batampos – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita sejumlah barang dari kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Barang yang disita diduga terkait dengan dugaan korupsi proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) wilayah tengah.

“Barang bukti yang disita dari 2 lokasi penggeledahan berupa bukti surat atau dokumen dan bukti-bukti elektronik seperti telepon seluler, hardisk, laptop, USB flash disk dan CPU komputer,” kata Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa kepada wartawan, Jumat (5/7).

Arief memastikan, penggeledahan susah seleai dilakukan. Hasil penggeledahan selanjutnya akan ditangani oleh penyidik. “Sudah selesai (penggeledahan) tadi malam,” jelasnya.

Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Menteng, Jakarta Pusat. Pemggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

Penggeledahan ini dibenarkan oleh Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa. “Betul (penggeledahan di Ditjen EBTKE),” ucapnya, Kamis (4/7).

Arief menyampaikan, dugaan korupsi ini terjadi pada 2020 lalu. PJUTS sendiri merupakan proyek pemerintah yang dikelola oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

“Lokasi proyek nasional (banyak titik di seluruh Indonesia) yang dibagi menjadi wilayah barat, tengah dan timur. Status saat ini sudah penyidikan adalah yang di wilayah tengah,” jelasnya. (*)

batampos – Mantan Ketua Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyandang status tersangka. Firli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hingga kini, kasus Firli belum jelas kelanjutannya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap alasan lambatnya penanganan perkara dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri kepada SYL. Dia mengaku, berdasar petunjuk jaksa, perkara tersebut harus tuntas seluruhnya terlebih dahulu.

“Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara, makanya agak lambat,” kata Karyoto, Sabtu (6/7).

Polda Metro Jaya selain menangani kasus dugaan pemerasan, kini tengah menyelidiki perkara pertemuan pimpinan KPK dengan pihak berperkara. Selain itu, ada pula perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin Pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Makanya, agak lambat,” jelasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada SYL. Penetapan itu dilakukan usai gelar perkara. “Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet cokelat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (*)

Ibu Kota atau yang disebut sebagai The Capital City merupakan sebuah Kota Madya yang memegang kendali dan peranan penting sebagai adanya status negara dan simbol negara untuk menjalankan sistem dan pemerintahan di suatu negara. Ibu kota merupakan tempat pemusatan sebuah agenda pemerintahan untuk menjalankan roda ekonomi , sosial , politik di suatu negara maka secara fisik dan bentuk ibu kota dapat digambarkan sebagai suatu kota yang memiliki istana atau kantor presiden, tempat pertemuan berbagai kepala negara atau daerah (Konstitusional) dan juga pusat badan hukum di suatu negara (Ensiklopedia Dunia, n.d.). Oleh karena itu keberadaan Ibu Kota di suatu negara sangat vital dan memainkan peranan penting dalam berdirinya suatu negara yang makmur dan berdaulat. Indonesia sejak berdirinya negara dari zaman awal kemerdekaan sampai saat ini sudah beberapa kali mengalami pergantian dan relokasi ibu kota negara. Tercatat bahwa indonesia pernah mengalami 3 kali pergantian lokasi ibu kota negara. periode pertama yaitu ketika pasca kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1914, soekarno memindahkan ibukota negara ke daerah istimewa yogyakarta. Lalu pada agresi militer belanda ke 2 yaitu ketika belanda ingin menguasai ibukota negara Indonesia ke Yogyakarta , memindahkan ibukota ke daerah bukittinggi , Sumatera Barat. Lalu yang terakhir pada tahun 1950 para tokoh kemerdekaan memutuskan untuk menetapkan ibukota negara di DKI Jakarta. (JawaPos.com, 2022)

Rumusan masalah/permasalahan/highlight dari isu yang dibahas:

