batampos – Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK dikritik Komisi III DPR.) Kinerja dewas disebut tidak maksimal. Khususnya terkait penga-wasan kinerja pimpinan KPK dalam hal koordinasi dan super-visi upaya penanganan kasus korupsi oleh lembaga penegak hukum lain.

Anggota Komisi III Benny K Harman mengatakan dewas seperti macan ompong dalam kerja pengawasan tersebut. Padahal, dalam tugas dan wewenang KPK jelas mengatur tugas koordinasi dengan ins-tansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

”Dewas itu mengawasi pelak-sanaan wewenang pimpinan KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi,” kata Benny dalam rapat dengar pendapat dengan Dewas KPK, Rabu (5/6).

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menyatakan, pihaknya mengalami kendala dalam kerja pengawasan tersebut. Dia menyebut dewas kerap terhambat ketika menangani pelanggaran etik pimpinan KPK. Salah satunya kasus etik mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Juga: J&T Express Perkuat Ekosistem Bisnis Lokal Melalui J&T Connect Preneur Tour

”Ada suatu resistensi dari pimpinan KPK apabila pimpinan KPK terlibat dalam dugaan pelanggaran etik,” ujarnya. Salah satu kendala adalah upaya pimpinan KPK mengulur-ulur waktu ketika dimintai keterangan dewas. Alasannya beragam. Misalnya pimpinan KPK sangat sibuk.

Dalam RDP kemarin, Dewas KPK juga mengungkapkan perlawanan pimpinan KPK ketika dewas mengusut dugaan pelanggaran etik. Terbaru, perlawanan itu dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan melaporkan dewas ke Mabes Polri dan PTUN.

”Dengan tuduhan menyalahgunakan kewenangan dan pencemaran nama baik,” ujarnya. (*)

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait usia calon gubernur dan wakil gubernur akan diakomodasi dalam Pilkada 2024. Meskipun putusan tersebut memicu kontroversi di publik.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011, putusan judicial review MA bersifat final dan mengikat. Untuk itu, KPU sebagai pelaksana harus mengikuti putusan hukum.

Belajar dari pengalaman pilpres lalu, keputusan KPU melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang juga menjadi polemik diapresiasi oleh MK dalam putusannya dalam PHPU pilpres. ”Sebagai langkah menjamin hak politik warga negara, khususnya hak dipilih, dan telah melaksanakan asas penyele-nggaraan pemilu luber jurdil,” ujarnya.

Terkait teknis pada proses revisi PKPU pencalonan, Idham mengaku sedang melakukan kajian atas petikan putusan MA tersebut. ”KPU akan berkomunikasi dengan pembentuk UU (DPR dan pemerintah) menyampaikan putusan MA tersebut,” imbuhnya. Idham optimistis masih ada cukup waktu. Sebab, berdasar Lampiran I PKPU 2/2024, pendaftaran dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, DPR segera membahas putusan MA bersama KPU. ”Putusan MA kan bersifat final dan mengikat. Untuk itu perlu diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan KPU mengenai pencalonan kepala daerah sebelum diterapkan,” ujarnya.

Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini sepakat bahwa putusan MA harus dihormati dan ditindaklanjuti. Namun, Titi mendesak agar implementasinya tidak bisa pada 2024. ”Karena kenapa? Karena ada asas retroaktif. Hukum itu tidak boleh berlaku surut,” ujarnya di acara Dewan Pers, kemarin.

Pasalnya, saat ini tahapan pencalonan sudah berproses. Pasangan calon yang maju sudah menyerahkan syarat dukungan sesuai ketentuan lama.

”Jika di tengah-tengah ada persyaratan yang diberlakukan berbeda, itu jadi masalah hukum. Kalau diberlakukan soal penetapan calon terpilih sesuai putusan MA, bisa jadi pilkada kita tidak akan berkepastian hukum,” tegasnya.

Sementara itu, PKS terus mematangkan strategi meng-hadapi Pilkada 2024. Partai Islam tersebut meminta para kader, khususnya para calon legislatif terpilih, untuk ikut membantu pemenangan calon di pesta demokrasi lima tahunan di daerah itu. (*)

batampos – Hubungan AS dan Israel terus merenggang. Presiden AS Joe Biden bahkan menuding langsung PM Israel Benjamin Netanyahu. Langkah Netanyahu memperpanjang serangan di Gaza dilakukan demi menyelamatkan posisi Netanyahu secara politis.

Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), Biden menyebut memiliki ketidaksepakatan besar dengan Netanyahu terkait masa depan Gaza pascakonflik. Menurut Biden, Israel telah melakukan tindakan tidak pantas selama serangan di Gaza. ”Ada banyak alasan bagi orang-orang untuk menarik kesimpulan tersebut,” ujar Biden.

Dia mengakui, hubungannya dengan Netanyahu masih dingin. Sebab, keduanya berselisih terkait dengan posisi negara Palestina.

”Ketidaksepakatan terbesar saya dengan Netanyahu adalah apa yang terjadi setelah… Gaza berakhir? Apa, kembali ke apa? Apakah pasukan Israel masuk kembali?” katanya.

”Jawabannya, kalau begitu, tidak bisa,” jelas pemimpin 81 tahun itu.

Di sisi lain, DPR AS mengadakan pemu-ngutan suara kontroversial. Mereka sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Itulah respons dari jaksa ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu.

Dilansir dari AFP, RUU Penanggulangan Pengadilan Ilegal itu lantas disahkan dengan suara 247-155. Pemu-ngutan suara diikuti 42 anggo-ta Partai Demokrat. UU tersebut ditentang Gedung Putih.

UU itu akan memastikan penjatuhan sanksi dan pembatasan visa bagi warga asing yang bekerja atau menyediakan dana bagi ICC dalam penuntutan terhadap AS, I-s-rael, atau sekutu-sekutu AS lainnya.

”Pemungutan suara hari ini menentukan tindakan melanggar hukum yang dilakukan pejabat ICC. AS dengan tegas mendukung Israel dan menolak membiarkan birokrat internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tidak berdasar kepada pemimpin Israel karena kejahatan palsu,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dalam sebuah pernyataan.

Namun, kecil kemungkinan UU itu akan disetujui Senat yang dikuasai Partai Demokrat. Serta dapat diveto dalam hal apa pun oleh Presiden Joe Biden yang disebut menentang UU tersebut.

Bulan lalu jaksa ICC Karim Khan menuturkan, dirinya mencari surat perintah untuk dua warga Israel serta pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, dan Mohammed Deif atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terpisah, dari Eropa, Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon menyatakan bah-wa Majelis Nasional Slovenia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. ”Hari ini adalah hari bersejarah! Majelis Nasional Slovenia telah secara resmi mengakui Palestina, menjadikan Slovenia negara ke-147 yang mengakui hal tersebut,” kata Fajon melalui media sosial X.

Pengakuan tersebut, lanjut dia, merupakan ekspresi komitmen Slovenia terhadap perdamaian dan keadilan. Slovenia berada pada posisi kebenaran dalam sejarah, berkontribusi terhadap solusi dua negara untuk perdamaian abadi. ”Dengan pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka hari ini, kami mengirimkan harapan kepada rakyat Palestina di Tepi Barat dan Gaza,” tutur Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob. (*)

Sumber: JP group