Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada memberikan keterangan HUT Ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
batampos – Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada menyampaikan HUT Ke-78 Bhayangkara tahun ini menjadi komitmen Polri menjadi semakin baik dan memperbaiki diri agar lebih dekat serta dicintai masyarakat.
“Tentunya kami berharap, visi Pak Kapolri jelas melakukan transformasi menuju Polri yang presisi. Arahan Kapolri jelas, bagaimana kami perbaiki kinerja, memperbaiki penampilan supaya ke depan lebih baik lagi di mata masyarakat, bisa bekerja untuk masyarakat,” kata Wahyu di Lapangan Monas, Jakarta, Senin.
Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan Hari Bhayangkara yang diperingati setiap tahun tanggal 1 Juli menjadi momentum untuk mengevaluasi dan merefleksikan diri mengenai berbagai hal yang sudah diraih pada masa lalu, serta memperbaiki kekurangan yang ada.
“Apa kekurangan-kekurangannya dan yang paling penting adalah bagaimana Polri memperbaiki kekurangan itu pada masa yang akan datang,” ujarnya.
Mantan Asisten Kapolri Bidang SDM itu mengakui masih banyak kekurangan yang dimiliki Polri, namun perbaikan akan terus dilakukan setiap waktu.
“Tentu tidak ada yang sempurna, tetapi selalu ada waktu untuk memperbaiki, selalu ada ruang untuk membenahi Polri,” ujarnya.
Pada HUT Ke-78, Polri terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dengan menggelar pesta rakyat pada puncak Hari Bhayangkara di lapangan Monas Jakarta.
Upacara HUT Ke-78 Bhayangkara dimulai pukul 16.00 WIB, namun masyarakat sudah berbondong-bondong datang ke Monas sejak pukul 12.00 WIB.
Wahyu mengatakan Polri mengangkat tema utama HUT Ke-78 Bhayangkara, yakni “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.
“Sesuai tema ini, tentunya diharapkan kinerja Polri ke depan akan menjadi semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat dan semakin profesional. Sehingga polisi dapat menampilkan kinerja menciptakan kondisi kamtibmas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” katanya.
Puncak HUT Ke-78 Bhayangkara ini, selain dilaksanakan upacara peringatan, juga dimeriahkan dengan pesta rakyat yang menampilkan pertunjukan musik dari artis-artis ibu kota, serta aneka jajanan kuliner gratis untuk masyarakat.
Wahyu menambahkan pesta rakyat sebagai wujud rasa syukur Polri untuk semakin mendekatkan masyarakat dan kepolisian.
Upacara HUT Ke-78 Bhayangkara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Turut diundang Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran, serta tamu penting lainnya. (*)
batampos – Yunisa Oktavia. Selain bergelar S.Pd., M.Pd, kini, didepan namanya tersemat gelar Dr, doktor. Yuisa adalah dosen Bahasa Indonesia pertama di Kota Batam yang meraih gelar Doktor (S-3) di Universitas Negeri Padang saat diwisuda periode 135 pada tanggal 1 Juli 2024.
Ia memperoleh predikat Pemuncak Program Doktor dengan IPK 3,93. Ia menempuh pendidikan secara linear sejak S-1, S-2 hingga S-3 sesuai bidang keilmuannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Yunisa yang akrab dipanggil, merasa haru dan bersyukur atas pencapaian yang diraih setelah berjuang dan melewati perkuliahan dari Batam-Padang secara daring semasa covid-19 dan pascacovid yang mengharuskan ia bimbingan disertasi tatap muka ke Padang. Banyak hal yang sudah ia lalui, banyak tantangan yang sudah dilewati. Semua atas izin dari Allah swt. dan support system yang bagus sehingga ia bisa menyelesaikan studi akademik terakhirnya sebagai doktor muda Bahasa Indonesia.
Doktor yang pernah meraih prestasi dan dosen terbaik di Universitas Putera Batam ini juga dikenal sebagai dosen aktif meneliti dan sudah memiliki banyak artikel jurnal internasional terindeks scopus bereputasi, jurnal SINTA 1 & 2, lolos hibah penelitian dan PKM DIKTI & internal UPB. Ia juga aktif dan diundang sebagai narasumber internal maupun diberbagai instansi pemerintahan dan Polda Kepri, bahkan juga aktif kegiatan sosial lainnya di tengah masyarakat.
