Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/2/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut, keluarga mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) turut menikmati uang dari hasil korupsi. Hal itu disampaikan ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh saat menyampaikan sejumlah hal yang membertakan dan meringankan dalam menjatuhkam hukuman kepada SYL.
“Terdakwa dan keluarga terdakwa, serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Selain itu, hakim menilai SYL berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dia juga tidak memberikan teladan sebagai pejabat publik. SYL juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sementara untuk hal yang meringankan, SYL telah berusia lanjut, belum pernah dihukum. Dia juga dinilai telah memberikan kontribusi sebagai menteri pertanian dalam penanganan krisis pangan saat pandemi covid-19.
SYL juga banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah, bersikap sopan. SYL dan keluarga juga telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil korupsi.
SYL divonis pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7). Selain pidana badan, SYL juga dijatuhkan pidana denda senilai Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider kurungan empat bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh membacakan surat putusan.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhkan pidana tambahan senilai Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu. Uang pengganti itu harus dibayarkan SYL setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.
“Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Namun apalabila hartanya tidak cukup maka dipidana selama 2 tahun,” ujar Hakim Rianto.
SYL terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.
SYL bersama dua anak buahnya diterbukti melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
Ilustrasi. Intensitas hujan tinggi dan saluran drainase yang buruk mengakibatkan ruas jalan Iman Bonjol, Nagoya banjir. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Banjir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Batam yang harus diselesaikan. Di musim hujan ini, puluhan titik di kota Batam menjadi langganan banjir.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam Suhar menyebutkan, berdasarkan data dan peninjauan di lapangan saat ini ada sekitar 21 titik banjir di Kota Batam.
“Ya, data per Desember 2023 tercatat ada 21 titik lokasi rawan banjir di Kota Batam, ” ujar Suhar, Senin (11/7).
Namun bila dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, titik banjir ini berkurang signifikan. Bahkan berdasarkan data DBMSDA Batam ada 48 titik banjir, secara bertahap berkurang menjadi 21 titik banjir dengan adanya program peningkatan drainase.
“Sudah ada program peningkatan drainase dan itu berhasil mengurangi titik banjir tersebut,” ucap Suhar.
Adapun 21 titik banjir saat ini adalah, Simpang Kepri Mall-Dutamas-Legenda Bali-Legenda Malaka, Simpang Helm -Kawasan Tunas, Jalan depan kantor PDIP–kawasan Samsat, Jalan Depan Villa Panbill, Jalan Trans Barelang (Depan Perumahan Cipta Asri), Jalan Depan SP Plaza, Jalan Depan Villa Muka Kuning, Kawasan Kantor BPJN (Mangsang), dan Kawasan Bengkong Indah/Bengkong Swadebi, Bengkong.
Lalu Rosedale–Citra Indah, Kawasan Marina City Sekupang, Perumahan Green Nongsa City, Kawasan Sei Tering, Kawasan SMPN 28, Kawasan Industri Volex, Kawasan Greenland, Puri Sasmaya Nongsa, Tiban Center, Pondok Pelangi Tiban dan terakhir Jalan R Suprapto depan perumahan Pemda Batuaji.
Suhar menyebutkan, berdasarkan fakta dilapangan ada beberapa penyebab banjir diantaranya, perubahan tata guna lahan dari awalnya daerah resapan air jadi daerah terbangun termasuk juga aktivitas cut and fill. Selain itu ada juga karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan membuang sampah, membangun di atas drainase dan menutup drainase.
“Ada juga karena pengaruh pasang surut, jaringan utilitas yang ada di drainase seperti pipa ATB, PLN dan PGN, ” terangnya.
Banjir di Batam lanjutnya, juga disebabkan oleh sinkronisasi pemanfaatan lahan dengan sistem drainase atau lahan sudah dialokasikan kepada pengembang, space saluran tidak ada serta kapasitas saluran yang sudah tidak mampu menampung debit air.
“Jadi ada banyak penyebab yang menyebabkan banjir di Batam ini, ” tuturnya.