Sejak di lantik nya presiden joko widodo pada tahun 2019, beliau sudah memikirkan rencana dan kebijakannya untuk segera merealisasikan pemindahan ibukota negara Indonesia. “Tepat pada tanggal 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Negara ke luar pulau Jawa Melalui pencatuman di dalam RPJMN 2020-2024”. Adanya kebijakan Jokowi untuk segera mewujudkan pemindahan IKN ini tentunya dilihat dari beberapa sudut pandang dan isu serta masalah masalah yang timbul untuk kesejahteraan Indonesia dalam jangka panjang. Isu yang pertama yaitu Indonesia harus menyiapkan tantangan masa depan dengan mewujudkan visi dan misi Indonesia pada tahun 2045 dengan menjadikan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dengan cepat (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 nantinya indonesia akan diharapkan masuk sebagai negara dengan tingkat perekonomian 5 terbesar di dunia dengan melihat perkiraan PDB Indonesia pada tahun 2036 sebesar US$ 23.119, dengan adanya perkiraan ini Indonesia nantinya akan keluar dari middle income trap. Indonesia ingin mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke wilayah tengah dan wilayah timur. Dengan adanya pemindahan ibukota ini diharapkan nantinya akan lebih memberatkan sistem pembangunan indonesia yang lebih memadai dan menopang

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor yang kedua yaitu dengan melihat aspek geografis dan kondisi lahan di DKI Jakarta yang saat ini dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk menyebabkan wilayah jakarta sudah tidak kondusif lagi jika terus menerus diandalkan sebagai daerah ibu kota negara. Namun pemindahan ibu kota ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah IKN yaitu Kalimantan timur. Tidak hanya rakyat , sisi aparat pemerintah pun kebijakan dalam pembenihan IKN ini masih tuai kritik serta pro dan kontra. (dan , Chotib, 2022, #)

Deskripsi dan analisis isu

Pemindahan ibukota negara ke luar jawa tetap mendapat kritik dan kontra terhadap kalangan pemerintah dan masyarakat lokal. Seperti yang di ungkap oleh pihak terkait menilai bahwa pemindahan IKN ini justru nantinya akan memakan biaya , akomodasi serta perencanaan ulang ekonomi indonesia di luar jawa.Sejumlah akademisi dan para ahli juga berpendapat bahwa program pemindahan ibukota negara yang saat ini sedang dilakukan merupakan program yang dilaksanakan secara terburu buru dan tergesa gesa sehingga belum memiliki perencanaan yang matang terkait pemindahan ibu kota negara dengan melihat dua aspek pertama yaitu “ Untuk memindahkan ibu kota keluar jakarta kurang relevan dengan kondisi ekonomi di jakarta saat ini karena sistem pemberdayaan dan daya dukung di jakarta masih lemah, kedua dengan dilakukannya pemindahan ibu kota di luar jawa saja dinilai kurang karena pemerintah nantinya dinilai akan lebih banyak lagi menyalurkan pusat pertumbuhan baru sehingga harus mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar jawa terutama di wilayah bagian timur Indonesia”. Di sisi lain fraksi PKS DPR RI menilai bahwa kebijakan ini harus di pertimbangkan serius dan secara matang karena akan memakan banyak biaya terlebih Indonesia baru saja pulih dari gelombang covid 19. (dan , Chotib, 2022, #).. Di lain sisi terdapat beberapa masyarakat lokal yang memberikan respon kontra terkait adanya pembangunan di IKN, salah satunya masyarakat lokal desa (Long Peleban, suku dayak ), Pengakuan dari Lawing Puun salah satu masyarakat desa yaitu mereka justru khawatir dengan kehidupan mereka saat ini setelah mereka melihat pembangunan IKN yang berangsur angsur di sekitar desa tempat tinggal mereka.

