batampos – Jumlah kasus korupsi yang menggerogoti uang negara di Kepri sangat besar. Tercatat sejak 2023 lalu ada belasan kasus korupsi yang sudah maju ke meja hijau baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi.

Ada yang sudah putus, ada yang masih banding dan ada yang masih tahap penyidikan. Tetapi kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar nilainya yakni mencapai Rp91,3 miliar. Jumlah ini akan terus bertambah karena masih ada beberapa kasus korupsi yang kerugiannya belum ditetapkan.

”Ada beberapa kasus korupsi tahun 2023 yang masih proses persidangan. Ada satu kasus masih proses banding di Pengadilan Tinggi,” kata Kasi Intel Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir.

Data yang diterima Batam Pos, kasus korupsi sejak 2023 lalu yang menyita perhatian di antaranya kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dompak Tanjungpinang yang ditangani Polresta Tanjungpinang dan Kejari Tanjungpinang.

Dalam kasus ini ditetapkan dua terdakwa yakni Hariyadi dan M Noor Ichsan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp35,9 miliar, dan kasus ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Kepri.

Ada juga kasus korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Natuna yang ditangani Kejati Kepri. Ada lima tersangka dalam kasus ini yakni Ilyas Sabli, Raja Amirullah, Syamsurizon, Makmur, dan Hadi Candra. Kerugian negara mencapai Rp7,7 miliar.

Kasus lainnya yang sudah selesai adalah kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri dan Bansos Kepri kluster I yang ditangani Polda Kepri dan Kejati Kepri. Dalam kasus ini ada lima tersangka, yakni Tri Wahyu Widadi, Suparman, Mustofa Sasang, M Irsyadul Fauzi, dan Agus Arif Setiawan. Kerugian negara mencapai Rp6,2 miliar.

Selain itu, juga ada kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri dan Bansos Kepri kluster II yang ditangani Polda Kepri dan Kejati Kepri. Ada empat tersangka dalam kasus ini yakni Zulfadli, Anan Prasetia, Muhammad Shandiy Qhunaifi, dan Ony Mardiansyah. Kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar.

Masih berlanjut, masih ada kasus korupsi dana hibah Dispora Kepri dan Bansos Kepri kluster III ditangani Polda Kepri dan Kejati Kepri. Kasus ini dinyatakan selesai. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Tri Wahyu Widadi, Abdi Surya Rendra, dan Ari Rosandhi. Kerugian negara mencapai Rp6,2 miliar. Dalam kasus ini para terdakwa divonis berbeda, ada yang empat tahun penjara, 4,5 tahun, dan ada yang 5 tahun tergantung peran masing-masing.

Kasus korupsi lainnya yang sudah vonis adalah korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) Kampung Bugis yang ditangani Kejari Tanjungpinang. Dalam kasus ini ada dua tersangka yakni Arif Manotar dan Samsuri. Dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp556 juta.

Ada juga kasus korupsi proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah, Bintan, yang ditangani Kejati Kepri. Dalam kasus ini dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah divonis yakni Bayu Wicaksono dan Siswanto dimana kerugian negara mencapai Rp16,2 miliar.

Yang paling membuat heboh adalah korupsi pengaturan barang kena cukai rokok dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Tanjungpinang tahun 2016-2019 yang ditangani KPK. Kasus ini sudah selesai dengan tersangka Dean Yealta dengan kerugian negara mencapai Rp2,7 miliar.

Kasus lainnya, dugaan korupsi gratifikasi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan kawasan Senggarang dan Kampung Bugis. Kasus ini ditangani Kejari Tanjungpinang. Ada empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erwan Yuni Suryanta, Goey Taufik Riyan, Riawan Effendi, dan Amat Chandra. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,4 miliar. Kasus ini masih dalam proses persidangan.

