“Aku chat kemarin baik-baik saja. Katanya medianya saja yang pengen kita berantem, katanya gitu. Aku bilang minta maaf malah. Oh nggak dia bilang, sudah kelar kok Mas semuanya sudah beres,” kata Atta Halilintar di bilangan Pondok Indah Jakarta Selatan, Kamis (11/7).
Atta menyebut kesalahan pencantuman angka Rp 150 miliar atas rumah dr. Tompi dilakukan oleh timnya.
“Walau timku yang salah, tetap aja aku yang minta maaf. Hidup damai maaf memaafkan dan cinta semuanya,” akunya.
Atta Halilintar mengklaim dirinya tidak menonton video yang berisi pernyataan dr. Tompi yang mengekspresikan kekesalan dan kemarahannya karena dirinya sampai dipanggil petugas pajak.
Kabid Perikanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DP3) Kepulauan Anambas, Nur Alam
batampos – Penerapan pembatasan kuota solar subsidi bagi nelayan hingga saat ini masih berada ditahapan pendataan.
Dari berkas yang telah masuk ke Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas, baru 725 nelayan yang baru memasukkan berkasnya.
Adapun dari 725 berkas yang telah masuk, DP3 telah melakukan verifikasi 648 nelayan.
“Ada 77 berkas yg belum terverifikasi karena menunggu pimpinan ada ditempat,” ujar Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DP3) Anambas, Nur Alam, Kamis, (11/7).
Dalam melakukan pendataan, pihaknya selalu berkordinasi dengan perangkat desa. Karena, ada beberapa dokumen yang menjadi persyaratan, memerlukan tanda tangan kepala desa.
“Salah satunya surat keterangan usaha penangkapan perikanan,” sebut Alam.
Nanti, setelah dari desa, nelayan baru mengantarkan ke berkas ke DP3. Masih dikatakan Alam, dalam proses pendataan pihaknya selalu berusaha maksimal agar berkas yang akan dimasukkan sistem bisa terdaftar.
“Harus maksimal datanya, karena langsung entri di aplikasi. Ga bisa kita main main,” kata Alam.
Untuk jatah kuota solar subsidi yang akan diterima setiap bulannya, sambung Alam, dilihat dari spefikasi ukuran kapal, jumlah turun kelaut dalam sebulan serta ukuran mesin juga termasuk dalam spefikasi yang telah ditentukan.
“Kan tidak mungkin kalau ukurannya 5 GT (gross tone) tapi ukuran mesinnya beda, dapat kuota solarnya sama. Jelas tidak bisa. Maka ukuran mesin jadi salah satu spefikasi,” kata Alam.
Alam belum bisa memastikan kapan penerapan kuota solar subsidi berlakukan, karena masih banyak nelayan yang belum mendaftar.
“Target belum bisa dipastikan kapan berjalan, karena masih ada yang belum mendaftar. Nanti kalau kita berlakukan, yang belum daftar menjerit,” kata Alam.
Penerapan pembatasan kuota solar subsidi ini mendapat dukungan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) agar tidak ada lagi oknum yang berusaha menyelewangkan solar yang diperuntukkan untuk nelayan. (*)
Penyambutan pedang pora Kapolresta Tanjungpinang Kombes Budi Santosa di Mapolresta Tanjungpinang. F. Yusnadi Nazar
batampos – Kedatangan Kapolresta Tanjungpinang Kombes Budi Santosa disambut upacara tradisi pedang pora di Mapolresta Tanjungpinang, Jumat (12/7).
Kedatangan Kapolresta Tanjungpinang yang baru ini juga disambut oleh jajaran pejabat utama, perwira, personel dan pegawai Polresta Tanjungpinang.
Saat tiba di gerbang Mapolresta Tanjungpinang, Kombes Budi Santosa didampingi istrinya langsung mendapatkan kalungan bunga dan disambut seni silat Melayu.
Penyambutan mantan Kapolresta Palangkaraya ini, dilanjutkan dengan tari persembahan serta tradisi tepuk tepung tawar oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanjungpinang.
Kombes Budi Santosa mengatakan sebagai pejabat baru Kapolresta Tanjungpinang, dirinya akan memberikan pelayanan terbaik agar Polresta Tanjungpinang semakin dicintai masyarakat Tanjungpinang.
