak hanya merusak kebersihan kota tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak tertib akan kebersihan lingkungannya.
”Sumbangan sampah dari rumah liar itu sangat tinggi, mereka tak hanya melanggar Perda Nomor 2 tahun 2013, akan tetapi juga melanggar Perda no 4 tahun 2026 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tegas Hendrik.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota Batam selaku pengawal Perda seharusnya menindak tegas masyarakat yang tidak tertib ini. Namun nyatanya di lapangan masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan dan sampah teronggok di pinggir jalan lingkungan hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, seperti yang tampak di Jalan Pemuda, Batam Kota, atau di sekitar ruli Kampungair.
”Artinya dari kesadaran masyarakat itu juga sangat penting. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan protokol sampah dibuang sembarangan. Diangkut petugas besoknya lagi dikumpul di sana. Yang seperti ini harusnya ditertibkan juga,” tegasnya.
Disinggung mengenai penerapan teknologi untuk mengelola sampah di Batam, Hendrik mengatakan bahwa beberapa waktu lalu DLH Batam dan DLH Provinsi Kepri berkunjung ke Norwegia. Di sana mereka belajar bagaimana mengelola sampah menjadi energi. Hanya saja penerapan di daerah masih sangat lamban.
”Mestinya yang seperti ini sudah harus diadopsi. Karena kalau hanya manual seperti saat ini, berapa sih lahan kita yang tersedia untuk membuang sampah. Tentu ini harus dipikirkan juga sehingga ke depan tak ada masalah,” ucapnya.
Selain dari sisi teknologi, pemilihan sampah anorganik, sampah plastik, sampah elektronik dan sampah B3 juga harus dimaksimalkan. Karena banyak sampah di Batam yang memiliki nilai ekonomis tak harus berakhir di TPA Punggur.
”Dua teknologi ini saya pikir cukup penting, bagaimana kita mengelola sampah menjadi energi dan kedua bagaimana kita memilah sampah tersebut, sehingga ke depan tak semua sampah tersebut masuk ke TPA Punggur,” tukas Hendrik.
Di lain pihak, Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyo-no mengatakan, sudah seharusnya Pemko Batam memiliki sistem pengolahan sampah yang memakai teknologi modern guna keseimbangan TPA Punggur. Menurutnya, beberapa waktu lalu sudah ada beberapa investor yang akan menanamkan modal untuk pengelolaan TPA Punggur. Hanya saja mereka menawarkan biaya (cost) yang sangat tinggi sehingga membebani APBD.
”Ada juga investor yang sudah datang ke DPRD, namun karena biaya pengelolan sampai ke TPA Punggur sangat tinggi dan cukup membebani APBD kita. Makanya kita berharap ada solusi jangka panjang, teknologi pengolahan sampah modern namun tidak menguras APBD kita,” kata Djoko.
Ia mencontohkan ketika saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Manggar, Kalimantan Timur. TPA ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan gas metana, namun juga memasok biomassa untuk co-firing PLTU Teluk Balikpapan.
Penumpukan sampah yang digunakan TPA Manggar dengan memanfaatkan tumpukan sampah yang menghasilkan gas metan tersebut menjadi energi baru terbarukan. ”Di Manggar sampah bisa dimaksimalkan dengan menjadi disel. Cuma memang butuh anggaran untuk instalasi. Selain itu biayanya juga tak terlalu besar dibanding dengan teknologi yang lain dan bisa diterapkan di Batam,” ujar Djoko.
Ia menyebutkan, dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat mengubah fungsi atau memusnahkan sampah. Sehingga, tumpukan sampah tidak menggunung. ”Ke depan mau tidak mau kita harus menerapkan teknologi pengolahan sampah yang modern ini,” ucap Djoko.
Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Batam Eka Suryanto mengatakan, setiap harinya ada sekitar 300-an lori sampah yang masuk ke TPA Punggur dengan tonase rata-rata mencapai 850-900 ton.
”Makanya dibagi dua zona. Hanya saja zona baru dari KLHK ini belum maksimal karena hanya sekitar 1 hektare,” kata Eka.
