1 pelaku yang terlibat peredaran narkoba di Tanjungpinang. F. Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang
batampos– Dua remaja diringkus Satnarkoba Polresta Tanjungpinang di dua kawasan berbeda di Tanjungpinang. Dua remaja ini ditangkap karena terlibat peredaran narkoba.
Saat penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti dua paket sabu, alat hisap (bong), dua ponsel serta satu unit sepeda motor.
Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang Kompol Arsyad Riyandi, mengatakan penangkapan dua remaja inisial MZF, 19 dan RRM, 20 berdasarkan penyelidikan dan laporan masyarakat, Kamis (20/6) lalu.
Arsyad menjelaskan, awalnya polisi menangkap MZF di Jalan Agus Salim Tanjungpinang. Saat pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti sabu yang disimpan di dalam jok motor.
“Pelaku mengaku sabu itu miliknya,” katanya, Jumat (28/6).
Saat interogasi, pelaku MZF juga mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari RRM. Setelah mendapatkan informasi, polisi bergerak memburu RRM.
Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap RRM di rumah Jalan Matador Tanjungpinang. Saat penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu, alat hisap serta ponsel.
“Saat penggeledahan kami menemukan barang bukti sabu dan bong,” jelas Arsyad.
Karena terlibat peredaran narkoba, dua remaja tersebut telah melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Dua remaja terancam pidana lima hingga 20 tahun penjara. Kami masih melakukan pengembangan terkait kasus ini,” tutup Arsyad. (*)
batampos – Partai NasDem menyatakan belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. NasDem masih menjaring aspirasi dari jajaran partai di tingkat bawah. Lantas apakah pasangan Anies-Sohibul ini bisa bubar?
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya tidak menjawab secara eksplisit. Dia hanya memastikan jika partainya belum menentukan sikap.
“Ya kita lihat saja lah, NasDem saja belum bersikap, masih ngikutin, ngintip-intip, mana Anies dan bagaimana ini,” kata Willy kepada wartawan, Sabtu (28/6).
Meski begitu, Willy tak mempersoalkan jika PKS telah menunjuk Sohibul Iman untuk maju mendampingi Anies. Bagi NasDem, semakin banyak calon yang dimuncul baik untuk rakyat, sebab pilihan akan tambah banyak.
“Ya kalau tawaran sah sah saja tentu komunikasi juga kita lihat nanti ketika partai A mengusulkan A, mungkin juga partai B mengusulkan B. Nanti kita lihat titik temunya di mana, titik tengahnya di mana, tapi setidak-tidaknya yang saya sampaikan tadi sekian banyak tawaran itu, itu semakin bagus,” jelas Willy.
Keputusan PKS mengusung Anies-Sohibul Iman sebelumnya secara resmi diumumkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara pembekalan bagi Calon Anggota Dewan Terpilih DPR RI dan DPRD Provinsi se-Indonesia di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (25/6). Syaikhu mengatakan, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan usulan dari DPW PKS Jakarta.
“Pada rapat hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan, mengusung bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur, siap memperjuangkan memenangkannya,” ucap Syaikhu kemarin.
Syaikhu menjelaskan, kedua tokoh yang diusung PKS itu memiliki rekam jejak yang baik selama berkarir di dunia politik. Karena itu, Syaikhu meminta kepada seluruh kader PKS untuk berjuang memenangkan pasangan tersebut.
“Siap memenangkan pasangan Anies-Iman?siap memenangkan pasangan AMAN? Amankan, menangkan, amankan Jakarta Aman, Jakarta menang,” pungkas Syaikhu. (*)
Panitia PPDB SMAN 3 Batam saat memberikan informasi kepada orang tua calon siswa, Senin (24/6). F. Azis Maulana
batampos – Anggota Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Mustofa menyoroti sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK) di Batam.
Keluhan wali murid terus berdatangan mengingat setiap sekolah memiliki daya tampung yang tak sebanding dengan jumlah pendaftar.