Kesimpulan analisis:

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke wilayah kalimantan tentunya banyak dari kalangan masyarakat terutama wilayah bagian timur berharap kedepannya indonesia lebih mampu menjalankan program pemerataan sumber daya alam dan meratakan angka pertumbuhan ekonomi dari sabang sampai merauke, selain itu pertumbuhan infrastruktur di suatu wilayah dan daerah juga diharapkan agar lebih konsisten dalam perkembangannya (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Namun di sisi lain terdapat pekerjaan rumah yang harus di garis bawahi oleh pemerintah Indonesia, adanya kebijakan ini juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat lokal yang terdampak di wilayah IKN di kalimantan timur.. (dan , Chotib, 2022, #)

Oleh

Nama : MUHAMMAD FAHDANI RIYANTAMA
NIM : 2132325

Referensi

dan , Chotib, S. J. P. (2022). Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara. ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, (Politic & Social).
10.22212/jekp.v13i1.2155

Ensiklopedia Dunia. (n.d.). Definisi Ibu Kota Negara. Ibu Kota. Retrieved March Saturday, 2024

JawaPos.com. (2022, January Tuesday). Sejarah & Riwayat Kepindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Ini Sejarah 3 Kali Indonesia Pindah Ibu Kota Negara. Retrieved March Saturday, 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Pemindahan Ibu Kota Nusantara. URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. Retrieved March Saturday, 2024.

Ibu Kota atau yang disebut sebagai The Capital City merupakan sebuah Kota Madya yang memegang kendali dan peranan penting sebagai adanya status negara dan simbol negara untuk menjalankan sistem dan pemerintahan di suatu negara. Ibu kota merupakan tempat pemusatan sebuah agenda pemerintahan untuk menjalankan roda ekonomi , sosial , politik di suatu negara maka secara fisik dan bentuk ibu kota dapat digambarkan sebagai suatu kota yang memiliki istana atau kantor presiden, tempat pertemuan berbagai kepala negara atau daerah (Konstitusional) dan juga pusat badan hukum di suatu negara (Ensiklopedia Dunia, n.d.). Oleh karena itu keberadaan Ibu Kota di suatu negara sangat vital dan memainkan peranan penting dalam berdirinya suatu negara yang makmur dan berdaulat. Indonesia sejak berdirinya negara dari zaman awal kemerdekaan sampai saat ini sudah beberapa kali mengalami pergantian dan relokasi ibu kota negara. Tercatat bahwa indonesia pernah mengalami 3 kali pergantian lokasi ibu kota negara. periode pertama yaitu ketika pasca kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1914, soekarno memindahkan ibukota negara ke daerah istimewa yogyakarta. Lalu pada agresi militer belanda ke 2 yaitu ketika belanda ingin menguasai ibukota negara Indonesia ke Yogyakarta , memindahkan ibukota ke daerah bukittinggi , Sumatera Barat. Lalu yang terakhir pada tahun 1950 para tokoh kemerdekaan memutuskan untuk menetapkan ibukota negara di DKI Jakarta. (JawaPos.com, 2022)

Rumusan masalah/permasalahan/highlight dari isu yang dibahas:

Sejak di lantik nya presiden joko widodo pada tahun 2019, beliau sudah memikirkan rencana dan kebijakannya untuk segera merealisasikan pemindahan ibukota negara Indonesia. “Tepat pada tanggal 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Negara ke luar pulau Jawa Melalui pencatuman di dalam RPJMN 2020-2024”. Adanya kebijakan Jokowi untuk segera mewujudkan pemindahan IKN ini tentunya dilihat dari beberapa sudut pandang dan isu serta masalah masalah yang timbul untuk kesejahteraan Indonesia dalam jangka panjang. Isu yang pertama yaitu Indonesia harus menyiapkan tantangan masa depan dengan mewujudkan visi dan misi Indonesia pada tahun 2045 dengan menjadikan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dengan cepat (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 nantinya indonesia akan diharapkan masuk sebagai negara dengan tingkat perekonomian 5 terbesar di dunia dengan melihat perkiraan PDB Indonesia pada tahun 2036 sebesar US$ 23.119, dengan adanya perkiraan ini Indonesia nantinya akan keluar dari middle income trap. Indonesia ingin mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke wilayah tengah dan wilayah timur. Dengan adanya pemindahan ibukota ini diharapkan nantinya akan lebih memberatkan sistem pembangunan indonesia yang lebih memadai dan menopang