Budi juga berharap dukungan, kerja sama dan kolaborasi dari seluruh pejabat di Mapolresta Tanjungpinang agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Apa yang telah dilakukan oleh pejabat lama, saudara saya Kombes Heribertus Ompusunggu akan kami lanjutkan, yang sudah bagus akan kami laksanakan,” tegas Budi. (*)
Warga binaan Lapas kelas II A Batam saat mengikuti pelatihan montir untuk mesin kendaraan sepeda motor. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Batam optimalkan program pembinaan kemandirian kepada warga binaan. Setelah sukses dengan pelatihan pengelasan, pembuatan tahu tempe dan budidaya ikan, warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memiliki bakat dan minat di bagian mesin kendaraan bermotor mendapat pelatihan montir untuk mesin kendaraan sepeda motor.
Total ada 25 warga binaan yang mengikuti pelatihan ini selama sepuluh hari yang dibuka, Kamis (11/7) kemarin. Instruktur pelatihan dari LPK Sumber Ilmu dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam.
“Alhamdulillah, pelatihan dari Disnaker dan LPK kembali dilanjutkan untuk kendaraan sepeda motor. WBP diajarkan untuk menjadi montir kendaraan sepeda motor, “kata Kalapas Batam Heri Kusrita.
Sekretaris Disnaker Kota Batam Nurul Iswahyuni yang membuka pelatihan tersebut, menegaskan pelatihan yang menjadi bekal bagi warga binaan ini nantinya akan diuji dan jika lolos akan dibekali dengan sertifikasi.
“Makanya kita berharap mereka benar-benar serius dengan pelatihan ini, sebab diakhir nanti akan ada uji Sertifikasi. Ini bagus untuk bekal mereka saat kembali ke masyarakat nanti,” ujar Nurul Iswahyuni.
Kepala Devisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kepri Dannie Firmansyah sebelumnya menegaskan, semua program pelatihan kemandirian di UPT Pemasyarakatan yang ada tujuannya untuk menyiapkan bekal dan kemampuan warga binaan. Saat kembali ke masyarakat mereka bisa bersaing melanjutkan hidup.
“Hampir semua pelatihan kemandirian ini ada sertifikasi nya, makanya ini harus diikuti dengan baik sebagai bekal saat bebas nanti,” Dannie.
Di Lapas Batam, pelatihan kemandirian WBP Lapas Batam saat ini sudah cukup banyak. Beberapa diantaranya: Kuliner, Mebel, Las, Laundry, Produksi Tempe, Produksi Roti, Barbershop dan Bengkel Motor. Kegiatan kemandirian ini saat semakin mantab karena mendapat dukungan dari LPK Sumber Ilmu dan Dinas Ketenagakerjaan Kerjaan Kota Batam.
“Itulah wujud orientasi dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan Kemandirian yang dijalankan seksi Kegiatan Lapas, yang UU ini menuntut agar warga binaan diberi bimbingan untuk siap bekerja. Mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja serta berfungsi memberikan bimbingan latihan kerja bagi WBP. Inilah program pembinaan Pemasyarakatan diprioritaskan saat ini, ” jelas kalapas. (*)
batampos – Bank Indonesia (BI) wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem dan implementasi kebijakan sistem pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Selain memperkuat ekosistem dan implementasi QRIS, BI Kepri juga meningkatkan literasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam hal tersebut, BI Kepri menyelenggarakan “QRIS Jelajah Indonesia”, bersinergi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dan Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA).
“Dalam rangka memperluas implementasi pembayaran melalui kanal QRIS dan memperkenalkan berbagai inovasi digitalisasi sistem pembayaran, BI menyelenggarakan flagship program QRIS Jelajah Indonesia dengan tagline Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS,” kata Kepala BI Kepri, Adidoyo Prakoso, Kamis (11/7).
Ia menjelaskan, “QRIS Jelajah Indonesia” diselenggarakan serentak di 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPWDN) Bank Indonesia. Khusus untuk Kepri, program itu diselenggarakan pada tanggal 7-21 Juli 2024 di Kota Batam, dan dikuti oleh 61 peserta yang tergabung dalam 21 kelompok.
Kata dia, para peserta diberikan misi untuk mengakselerasi penambahan user dan transaksi QRIS, kampanye Cinta Bangga dan Paham Rupiah, sosialisasi pelindungan konsumen, serta edukasi terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).
“Dengan karakteristik peserta yang merupakan generasi muda, QRIS Jelajah Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi penguatan ekosistem sistem pembayaran melalui perluasan akseptasi pembayaran digital secara lebih masif dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif,” ujar dia.