“Wali murid bingung dengan zonasi yang jauh dan ingin anaknya masuk sekolah terdekat, padahal daya tampungnya tidak memadai,” kata Mustofa, Jumat (28/6).
Mustofa mengungkapkan harapannya agar semua murid bisa diterima dan tidak ada yang ditolak.
“Kami sarankan untuk diterima saja semuanya, tidak ada yang ditolak,” jelasnya.
Untuk SMK, ia menyarankan agar murid yang diterima di jurusan yang tidak diminati dapat dipindahkan ke jurusan yang diminati setelah daftar ulang.
“Kami arahkan untuk diterima dahulu untuk daftar ulang, nanti berjalan waktu sebelum masuk tahun pelajaran apakah memungkinkan kedepannya bisa di bahas secara internal sekolah,” terangnya.
Pihaknya mengingatkan ke seluruh orang tua yang mendaftar untuk daya tampung dan rombel tidak memadai. Tentu kalau pun nantinya tidak diterima diharapkan kepada wali murid tidak usah gelisah.
“Nanti apakah solusi untuk sekolah swasta, karena statemen dari Pemprov Kepri kan ada ada SPP gratis mulai bulan Juli tahun ajaran 2024-2025 sehingga banyak masyarkat berbondong mendaftar ke negeri,” kata dia.
Bagi siswa yang tidak tertampung dilihat kondisi kedepan, apakah memungkinkan untuk menggunakan jadwal siang (shift). Sebab dari perhitungan dan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan itu dinilai cukup.
“Karena perhitungan kami ruang kelas cukup, setelah kami rapat koordinasi dengan dinas pendidikan,” pungkasnya. (*)
Polisi melakukan olah tempat kejadian usai tabrakan antara Toyota Limo dengan Suzuki Ertiga di jalan Hang Tuah, Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong pada Jumat (28/6/2024) sekitar pukul 13.30 WIB. F.Unit Gakum Satlantas Polres Bintan untuk Batam Pos.
batampos – Sebuah mobil Toyota Limo BP 1304 YD, diduga melaju kencang hingga keluar jalur dan terlibat tabrakan dengan mobil Suzuki Ertiga BP 1481 JQ.
Dalam video yang beredar di grup whatsapp, mobil Toyota Limo warna biru tersebut nyungsep ke semak-semak, sedangkan mobil Suzuki Ertiga juga nyungsep ke semak-semak dengan kondisi mobil sebelah kanan ringsek.
Kasat Lantas Polres Bintan, AKP Khapandi mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi di jalan Hang Tuah, Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong pada Jumat (28/6/2024) sekitar pukul 13.30 WIB. Mobil Toyota Limo dikemudikan seseorang berinisial Y, sedangkan mobil Suzuki Ertiga dikemudikan oleh seseorang berinisial WMRA.
Dia menjelaskan, awalnya Toyota Limo melaju dari arah Desa Ekang Anculai menuju ke kawasan wisata Lagoi, sedangkan dari arah berlawanan melaju mobil Suzuki Ertiga.
Setibanya di lokasi kejadian, mobil Toyota Limo yang melaju dengan kecepatan tinggi mengalami slip dan hilang kendali.
Akibatnya, mobil Toyota Limo keluar jalur dan memasuki lajur dari arah berlawanan.
Sementara, dari arah berlawanan datang mobil Suzuki Ertiga.
“Mobil Toyota Limo yang melaju kencang keluar jalur hingga menyebabkan tabrakan dengan mobil Suzuki Ertiga,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian. “Penyebabnya masih dalam penyelidikan,” ujarnya. (*)
Suasana deretan pemukiman warga, apartemen, gedung bisnis dan perkantoran di kawasan Jalan Sudirman Senayan Jakarta, Kamis. BMKG memprakirakan musim kemarau mulai melanda Provinsi DKI Jakarta. FOTO: MUHAMAD ALI/JAWAPOS
batampos – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau mulai melanda Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Maluku, Papua, dan Papua Selatan, mulai periode 28 Juni hingga 4 Juli.