Sementara Kepala Bidang SDA DBMSDA Batam Wan Taufik menyebutkan, sebanyak 8 titik dari 21 titik banjir di Kota Batam sudah berhasil ditangani sehingga tidak terjadi genangan air lagi ketika hujan deras mengguyur Batam.
Adapun ke dalapan lokasi itu ialah, Jalan depan Villa Panbil, Jalan Trans Barelang, Jalan depan SP PLaza, jalan depan Muka Kuning, Perumahan Citra Indah Rosedale, Kwasan Marina City, kawasan Greenland, Puri Sasmaya Nongsa dan Pondok Pelangi Tiban.
“Dari 21 titik ini, delapan diantaranya sudah tidak terjadi genangan air lagi, ” ujar Wan.
Ia menyebutkan, berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi titik banjir ini. Semisal dengan cara melakukan pembangunan box culvert, pelebaran drainase, pemeliharaan rutin drainase dengan memakai alat berat dan tenaga manusia.
“Tidak ada target, karena prinsipnya seluruh titik banjir kita tangani. Namun tentu belum semua bisa teratasi, ” ucap Wan.
Ia mencontohkan, untuk lokasi yang belum bisa teratasi karena perlu penanganan melalui pembangunan secara fisik. “Dan perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti BP Batam dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) , ” pungkasnya. (*)
batampos – Kenaikan tarif listrik di Batam yang mulai berlaku sejak awal Juli 2024 ini direspons oleh legislator setempat. DPRD akan memanggil PT PLN Batam untuk mendudukkan aturan baru itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Safari Ramadhan mengungkapkan, dalam waktu dekat bakal memanggil PT PLN Batam. Dewan mempertanyakan alasan kenaikan atau penyesuaian tarif listrik tersebut.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kita agendakan pertemuan dengan PLN mempertanyakan hal itu. Rencana besok atau Senin,” ujarnya, Kamis (11/7).
Kebijakan penyesuaian tarif listrik di Batam itu memang bukan wewenang dari PLN daerah, melainkan langsung dari Kementerian ESDM. Tetapi, Safari memaklumi jika masyarakat bakal merasa keberatan.
“Masalah kebijakan penyesuaian tarif daya listrik ini sebenarnya yang mengatur bukan daerah tapi pusat, ini kebijakan pusat. Tentu ini akan kita pertanyakan juga ke PLN Batam, apa alasan kenaikan atau penyesuaian tarif ini,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi mengatakan, bahwa pengguna daya 450-900 volt ampere (VA) tak terdampak penyesuaian tarif sebab para pelanggan itu masuk kategori yang tidak mampu. Yang terdampak itu ialah pelanggan dengan daya 4.400 VA ke atas, sebab dikategorikan sebagai golongan mampu.
“Tarif itu ada (kategori) sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan pemerintahan. Yang tidak mampu, 450 sampai 900 VA, tak kena tariff adjusment,” katanya, saat memberikan keterangan pers, Rabu (10/7).
Untuk pengguna daya 1.300 VA atau yang enam sampai 10 ampere, kenaikannya sebesar 6 persen. Lalu, secara keseluruhan, total yang terdampak penyesuaian tarif listrik di Batam sebanyak 346.622 pelanggan.
Di Pulau Batam, rata-rata pelanggan sudah terpasang listrik dengan daya 1.300 VA ke atas. Hampir tidak ada pelanggan yang masih menggunakan 900 VA, kecuali yang berada di wilayah hinterland, seperti Pulau Kasu, atau juga Belakangpadang, itupun masuk sebagai pelanggan PLN nasional.
Namun Zulhamdi menyebut, masih ada pelanggan di Pulau Batam yang menggunakan listrik dengan daya 900 VA, meskipun saat ini untuk pemasangan awal saja sudah diharuskan menggunakan daya 1.300 VA untuk kategori rumah tangga.
