batampos – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pengawasan ketat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pasir laut guna mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski berskala kecil, aktivitas tambang rakyat dinilai memiliki potensi kontribusi signifikan bagi keuangan daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Yusrizal, mengatakan dibukanya perizinan tambang rakyat untuk pengerukan pasir laut menjadi peluang strategis bagi daerah dalam meningkatkan PAD.

“Walaupun IPR pasir laut ini skalanya kecil, tetapi tetap memiliki potensi PAD yang menjanjikan jika dikelola dengan baik,” ujar Yusrizal, Rabu (28/1).

Baca Juga: Kepri Raih UHC Award 2026, Kepesertaan JKN Tembus 98,44 Persen

Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Karimun itu menegaskan bahwa risiko kebocoran pendapatan tetap terbuka, meski kuota tambang rakyat telah dibatasi oleh pemerintah.

“Karena itu pengawasan harus diperketat. Jangan sampai terjadi kebocoran, sebab ini menyangkut langsung pendapatan daerah,” tegasnya.

Yusrizal menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan harga jual pasir laut per meter kubik sebagai acuan. Namun di lapangan, harga pasir laut kerap melampaui ketentuan tersebut, sehingga berpotensi merugikan daerah apabila tidak diawasi dengan baik.

“Harus ada persepsi yang sama antara pelaku usaha dan pemerintah, supaya daerah tidak dirugikan,” katanya.

Baca Juga: DPRD Kepri Minta Kewenangan Labuh Jangkar Dialihkan ke Pemerintah Daerah

Saat ini, lanjut Yusrizal, aktivitas IPR pasir laut yang telah berjalan berada di wilayah Kabupaten Karimun. Ia menilai pasir laut merupakan salah satu potensi sumber daya alam unggulan Kepri yang dapat menjadi penggerak pembangunan daerah.

“Pasir laut adalah potensi SDA yang sangat menjanjikan di Kepri. Jika dikelola secara tertib dan transparan, dampaknya akan signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota saat ini terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sektor, di antaranya optimalisasi pemanfaatan pasir laut serta penarikan jasa pengelolaan labuh jangkar. (*)

Artikel Cegah Kebocoran PAD, DPRD Kepri Minta Perkuat Pengawasan IPR Pasir Laut pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah pusat memberikan perlindungan khusus bagi nelayan di wilayah perbatasan Natuna dan Anambas. Lemahnya pengawasan laut dan tumpang tindih wilayah tangkap dinilai kerap merugikan nelayan tradisional.

Anggota Komisi II DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan Natuna–Anambas, Marzuki, mengatakan wilayah perairan Natuna dan Anambas memiliki nilai strategis nasional, namun di saat bersamaan menjadi ruang hidup utama bagi masyarakat nelayan.

“Natuna dan Anambas adalah wilayah perbatasan yang menjadi perhatian nasional. Tapi di sana juga ada nelayan yang harus dilindungi keberlangsungan hidupnya,” ujar Marzuki, Rabu (28/1).

Baca Juga: DPRD Kepri Minta Kewenangan Labuh Jangkar Dialihkan ke Pemerintah Daerah

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepri itu menyebut persoalan utama yang sering memicu konflik adalah ketidakjelasan dan lemahnya pengawasan wilayah tangkap nelayan. Akibatnya, kapal-kapal dengan kapasitas lebih besar kerap masuk ke zona tangkap nelayan kecil.

“Seharusnya kapal tertentu beroperasi di atas 12 mil laut, tetapi masih ditemukan aktivitas di wilayah nelayan tradisional. Ini yang membuat nelayan lokal merasa terzalimi,” tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Marzuki, berpotensi menimbulkan gesekan antar nelayan, terutama di wilayah perairan Natuna dan Anambas yang memiliki intensitas penangkapan ikan cukup tinggi. Karena itu, ia meminta penegakan aturan secara konsisten oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Penegakan regulasi harus tegas agar konflik tidak terus berulang dan nelayan bisa bekerja dengan aman,” katanya.