Hingga saat ini, BI Kepri mencatat nilai transaksi QRIS sepanjang tahun 2024, periode Januari-Mei sebesar Rp2,47 triliun. Transaksi didominasi oleh pelaku UMKM yang berlokasi di Batam dengan persentase mencapai 80 persen dari total transaksi.
“Pada tahun 2023, frekuensi transaksi QRIS di Kepri tercatat sejumlah 16,14 juta transaksi, dengan nominal mencapai Rp2,31 triliun. Selanjutnya, selama periode Januari sampai dengan Mei 2024, telah terdapat 11,5 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp2,47 triliun,” kata Adidoyo. (*)
Kepala DKPP Bintan, Sri Heny Utami saat bersama petani budidaya kopi di Bintan, Kamis (11/7/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan terus mendorong pengembangan budidaya tanaman kopi di Bintan.
Hal ini selaras dengan pengembangan destinasi wisata perkebunan kopi dan kafe Kopi Sangit di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sri Heny Utami mengatakan, DKPP Bintan melalui Bidang Perkebunan bekerjasama dengan kelompok tani membuat inovasi berupa Bina dan Pengembangan Kopi Sangit Bintan yang dikenal dengan Bina Bang Kosin.
Dikatakannya, munculnya inovasi ini berawal dari semakin berkembangnya penikmat atau konsumen kopi di kafe, restoran dan tempat-tempat ekowisata di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
Namun, lanjutnya, sayangnya, bahan baku kopinya masih banyak di didatangkan dari luar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), seperti dari Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Aceh, dan Lampung.
“Kondisi minimnya bahan baku kopi inilah yang mendorong kami untuk berupaya semaksimal mungkin agar petani dapat menanam kopi,” ujarnya saat mengunjungi perkebunan kopi dan kafe Kopi Sangit di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kamis (11/7/2024).
Mantan Camat Teluk Sebong ini bersyukur, meski dengan kondisi tanah di kepulauan dan sebagian kandungan tanahnya bauksit, namun buktinya kopi dapat tumbuh subur di Kabupaten Bintan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan DKPP Bintan, Rita Yuniati, menyampaikan awalnya dengan tekad yang kuat, Kelompok Tani Tekad Tani bersedia dan tertantang untuk menerima bantuan bibit kopi pada tahun 2020.
Kemudian, dengan adanya monitoring dan pembinaan terus dilakukan dinas, hingga tahun ke 3 pohon kopi mulai dapat dipanen secara bertahap.
Selanjutnya kelompok mengikuti trend saat ini, yaitu melakukan diversifikasi usaha perkebunan kopi menjadi agrowisata dan wisata kuliner (kedai kopi) di dalam perkebunan kopi.
“Nama kopinya adalah Kopi Sangit by Kelompok Tani Tekad Tani,” ujarnya. (*)
Ilustrasi. Anak hinterland pulang sekolah. Foto: Dokumentasi Immanuel Sebayang/ Batam Pos
batampos – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang ada di pulau- pulau terdekat di kota Batam masih kekurangan siswa hingga saat ini. Ini bukan karena kurangnya peminat, namun karena jumlah siswa yang mendaftar dari sekitar lingkungan sekolah terbatas.
Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam Kasdianto menjelaskan, kekurangan siswa di sekolah hinterland ini sulit untuk dipenuhi sebab, jaraknya agak jauh dan harus nyebrang dari kota Batam, yang memang kelebihan peserta didik. Sistem pemerataan ke sekolah hinterland agak sulit diterapkan.
“Sekolah di luar pulau Batam masih kekurangan siswa. Itu tadi masalahnya karena menang di sana sedikit yang mendaftar. Sistem pemerataan agak sulit dilaksanakan dengan yang ada di Kota Batam, ” ujar Kasdianto.
Sekolah-sekolah yang ada di hinterland ini diantaranya; SMAN 6 Batam di pulau Air Raja, kelurahan si Jantung, Galang yang kuota nya hanya 36 orang untuk satu rombel, SMAN 7 pulau yang kuota nya hanya 72 siswa untuk dua rombel, SMAN 9 Batam di Sembulang yang hanya dua rombel untuk 72 siswa, SMAN 13 pulau Terong, Belakangpadang yang hanya 72 siswa untuk dua rombel, SMAN 11 Batam di pulau Bulan ada 72 siswa untuk dua rombel dan SMAN 22 pulau Pecong, Belakangpadang satu rombel untuk 36 siswa.