Ia menyebutkan, ratusan ton sampah yang masuk ke TPA ini tentu saja akan memperpendek usia TPA. Diprediksi 6 tahun ke depan, TPA tidak akan mampu lagi menampung sampah di Batam. Untuk itu pemerintah kota Batam terus menggaungkan pemilahan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah menjadi salah satu fokus utama DLH Batam untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA Pembuangan Akhir (TPA) Punggur.
”Pengelolaan sampah dari sumbernya, ini solusi kita. Sebab, untuk TPA belum ada rencana penambahan dan malahan sekarang informasinya 2030 nanti tak ada lagi pembangunan TPA. Jadi kita dituntut di 2025 melakukan pemilahan sampah sampai 30 persen dan penanganan 70 persen,” ucap Eka.
Sampah yang dipilah adalah sampah anorganik semisal limbah botol plastik, kardus, plastik pembungkus makanan, dan sebagainya. Pemilahan sampah penting dilakukan agar dapat meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang. Sehingga, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA Punggur dan sekaligus memperpanjang usia dari TPA tersebut.
Terkait rencana incenerator yang digadang akan menjadi solusi permasalahan sampah, Eka menjawab, biayanya cukup besar. Selain itu, incenerator saat ini juga sudah tak dianjurkan lagi, karena akan memperburuk kualitas udara. (*)
Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Pemerintah RI menargetkan total impor beras mencapai 3,9 juta ton pada tahun ini. Hingga saat ini, realisasi impor beras sudah mencapai sekitar 2 juta ton, sisanya akan diupayakan terealisasi hingga akhir tahun.
”Impor beras ini dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan musim panen,” ujar Plt Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas RI, Indra Wijayanto, Rabu (26/6).
Laju impor beras, lanjutnya, akan dikurangi saat musim panen berlangsung, dan kembali ditingkatkan saat panen selesai dan stok di gudang mulai berkurang.
Selain itu, Bapanas juga akan menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) beras tahap III mulai Agustus mendatang. Bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari tahap I yang telah dilakukan pada Januari-Maret 2024 dan tahap II pada April-Juni 2024.
”Penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga ini berselang satu bulan dari tahap II, yaitu pada Agustus, Oktober, dan Desember,” jelas Indra.
Penyaluran bantuan beras CBP dilakukan melalui PT Pos Indonesia, dengan mengikuti prosedur dan SOP yang telah ditetapkan Bapanas dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023.
”Alhamdulillah, penyaluran bantuan beras CBP berjalan dengan baik. Di Kelurahan Batumerah, Batam, bantuan beras ini telah diterima oleh 498 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Indra.
Terpisah, Kepala Perum Bulog Kota Batam, Meirizal Sud-yadi, mengatakan, saat ini beras cadangan pangan pemerintah yang tersedia di gudang Bulog Cabang Batam sebanyak 1.500 ton. Beras tersebut impor dari Negara Thailand dan Vietnam.
”Untuk mencukupi penyaluran bantuan pangan dan program SPHP. Kemudian untuk cadangan pemerintah daerah. Artinya untuk kebutuhan menanggulangi bencana alam,” ujar Meirizal Sudyadi.
Diakuinya secara perhitu-ngan, ketahanan stok bisa mencapai 5 bulan ke depan. Atau hingga November 2024 mendatang.
Ia menambahkan, penjualan SPHP, di pintu gudang Bulog Rp11.300 per kg. Pasaran umum HET maksimal Rp13.100 per kg.
”Tidak boleh melebihi HET tersebut. Juga ada beras komersial premium dijual dengan HET maksimal Rp15.400 per kg,” tutupnya. (*)
batampos – Ternyata dampak serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 jauh lebih besar dibanding yang muncul ke permukaan. Total ada 44 layanan di instansi pusat sampai daerah yang lockdown. Sampai saat ini baru lima layanan yang kembali normal, karena punya backup data.
Kementerian Kominfo menyampaikan perkembangan penanganan kasus serangan Ransomware ke PDNS 2 di Jakarta, Rabu (26/7). Paparan tersebut juga menghadirkan Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia Tbk. adalah Herlan Wijanarko dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Dalam paparannya, data yang terkunci atau terenkripsi akibat serangan Ransomware tidak bisa dinormalkan.