“900 VA ke bawah masih ada di Batam, datanya nanti kita rangkum. Bisa dipasang untuk pelanggan tidak mampu (listrik 900 VA), tapi harus ada surat keterangan miskin,” kata dia. (*)
Direktur Utama BSI Hery Gunardi memaparkan materi dalam acara Diskusi Buku Mega Merger in The Pandemic Era. Kamis (11/7).
batampos —PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan visi untuk menjadi Top 3 Bank Syariah Global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang.
Hal ini disampaikan Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam acara diskusi buku hasil karyanya yang berjudul “Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia”.
“What’s next, apa yang ingin dicapai oleh BSI? Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap,” ujarnya dalam diskusi buku yang dihadiri para pemimpin redaksi media massa nasional, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Hery memaparkan bahwa setelah merger, BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18% dan masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret lalu. Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang.
Hasil dari merger tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) membawa manfaat besar bagi BSI. Di antaranya BSI sukses memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta pada maret 2024.
“Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama jika kita melihat dari pertumbuhan aset. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri hanya tumbuh satu digit. Selain itu, pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia” papar Hery.
Dalam diskusi tersebut, Hery mengatakan bahwa BSI merupakan salah satu bentuk nyata dari aspirasi pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dia menegaskan BSI lahir dari keinginan besar pemerintah agar Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan menjadi representasi kekuatan perbankan syariah di dalam negeri maupun global.
Menurutnya, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air. “Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” jelas Hery.
Ketika melakukan merger tiga bank syariah milik Himbara, yaitu BRISyariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, Hery menceritakan bahwa dirinya menghadapi tantangan yang besar. Merger BSI berlangsung di saat pandemi Covid-19 melanda, namun di bawah kepemimpinan Hery proses integrasi tersebut dapat selesai sesuai jadwal yakni dalam tempo 11 bulan.
Hery mengungkapkan bahwa ketika mendapat amanah untuk memimpin proyek merger tersebut, sebagai seorang leader, ia menyadari bahwa mengawal proses merger dengan visi dan misi yang besar bukanlah tugas yang mudah.
Dia menceritakan bahwa saat merger, BSI harus melakukan transformasi, termasuk teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif, sehingga BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apapun.
Tantangan integrasi ini harus dijawab dengan solusi yang tepat agar konsolidasi dapat mendorong daya saing bank syariah. Selain itu, tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan.
“Tidak hanya itu, semua hal ini pun harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, komunikasi efektif dan kolaborasi yang erat merupakan aspek penting yang kami kedepankan,” ujar Hery.
Leadership
Sementara itu, CEO Rakyat Merdeka Group, Kiki Iswara Darmayana yang hadir dalam diskusi ini mengatakan dalam sebuah merger diperlukan jiwa kepemimpinan (leadership) yang tinggi untuk bisa membawa proses ini berjalan dengan lancar.
Ini tidak lepas dari proses merger yang mengharuskan transformasi untuk mendorong perusahaan memiliki daya saing dan profitabilitas yang lebih tinggi. Merger dan transformasi memerlukan sosok pemimpin mumpuni agar dapat berjalan dengan sesuai, dan mencapai tujuannya. Kiki Iswara menilai Hery Gunardi berhasil menunjukkan hal tersebut selama merger BSI.
“Pak Hery merupakan seseorang yang berani mengambil risiko, tapi sangat penuh perhitungan. Keberanian beliau dalam mengambil risiko sangat menginspirasi, tetapi saya percaya dengan Pak Hery terutama karena pengalamannya ikut serta dalam proses merger Bank Mandiri,” ujar Kiki Iswara.
Hadir dalam diskusi tersebut, Pemimpin Redaksi Republika, Elba Damhuri mengatakan Hery Gunardi juga dianggap berhasil untuk merespon tantangan khususnya membangun SDM unggul berlandaskan prinsip dan nilai syariah. Ini untuk mendukung tujuan bersama menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di sektor keuangan dan perekonomian syariah. Elba juga mengapresiasi Hery Gunardi yang bisa membentuk culture perusahaan baru yang unggul, kuat dan tangguh. Untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik demi tercapainya visi dan misi BSI.