Setiap mengawali ‘langkah baik’ memerlukan mimpi, niat, dan keinginan untuk menggapainya yang disertai dengan doa dan tawakal. Banyak hal yang dirasakan saat berproses dan mengudara Batam-Padang. Banyak peran yang dijalankan. Semuanya melatih sabar dan syukur tanpa batas dan ikhlas tanpa tapi. Hanya karena INGIN, semuanya menggenggam kedisiplinan, ketekunan, keseriusan, dan fokus pada satu titik menggapai asa dengan biaya mandiri dari-Nya. (*)
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyerahkan kado pernikahan berupa dokumen kependudukan kepada pasangan pengantin di Kecamatan Kute Siantan.
batampos – Setiap pasangan pengantin yang baru menikah di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan kado pernikahan dari Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris berupa dokumen kependudukan.
Abdul Haris mengatakan program ini berawal dari minimnya kesadaran masyarakat yang telah menikah dalam mengurus penggantian dokumen kependudukan.
“Masih ada pasangan yang belum pisah KK dari orang tuanya dan status KTP belum diganti. Ketika ditanya, malas urus, padahal penting,” ujar Abdul Haris di Kecamatan Kute Siantan, Minggu, (30/6).
Karena minimnya kesadaran warga, Haris mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk membuat inovasi agar pasangan yang menikah langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang baru.
“Ini inovasi dari kami. Bahkan satu-satunya yang ada di Kepulauan Riau,” kata Haris.
Haris berharap dengan hadirnya program ini dapat membantu pasangan pengantin dalam pembaharuan data kependudukan.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kepulauan Anambas, Noverman menjelaskan inovasi ini bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Karena, pasangan yang akan menikah harus mendaftarkan di KUA menyerahkan berkas persyaratan salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing calon pengantin.
“Di KUA mereka menyerahkan dokumen pas daftar nikah. Nah disitu, petugas KUA menginput data langsung connect (sambung) ke sistem kependudukan kita,” kata Noverman.
Setelah itu, Disdukcapil verifikasi berkas yang masuk dari KUA. Jika berkas dinyarakan lengkap, petugas melakukan pencetakan KK dan KTP pasangan pengantin.
“KK dan KTP yang baru dicetak akan kita serahkan setelah pengantin melakukan ijab kabul,” pungkas Noverman. (*)
batampos – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, meminta jangan ada persekongkolan biaya pelayaran dan pelabuhan di Batam. Hal ini disampaikannya kepada Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar, pada 28 Juni kemarin, di Pelabuhan Ferry International Batam Center.
Dalam peninjauan langsung tersebut, KPPU turut menghimbau agar upaya pencegahan pelanggaran persaingan di wilayah Batam untuk diperkuat. Pihaknya akan meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran persaingan usaha khususnya di industri pelayaran.
“Peninjauan langsung ini merupakan salah satu upaya mitigasi pelanggaran, khususnya dalam proses pembangunan pelabuhan, maupun penetapan harga tiket kapal ferri yang tentunya akan berdampak luas pada masyarakat sebagai konsumen,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, saat ini KPPU sedang melakukan proses penyelidikan terkait kenaikan harga tiket ferri dari Batam ke Singapura dan sebaliknya, yang dilakukan secara bersama-sama oleh empat perusahaan operator kapal. Selain itu, KPPU juga mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan persekongkolan pada tender pembangunan pelabuhan baru di wilayah otoritas BP Batam, yang nilai investasinya mencapai Rp3,4 triliun.
Sebelumnya, BP Batam berencana akan membangun pelabuhan international baru karena kapasitas pelabuhan internasional yang ada saat ini tidak memadai atau ver capacity. Pembangunan dengan nilai investasi tersebut akan meliputi gedung baru, pengoperasian dan pengembangan terminal ferri, termasuk perluasan area komersial.