Prakirawan BMKG Yuni Maharani dalam laporannya melalui Instagram BMKG seperti dilansir dari Antara, Sabtu (29/6) menginformasikan delapan provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia itu menambah jumlah kawasan yang telah beralih ke musim kemarau.
”Adapun daerah lain yang telah memasuki musim kemarau antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur,” kata Yuni Maharani.
Berdasar sistem monitoring cuaca BMKG, kata Yuni, terpantau potensi kawasan yang sangat mudah terbakar dalam sepekan ke depan. Seperti di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa-Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan.
BMKG mengimbau masyarakat di wilayah setempat untuk tidak membakar sampah ataupun membuang puntung pada tempatnya untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang merupakan kondisi anomali iklim dalam bentuk berkurangnya curah hujan dalam jangka waktu bulanan, musiman, bahkan durasi waktu yang panjang.
”Dampak kekeringan dapat berupa penurunan hasil panen dan gagal panen, berkurangnya pasokan air bersih, gangguan pada produksi listrik bertenaga air, keberlanjutan sumber daya air untuk produksi pertanian dan industri, serta kabut asap yang dapat mengganggu transportasi,” kata Yuni Maharani.
Menyikapi hal itu, BMKG telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk segera memitigasi potensi dampak kekeringan. Misalnya dengan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pengisian waduk dan membasahi serta menaikkan muka air tanah pada daerah rawan terbakar atau lahan gambut.
BMKG juga merekomendasikan penyesuaian pola dan waktu tanam di wilayah terdampak kekeringan, memanen air hujan melalui tandon atau tampungan air, embung, kolam retensi, dan sumur resapan di wilayah yang mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau. (*)
Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah) didampingi Direktur Keuangan & Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho (kanan) dan Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo (kiri) saat acara Diskusi Buku “Mega Merger In The Pandemic Era”
batampos — “Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia” judul buku yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai lokomotif ekonomi syariah nasional, menjadi bahasan diskusi buku para bankir. Buku yang ditulis oleh Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, tersebut diharapkan menjadi salah satu acuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia masa depan.
Sejumlah bankir yang hadir merupakan alumni Bank Mandiri yang sekarang sudah berkiprah di
berbagai BUMN. Acara tersebut diselenggarakan di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (27/6) malam. Menandai hadirnya buku Mega Merger in The Pandemic Era, karya tersebut secara simbolis diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, di sela-sela Opening Ceremony BSI International Expo 2024 pada 20 Juni lalu.
Dalam diskusi buku tersebut, Ade Cahyo Nugroho, Direktur Keuangan & Strategi BSI, menyebutkan bahwa banker senior Gubernur Bank Indonesia periode 2013 – 2018 Agus Martowardojo dalam buku tersebut menjelaskan merger dan transformasi tiga bank syariah yang dimiliki oleh tiga bank terbesar milik BUMN (Himbara) menjadi BSI, merupakan hal yang mengikat dan menjadi satu kesatuan.
Dalam proses merger tentunya akan diiringi langkah transformasi. Karena merger sejatinya memiliki tujuan perubahan dan perbaikan. Transformasi sendiri mendorong perusahaan merger memiliki kesehatan, daya saing dan profitabilitas yang lebih tinggi.
Artinya, perusahaan tumbuh menjadi kekuatan baru. Kedua hal di atas tak mudah dilakukan.
Prosesnya panjang, dan memerlukan sosok pemimpin mumpuni untuk mengawal dan mendorong jalannya sesuai dan mencapai tujuan. Terlebih di era krisis seperti saat ini, peran seorang leader sangat penting untuk menentukan arah kebijakan agar bisa bertahan dan berkelanjutan di masa depan.
“Sebagai leader, Hery mampu menerapkan kepemimpinan transformasional yang notabene
merupakan salah satu kunci sukses dalam proses merger. Dia mampu meningkatkan motivasi dan moralitas karyawan dalam proses merger. Bahkan, dia mampu menancapkan arah baru BSI ke depan guna mencapai harapan pemerintah untuk menjadi bank syariah terbesar di Tanah Air dan menjadi salah satu pemain utama di kancah global,” tulis Agus Martowardojo dalam kata pengantar buku sebagaimana dikutip oleh Cahyo.