“Pak Hery dengan cermat mampu menerjemahkan cita-cita BSI dari pemangku kepentingan menjadi strategi. Meskipun menurut saya, keberhasilan merger ini tidak hanya terkait dengan strategi, tetapi juga dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia. Dan saya melihat bahwa kematangan pengalaman beliau membuat proses integrasi dari merger ini berjalan dengan lancar,” ungkap Elba.
Terkait apresiasi dari para pemimpin redaksi yang hadir dalam diskusi tersebut, Hery merasa bersyukur dan menegaskan hal tersebut menjadi pelecut semangatnya yang akan disebarkan kepada seluruh insan BSI di seluruh Indonesia. (*)
batampos – Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam mengeluhkan dampak dari kenaikan tarif listrik yang diumumkan oleh PT PLN (Persero) Batam.
Pelaku UMKM khawatir kenaikan listrik mulai bulan depan akan berdampak pada kelangsungan bisnis mereka, saat mereka baru mulai bangkit usai dihantam pandemi Covid-19 selama dua tahun.
Seorang pemilik usaha nasi Padang di Sekupang, Imam mengaku keberatan dengan kebaikan harga tarif listrik untuk pelanggan ini. Pasalnya, di tengah ekonomi yang tidak stabil saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat.
“Buat saya makin menambah beban karena usaha belum berjalan normal. Bahan-bahan pokok semakin mahal. Disisi lain tarif listrik malah naik duluan,” katanya kepada Batam Pos.
Pemilik usaha laundry di Sekupang, Yanti menilai kenaikan tarif ini dianggap makin memberatkan mereka di tengah daya beli masyarakat yang menurun dan biaya operasional yang terus meningkat.
“Jelas kita tak setuju. Karena ini akan berdampak luas terhadap biaya operasional kami, ” ujarnya.
Senada pemilik Usaha Kuliner di Batam Center Wahyuni mengungkapkan kekhawatirannya dengan adanya rencana kenaikan tarif listrik ini. Ia khawatir dagangannya akan semakin sepi, dikarenakan ikut menaikan harga dagangannya saat ini.
“Kami sudah kesulitan dengan biaya bahan baku yang naik dan sekarang listrik juga naik. Sekarang saja udah sepi gimana nanti kalau kita ikut menyesuaikan ke masyarakat, ” ujarnya.
Wahyuni juga khwatir, penurunan daya beli masyarakat akan semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. “Belum lagi sewa tempat. Harusnya ada kompensasi buat kami,” kata dia.
Senada itu, Ahmad Yani, seorang pengusaha laundry di Bengkong, juga merasa kenaikan tarif listrik ini akan semakin menyulitkan usahanya. Dia bingung harus menaikan harga layanan atau tetap bertahan untuk menjaga pelanggan.
“Pengeluaran kami untuk listrik sudah besar, apalagi dengan tarif baru ini. Kami mungkin harus menaikkan harga layanan, tapi takut pelanggan justru berkurang,” keluh Ahmad.
Para pelaku UMKM berharap pemerintah dan PLN Batam bisa memberikan solusi atau kompensasi untuk meringankan beban mereka para pelaku UMKM.
“Kami berharap ada subsidi atau bantuan bagi UMKM agar bisa tetap bertahan. Kalau tidak, banyak usaha kecil yang akan gulung tikar,” kata dia.
Terpisah Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengkhawatirkan dampak kenaikan tarif listrik terhadap penurunan daya beli masyarakat yang otomoatis melemahkan pemulihan ekonomi.
Dia mengatakan, kenaikan tarif listrik ini akan memperlemah daya saing industri rumah tangga dalam menghadapi pemulihan ekonomi pasca Covid-19. “Masyarakat kaget tarif listrik di Batam naik hingga 9 persen,” kata Wahyu.
Menurutnya, membengkaknya biaya produksi kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan memacu inflasi di daerah. “Rata-rata subsidi itu 450-900 VA sudah jarang. UMKM disini menggunakan 2400 VA harus menyesuaikan harga,” katanya
Wahyu menambahkan, kenaikan tarif listrik ini harus dievaluasi kembali. Untuk itu ia meminta Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas ESDM menyurati Kementerian ESDM.