Kasus dugaan korupsi yang masih dalam proses persidangan adalah kasus gratifikasi pembangunan gedung kelas belajar kampus UMRAH tahun 2019-2020 ditangani Kejari Tanjungpinang. Ditetapkan 4 tersangka dalam kasus ini yakni Riawan Effendi, Dody Sugiarto, Goey Taufik Riyan, dan Amat Chandra. Diperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp3,4 miliar.

Sementara di Kota Batam, Kantor Kejaksaan Negeri Batam baru menyidiki dua perkara tindak pidana korupsi. Kedua perkara itu pun sudah diselidiki sejak tahun 2023 lalu yakni kasus dugaan korupsi jasa kontruksi pembangunan Gedung BPJS Ketenagakerjaan Sekupang di Sagulung tahun 2020. Kemudian, dugaan tindak pidana korupsi RSUD Embung Fatimah Batuaji tahun 2016 lalu.

Tahun 2024, sejumlah kasus korupsi juga sudah masuk dalam persidangan seperti dugaan korupsi hibah dan bantuan sosial Pemkab Natuna tahun 2012-2013 yang ditangani Kejati Kepri. Ada dua tersangka dalam kasus ini yakni Wan Sofian dan Darmanto dengan kerugian negara Rp1,7 miliar.

Demikian dengan kasus korupsi dan pencucian uang BPR Bestari Tanjungpinang yang ditangani Kejati Kepri juga masih dalam proses sidang. Dalam kasus ini satu orang sudah ditetapkan tersangka yakni Arif Firmansyah. Perhitungan kerugian negara mencapai Rp5,9 miliar.

Kasus lain di tahun 2024 yang masih dalam proses sidang adalah kasus korupsi pembangunan polder pengendali banjir Jalan Pemuda Tanjungpinang yang ditangani Kejati Kepri. Dimana ada dua tersangka yakni Kasuma Artawinata dan Pesrizal dengan kerugian negara sebesar Rp931 juta.

”Pada tahun 2024, Kejari Tanjungpinang juga menerima pelimpahan tahap II kasus korupsi pembangunan Polder Jalan Pemuda Tanjungpinang dari Kejati Kepri,” kata Dedek Syumarta Suir melanjutkan.

”Dua tersangkanya akan segera menjalani persidangan,” tambah Dedek.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kepri, Denny Anteng Prakoso, membenarkan sejumlah kasus-kasus korupsi tersebut. Bahkan saat ini masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyidikan seperti lanjutan korupsi penyimpangan anggaran kerja perusahaan PT Persero Batam ditangani Kejati Kepri. Sudah ada dua tersangka, yakni SS dan AM.

Demikian dengan dugaan korupsi pembangunan gedung studio LPP TVRI tahun anggaran 2022 juga ditangani Kejati Kepri. Gedung yang terletak di Dompak, Tanjungpinang itu dibangun dengan anggaran Rp10 miliar. ”Ini masih proses penyelidikan umum. Belum ada penetapan tersangka” katanya. (*)

batampos – Dalam hitungan bulan, presiden baru terpilih akan dilantik. Kini, salah satu program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditetapkan alokasi anggarannya mencapai Rp71 triliun pada 2025.

Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (24/6). Ani, sapaan Menkeu, menjelaskan, pemerintah telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan terpilih.

”Presiden terpilih, Bapak Prabowo, telah menyampaikan bah-wa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksa-nakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin.

Ani melanjutkan, jumlah Rp71 triliun itu ada di dalam range postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR, yaitu defisit RAPBN 2025 antara 2,29 persen-2,82 persen dari PDB.

Secara teknis, anggaran tersebut untuk sementara akan masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN). Menkeu belum memastikan badan dan Kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. ”Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” jelas dia.

Anggaran untuk program prioritas Prabowo–Gibran tersebut sudah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan, namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Ani menjelaskan, penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan, pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan tim yang menyusun program tersebut.

”Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam BUN,” jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Menkeu menekankan, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara. ”Jadi saya ingin tegaskan lagi APBN dikelola hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya. Karena ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent dan hati-hati,” tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp71 triliun sudah memperhitungkan beberapa indikator. Di antaranya yakni berdasarkan prioritas daerah maupun jumlah penerimanya.

”Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah (penerima),” jelas dia pada kesempatan yang sama.

Ketum Partai Golkar itu menyebut, daerah yang akan menjadi fokus program makan bergizi gratis salah satunya akan menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) terlebih dahulu.

Airlangga meyakini bahwa program makan siang gratis tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hanya saja, ia belum memperhitungkan seberapa besar dampaknya terhadap produk domestik bruto (PDB).

”Ya tentu (punya dampak ekonomi), kita kan baru bicara amplop besarnya. Nanti teknisnya akan ada penjelasannya di dalam RUU nanti,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono belum dapat memastikan teknis penyaluran anggaran makan bergizi gratis. Dia menyebut, seluruh proses dan total jumlah alokasi masih dipikirkan secara internal.

”Semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa dan sebagainya, ini sedang dipikirkan secara internal. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis menyangkut program tersebut,” tutur pria yang akrab disapa Tommy itu.
Thomas mengungkapkan, pihaknya berkomitmen menjalankan program makan siang gratis secara bertahap. Tentunya dengan mengedepankan belanja yang berkualitas.

”Kuncinya bertahap, tapi juga tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas yang tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bah-wa postur fiskal menjadi prinsip utama,” jelas dia.

Pria yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto itu menegaskan pihaknya tidak mungkin menaikkan rasio utang hingga 50 persen untuk membiayai belanja prioritas Prabowo-Gibran.

”Defisit itu terjamin (tidak akan melebar). Kemudian rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan sudah kami rencanakan di atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mung-kin,” katanya. (*)

batampos – Kasus pembunuhan tukang perabotan berinisial S, 55, oleh putrinya sendiri yang berinisial KS, 17, terjadi cukup mengenaskan. S ditikam menggunakan pisau saat sedang tidur.

“Sedang tidur ya (korban saat ditusuk),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (25/6).

Korban ditusuk dua kali oleh anaknya. Pada tusukan pertama, korban sempat melawan dengan mencakar tangan anaknya. Namun, pelaku masih bisa menusuk kedua kalinya. Korban pun tewas.

“Sementara faktanya ditemukan 2 kali menusuk. Kemudian setelah penusukan tersangka meninggalkan TKP,” jelas Ade.

Sebelumnya, Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan kepada pedagang perabotan rumah tangga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku pembunuhan teridentifikasi hanya satu orang.

“Sudah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan di Toko Serba Guna, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,” kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Pelaku pembunuhan adalah KS, 17, putri kandung dari korban. Pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasi pembunuhan terjadi.

“Pelaku pembunuhan berinisial KS, ditangkap di Jalan Masjid Baitul Latif, RT. 001, RW 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,” jelas Titus. (*)

batampos – Kualitas udara di Jakarta pada Selasa pagi menduduki peringkat nomor satu sebagai kota dengan udara terburuk di dunia, Selasa (25/6).

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan pertama dengan angka 179 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Angka itu memiliki penjelasan kategori tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sedangkan kualitas udara kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kemudian, kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kemudian, kota dengan kualitas udara terburuk kedua Kinshasa (Kongo) di angka 174 dan urutan ketiga Lahore (Pakistan) di angka 167. Urutan keempat Manama (Bahrain) di angka 163, urutan kelima Delhi (India) di angka 137 dan urutan keenam Dubai (Uni Emirat Arab) di angka 114.

Urutan ketujuh Accra (Ghana) di angka 103, urutan kedelapan Baghdad (Irak) di angka 102, urutan kesembilan Busan (Korea Selatan) di angka 99 dan urutan kesepuluh Ulaanbaatar (Mongolia) di angka 98.

Disarankan kepada masyarakat agar memakai masker saat keluar rumah, perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor dan menyalakan penyaring udara. (*)