Dengan dilakukannya peninjauan langsung pada lokasi rencana pembangunan pelabuhan, KPPU turut mengadvokasi BP Batam terkait proses tender yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU juga menekankan agar BP Batam sebagai salah satu unit usaha pengelola pelabuhan untuk proaktif mencegah perjanjian penetapan harga tiket ferri antar pelaku usaha penyedia jasa tersebut.
Saat dikonfirmasi, Senin (1/7), Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, perjumpaan mereka hanyalah sebatas temu ramah saja.
“Enggak ada (bahas tarif tiket ferri). Cuma silaturahmi aja,” katanya.
KPPU saat peninjauan aktivitas di Pelabuhan Ferry International Batam Center. (F. Arjuna / Batam Pos)
Terkait polemik tiket ferri, sebelumnya Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, bahwa masalah ini menjadi catatan buruk buat ekosistem pariwisata daerah setempat. Terlebih lagi, Batam dan Kepri diberi target 3 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
Di sisi lain, ia juga tidak mau operator atau agen pelayaran ferry merugi. Walau begitu, masalah tersebut harus segera teratasi guna menyelamatkan industri pariwisata di Batam.
“Tapi ini dari direktorat melakukan kajian kembali mengenai apa faktor-faktor yang mengharuskan harga tiket naik. Kita juga meminta kepada pelaku operator ferry untuk membreakdown apa yang menjadi alasan tiket ferry ini naik,” kata Jadi.
Menurutnya, keberlangsungan sektor pariwisata menyangkut keterlibatan banyak pihak, mulai dari hulu hingga ke hilir. Terlepas dari itu, ia berterima kasih kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menindaklanjuti laporan, meski sudah dua tahun berjalan.
Saran dan usulan turut ia berikan ke pihak yang bersangkutan, yakni BP Batam. Harus ada kebijakan yang mengatur tarif atas dan tarif bawah, untuk ferry penumpang rute Batam ke luar negeri.
“Dua tahun lalu juga sudah saya sampaikan ke Pak Rudi (Kepala BP Batam), karena Batam ini sebagai KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), khususnya seluruh pelabuhan itu di bawah kewenangan dan perizinan BP Batam,” ujarnya. (*)
batampos – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Satu Data Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pemadanan NIK sebagai NPWP. NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK 112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023. Selain itu, NPWP 16 digit juga mulai digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi nonpenduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah.
Selain mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit, Wajib Pajak juga diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU) sejak tanggal 14 Juli 2022. NITKU diberikan kepada Wajib Pajak pusat maupun cabang dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP, yaitu sebagai penanda lokasi/tempat Wajib Pajak berada.
Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (enam belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6), DJP meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. Untuk itu, terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 (tujuh) layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu:
a. pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration);
b. akun profil Wajib Pajak pada DJP Online;
c. informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP);
d. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26);
e. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi);
f. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah); dan
g. pengajuan keberatan (e-Objection).
Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.
Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan. “Secara bertahap, kami akan mengumumkan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta pada 1 Juli 2024.
Dwi juga menyatakan bahwa berdasarkan peraturan Dirjen ini, apabila terdapat layanan tertentu selain 7 layanan di atas maupun layanan yang tidak masuk dalam daftar pengumuman yang akan dikeluarkan DJP, maka Wajib Pajak tetap dapat mengaksesnya dengan menggunakan NPWP 15 digit. Karena itu, Wajib Pajak tidak perlu khawatir karena seluruh layanan perpajakan tetap dapat dimanfaatkan Wajib Pajak.
Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.
Sebagai informasi per tanggal 30 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen NIK-NPWP yang masih harus dipadankan. Artinya, 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK- NPWP.
Dwi Astuti juga menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri. Dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem.
Lebih lanjut Dwi juga menyampaikan terkait henti layanan pada 29 Juni lalu, “Henti layanan pada waktu itu merupakan kegiatan rutin pemeliharaan sistem informasi yang dimiliki DJP dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Waktu henti layanan tersebut juga kami gunakan untuk instalasi aplikasi tambahan berbasis NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU,” ujar Dwi.