“Katanya PLN merugi, tapi kami tidak tau apa betul itu hasil audit BPK secara transparan dan terbuka. Kita meminta Dinas ESDM surati Kementerian untuk mengkaji ulang kenaikan tarif listirk ini,” tegasnya. (*)
Ketua KPU Batam Mawardi. Foto Cecep Mulyana/Batam Pos.
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menerima dana hibah sebesar Rp39.150.800 untuk pembiayaan Pilkada Kota Batam 2024. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Untuk hibah pemilihan wali kota Batam tahun 2024 sudah disalurkan. Anggarannya sekitar Rp39 miliar,” ujar Ketua KPU Kota Batam Mawardi kepada Batam Pos, Kamis (11/7).
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyerahan dana hibah dibagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Pemko Batam menyerahkan 40 persen dari total dana hibah yang bersumber dari APBD perubahan 2023. Dana senilai Rp15 miliar tersebut diberikan pada November 2023.
Sementara, penyerahan dana hibah tahap kedua bersumber dari APBD 2024 bernilai Rp23,9 miliar dan diberikan pada Juni 2024. “Pencairan 40 persennya sudah kita terima pada akhir November 2023 dan 60 persen di Juli 2024,” sebut Mawardi.
Ia menyebutkan, dana itu digunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada Kota Batam 2024 mulai dari persiapan, penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan umum. Pengalokasian dari dana tersebut sebagian besar digunakan untuk honorarium Adhoc, sementara sisanya untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis (bimtek), monitoring, pembentukan dan pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagainya.
“Biasa yang terbesar itu untuk honor,” ujar Mawardi.
Ia menjelaskan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kepri dan Pemko Batam honorarium KPU Batam yang dianggarkan diantaranya honorarium PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS, KPPS dan Linmas, serta honorarium PPDP.
“Awalnya KPU Batam mengusulkan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pilkada senilai Rp74 miliar. Lalu pemko lakukan rasionalisasi, angka yang didapatkan menjadi Rp43 miliar,” kata Mawardi.
KPU Batam bersama TAPD Pemko Batam lanjutnya, melakukan rapat kembali pada 25 Mei 2023 lalu, dan terdapat beberapa kategori yang tidak diakomodir Pemko Batam, di antaranya biaya santunan (kematian dan cacat) Rp93,2 juta, sewa gedung kantor PPK Rp324 juta dan perjalanan dinas Rp432,9 juta, sehingga total yang tak diakomodir Rp1,6 miliar.
“Sehingga final total anggaran Pilkada Rp39 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam Riama Manurung menyampaikan anggaran Pilkada 2024 totalnya senilai Rp53,9 miliar.
“Diperuntukkan untuk KPU Kota Batam senilai Rp39 miliar dan untuk Bawaslu Kota Batam senilai Rp14,8 miliar,” kata Riama.
Ia mengatakan dalam APBD-P 2023, dianggarkan sebesar 40 persen, yaitu untuk KPU senilai Rp15,6 miliar dan Bawaslu senilai Rp5,9 miliar. Sementara pada tahun 2024 dianggarkan 60 persen, KPU Batam Rp23,4 miliar dan Bawaslu Rp8,8 miliar. (*)
Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, Rikson Tampubolon
batampos– Menghadapi berbagai permasalahan parkir di Kota Batam, Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, Rikson Tampubolon, menyuarakan keprihatinannya terkait kenaikan tarif parkir berlangganan yang dinilai terlalu mahal dan tidak sebanding dengan kota lain seperti Kota Medan.
Hal ini disampaikan dalam upaya untuk mendorong Pemerintah Kota Batam meninjau kembali kebijakan tarif parkir berlangganan.
Merujuk Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa jenis parkir mencakup Parkir Berlangganan dan Parkir Non Berlangganan, sedangkan ayat (5) menetapkan bahwa parkir berlangganan memiliki masa berlaku 1 tahun yang dibuktikan dengan sticker parkir.