Seorang pemimpin, tidak hanya dilahirkan, tapi dipersiapkan. Dalam memimpin merger menjadi BSI, hal itu membutuhkan keterampilan kompleks yang ditempa pengalaman, pengembangan diri, serta akses ke pelatihan yang lebih tinggi.
Sebagai leader juga harus memberikan teladan bagi jajarannya. Menancapkan visi dan misi baru yang tidak mudah. Sebab masing-masing bank yang di-merger memiliki culture berbeda dengan semangat bersaing dan kebanggaan atas culture perusahaan awal masing-masing. “Hery mampu menyatukan setiap culture dari masing-masing bank syariah milik Himbara yang di-merger menjadi BSI, yang kemudian ditransformasi dan diterjemahkan menjadi visi dan misi baru BSI ke depan,” ungkap Cahyo mengutip pernyataan Agus Martowardojo.
Cahyo mengatakan, melalui catatan sejarah di buku tersebut memberikan sebuah pesan berharga bahwa kepemimpinan, kompetensi, dan jam terbang turut menjadi kunci penting. Sehingga setiap tantangan yang dihadapi dalam proses merger dan transformasinya dapat diatasi dengan baik.
“Lazimnya merger company itu 2-3 tahun. Dan BSI di bawah Pak Hery bisa sangat cepat dan proses merger BSI tetap berjalan mulus. Tentunya itu berkat kepemimpinan handal,” ujar Cahyo.
Menurutnya, dalam transformasi BSI, Hery Gunardi melakukannya dengan sangat baik. Seperti diketahui, nakhoda BSI itu awalnya dipercaya menjadi Ketua Project Management Office (PMO) dan Integration Management Office (IMO) saat awal proses merger pada 2021 lalu.
Dalam perjalanannya, top management BSI mampu mengorkestrasi seluruh karyawan dan stakeholder. Sehingga BSI menjadi market leader dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Cahyo mengatakan, perjalanan BSI ini pun merupakan penguatan ekosistem keuangan syariah.
“Dengan demikian penetrasi keuangan syariah nasional yang masih sekitar 7% (5 tahun terakhir) dapat ditingkatkan. Penguatan ekosistem akan memberikan dampak luar biasa terhadap dorongan pertumbuhan dan penetrasi yang sangat tinggi. Strategi merger secara jangka panjang juga akan mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia,” ujarnya.
Referensi Bagi Industri
Penulis buku Mega Merger in The Pandemic Era, Hery Gunardi yang juga Direktur Utama BSI,
mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bentuk nyata dari aspirasi
pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. “Untuk mengabadikan proses merger menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, saya menyusun milestone tersebut dalam buku Mega Merger ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi industri dalam rangka memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Banjaran Surya Indrastomo , Chief Economist BSI, sebagai pemandu diskusi
mengatakan aspirasi pemerintah yang besar terhadap BSI sebagai Top 10 Islamic Bank di dunia, mendorong perseroan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang dimaksud bukan hanya terkait perbankan, namun termasuk di dalamnya aspek syariah sebagai fondasi utama.
Menurutnya, merger mendorong permodalan yang semakin besar, infrastruktur dan teknologi yang kian mumpuni. Ketika hal itu dibarengi dengan kualitas SDM) yang unggul dan terdepan, daya jangkau BSI semakin luas. “Dengan demikian diharapkan ekonomi syariah bukan sekadar alternatif bagi penguatan ekonomi nasional. Namun bisa menjadi salah satu fondasi utama perekonomian bangsa dan umat. InsyaAllah ini bisa diwujudkan di bawah Pak Hery dan dilanjutkan oleh penerusnya kelak,” katanya.
Banjaran menilai keberhasilan merger dan transformasi BSI berkat nilai dan iklim positif yang
dibangun SDM-nya. Hal ini menandakan SDM di BSI mampu berorganisasi secara maju dan modern.