Herlan menjelaskan dalam ekosistem PDNS ada tiga titik yang tersebar di tiga kota. Yaitu PDNS 1 di Serpong, Banten. Kemudian PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Lalu yang ketiga adalah cloud storage di Batam. Dia menegaskan yang terserang hanya di PDNS 2 di Surabaya. Seluruh koneksi sudah diputus dan dipastikan tidak menyebar ke server di Serpong dan Batam.
Dia kemudian menyampaikan bahwa ada 44 tenant milik instansi pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan PDNS 2. Sementara di PDNS 1 juga memiliki tenant yang hampir sama. Sejak adanya serangan Ransomware, mereka sudah bekerja keras untuk recovery.
”Yang jelas data yang sudah kena Ransomware, sudah tidak bisa diulik-ulik,” katanya. Jadi sesuai dengan karakteristik serangan Ransomware, semua data di komputer korban akan tergembok atau terenkripsi. Yang memiliki kunci untuk membuka enkripsi itu, hanya pelaku atau hacker penyerang saja.
Untungnya dari puluhan tenant itu ada yang memiliki backup data. Backup data itu ada yang di PDNS 2 Surabaya, di Cloud Storage Batam, atau di server sendiri. Bagi instansi yang memiliki backup data, masuk dalam stage 1 penanganan serangan siber. Mereka berupaya dipulihkan terlebih dahulu.
”Kita kontak satu per satu tenant, siapa saja yang punya backup data,” jelasnya. Ternya-ta ada yang punya, ada yang tidak punya, ada yang sudah tidak aktif layanannya, dan ada pula yang belum bisa dikonfirmasi.
Sementara itu bagi yang tidak punya backup, akan dilakukan re-build atau pembangunan sistem ulang upaya setup ulang itu, dilengkapi dengan semua aspek keamanan data rekomendasi dari BSSN. Dengan harapan, kejadian serupa tidak terulang kembali.
Sementara itu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan lima layanan publik di lima instansi berbeda sudah normal. Artinya masih ada 39 layanan publik atau tenant di PDNS 2 yang belum normal. Sayangnya Kominfo tidak bersedia membuka ke publik, layanan apa saja yang belum normal.
Pada kesempatan itu juga disampaikan upaya investiga-si masih dilakukan. Jadi belum bisa disampaikan penyebab masuknya serangan Ransomware, yang berujung permintaan tebusan 8 juta dolar AS (USD) itu. Apakah akibat kelalaian petugas atau faktor lainnya.
Tumbangnya PDN 2 ini turut berdampak pada layanan dan aplikasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Muhammad Hasbi mengatakan, terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak akibat gangguan teknis yang terjadi PDN Kominfo. Di antaranya, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, hingga layanan perizinan film.
”Kemendikbudristek memohon maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (26/6)
Hasbi memastikan, pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menin-daklanjuti hal tersebut. Pemulihan layanan secara bertahap pun telah dilakukan. ”Saat ini sudah ada beberapa layanan yang berhasil dipulihkan seperti layanan Itjen, kebugaran pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek,” jelasnya.
Sementara, bagi layanan yang masih belum pulih, Kemendikbudristek telah membuka layanan secara manual. Yakni, melalui unit layanan terpadu. ”Untuk sementara semua pelayanan yg terkait dengan laman-laman yg terdampak dilayani melalui ULT Kemendikbudristek,” sambungnya. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan melalui unit layanan terpadu ini jika aplikasi/layanan online yang dibutuhkan masih terkendala. (*)
batampos – Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, KPK mengapresiasi keputusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima banding lembaganya. Keputusan itu membuktikan bahwa produk putusan sela itu menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan.
KPK tidak bisa membayangkan jika putusan sela mengenai Gazalba Saleh itu lolos. Sedangkan banyak kasus serupa tetap berlanjut. Namun, karena kasus ini kemudian terhambat. ”Padahal yang lain itu sama dan ditangani oleh majelis hakim yang sama,” katanya.