Tampubolon mengungkapkan bahwa tarif parkir berlangganan di Batam untuk kendaraan roda dua adalah Rp 250.000 per tahun, roda empat Rp 600.000 per tahun, dan roda enam Rp 750.000 per tahun. Sebagai perbandingan, di Kota Medan, tarif berlangganan parkir jauh lebih terjangkau: Rp 90.000 per tahun untuk roda dua, Rp 130.000 per tahun untuk roda empat, dan Rp 168.000 per tahun untuk truk atau bus. Harusnya untuk kota batam idealnya, harusnya tidak lebih dari 200 ribu untuk roda empat, roda dua 100 ribu.
“Kenaikan tarif parkir berlangganan di Kota Batam sangat memberatkan masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku di Kota Medan, kota tetangga kita. Hal ini berpotensi memicu maraknya juru parkir ilegal yang mencari keuntungan melalui pungutan liar. Dan ini sudah kita rasakan jukir makin marak dimana-mana, makin menjamur. Dan pemerintah sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa menertibkan ini. Dan akibatnya masyarakat juga yang dirugikan,” ujar Tampubolon, yang juga alumni Program Magister Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara ini.
Lebih lanjut, Tampubolon menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih siap dalam mengelola parkir di Kota Batam. Kenaikan tarif parkir tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pendapatan dari sektor parkir. Seharusnya, kebijakan kenaikan tarif parkir juga dapat diarahkan untuk perbaikan transportasi publik di Kota Batam.
“Kami mengharapkan DPRD Kota Batam yang baru nanti dapat membentuk panitia khusus untuk mengaudit dan mempertanyakan manajemen perparkiran di Kota Batam secara menyeluruh. Kota Batam, dengan visinya sebagai bandar dunia madani, harusnya mencontoh manajemen parkir seperti di Singapura dan Johor, di mana petugas parkir liar jarang ditemui di jalanan. Kan visi kia mau jadi bandar dunia madani, harusnya di contoh itu Singapura dan Malaysia? Jarang kita lihat juru parkir illegal. Masyarakat bisa maklum kalau biaya parkir itu naik, asal jelas kemana dampak positifnya,” tegasnya.
Dengan menurunkan tarif parkir berlangganan, Tampubolon berpikir masyarakat juga semakin banyak yang ikut berlangganan. Semakin banyak masyrakat yang bergabung dengan progam parkir langganan ini akan semakin baik juga kedepannya. Program parkir belangganan ini akan sukses berjalan optimal. Dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan keteraturan dan pengawasan terhadap parkir di Kota Batam. Sistem ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam menikmati fasilitas parkir yang lebih terorganisir dan terjamin.
Masyarakat Kota Batam berharap Pemerintah Kota Batam dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif parkir berlangganan ini demi kesejahteraan dan kenyamanan bersama.
Tentang Batam Labour and Public Policies: Batam Labour and Public Policies adalah lembaga yang fokus pada penelitian dan pengembangan kebijakan publik dan isu tenaga kerja di Kota Batam, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan kota secara berkelanjutan. (*)
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bintan, Ahmad Fauzi. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Calon pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bintan diprediksi bertambah.
Pasalnya, jumlah data Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) bertambah sekitar 1.910 orang pada Pilkada 2024 dibandingkan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan.
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bintan, Ahmad Fauzi mengatakan, data DP4 dari Kemendagri sekitar 125.265 orang, sedangkan DPT Pemilu 2024 lalu sekitar 123.355 orang.
“Ada penambahan sekitar 1.910 orang dibandingkan jumlah DPT pemilu 2024 lalu,” ungkap Fauzi.
Dia mengatakan, saat ini petugas pemuktahiran data pemilih (pantarlih) sedang melakukan verifikasi dan penelitian terkait data DP4 dan data DPT Pemilu 2024 lalu dengan turun ke setiap kecamatan di Kabupaten Bintan.