Terkait apresiasi dari para tokoh tersebut, Hery Gunardi merasa bersyukur. Dia mengakui bahwa sesuai aspirasi yang ada, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani dan memiliki akses terhadap perbankan.
BSI harus melakukan transformasi, termasuk teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif, sehingga BSI memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apapun.
“Untuk meraih hal tersebut, saya sebagai pemimpin memiliki kewajiban untuk mendorong segenap insan di BSI untuk menjadi talenta-talenta terbaik di bidangnya, serta memiliki kepercayaan dan daya saing yang tinggi. Dengan kemampuan yang unggul dan kepercayaan diri yang tinggi, segenap insan BSI akan mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada segenap nasabah dan masyarakat di Tanah Air,” pungkas Hery (*)
Kapten Kapal MT Arman 114 Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos.
batampos – Keberadaan Mahmoud Abdelazis Mohamed, Kapten Kapal MT Arman 114 yang menjadi terdakwa kasus lingkungan hidup masih misteri hingga Jumat ( 28/6). Banyak pihak yang sebelumnya tahu keberadaan WN Iran ini, sekarang berdalih tak tahu sama sekali.
Sejumlah informasi menyebutkan, pria kelahiran 1981 ini telah kabur keluar Batam. Namun tidak satu pun bisa membuktikan informasi tersebut.
Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Kharisma Rukmana mengatakan sampai saat ini, tak ada nama Mahmoud WN asal Iran yang keluar negeri lewat jalur resmi atau Imigrasi.
“Sampai hari ini, nama sesuai data yang ditanyakan nihil lewat Imigrasi,” ujar Kharisma.
Sementara keberadaan 15 ABK Kapal MT Arman saat ini menurut Kharisma berada ditangan KLHK sebagai penyidik. Posisi informasi terakhir, para ABK berada di Kapal MT Arman 114 yang bersandar di Pelabuhan 99 Batuampar.
“Kalau ABK masih dibawah pengawasan penyidik KLHK,” sebut Kharisma.
Sementara, Humas PN Batam, Benny Yoga Dharma mengatakan majelis hakim PN Batam telah mengagendakan kembali sidang putusan atas terdakwa Mahmoud. Hal itu dikarenakan majelis hakim masih berpedoman pada pasal 154 ayat 4 kuhp.
“Untuk sidang telah diagendakan kembali oleh majelis pada 4 Juli mendatang. Pedomannya pasal 154 ayat 4 KUHP,” sebut Yoga.
Menurut Yoga, sesuai pasal tersebut, terdakwa yang tidak ditahan dan mangkir hadir, kembali dilakukan pemanggilan secara patut. Jika dalam pemanggilan kedua dia tak hadir, maka kembali dipanggil.
“Jika sudah tiga kali terdakwa tak hadir, maka akan ada upaya paksa menghadirkan terdakwa ke persidangan,” sebut Benny.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Batam gagal memutus perkara limbah atau lingkungan hidup dengan terdakwa Mahmoud Abdelazis Mohamed, Kamis (27/6). Alasannya, karena Kapten Kapal MT Arman 114 itu “menghilang” dan tidak diketahui keberadaanya oleh siapapun.
Bisik-bisik soal Mahmoud menghilang sudah mulai terdengar sejak Kamis pagi. Keberadaan Kapten Kapal itu sudah tak diketahui sejak 5 hari sebelumnya. Bahkan ada yang menduga, Mahmoud sudah meninggalkan Batam. Selama proses persidangan, Mahmoud memang tidak ditahan oleh majelis hakim PN Batam.
Banyak pihak yang ingin menyaksikan sidang putusan pidana kasus kapten MT Arman tersebut. Mulai dari pelaut, kelompok nelayan, kedutaan Iran, pengusaha hingga puluhan media. Bahkan ada yang meduga, gelaran sidang itu akan batal digelar.
Namun sekitar pukul 16.56, majelis hakim yang diketuai Sapri Tarigan didampingi hakim Setyaningsih dan Douglas RP Napitupulu membuka sidang. Ruangan sidang pun seketika penuh oleh pengunjung. Di ruang sidang juga hadir dua JPU dan satu kuasa hukum terdakwa.
