batampos – Serikat buruh mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyeleng-garaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Desakan disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan istana, Kamis (6/6).

Ratusan massa buruh memadati area patung kuda sejak pukul 10.00 WIB pagi. Mereka datang dari berbagai wilayah di kawasan Jabodetabek.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, ada sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para buruh pada aksi demonstrasi ini. Utamanya, menuntut agar PP Nomor 21 Tahun 2024 dicabut. ”Kami meminta di depan Istana agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut,” ujarnya, kemarin.

Said pun menegaskan kembali, bahwa program ini harus dibatalkan. Sebab, sangat merugikan dan membebani buruh/pekerja lantaran beberapa tahun terakhir tak ada kenaikan gaji signifikan. Daya beli buruh/pekerja pun ikut turun drastis hingga 30 persen.

”Gaji buruh sudah dipotong hampir 12 persen, pengusaha hampir dipotong 18 persen. Buruh dipotong jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 pajak 5 persen, jaminan hari tua 2 persen, lalu sekarang Tapera 2,5 persen. Total mendekati hampir 12 persen. Bisa-bisa buruh pulang ke rumah cuma bawa slip gaji,” keluhnya.

Tak hanya itu, dalam program ini, tak ada jaminan buruh bakal langsung mendapat rumah ketika pensiun. Belum lagi, ada kekhawatiran besar terhadap peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana Tapera ini. Mengingat, tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sebut saja kasus ASABRI dan Taspen.

”Di ASABRI, dikorupsi besar-besaran. Taspen juga korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, dikorupsi. Kami masyarakat sipil, khususnya buruh, tidak rela uang kami dikorupsi,” tegasnya.

Apalagi, lanjut dia, iuran yang dibayarkan untuk Tapera ini hanya berasal dari pendapatan pengusaha dan potongan upah pekerja. Sementara lucunya, pemerintah hanya mengelola.
Karenanya, lanjut dia, buruh mendesak agar PP Tapera dicabut. Dia memastikan, bahwa aksi demo kemarin hanya awal pergerakan dari para buruh jika Presiden Jokowi kekeh melenggangkan program tersebut berjalan. ”Bilamana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia,” ungkapnya. Aksi ini nantinya bakal melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas di 38 provinsi.

Selain itu, ikhtiar lainnya juga bakal diusahakan oleh para buruh. Presiden Partai Buruh itu menyebut, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum melalui judicial review soal aturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

”Mungkin minggu depan judicial review PP Nomor 21 Tahun 2024 ke MA dan kami juga mempersiapkan dua minggu ke depan ke MK terhadap UU MK,” tuturnya.

Di samping itu, Said turut menyindir para anggota dewan di Senayan agar tak diam saja atas kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan ini. Menurutnya, DPR juga ikut tanggung jawab besar atas kesejahteraan rakyat. ”Jangan cuci tangan, kan dia yang bikin UU-nya juga. Semoga DPR dan pemerintahan yang baru, presiden yang baru bisa mendengarkan suara hati rakyat buruh dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR yang juga Ketua Komite Badan Pengelola (BP) Tapera Basuki Hadimuljono, dicecar anggota dewan soal Tapera dalam rapat kerja (Raker) Komisi V DPR RI kemarin. Awalnya, rapat membahas evaluasi APBN 2024 dan rencana kerja anggaran 2025. Namun, sejumlah anggota DPR tampaknya tidak bisa membendung keinginanya untuk bertanya tentang Tapera yang sedang mendapat penolakan masyarakat.

Salah satu pertanyaan diajukan anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan terkait kebutuhan perumahan untuk pekerja di Indonesia. Irine mengaku, belum mendapatkan hitungan data yang detail terkait kebutuhan perumahan bagi pekerja.

Dia juga bertanya soal proyeksi kontribusi Tapera bagi perumahan pekerja.”Mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan. Misalnya untuk ASN dan pekerja swasta bagaimana?” tanya Irine dalam rapat yang digelar di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, Irine juga menyoroti nasib para pekerja yang sedang memiliki tanggungan cicilan KPR dan pekerja yang sudah mempunyai rumah dari warisan orang tua. Sebab, sebelumnya BP Tapera menyebutkan bahwa mereka juga akan diwajibkan membayar Tapera, karena kebijakan itu untuk memberi subsidi bagi masyarakat tidak mampu, dengan dalih gotong royong.