Sejauh ini, petugas pantarlih di Kecamatan Bintan Pesisir telah menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) sekitar 100 persen, kemudian Kecamatan Mantang dengan progres coklit sekitar 97,08 persen dan Kecamatan Tambelan dengan progres coklit sekitar 71,55 persen. Untuk tujuh kecamatan lain di Kabupaten Bintan dengan persentase coklit di atas 50 dan 60 persen.
Dia mengatakan, ada beberapa tantangan yang dihadapi petugas pantarlih saat melaksanakan coklit di lapangan.
“Seperti jarak satu rumah dengan rumah lain berjauhan. Lalu ada juga petugas yang disambut gongongan anjing dan jalan tanah yang licin dan berlumpur,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan, petugas pantarlih menemukan beberapa orang yang sudah pindah ke Bintan namun belum melapor pindah kependudukan.
“Ada juga yang keluarganya meninggal tetapi tidak diurus akta kematian,” tambahnya. (*)
batampos – Polisi mengungkap bahwa sindikat judi online di sebuah apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, termasuk jaringan judi online internasional di Kamboja. Diketahui ada 7 pelaku yang ditangkap dalam kasus tersebut.
“Sindikat tersebut masuk ke dalam jaringan judi online Kamboja,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi, Kamis (11/7).
Setelah sindikat tersebut berhasil meretas, ia mengatakan bahwa para pelaku menyewakan website pemerintahan hingga instansi pendidikan tersebut kepada jaringan judi online di Kamboja.
“Mereka menyewakan website tersebut kepada pemilik judi online jaringan Kamboja,” ungkap Andri
Saat ini, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap sindikat judi online tersebut .
Sebelumnya, polisi membongkar markas judi online yang berlokasi di salah satu unit di apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 7 pelaku ditangkap.
“Total 7 orang sudah berhasil kita amankan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi saat dihubungi, Rabu (10/7).
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan, penggerebekan markas judi online itu dilakukan pada Kamis (4/7) lalu.
Markas judi online itu terendus dari laporan masyarakat di apartemen yang dimaksud.
“Dari hasil penyelidikan bahwa benar didapatkan adanya kegiatan usaha perjudian online yang dioperasikan oleh enam orang tersangka dengan inisial FAF, 26, AE, 39, YGP, 20, FH, 21, GF, 21, dan FAP, 19,” ungkap Andri.(*)
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di gedung Bareskrim, Kamis (11/1/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terburu-buru mengajukan upaya hukum banding setelah mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis 10 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab, vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK, yang menuntut SYL dengan hukuman 12 tahun penjara.
“Setelah kami berdiskusi, kami pun mengambil sikap untuk berpikir-pikir dalam rangka mempelajari putusan yang telah dijatuhi Yang Mulia untuk kemudian kami mengambil langkah atau sikap selanjutnya,” kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7).
Meyer menjelaskan, pihaknya akan mempelajari lebih dulu pertimbangan hakim yang dijatuhkan terhadap SYL. Selain pidana badan yang rendah, hukuman uang pengganti yang dibebankan SYL juga tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK.
Pasalnya, Jaksa KPK menuntut SYL agar membayar uang pengganti sejumlah Rp 44.269.777.204 dan ditambah USD 30 ribu. Sementara, dalam putusan hakim meminta SYL membayar uang pengganti senilai Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu.
“Tetapi pada intinya seluruh unsur terbukti adanya pemaksaan pemerasan yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo bersama Pak Hatta dan Kasdi. Tetapi ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati hanya sebesar 14 miliar,” tegas Jaksa Meyer.
Sebelumnya, SYL divonis pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7). Selain pidana badan, SYL juga dijatuhkan pidana denda senilai Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider kurungan empat bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh membacakan surat putusan.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhkan pidana tambahan senilai Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu. Uang pengganti itu harus dibayarkan SYL setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.
“Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Namun apalabila hartanya tidak cukup maka dipidana selama 2 tahun,” ujar Hakim Rianto.
SYL terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.
SYL bersama dua anak buahnya diterbukti melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