Nawawi menyebut akibat lolosnya Gazalba putusan sela itu, di banyak tempat yang sedang berlangsung kasus korupsi mengajukan keberatan yang sama. ”Mereka sampai menyetir produk putusan sela ini di dalam duplik atau pledoinya. Ini yang kami katakan, ini akan sangat memicu terganggunya sistem praktek peradilan,” kata mantan hakim yang bertugas di pengadilan Tipikor selama 10 tahun.
Untuk masalah ini lah, KPK mengajukan permohonan ke Komisi Yudisial (KY) dan badan pengawas. Pelaporan itu lantaran Nawawi menilai bahwa majelis hakim dalam produk pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta itu terkesan mengarahkan kepada jaksa penuntut umum KPK. ”Itu dari aspek hakim kami pikir itu bisa ditelaah apakah itu melanggar satu kode etik atau tidak,” katanya.
Nawawi juga meminta dalam putusan ini nantinya agar ada penggantian majelis hakim yang bakal menyidangkan hakim nonaktif MA Gazalba Saleh. Ini penting agar putusannya berjalan fair dan adanya konflik kepentingan.
Di luar itu, dia meminta usah dikabulkannya banding Komisi Antirasuah ini, Gazalba segera kembali ditahan. Karena selama di proses persidangan wewenang penahanan sudah ada di bawah pengadilan. Bukan kewenangan KPK lagi.
Terpisah, Juru Bicara KY Mukti Fajar Dewata mengakui bahwa KPK telah membuat laporan. KY juga sudah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim tersebut. Dia menyatakan bahwa instansinya bakal menindaklanjuti laporan itu. ”Laporan yang ditandatangani oleh ketua KPK tersebut ditujukan kepada ketua KY,” ungkap Mukti kepada awak media di Jakarta.
Atas laporan tersebut, ketua KY mengeluarkan disposisi terkait laporan tersebut. ”Saat ini, tim waskim sedang mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk segera menindaklanjuti, termasuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi untuk dapat diregister,” bebernya. Dia memastikan KY tidak akan tinggal diam. Sebab persidangan Gazalba Saleh juga menarik perhatian publik.
Ditegaskan oleh Mukti, KY akan menjadikan laporan itu sebagai prioritas. ”Sesuai wewenang dan tugasnya, KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata dia. ”Termasuk menggali informasi, memeriksa pelapor dan saksi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor,” tambah pria yang pernah menjadi ketua KY itu.
Namun demikian, Mukti menyampaikan bahwa KU tidak akan masuk terkait teknis yudisial. KY hanya akan melihat apakah ada pelanggaran etik di balik putusan tersebut. Dia memastikan perkembangan tindak lanjut laporan KPK bakal disampaikan kepada publik. (*)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menekan tombol sebagai tanda diresmikannya Griya Flamboyan RSJKO EHD di Tanjunguban, Jumat (7/6/2024) siang. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meresmikan gedung Griya Flamboyan di RSJKO Engku Haji Daud (EHD) Provinsi Kepri di Tanjunguban, Jumat (7/6/2024) siang. Hadir dalam peresmian itu, Ketua TP PKK Kepri, sekaligus anggota DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, Direktur RSJKO EHD Provinsi Kepri, dr Asep Guntur Sapari MARS dan Forkopimda Kepri maupun Bintan.
Peresmian gedung ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua TP PKK Kepri, Dewi Kumalasari Ansar.
Kemudian, penandatanganan prasasti peresmian gedung Griya Flamboyan RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban yang dilanjutkan pemotongan pita dan meninjau gedung.
Direktur RSJKO EHD Provinsi Kepri, dr Asep Guntur Sapari MARS menyampaikan, pembangunan Griya Flamboyan di RSJKO EHD Tanjunguban merupakan komitmen dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk meningkatkan dan menambah pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kepri.
Dijelaskannya, pembangunan tahap 1 RSJKO EHD bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023 untuk pembangunan empat gedung dalam menunjang pelayanan kesehatan jiwa dengan memiliki daya tampung untuk sekira 100 orang.
Untuk pembangunan tahap 2, katanya, akan dilanjutkan antara lain untuk pembangunan ruang Napza dan ketersediaan obat-obatan yang akan menunjang pelayanan kesehatan jiwa di RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban.