Tentu, kata Irine, alasan itu sangat aneh, karena pemberian subsidi merupakan kewajiban negara kepada rakyat, bukan rakyat kepada rakyat. Negara yang seharusnya memberikan subsidi kepada rakyatnya.

”Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong. Alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang dihadapi rakyat,” bebernya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Dedi Wahidin mengusulkan agar pelaksanaan Tapera dilakukan secara opsional atau sukarela dan tidak memaksakan semua pekerja untuk membayar iuran Tapera. Rencana pelaksanaan Tapera itu sudah menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari masyarakat.

Untuk itulah, lanjut Dedi, Tapera tidak diwajibkan untuk semua pekerja, tapi secara sukarela tanpa paksaan. “Saya usul sukarela saja, jangan dipaksakan. Kami khawatir akan membebani masyarakat. Sekarang sudah terlihat gejolak dan keresahan dari masyakat. Jadi, sukarela saja, yang berminat silahkan. Anjuran saja, tidak diharuskan,” ucapnya.

Basuki menyatakan, Tapera merupakan salah satu bentuk inovasi pembiayaan tabungan perumahan rakyat. Dia lantas menjelaskan secara singkat data terkait kepemilikan rumah para pekerja di Indonesia. Menurutnya, jumlah backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan rumah yang dibutuhkan masyarakat sebesar 9,9 juta.

Dan backlog untuk rumah tidak layak huni sebanyak 2,6 juta. Sedangkan pertumbuhan rumah tangga baru sebesar 800 ribu per tahun. “Sementara jumlah ASN sekitar 4,4 juta dan yang belum memiliki rumah 1,8 juta,” terang Basuki.

Namun di saat Basuki menjelaskan terkait Tapera, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menginterupsi, dan meminta agar penjelasan detail terkait Tapera diagendakan dalam rapat khusus, di luar Raker hari ini. ”Kami akan agendakan rapat khusus soal Tapera. Masih ada keberatan dari karyawan dan pengusaha,” tegas Lasarus. (*)

batampos – AKARTA (BP) – Polemik Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pascaterbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 membuat Komisi IX DPR RI memanggil Kementerian Kesehatan, DJSN, dan BPJS Kesehatan, Kamis (6/6) dalam rapat kerja. Setelah pemaparan oleh stakeholder terkait, Anggota Komisi IX mengungkapkan jika keputusan penerapan KRIS harus dievaluasi.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, salah satu poin yang dihasilkan adalah mengevaluasi Perpres 59/2024. Komisi IX mendesa Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewas BPJS Kesehatan untuk mengkaji kesiapan rumah sakit, implikasi KRIS terhadap manfaat layanan, tarif, iuran, hingga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem Irma Suryani dalam tanggapannya mengatakan sesuai yang cepat-cepat pasti tidak bagus. “KRIS tidak sesuai amanat konstitusi,” katanya. Karena tidak berasas keadilan. Ini karena ada wacana satu iuran untuk semua kelas.

Dia juga menyinggung tidak pernah mendapat informasi terkait naskah akademik KRIS. Irma pun kaget ketika pemerintah sudah mendengungkan KRIS. Dengan adanya kajian itu menurutnya dapat membantu untuk menelaah apakah kebijakan KRIS ini tepat atau tidak.

“Rakyat ini bertanya kepada Komisi IX, kelas standar itu seperti apa?” Ujarnya. Irma juga menyebut rumah sakit belum siap. “Saya tahu persis kondisi di Dapil kami,” imbuhnya.

Salah satu syarat KRIS adalah satu kamar maksimal empat tempat tidur. Selama ini, menurut Irma banyak rumah sakit yang menerapkan satu ruangan lebih dari empat kamar tidur. Terutama untuk kelas tiga. Dia khawatir jika diharuskan empat kamar tidur, masyarakat semakin kesusahan mencari ruang perawatan.

“Saya sering dapat keluhan banyak masyarakat yang tidak bisa masuk rawat inap. Itu dengan kondisi sekarang yang sekamar bisa 12 tempat tidur,” tuturnya.

Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto juga meminta pemerintah hati-hati menerapkan KRIS. Pada kesempatan yang sama dia menyatakan kekhawatirannya karena pemerintah tidak kunjung terbuka dengan iuran. Ada isu yang menyebutkan KRIS membuat iuran disamaratakan.