Hingga saat ini kuota yang terbatas di sekolah hinterland ini belum juga terpenuhi. Ini tentu berbanding terbalik dengan SMA dan SMK Negeri di kota Batam yang mana hingga saat ini masih banyak calon peserta didik yang antre untuk tetap masuk di sekolah Negeri.
“Tak sanggup masuk swasta. Harus ke sekolah Negeri anak saya ini, ” kata Mukhti, warga Batuaji yang mendaftar anaknya ke SMKN I Batam saat PPDB kali lalu.
Pantauan di lapangan konflik PPDB ini belum berakhir sebab masih banyak orangtua siswa yang tetap ngotot anaknya masuk ke sekolah negeri. Mereka tetap berjuang agar anak mereka masuk sekolah Negeri. Berbagai upaya terus dilakukan sekalipun Dinas Pendidikan Provisi Kepri telah menutup PPDB tahun ini dan tidak ada kuota tambahan. (*)
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Instagram @gusyaqut)
batampos – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI semakin serius menyelidiki penyalahgunaan kuota haji 2024 dan dugaan korupsi. Mereka bakal memanggil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dimintai keterangan.
Anggota Pansus Angket Haji Marwan Dasopang menyatakan, ada banyak pihak yang akan dipanggil pansus terkait kuota haji. Salah satunya, Menag Yaqut. ”Akan kami panggil Menteri Agama dan jajarannya,” terang politisi PKB itu di komplek parlemen, Senayan, Kamis (11/7).
Selain itu, kata Marwan, untuk memperdalam terkait persoalan kuota haji, pansus juga akan memanggil BPKH. Pansus akan bertanya soal kuota haji tambahan. Akan ditelusuri siapa saja yang mendapatkan kuota haji tambahan tersebut.
Marwan mengatakan, jika Menag Yaqut tidak bisa menjelaskan terkait penggunaan kuota tambahan yang dialihkan ke kuota haji khusus, maka Pansus Angket Haji akan bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, presiden yang mengeluarkan Keppres soal kuota haji.
Yang menjadi persoalan adalah penggunaan kuota haji tambahan yang seharusnya diperuntukkan untuk haji reguler, tapi malah 50 persen digunakan untuk haji khusus. ”Menag malah berani melawan Keppres yang dikeluarkan presiden,” beber Marwan.
Anggota Pansus Hak Angket Haji Luluk Nur Hamidah menegaskan, pihaknya menyelidiki dugaan korupsi dalam penyalahgunaan kuota haji. ”Kami akan selidiki indikasi rente dan gratifikasi kuota haji,” ungkap Luluk di Gedung DPR RI, Senayan, kemarin.
Pansus, kata Luluk, akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut. Selain Kementerian Agama (Kemenag), pansus juga akan biro haji dan umrah yang diduga mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan kuota haji.
Luluk mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan suap dalam penentuan kuota haji. Biro travel haji harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan kuota haji khusus. ”Dugaan suap itu juga akan kami selidiki,” papar politisi PKB itu.
Terpisah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya tidak dalam posisi menolak atau mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Haji. Sebab, pembentukan pansus merupakan kewenangan DPR RI.
Namun, dia berharap, pansus tidak dimanfaatkan untuk menyudutkan Menag Yaqut. Mu’ti mengatakan, pansus harus digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji. ”Jadi, pansus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan karena kepentingan pribadi terkait persaingan politik,” tegasnya di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Sementara itu Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj merespons pembentukan Pansus Haji oleh DPR. Ada beberapa aspek yang dia kritisi. Khususnya terkait pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan khusus, yang dipersoalkan DPR.
Mustolih mengatakan di UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, memang diatur bahwa haji reguler mendapatkan 92 persen. Kemudian haji khusus menerima jatah 8 persen. ”Tetapi ini berlaku untuk kuota pokok,” katanya, Kamis (11/7).
Mustolih mengatakan yang dipersoalkan Pansus Haji DPR adalah pembagian kuota haji tambahan yang 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen haji khusus. Dia mengatakan pembagian alokasi kuota tambahan itu merupakan kewenagan Menteri Agama (Menag).