“Untuk menyelesaikan pembangunan tahap dua sudah diajukan anggaran sekira Rp 90 miliar. Mudah-mudahan bisa rampung melalui alokasi DAK,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dr Asep juga menyampaikan perubahan rumah sakit yang dulunya RSUD EHD Kepri di Tanjunguban menjadi RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban pada 28 Desember 2022.
Kini setelah menjadi RSJKO EHD Kepri Tanjunguban dan adanya layanan Griya Flamboyan, dia berharap, layanan kesehatan jiwa di RSJKO EHD Kepri menjadi lebih baik.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, pembangunan gedung pelayanan RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban berasal dari DAK tahun 2023. Saat itu, Pemerintah Provinsi Kepri mengandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.
Selain dukungan dari Kejagung dan Kejati, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) atas dukungan lahan seluas 10 hektare (ha).
“Terima kasih atas dukungannya untuk pembangunan gedung RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban,” ucapnya.
Ke depan, dia mengatakan, pihaknya masih membutuhkan anggaran sekira Rp 90 miliar lagi untuk pembangunan tahap 2.
“Kita terus konsultasi ke Kemenkes, karena hasil rapat zoom bersama menteri kesehatan dan PMK, RSJ wajib hadir di setiap provinsi. Karena itu, ini menjadi prioritas pemda dan pusat,” katanya.
Dia juga mengatakan, kehadiran RSJKO EHD Kepri merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah daerah dalam upaya menyediakan layanan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk warga Kepri.
“Bayangkan selama ini dengan terbatasnya fasilitas yang dimiliki, kita harus mengirim pasien ke RSJ di Pekanbaru, sehingga keluarganya sulit untuk menjenguk. Tapi, saat ini sudah ada RSJKO EHD di Kepri,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar bangunan yang dibutuhkan RSJKO EHD Kepri di Tanjunguban dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk warga Kepri bisa segera diwujudkan. (*)
Suasana rapat di DPR RI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Masalah judi online (judol) kian pelik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa penyakit judol telah merambah ke semua lapisan kelas masyarakat. Bahkan, parahnya lagi, judol telah menjangkiti ribuan wakil rakyat. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah transaksinya tidak main-main, yakni lebih dari 63 ribu.
Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) di Komisi III DPR RI, Rabu (26/6). Dalam raker itu Ivan juga mengungkapkan bahwa perputaran uang dari puluhan ribu transaksi tersebut mencapai ratusan miliar. Besaran depositnya variatif, mulai ratusan ribu hingga miliaran.
Ivan bahkan menyebut pemain judol dari kalangan wakil rakyat sampai ada yang menyetor deposit hingga mencapai Rp25 miliar. ”Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu di DPR, DPRD sama sekretariat (DPR maupun DPRD, red) kesekjenan,” kata Ivan.
Karena diungkap di forum rapat, informasi tersebut lang-sung mendapat respons dari banyak anggota Komisi III DPR RI. Mereka mendesak PPATK untuk membuka data para pelaku judol di DPR agar bisa ditindaklanjuti. Sebab, wakil rakyat yang bermain judol tidak hanya bisa dijerat kode etik, tapi juga pidana. ”Dari 1.000 itu, yang DPR RI berapa?” tanya Anggota Komisi III Johan Budi.
Tak hanya itu, Johan juga meminta PPATK menyampaikan berapa banyak jumlah pemain judol dari kalangan eksekutif dan yudikatif. Dia menduga, penjudi dari kalangan itu, terutama dari kalangan aparat penegak hukum (APH), juga menjamur. ”Penegak hukum kalau ikut berjudi kacau juga,” papar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III Nasir Djamil. Dia meminta PPATK menyampaikan data perputaran uang judol di kalangan eksekutif dan yudikatif. Bagaimanapun, kata Nasir, data itu perlu disampaikan agar semakin terang bahwa judol telah merambah ke semua cabang kekuasaan. ”Saya gak setuju kalau hanya legislatif (saja yang dibuka datanya, red),” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Ivan menjelaskan untuk klaster kelembagaan, pihaknya menyerahkan data secara terpisah ke masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L). Dia menegaskan, data-data terkait judol tersebut disampaikan secara detail ke setiap instansi. Mulai dari nama hingga perputaran uang dalam judol tersebut. ”Itu perintah dari kasatgas judol,” ujarnya.