Sebagai penutup, Dwi Astuti menyatakan bahwa DJP juga membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. “Kami silahkan Wajib Pajak menghubungi Kring Pajak 1500200, kantor unit vertikal terdekat, atau virtual help desk,” ujar Dwi.(*)
Petugas layanan BSI sedang menjelaskan produk layanan BSI di Kantor Cabang BSI The Tower Jakarta (1/7)
batampos – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah berhasil mencatatkan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I. Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp1,7 triliun, Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp220 miliar, dan Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp1,08 triliun di Bursa Efek Indonesia.
Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan “ESG Sukuk BSI diharapkan bisa menjadi alternatif investasi syariah untuk semua segmen karena investasi ini aman, liquid dan memberikan bagi hasil yang kompetitif. Cocok untuk anak-anak muda”.
Sukuk Mudharabah Seri A memiliki imbal hasil sebesar ekuivalen 6,65% per tahun untuk jangka waktu 370 hari. Untuk jumlah Sukuk Mudharabah Seri B memiliki imbal hasil ekuivalen 6,7% per tahun untuk jangka waktu dua tahun. Adapun jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C memiliki imbal hasil ekuivalen 6,8% untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Hal ini sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah. Adapun pembayaran pendapatan pertama akan dilakukan pada 14 September 2024, sedangkan untuk pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri sukuk adalah 24 Juni 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.
“Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis, pada konfirmasi tertulis yang dimiliki oleh pemegang sukuk. Hal ini dengan memperhatikan sertifikat jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Mudharabah,” pungkasnya.
Sebelumnya, seluruh nilai dana Sukuk Mudharabah Keberlanjutan I BSI Tahap I 2024 yang akan ditawarkan sebesar Rp3 triliun, yang dijamin secara kesanggupan penuh dengan nominal yang sama.
Sebagai informasi, Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I memiliki total Rp3 triliun. BSI sendiri telah memperoleh hasil pemeringkatan nasional idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Dana yang terkumpul dari hasil emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I, sekitar 30%-50% dana sukuk yang diperoleh akan disalurkan di sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Yaitu untuk kategori energi terbarukan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, serta pengelolaan air limbah yang berkelanjutan.
Sedangkan penyaluran dana untuk kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) memiliki porsi 50%-70%. Adapun per Maret 2024, portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun yang terbagi atas kategori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun.
Pada masa penawaran awal, PUB Tahap I mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari investor hingga mengalami kelebihan permintaan 3 kali.
Adapun penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek Sukuk Mudharabah ini yakni PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (*)
batampos – Di negara Tirai Bambu Hyundai telah meluncurkan mobil listrik baterai (BEV) terbaru dengan nama Inster. Peluncuran mobil BEV tersebut memanfaatkan ajang pameran otomotif yaitu Busan International Motor Show (BIMS) 2024, Kamis (27/6) lalu.
Bicara masalah harga mobil listrik Hyundai Inster yang bermain di segmen SUV dibanderol dengan harga kompetitif di tiongkok sekitar Rp437, 65 juta.
Mengutip laman The Korea Insight dan Bloomberg menyebut, hadirnya mobil listrik tersebut dimaksudkan untuk melawan produk mobil merek tiongkok yang secara masif meluncurkan mobil listrik berbagai jenis dengan harga murah.
Kendaraan ini kabarnya juga akan dipasarkan di Korea pada pertengahan ini, setelah itu diekspor ke berbagai negara di Eropa, Timur Tengah, serta kawasan Asia-Pasifik.
Hyundai Inster mempunyai dimensi panjang 3,8 meter, dibekali baterai nikel berdaya 42 kWh yang mampu menempuh perjalanan hingga 300 kilometer hanya sekali isi daya.
Masih dengan model yang sama, Hyundai juga menawarkan varian yang mampu berjalan hingga 355 km sekali isi baterai. Namun varian ini akan diumumkan pada waktu berikutnya.
Sejumlah fitur canggih juga dibenamkan Hyundai pada di mobil ini, diantaranya instrumen digital dengan MID berwarna dengan ukuran 4,2 inci, bluelink, head unit 8 inci dengan Apple CarPlay plus Android Auto. Tak ketinggalan fitur Smartsense dengan Smart Cruise Control.