Baca Juga: Gubernur Ansar Teken Nota Kesepakatan Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kepri

Selain pengawasan laut, Marzuki juga mendorong penguatan program perlindungan sosial bagi nelayan di wilayah perbatasan. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten yang telah menjalankan program perlindungan, meski masih terbatas dari sisi anggaran.

“Programnya sudah berjalan, tetapi belum bisa dilakukan secara luas karena keterbatasan kemampuan fiskal. Saat ini masih berbasis skema berbagi antara Pemprov dan kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar, baik melalui anggaran maupun kebijakan afirmatif, agar perlindungan nelayan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal. (*)

Artikel DPRD Kepri Minta Perlindungan Khusus bagi Nelayan di Perbatasan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Ketinggian air Waduk Sei Jago di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, terus menyusut drastis. Saat ini, tinggi muka air waduk hanya tersisa sekitar 71 sentimeter, turun jauh dari kondisi normal yang mencapai 3 meter.

Penyusutan tersebut terjadi sejak musim kemarau, dengan penurunan rata-rata sekitar 5 sentimeter per hari. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan air bersih kepada pelanggan PDAM Tirta Kepri Cabang Tanjunguban.

Kepala Cabang PDAM Tirta Kepri Tanjunguban, Sugito, mengatakan penurunan debit air memaksa pihaknya melakukan pengurangan jam distribusi air ke pelanggan.

Baca Juga: Kejari Bintan Perkuat Pelayanan Bersih lewat Zona Integritas WBK-WBBM

“Dari sebelumnya ketinggian air sekitar 3 meter, sekarang tinggal 71 sentimeter. Untuk menjaga ketersediaan air, jam distribusi terpaksa dikurangi,” ujar Sugito.

Saat ini, pendistribusian air ke wilayah Tanjunguban Kota hanya dilakukan mulai sekitar pukul 04.00 WIB hingga 15.00 WIB. Padahal sebelumnya, aliran air dapat dinikmati pelanggan selama hampir 24 jam penuh.

Pengurangan distribusi dilakukan agar sekitar 2.960 pelanggan aktif PDAM di Tanjunguban tetap dapat terlayani di tengah kondisi kritis waduk.

Selain faktor musim kemarau, Sugito mengungkapkan penyusutan air juga diperparah oleh kebocoran pada struktur waduk. Upaya penanganan telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil signifikan.

“Kebocoran ini sudah lama terjadi. Kami sudah mencoba menahan aliran air agar tidak terbuang, tapi titik kebocoran justru meluas. Perbaikan dinding waduk juga sudah dilakukan, namun belum ada perubahan berarti,” jelasnya.

Menurut Sugito, persoalan tersebut telah dilaporkan ke pemerintah pusat dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun karena aset waduk merupakan milik pemerintah provinsi, penanganan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ia berharap perbaikan waduk dapat segera dilakukan agar krisis air tidak berlarut-larut. Sugito juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau.

Baca Juga: Sumur Mengering, Warga Sungai Jeram Bintan Utara Terpaksa Beli Air Rp70 Ribu per Minggu

“Kami minta pelanggan menggunakan air seperlunya agar pasokan bisa bertahan lebih lama,” imbaunya.

Sementara itu, Maman, salah seorang pelanggan PDAM di Tanjunguban, mengeluhkan kualitas air yang dinilainya semakin keruh sejak musim kemarau.

“Airnya sangat keruh. Sudah disaring tetap keruh, jadi tangki air harus sering dibersihkan,” keluhnya.

Ia menilai kondisi air Waduk Sei Jago sudah kurang layak dijadikan sumber air baku, terutama saat musim kemarau. Maman berharap PDAM Tirta Kepri dapat mencari alternatif sumber air lain.

“Mungkin bisa kerja sama dengan SPAM di Lobam yang air bakunya masih melimpah,” sarannya. (*)

Artikel Waduk Sei Jago Bintan Menyusut, Distribusi Air PDAM Tanjunguban Dikurangi pertama kali tampil pada Kepri.