Dia menuturkan jika parlemen konsisten, maka haji 2022 setelah pandemi dulu juga harus dipersoalkan. Karena saat itu Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 10 ribu kursi. Tetapi nyatanya pemerintah Indonesia tidak mengambilnya. Pada saat itu, parlemen tidak memberikan respons apa-apa.
Aspek lainnya yang jadi sorotan Mustolih adalah kepentingan jemaah haji. Dia menegaskan tahun ini, persoalan yang berdampak langsung pada jemaah adalah performa maskapai Garuda Indonesia. ”Beberapa kali delay. Tapi tidak ada pansus penerbangan haji,” katanya.
Dalam beberapa kesempatan, Kemenag menegaskan kecewa dengan kinerja Garuda Indonesia. Karena pada beberapa kasus delay, ada yang sampai 20 jam lebih penundaannya. Kemudian banyak pengalihan rute. Yaitu jemaah yang seharusnya pulang ke tanah air dari Jeddah, dipindah dari Madinah. Akibatkan jemaah menjalani perjalanan darat sekitar 8 jam dari Makkah ke Madinah, untuk dipulangkan ke tanah air.
Mustolih juga menyampaikan kasus jemaah yang padat di tenda Mina, adalah persoalan yang menahun. Di satu sisi area mina tidak bertambah luasnya. Di sisi lain, pemerintah Saudi terus menambah kuota haji. Akibatnya terjadi kepadatan di Mina. (*)
Pencuri di kafe Vegas terekam CCTV. F. Tangkapan layar
batampos– Pencuri membobol kafe Vegas Jalan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Selasa (9/7) malam. Sejumlah barang seperti tabung gas elpiji, alat-alat kasir hingga kamera pengawas (CCTV) dibawa kabur pencuri.
Pemilik kafe Rico, mengatakan pencuri masuk dengan cara membobol pintu kafe pada malam hari saat kafe tutup. Pencuri mengambil gas elpiji, sejumlah peralatan di kasir dan mengambil satu perangkat CCTV.
Dalam rekaman CCTV, pencuri beraksi menggunakan baju lengan panjang warna putih, celana jins serta menggunakan helm untuk menutupi wajah.
“Pintu kafe dirusak oleh pencuri. Ada satu perangkat CCTV juga diambil pencuri, tapi pencurian itu sempat terekam CCTV yang satu lagi,” katanya, Kamis (11/7).
Sebelumnya, ungkap Rico, pencuri juga membobol kafe miliknya pada bulan April lalu. Sejumlah barang berharga seperti Tablet, tabung gas elpiji dan uang di laci meja kasir raib.
“Saya curiga itu pencuri yang sama karena modus nya sama,” ungkapnya.
Saat ini, Rico telah melaporkan pencurian itu ke Bhabinkamtibmas dan Mapolresta Tanjungpinang guna pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami sudah lapor ke polisi, semoga cepat terungkap siapa pencurinya,” jelas Rico. (*)
polisi melakukan olah TKP penemuan mayat jenis kelamin perempuan
batampos – Penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan membuat geger warga Jalan Pemuda, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Jum’at, (12/7) pagi.
Bayi yang sudah membusuk itu dipenuhi lalat tergeletak diatas tumpukan tanah. Bayi tersebut diprediksi telah tewas lebih dari 3 hari.
Dengan perlahan, petugas kepolisian memasukkan mayat bayi itu ke kantong jenazah. Kemudian petugas membawa bayi tersebut ke RSUD Tarempa untuk diotopsi.
Mayat bayi itu pertama kali ditemukan oleh Hajariah yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan.
“Pagi tadi ditemukan, sebelumnya sudah ada tumpukan tanah disitu, saya lagi menata tanaman, mau ambil air di drum, terpandang tumpukan tanah itu ada bayi,” ujar Hajariah.
Dikatakannya, tiga atau empat hari lalu ia sudah mengetahui ada tumpukan tanah. Namun ia tak menaruh rasa curiga.
“Pas siang hari saya lihatnya, saya naik aja (kerumah), tak curiga, paling kucing menurut saya waktu itu,” sebut Hajariyah.
Ia menduga pelaku pembuangan bayi melancarkan aksinya ketika malam hari. Karena, dilokasi kejadian warga tidak beraktifitas di malam hari.
“Kalau siang tak ada orang buat tumpukan tanah. Mungkin malam orang tu buat tumpukan tanah. Karena malam sepi disini, saya biasa tutup pintu jam 8 malam,” kata Hajariyah. (*)