Ivan menambahkan, pihaknya telah memotret data transaksi terkait judol hingga level desa. Termasuk latar belakang profesi para pemain judol. PPATK juga telah memetakan data judol berdasarkan provinsi. ”Jadi kita sudah ada (data, red) di provinsi mana saja paling banyak (pemain judol, red),” imbuhnya.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI langsung merespons terkait data oknum-oknum anggota DPR RI yang bermain atau terlibat judi online. Anggota MKD DPR RI Sartono Hutomo mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil PPATK untuk diminta data serta klarifikasinya perihal dugaan adanya anggota dewan terlibat kasus judi online.
”Usulkan agar PPATK di undang ke MKD lebih cepat lebih baik,” tegas Sartono, Rabu (26/6). Politikus Partai Demokrat itu menilai dengan adanya laporan dan data PPATK, tentu MKD DPR RI akan segera menindak lanjuti, jika laporan sudah diterima dan ditemukannya adanya bukti awal.
Namun, Sartono belum bisa memastikan kapan pemanggilan PPATK. Tentu, hal itu akan dibahas di internal MKD. Setelah itu kemudian akan dijadwalkan pemanggilan PPATK. Data dari PPATK terkait anggota dewan yang terlibat judi online sangat penting untuk diketahui MKD. Dengan data itu, MKD akan melakukan pendalaman.
Sebagai anggota MKD, Sartono mengimbau dan mengingatkan agar wakil rakyat jangan sampai terjerumus pada judol. Menurut dia, tugas MKD DPR RI adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
”Kami berusaha melaksanakan tugas itu,” tegas anggota Komisi VII DPR itu.
Sementara Polri tengah berupaya untuk bisa menyita uang yang diduga hasil kejahatan judol dalam lima ribu rekening. Kadivhumas Polri Irjen Shandi Nugroho menuturkan bahwa Polri akan melakukan pemberantasan judol sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. ”Untuk lima ribu rekening masih koordinasi” terangnya.
Hal itu dikarenakan banyak lembaga terkait yang memiliki kewenangan masing-masing. Dari PPATK, Kominfo, dan Polri. ”Yang pasti, kami akan menuntaskan masalah judol ini,” terangnya.
Namun begitu, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uanh (TPPU) Yenti Garnasih menuturkan bahwa sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyita uang hasil kejahatan berupa judol sangat mudah. PPATK yang memiliki kewenangan untuk memblokir atau membekukan rekening. ”Waktu pembekuan ini hanya 20 hari,” paparnya.
Setelah dibekukan tugas selanjutnya ada di kepolisian, dengan memastikan barang bukti berupa indikasi transak-si mencurigakan. Misalnya, satu rekening mendapat uang transfer sedikit demi sedikit dari banyak rekening berbeda. ”Lalu bukti lainnya yang meng-hubungkan dengan bandar judol,” jelasnya.
Dengan hanya bukti semacam itu bisa langsung diajukan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke Pengadilan untuk diputuskan dilakukan penyitaan. Dia mengakui bahwa kondisi ini juga membuktikan pentingnya UU perampasan aset.
Menurutnya, saat ini hanya tinggal kemauan dari penegak hukum untuk menyita aset yang diduga hasil judol. Jangan sampai seakan-akan ada yang melindungi agar aset tidak disita. ”Ini persoalan kemauan penegak hukum,” tegasnya.
Ketua Baznas Noor Achmad merespons polemik pemberian bantuan sosial (bansos) untuk pelaku judol yang jadi miskin. Noor Achmad menegaskan segala bentuk perjudian harus diberantas. Baik itu konvensional maupun judi online. (*)
batampos – Ternyata dampak serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 jauh lebih besar dibanding yang muncul ke permukaan. Total ada 44 layanan di instansi pusat sampai daerah yang lockdown. Sampai saat ini baru lima layanan yang kembali normal, karena punya backup data.