Menurut analis industri di Bursa Saham Korea Choi Dae Hoon menyebut kalangan internal Hyundai mengakui banyak pabrikan asal Tiongkok yang memainkan strategi harga murah baik di pasar dalam negeri maupun di luar Tiongkok.
Persaingan keras ini berusaha diimbangi Hyundai agar penjualan mobil listriknya tak tergerus oleh serbuan pabrikan Tiongkok yang ekspansif di berbagai wilayah dunia juga termasuk Indonesia. (*)
Jasad Yefta, pria yang lompat dari Jembatan Barelang akhirnya ditremukan Tim SAR, Minggu (30/6).
batampos – Yefta Handrido Surbakti, 23, pria yang diduga hilang ke laut dari Jem-batan I Barelang, Minggu (30/6) dini hari, akhirnya ditemukan, kemarin sore. Warga yang tinggal di Kampung Melayu, Kompleks Bukit Jodoh, Sungai Panas, Batam Kota itu, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tidak jauh dari lokasi ia pertama kali menghilang.
”Kami temukan sekitar pukul 16.20 WIB dengan kondisi sudah meninggal dunia,” ujar Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang, Fazzli, melalui Komandan Basarnas Batam, Dedius, kemarin.
Dikatakan Dedius, korban ditemukan 1,6 Neutical Miles (NM) dari Jembatan 1 Barelang. Kondisinya masih lengkap dengan pakaian yang ia pakai pada saat ia menghilang. Selan-jutnya, jenazah korban Yefta dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
”Karena sudah ditemukan, maka pencarian korban kami hentikan,” tambah Dedius.
Sebelumnya, identitas korban diketahui dari keterangan saksi, Natan, yang tidak lain teman satu kos korban. Dari ketera-ngan Natan, komunikasi terakhir terjadi Rabu (26/6) lalu, pada saat mereka akan pindah kos.
”Pengakuan Natan itu terakhir komunikasi. Saat itu, korban tak punya motor lagi karena ditarik leasing,” ujarnya.
Sementara itu, keterangan teman korban lainnya, David, mengaku, ia bertemu korban pada Jumat (27/6) malam. Dari pesan WhatsApp terakhir pukul 18.51 WIB pada hari tersebut, korban menitip salam buat semuanya. Diduga, korban mengalami persoalan ekonomi. David menuturkan, korban diketahui sudah enam bulan tidak bekerja di Batam dan bah-kan untuk biaya makan dan bayar kos, terkadang ia dibantu David.
”Kepada David, korban juga pernah bercerita jika kondisi orangtua lagi susah di kampung,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun Batam Pos, korban yang berpakaian kaos hitam dan mengenakan topi, terlihat galau dan sempat memegang kepala selama beberapa menit di tepi jembatan tersebut. Di lokasi itu, laki-laki tersebut selalu memegang ponselnya dan menaruh tangannya di atas kepalanya. Setelah itu, pria itu lang-sung melewati pagar besi serta menepi ke pinggir jembatan.
Aksinya sempat disaksikan dua orang pengunjung yang berada di sekitar lokasi kejadian hingga sempat melihat korban meng-hilang dari Jembatan I Barelang. Seketika itu, kedua saksi tersebut langsung melaporkan ke pos Ditpam BP Batam.
Baru Temukan Jasad Korban, Tim SAR Selamatkan Satu Pria Lagi
Seorang pria yang belakangan diketahui bernama Dapot, diselamatkan tim SAR dan nelayan dari perairan di bawah Jembatan I Barelang, Minggu (30/6) sore. Ia diduga menceburkan diri ke laut, namun kemudian berhasil diselamatkan tim SAR yang baru saja menemukan jasad Yefta, seorang pria yang sebelumnya juga hilang dari Jembatan I Barelang.
”Waduh, pusing kami ini, baru saja temukan jenazah yang satu, ada lagi yang loncat. Ini masih di TKP kami,” ujar Kapolsek Sagulung, Iptu Donald Tambunan, Minggu (30/6) petang.
Dapot yang masih bisa bangun dan berjalan kaki, akhirnya dibawa ke Polsek Sagulung untuk diminta keterangan dan dijemput keluarga.