Usai sidang, penasehat hukum terdakwa, Daniel mengatakan terakhir kali bertemu kliennya saat sidang pembelaan. Ia pun tak tahu keberadaan terdakwa karena selama ini di Jakarta.
“Terakhir ketemu di PN Batam. Selama ini tak tahu juga alamat terdakwa, karena kami hanya bertemu dari kafe ke kafe. Tapi setahu saya dia tinggal di kawasan Harboubay,” dalih kuasa hukum Mahmoud.
Pada sidang sebelumnya, Mahmoud dituntut oleh jaksa dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, yang apabila tak dibayar maka diganti pidana 6 bulan. (*)
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/6/2024). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kecewa dengan sikap jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak mempertimbangkan kinerja dan kebijakan dirinya dalam menghadapi berbagai krisis yang dihadapi oleh Indonesia.Hal ini disampaikan SYL menanggapi tuntutan 12 tahun penjara jaksa KPK dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya, saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa,” kata SYL menanggapi tuntutan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (28/6).
SYL menyinggung pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesi di awal tahun 2020. Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu meminta dirinya untuk mengambil langkah luar biasa atau extra ordinary untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Saat itu presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah extra ordinary. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan apa yang kita lakukan pada saat itu,” ucap SYL.
Selain itu, mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga menyinggung kondisi Indonesia yang dihantam El Nino, serta penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat menjangkit hewan serta berbagai kebutuhan pangan yang melonjak.
“Harga kedelai naik, tahu naik, harga tempe naik, itu kan terjadi. Saya manuver ke sana, sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun, itu langkah extra ordinary. Itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu besok pada saat pembelaan akan saya sampaikan semua yang pahami tentang aturan tentang seperti apa yang terjadi di Kementan,” tegasnya.
Dalam perkara ini, SYL dituntut 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Jaksa meyakini, SYL terbukti melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan,” ucap Jaksa KPK membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (28/6).
SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan ditambah USD 30 ribu, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.
Menurut Jaksa, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang dalam menutupi uang pengganti tersebut.
“Jika tidak tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama empat tahun,” ujar Jaksa KPK.
Dalam menjatuhkan tuntutan terhadap SYL, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit belit dalam memberikan keterangan, terdakwa selaku menteri telah mencideriai kepercayaan masyarakat Indonesia.
“Terdakwa tidak mnedukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak,” tegas Jaksa KPK.
Sementara hal yang meringankan, terdakwa SYL telah berusia lanjut 69 tahun pada saat ini.
Jaksa meyakini, SYL melakukan pemerasan senilai Rp 44.546.079.044 dan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.
Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.
SYL dituntut melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menegaskan larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kepri untuk terlibat dalam judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Nanti kami komunikasikan dengan kemendagri soal aturan-aturan itu, kalau bisa jangan sampai ada yang begitu. Kalau yang legal kan bagus, dapat membantu masyarakat. Tapi kalau yang ilegal itu justru bahaya dan bisa merugikan,” ujarnya, Jumat (28/6).
Ansar juga mengingatkan agar masyarakat di Kepri bijak dalam menggunakan fasilitas pinjol, yakni dengan meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
“Pinjam ke pinjol yang sudah berizin OJK,” imbaunya.
Ia menambahkan, tupoksi OJK tidak hanya mendorong dan mendukung stabilitas moneter, tetapi juga mengawal berbagai lembaga jasa keuangan. Sehingga dapat melindungi konsumen dan jasa keuangan.
“Peran OJK samgat penting di sini selain mengembangkan lembaga jasa keuangan yang sudah ada,” ungkapnya.
“Saya berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta dan OJK bisa terus berjalan dengan baik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” sambung Ansar.
Kepala OJK Provinsi (Kepri), Sinar Danandjaya mengatakan, pengawasan dan perizinan perusahaan pinjol merupakan kewenangan OJK Pusat.