Menurut Edy simpang siur soal iuran ini harus segera dijawab oleh pemerintah. Masyarakat, menurutnya, membutuhkan kepastian. “Kalau iuran betul satu harga maka akan membiaskan prinsip gotong royong di JKN. Ini juga bisa berpotensi menurunkan pendapatan iuran JKN,” tuturnya. Kalaupun iuran harus naik, juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. “Jangan tiba-tiba naik,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti ketidaksesuaian antara laporan Kemenkes dengan data di lapangan. Kemenkes mengungkapkan sudah banyak rumah sakit yang siap mengganti kelas rawat inapnya menjadi KRIS. Dengan masalah yang ada, dia minta agar pemerintah mematangkan lagi konsep kelas rawat inap.

Edy mengingatkan perlu ada pelibatan masyarakat dalam penerapan KRIS. Sebab mereka ini yang akan membayar iuran sekaligus menikmati fasilitasnya. “Masih ada waktu sampai Juni 2025 untuk menanyakan kembali kepada masyarakat, bagaimana pelayanan kesehatan yang diinginkan dan berapa iuran yang mampu dibayarkan,” kata Edy.

Dewi Asmara, legislator dari Partai Golkar, mengungkapkan sebenarnya KRIS belum siap diluncurkan. Itu terlihat dari jumlah rumah sakit yang awalnya ditargetkan 2432 RS yang seharusnya sudah siap KRIS, hanya 1053 RS yang siap.

“Akankah ada ketegasan pemerintah dengan rumah sakit yang belum siap ini?” Katanya. Dia mengingatkan agar pemerinah tidak memaksakan KRIS ini jika memang belum siap.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir pada kesempatan yang sama membeberkan apa temuannya selama berkunjung ke daerah. Menurutnya fasilitas kesehatan banyak yang menunggu aturan teknis penerapan KRIS ini. Sebab dalam Perpres 59/2024 diungkapkan aturan teknis akan diberlakukan melalui peraturan menteri.

“Mereka memerlukan kepastian dalam menerapkan KRIS,” tuturnya.

Selain itu pemahaman terkait KRIS belum tersosialisasikan secara merata kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan.

“Ini terbukti pasca terbitnya perpres tersebut banyak diskusi di ruang publik yang mempertanyakan KRIS,” tuturnya. Dia pun menyarankan perlu sosialisasi.
Seusai rapat, Ketua DJSN Agus Suprapto mengungkapkan bahwa tidak ada wacana untuk satu kelas atau pun satu iuran. “Yang ada adalah menstandarkan kelas rawat inap. Bagaimana tempat tidurnya, suhu ruangannya, ya yang sesuai dengan syarat KRIS,” tuturnya. (*)

batampos – Setidaknya 40 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan Israel terhadap sebuah sekolah yang dikelola Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Juru Bicara Militer Israel Peter Lerner mengonfirmasi serangan itu.

Dilansir Al Jazeera, pasukan Zionis berdalih bahwa mereka telah menetapkan 20-30 orang pejuang Hamas di sekolah milik PBB yang dibombardir di kawasan Nuseirat itu. Lerner mengklaim, banyak di antara pejuang Hamas tewas dalam serangan udara tersebut.

Meski begitu, Lerner tak memberikan bukti apa pun pada klaim itu. Dia juga berkelit dengan menyebut tidak mengetahui adanya korban sipil.

Hani Mahmoud dari Al Jazeera melaporkan dari rumah sakit bahwa mayoritas korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan lansia. Serangan keji itu terjadi ketika para mediator, yakni Qatar, Mesir, dan AS, tengah melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Baca Juga: Kualitas Udara Jakarta Lagi-lagi Nomor Satu Terburuk di Dunia, Medan Kesepuluh

Dilansir AFP, pihak Rumah Sakit Martir Alaqsa di Deir al Balah terus memperbarui jumlah korban tewas. Awalnya 27 orang dilaporkan tewas, tetapi jumlah itu dipastikan terus bertambah. Hingga berita ditulis, 40 orang dilaporkan tewas. ”

Ini adalah pembantaian mengerikan yang mempermalukan umat manusia,” ujar Hamas dalam sebuah pernyataan.