”Itulah kayaknya ada masalah asmara. Ini yang sering kami sampaikan bahwa apapun masalahnya, janganlah main bunuh diri. Semua masalah ada solusinya kalau mau tegar menyele-saikannya,” ujar Donald.
Kepada polisi yang memeriksa, Dapot mengaku cintanya bertepuk sebelah tangan. Gadis yang ditaksirnya tidak merespons cintanya. Dia putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya.
”Stres aku dibuatnya,” ujar pekerja galangan kapal di Tanjunguncang ini.
Jika Banyak Masalah, Berkeluh Kesahlah
Tindakan mengakhiri nyawa dengan menghilang dari Jembatan I Barelang yang terjadi Minggu (30/6), hendaknya menjadi pembelajaran bagi banyak pihak agar kasus serupa tak terulang. Jika ada masalah, maka berkeluh kesahlah, atau curahkan pada kawan, melalui tulisan, atau cari pertolongan sehingga tidak memutuskan untuk mengakhiri hidup.
Psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, Maryana M.Psi. Psi, mengatakan, cara mengatasi tekanan pada diri, dengan bercerita dan berkeluh kesah kepada orang yang di-percaya. Jika tidak ada, maka bisa meminta bantuan orang profesional, misalnya psikolog atau ahli kejiwaan.
”Bisa juga menulis jurnal atau diary, juga menjadi langkah bagus,” sebut Maryana.
Apalagi, jika ada keinginan bunuh diri, bisa segera menghubungi orang dekat atau yang dipercaya sehingga persoalan tidak dipendam sendiri. Syukur-syukur, orang tersebut memberikan nasihat dan menawarkan solusi keluar dari persoalan yang dihadapi. ”Atau cari support system yang dimiliki, ” sebutnya.
Menurut dia, penyebab orang memutuskan untuk bunuh diri bervariasi. Namun, pada umumnya terjadi karena adanya perasaan hopeless (hilangnya harapan), merasa tidak ada jalan keluar dan worthlessness (merasa diri tidak berharga, tidak layak atas kehidupan).
”Biasanya sangat dekat dengan depresi, kebanyakan orang yang menderita depresi ada keinginan untuk bunuh diri,” sebutnya.
Beberapa gejala depresi sebenarnya mirip dengan tanda-tanda orang yang ingin bunuh diri. Di antaranya tidak memiliki minat untuk melakukan hal yang sebelumnya menyenangkan baginya, menghindari kontak dengan orang lain, lebih sering mengurung diri, merasa rendah diri dan merasa diri tidak berharga.
”Putus pengharapan, emosi tidak stabil, sulit fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya dapat dikerjakan dengan baik,” sebutnya.
Lalu, untuk kasus bunuh diri karena cinta, biasanya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa dirinya tidak lagi berharga. Karena alasan tidak dicintai lagi atau karena cintanya tidak terbalaskan.
”Bisa juga karena adanya pikiran bahwa dirinya terasingkan, tidak ada lagi yang mencintainya, sendirian dalam menjalani kehidupan,” ungkap Maryana.
Ada beberapa tanda-tanda orang yang ingin bunuh diri atau depresi. Di antaranya perubahan yang cukup signifikan pada perilaku. Seperti merasa sendiri, merasa tidak ada masa depan, menyalahkan diri sendiri atas semua kejadian buruk, kesulitan tidur, merasa tidak ada tujuan hidup. Mulai menjauhi teman dan keluarga, menutup diri, sering menangis, muncul tindakan-tindakan menyakiti diri sendiri, kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai.
Orang yang ingin bunuh diri juga pernah mengungkapkan keinginan tersebut, dengan berharap akan kematian. Baik dalam percakapan maupun dalam tulisan, mungkin juga ada ungkapan-ungkapan ingin bertemu dengan orang yang sudah meninggal.
Kemudian, melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, misalnya mambawa kendaraan dengan kecepatan tinggi, menolak untuk makan dan lain-lain
”Ada kemungkinan adanya tindakan yang dianggap ’aneh’, misalnya memberikan pesan seolah-olah akan pergi jauh, memberikan barang-barang berharga kepada orang lain, memberikan kode rahasia (PIN ATM, letak sertifikat rumah, dan lainnya) kepada org lain atau keluarga,” jelas Maryana.