“Imbauan kami, pertama masyarakat itu jika mau melakukan pinjaman ke pinjol, pastikan pinjol tersebut adalah yang sudah berizin dan terdaftar di OJK,” kata Sinar.
Menurutnya, perusahaan pinjol yang sudah berizini dan terdaftar beroparasional sesuai ketentuan Ojk, seperti dari sisi penagihan dan lainnya.
Karena yang sudah berizin dan terdaftar itu, pinjol-pinjol yang beroperasional sesuai ketentuan OJK dalam sisi penagihan dan lainnya.
“Jadi tidak ada operasional yang tidak sesuai dengan market conduct seperti yang kita harapkan,” kata Sinar.
Sinar juga mengungkapkan, OJK sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk memberantas perusahaan pinjol ilegal.
“Ini kita berkolaborasi dengan beberapa pihak, apabila ada lembaga jasa keuangan yang ilegal kita akan tindaklanjuti dengan penutupan dan sebagainya,” tutupnya. (*)
Bupati Bintan, Roby Kurniawan menerima potongan tumpeng dari GM PT. BIIE, Aditya Laksamana pada malam selebrasi puncak perayaan kawasan BIE di panggung dekat pelataran pujasera Lobam, Bintan, Kamis (27/6/2024) malam. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Jumlah investor di Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE), Lobam, Kabupaten Bintan, Kepri terus bertambah.
Dari 16 perusahaan sebelum pandemi covid-19, kini di Kawasan BIE telah memiliki 18 perusahaan atau tenant.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengatakan, kawasan BIE di Lobam telah memasuki usia 30 tahun. Di usia tersebut, menurutnya, merupakan usia yang sudah sangat matang.
“Ini menunjukkan kawasan BIE di Lobam eksis sejak 1994 walau dengan berbagai rintangan dihadapi,” ungkap Roby pada malam selebrasi puncak perayaan kawasan BIE di pelataran pujasera Lobam, Kamis (27/6/2024) malam.
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan terus mendukung investasi di kawasan BIE apalagi kawasan BIE merupakan magnet investasi di Pulau Bintan dan salah satu di Provinsi Kepri.
Dia berharap, kawasan BIE terus bertumbuh dan maju sehingga semakin banyak investor yang menanamkan modal di Bintan.
“Semakin banyak investor yang masuk, otomatis semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan,” katanya.
Dia juga mengapresiasi pengelola kawasan BIE yang telah memberikan kesempatan putra tempatan untuk mendapat sertifikasi melalui berbagai pelatihan.
“Ini sangat membantu sekali, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal semakin tinggi dan kita ikut mengawasi salah satunya melalui job fair,” ujar Roby.
GM PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Aditya Laksamana menyampaikan, kawasan BIE di Lobam mengalami pasang surut selama 30 tahun berdiri sejak 1994.
Sempat mengalami masa kejayaan pada masa industri garmen di tahun 2008, namun dia optimis sejak 2018 kawasan BIE akan maju karena investasi terus bertumbuh dari 16 perusahaan menjadi 18 perusahaan.
Untuk menarik semakin banyak investor ke kawasan BIE, dia mengatakan, pengelola akan terus melakukan inovasi dan kreativitas di dalam kawasan.
“Kawasan harus terus dirawat dengan melahirkan inovasi dan kreativitas baru agar makin banyak investor masuk ke kawasan,” kata dia mengajak masyarakat ikut merawat kawasan industri terbesar di Pulau Bintan ini.
Perayaan kawasan dengan mengangkat tema Innovate, Motivate, Grow digelar berbagai kegiatan antara lain bersih-bersih pantai, bakti sosial bedah panti asuhan, Training Lean Six Sigma, bakti sosial donor darah, Bintan Industrial Expo dan puncaknya adalah malam selebrasi dan peluncuran program “Green Energy Initiative” sebagai komitmen dalam penerapan teknologi hijau untuk semua operasional di BIE.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis container sampah botol plastik ke perwakilan tenant sebagai bentuk dukungan “Gerakan Green Initiative”. (*)