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor yang kedua yaitu dengan melihat aspek geografis dan kondisi lahan di DKI Jakarta yang saat ini dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk menyebabkan wilayah jakarta sudah tidak kondusif lagi jika terus menerus diandalkan sebagai daerah ibu kota negara. Namun pemindahan ibu kota ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di wilayah IKN yaitu Kalimantan timur. Tidak hanya rakyat , sisi aparat pemerintah pun kebijakan dalam pembenihan IKN ini masih tuai kritik serta pro dan kontra. (dan , Chotib, 2022, #)

Deskripsi dan analisis isu

Pemindahan ibukota negara ke luar jawa tetap mendapat kritik dan kontra terhadap kalangan pemerintah dan masyarakat lokal. Seperti yang di ungkap oleh pihak terkait menilai bahwa pemindahan IKN ini justru nantinya akan memakan biaya , akomodasi serta perencanaan ulang ekonomi indonesia di luar jawa.Sejumlah akademisi dan para ahli juga berpendapat bahwa program pemindahan ibukota negara yang saat ini sedang dilakukan merupakan program yang dilaksanakan secara terburu buru dan tergesa gesa sehingga belum memiliki perencanaan yang matang terkait pemindahan ibu kota negara dengan melihat dua aspek pertama yaitu “ Untuk memindahkan ibu kota keluar jakarta kurang relevan dengan kondisi ekonomi di jakarta saat ini karena sistem pemberdayaan dan daya dukung di jakarta masih lemah, kedua dengan dilakukannya pemindahan ibu kota di luar jawa saja dinilai kurang karena pemerintah nantinya dinilai akan lebih banyak lagi menyalurkan pusat pertumbuhan baru sehingga harus mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar jawa terutama di wilayah bagian timur Indonesia”. Di sisi lain fraksi PKS DPR RI menilai bahwa kebijakan ini harus di pertimbangkan serius dan secara matang karena akan memakan banyak biaya terlebih Indonesia baru saja pulih dari gelombang covid 19. (dan , Chotib, 2022, #).. Di lain sisi terdapat beberapa masyarakat lokal yang memberikan respon kontra terkait adanya pembangunan di IKN, salah satunya masyarakat lokal desa (Long Peleban, suku dayak ), Pengakuan dari Lawing Puun salah satu masyarakat desa yaitu mereka justru khawatir dengan kehidupan mereka saat ini setelah mereka melihat pembangunan IKN yang berangsur angsur di sekitar desa tempat tinggal mereka.

Kesimpulan analisis:

Dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke wilayah kalimantan tentunya banyak dari kalangan masyarakat terutama wilayah bagian timur berharap kedepannya indonesia lebih mampu menjalankan program pemerataan sumber daya alam dan meratakan angka pertumbuhan ekonomi dari sabang sampai merauke, selain itu pertumbuhan infrastruktur di suatu wilayah dan daerah juga diharapkan agar lebih konsisten dalam perkembangannya (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.). Namun di sisi lain terdapat pekerjaan rumah yang harus di garis bawahi oleh pemerintah Indonesia, adanya kebijakan ini juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat lokal yang terdampak di wilayah IKN di kalimantan timur.. (dan , Chotib, 2022, #)

Oleh

Nama : MUHAMMAD FAHDANI RIYANTAMA
NIM : 2132325

Referensi

dan , Chotib, S. J. P. (2022). Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara. ANALISIS KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, (Politic & Social).
10.22212/jekp.v13i1.2155

Ensiklopedia Dunia. (n.d.). Definisi Ibu Kota Negara. Ibu Kota. Retrieved March Saturday, 2024

JawaPos.com. (2022, January Tuesday). Sejarah & Riwayat Kepindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Ini Sejarah 3 Kali Indonesia Pindah Ibu Kota Negara. Retrieved March Saturday, 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Pemindahan Ibu Kota Nusantara. URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. Retrieved March Saturday, 2024.