Seorang fotografer AFP melihat warga Palestina memindahkan kasur yang berlumuran darah dan memeriksa kerusakan di sekolah tempat pengungsi Gaza berlindung, yang kini dipenuhi pecahan beton. Seorang petugas medis di Rumah Sakit Martir Alaqsa menyatakan, serangan Israel lainnya juga terjadi menjelang pagi kemarin. Sementara itu, para saksi melaporkan penembakan artileri yang intens di kamp Bureij dan Al Maghazi di daerah yang sama.
”Pesawat-pesawat tempur Israel juga melancarkan serangan di kawasan timur dan tengah Rafah, kota paling selatan Gaza,” kata sumber setempat kepada AFP.

”Kami dibom tanpa peringatan dan tiba-tiba, ketika pesawat Israel menargetkan sekolah tersebut dengan dua rudal,” ujar Naim al Dadah, salah seorang pengungsi yang selamat dari serangan tersebut.

Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu memberi peringatan keras kepada pasukan Hizbullah. Dia tengah mempersiapkan serangan dalam skala besar ke Lebanon untuk melawan kelompok militer tersebut. ”Kami siap untuk operasi yang sangat intens di utara. Dengan cara apa pun, kami akan memulihkan keamanan di utara,” ujar Netanya-hu dilansir Al Jazeera.

Baca Juga: Gelar Aksi Penolakan, Buruh Beri Waktu Seminggu kepada Pemerintah Cabut Aturan Soal Tapera

Organisasi hak asasi manusia (Human Rights Watch/HRW) menuduh Israel menggunakan bom fosfor putih dalam serangannya ke Lebanon. Serangan itu terjadi di kawasan permukiman setidaknya di lima kota dan desa di bagian selatan Lebanon. Penggunaan bom fosfor berpotensi membahayakan warga sipil dan melanggar hukum internasional.

Dalam laporan HRW, memang tidak ada bukti luka bakar akibat fosfor putih di Lebanon. Namun, peneliti mendengar laporan yang menunjukkan kemungkinan masalah pernapasan akibat serangan Israel.

Media Israel juga melaporkan serangan drone Hizbullah telah melukai setidaknya 10 orang. Serangan itu juga membuat wilayah utara Israel dilanda kebakaran hebat hingga membuat pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. (*)

batampos – Pemimpin teknologi global, Epson, telah memperkenalkan slogan merek terbarunya, “Engineered for Good” di Asia Tenggara. Perubahan penting ini menegaskan komitmen Epson untuk menggabungkan inovasi dengan tujuan menciptakan solusi teknologi mutakhir yang berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.

Memasuki era di mana nilai dan aspirasi merek harus berbeda dengan yang lainnya, Epson mendefinisikan ulang identitasnya untuk mendukung keberlanjutan demi mewujudkan inovasi yang bermanfaat.

Perubahan dari slogan merek sebelumnya, “It’s In The Details” menjadi penanda bahwa Epson memiliki tujuan baru untuk melampaui keunggulan produk. Selain itu juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana guna memperluas komunitas. Filosofi perusahaan Epson, ‘sho-sho-sei’ atau, ‘efisien, kompak, dan presisi’ dalam bahasa Jepang – pun sejalan dengan slogan baru ini.

“Kontribusi individu dan bisnis, meskipun hanya sedikit, tetap akan memainkan peran penting dalam membantu Asia Tenggara dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan. Epson menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan merupakan elemen utama yang mendasari praktik bisnis penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kami harus memperluas kesadaran dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan Epson untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan produktivitas, dan menekan dampak lingkungan dari semua produk Epson,” ujar Tan May Lin, Direktur Regional Merek dan Komunikasi, Epson Asia Tenggara.

“Kampanye merek kami, ‘Engineered for Good’, mencerminkan filosofi khas Epson yang menghadirkan inovasi efisien, kompak, dan presisi. Dengan mengutamakan inovasi, kami bertujuan ingin mengatasi tantangan lingkungan global, masalah sosial, menyejahterakan masyarakat, serta berkontribusi untuk dunia yang lebih baik,” tambahnya.

Perubahan slogan merek ini juga memperkuat momentum Epson menuju Visi Lingkungan 2050, yang menetapkan tujuan untuk mencapai karbon negatif dan tidak menggunakan sumber daya bawah tanah pada tahun 2050. Pada akhir 2023, Epson Asia Tenggara mengadopsi 100% energi terbarukan di semua lokasi dan pabrik utama di seluruh dunia.

Khususnya di Asia Tenggara, Epson juga sepenuhnya menghentikan penggunaan printer laser pada akhir tahun 2023, karena teknologi laser memiliki keterbatasan untuk langkah signifikan menuju keberlanjutan yang lebih baik. (*)