Cara mencegah aksi mengakhiri hidup (bunuh diri) atau dep-resi, di antaranya mendengarkan ketika ada seseorang yang dirasa berpotensi hendak bunuh diri, jangan menunjukkan judgment atau penghakiman, syok, panik maupun kemarahan saat seseorang mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri.
”Namun, dengarkan saja dengan saksama apa yang ingin diceritakan orang tersebut, pahami perasaan dan pandangannya,” ujar Maryana. (*)
SPBE Sememal yang dikelola PT. Palugada Karimun Sejahtera siap lakukan ujicoba
batampos– Hari ini, Senin (1/7), SPBE Sememal melakukan ujicoba keandalan teknis sekaligus pengisian elpiji 3 Kg. Menyusul, PLN siap mengaliri listrik ke SPBE Sememal yang dikelola PT Palugada Karimun Sejahtera.
Ujicoba berlangsung selama dua minggu ke depan. Jika berjalan lancar, dan dinyatakan bisa beroperasi 100 persen, pengisian elpiji yang selama ini dipasok dari Tanjunguban dapat dialihkan ke SPBE Sememal.
“Benar, SPBE Sememal akan lakukan ujicoba teknis sekaligus pengisian gas elpiji sesuai orderan pada tanggal 1 Juli,” ujar Direksi PT Palugada Karimun Sejahtera, Billy Eko, Minggu (30/6).
Selama ujicoba dua minggu ke depan, kata Billy, pasokan gas dari Tanjunguban tetap berjalan. Artinya, pengalihan belum dihentikan sebelum SPBE Sememal dinyakan siap 100 persen bisa beroperasi.
“Doakan aja ujicoba SPBE Sememal berjalan lancar. Sehingga, untuk pengisian elpiji tidak perlu lagi ke Tanjunguban. Dan harapan kita, tidak ada lagi kelangkaan maupun antrian gas di Karimun,” papar Billy.
Hal senada disampaikan Kabid ESDM Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM, dan EDDM Kabupaten Karimun, Vandarones Purba.
Dikatakannya, kesiapan proses pengisian dan keandalan teknis SPBE Sememal harus dilakukan ujicoba. Sehingga ketika sudah ditetapkan beroperasi 100 persen, dan pengisian elpiji dari Tanjunguban untuk Karimun dapat dialihkan sepenuhnya ke SPBE Sememal.
“Ujicoba dibutuhkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala. Apabila masih ada kendala, pengisian elpiji tetap dilakukan dari Tanjunguban,” sebut Vandarones.
Meski saat ujicoba SPBE Sememal juga dilakukan pengisian gas milik agen, lanjut Vandarones, namun pengalihan dari Tanjunguban belum dilakukan. Soalnya, masih dilihat ada tidaknya kendala selama proses ujicoba.
“Kalau kita hentikan pengisian elpiji di Tanjunguban, dan langsung pengalihan 100 % ke Karimun, maka jika terjadi kendala maka tidak dapat lagi isi di Tanjunguban. Ini akan menjadi masalah yang rumit, maka untuk memastikan kesiapan dibutuhkan uji coba,” beber Vandarones.
Pengoperasian SPBE Sememal dipastikan setelah PLN diizinkan untuk mengaliri listrik di wilayah khusus zona 1. Hal ini tertuang dalam kesepakatan PT Soma Daya Utama (SDU) dengan PLN pusat, dan Direktorat Jendral Kelistrikan (DJK).
“Persoalan listrik yang menjadi kendala beroperasinya SPBE Sememal, sudah teratasi. Menyusul dibuatkannya kesepakatan antara PT SDU, PLN dan DJK,” tegas Vandarones. (*)
Perahu motor yang mengangkut pelajar menuju sekolah di wilayah hinterland, melintas di perairan Jembatan Barelang, beberapa waktu lalu. Sejumlah sekolah di hinterland kekurangan siswa. F. Dokumentasi Batam Pos
batampos – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang ada di mainland Kota Batam umumnya kebanjiran peserta didik. Saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang baru saja dilewati, belasan ribu tamatan SMP umumnya mendaftar ke SMAN yang ada di mainland Kota Batam.
Berbanding terbalik, SMAN di pulau-pulau terdekat di sekitar Batam ini belum memenuhi kuota daya tampung yang ditetapkan. Padahal, kuota daya tampung yang tertera dari petunjuk teknis (Juknis) PPDB Disdik Kepri, jumlah kuota tidak sampai 100 siswa.
Kekurangan siswa di sekolah hinterland ini sepertinya bisa jadi solusi pemerataan siswa yang membeludak di Batam, sebab sistem PPDB di sekolah-sekolah hinterland diatur dengan sistem kombinasi. Dalam arti, sistem zonasi tidak mengikat dan siswa dari Batam yang berdekatan dengan sekolah-sekolah tersebut bisa ke sana asalkan ada transportasi yang disediakan.
Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam, Kasdianto, belum berkomentar banyak terkait ini karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan juga Gubernur Kepri.
”Untuk saat ini masih seperti yang tertera dalam juknis yang ada. Belum ada petunjuk lan-jutan lagi,” kata Kasdianto.
Sekolah-sekolah tersebut di antaranya SMAN 6 Batam di Pulau Air Raja, Kelurahan Sijantung, Galang, yang kuotanya hanya 36 orang untuk satu rombel; SMAN 7 Batam di Pulau Kasu, Belakangpadang, yang kuotanya hanya 72 siswa untuk dua rombel; SMAN 9 Batam di Sembulang yang hanya dua rombel untuk 72 siswa; SMAN 13 Batam di Pulau Terong, Belakangpadang yang hanya 72 siswa untuk dua rombel; SMAN 11 Batam di Pulau Bulan, ada 72 siswa untuk dua rombel; dan SMAN 22 Pulau Pecung, Belakangpadang satu rombel untuk 36 siswa.
Begitu juga terkait kuota tambahan seperti yang diharapkan para orangtua yang terus mendatangi sejumlah SMK dan SMA Negeri di Batam dalam sepekan terakhir ini juga belum ada petunjuk lebih lanjut. Artinya, sekolah masih tetap sesuai dengan kuota yang tertera dalam juknis sebelumnya.
”Masih fokus untuk semua tahapan proses yang berjalan. Mungkin nanti kalau sudah selesai dengan tahapan PPDB terjadwal ini baru Dinas Pertimbangan permintaan para orang itu,” ujar Kepala SMKN I Batam, Deden Suryana.
Kekurangan siswa baru juga masih terjadi di sekolah swasta di Kota Batam. Seperti, pekan sebelumnya, sekolah swasta di Batuaji dan Sagulung masih kekurangan siswa baru hingga saat ini. Kuota yang terisi baru di angka 70 hingga 80 persen.
”Yang terisi ini ya memang mereka yang dari awal mau ke sekolah swasta. Yang tidak lolos PPDB sekolah negeri ini belum nampak lagi yang mendaftar ke kita,” ujar Kepala Sekolah Yos Sudarso III Batuaji, Marianus Sihotang.
Kekurangan kuota siswa sekolah swasta ini juga karena kebijakan pemerintah yang setiap tahun menambah kuota di setiap sekolah negeri. Kuota sekolah negeri tidak dibatasi betul sehingga swasta sulit bersaing. Pemikiran yang bekembang di masyarakat bahwa masuk sekolah swasta akan menguras isi dompet, akan semakin melekat jika tidak didukung oleh pemerintah atas keberadaan sekolah-sekolah swasta ini.
”Padahal kita ini mitra pemerintah. Kalau ada dukungan tentu swasta tidak seberat yang dipikirkan orangtua. Ada kebijakan-kebijakan tentunya kalau ada dukungan dari pemerintah. Sekarang pun ada banyak kok sekolah swasta yang memberikan kebijakan keringanan SPP kepada mereka yang kurang mampu,” ujar Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan.
Menurutnya, hal itu haru diperhatikan betul oleh pemerintah. ”Kalau ditata dengan baik, swasta digandeng, tentu ada solusi atas keluhan mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta,” katanya. (*)