batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut merespons polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus berulang. Peme-rintah akhirnya membentuk satuan tugas (satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan hingga kepolisian untuk menanggulangi hal ini.
Dengan adanya Satgas PPDB, dia berharap persoalan penerimaan siswa baru itu bisa ditangani. Sehingga proses PPDB yang menjadi agenda rutin tahunan dapat berjalan lebih ketat dan fokus.

Pesan tersebut disampaikan Ma’ruf Amin di sela kunjungan kerja di Surabaya, Kamis (4/7). Seperti diketahui dugaan atau laporan kecurangan PPDB kembali muncul di sejumlah daerah. Persoalan terus terulang, karena hampir selalu terjadi pada momen PPDB.

Pemerintah berupaya me-ngatasi masalah PPDB yang terus berulang itu. Di antaranya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPDB. Nantinya Satgas PPDB ini akan melibatkan unsur Kejaksaan sampai dengan Kepolisian. Karena banyak masalah PPDB sering kali juga berupa persoalan pidana atau pelanggaran hukum.

“Supaya pengawasannya lebih ketat, jadi lebih fokus untuk mengamati (PPDB) dan supaya membuat pihak yang akan melakukan (kecurangan tidak berani) karena sudah ada satgasnya,” kata Ma’ruf. Dia menyampaikan, dengan dibentuknya Satgas PPDB ini, diharapkan proses rekrutmen siswa di sekolah negeri ke depan dapat lebih tertib dilak-sanakan dan kecurangan dapat ditiadakan.

Ma’ruf mengatakan dengan adanya Satgas PPDB itu, diharapkan masyarakat akan berpikir berpuluh kali untuk melakukan kecurangan.

“Karena sudah ada lembaga yang mengawasi dan memata-matai langsung. Sehingga nanti (PPDB) bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Mantan Rais Aam PBNU itu mengatakan, jika nanti masih ditemui kecurangan dalam PPDB, tim dari Satgas harus turun melakukan pengawasan. Bahkan bisa melakukan upaya penindakan, jika terjadi pelanggaran hukum. Ma’ruf mengatakan Satgas PPDB diharapkan bisa memberikan sanksi kepada setiap pihak yang melanggar. Sehingga bisa menimbulkan efek jera.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mendukung penuh upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum terhadap oknum-oknum nakal dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Diakuinya, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses PPDB saat ini. Mulai dari manipulasi kartu keluarga, pungutan liar, hingga praktek jual beli kursi.

Hal ini terjadi lantaran para orangtua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah nege-ri tertentu yang dianggap favorit. Padahal, menurut dia, leveling favoritisme itu sudah tak ada. Karena saat ini, semua sekolah negeri memiliki kondisi yang sama.

“Oleh karena itu, agar ada-nya efek jera bagi oknum orangtua, oknum pejabat daerah, oknum kepala Sekolah yang bermain mata hingga terjadinya jual beli bangku, terjadinya pungli, dan sete-rusnya mestinya harus ada penegakan hukum secara pidana,” tuturnya.

Selama 7 tahun kebijakan ini, imbuh dia, penegakan hukum secara pidana pada oknum-oknum tersebut belum ada. Hal ini yang disinyalir membuat kasus-kasus serupa kembali terjadi tiap tahunnya.

Pihaknya pun turut mengap-resiasi pihak KPK yang turut serta dalam mengawasi pro-ses PPDB ini. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan gratifikasi selama PPDB. Kemudian, Kejaksaan Agung pun ikut serta dalam proses pe-ngawasannya.

“Semoga tidak hanya sekadar macam dalam tulisan saja, tetapi lemah dalam implementasi. Sehingga bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan selama PPDB,” pungkasnya.

Hal ini turut diamini Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia mengatakan, belum adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dalam PPDB membuat kasus-kasus serupa kembali terulang.

Oleh karenanya, ia pun sudah sejak jauh-jauh hari mengusulkan adanya tim investigasi untuk menangani masalah tersebut. Tim ini bisa terdiri dari pihak pemerintah, satuan pendidikan, hingga pihak berwajib.

“Ini kan bukan hanya masalah titipan tapi juga pembuatan identitas yang tidak sesuai, pemalsuan, dan bentuk penyalahgunaannya. Seharusnya itu sudah diketahui modus-modusnya apa saja. Cuma sekarang sanksinya itu yang nggak ada,” keluhnya.

Politisi Partai Golkar ini mendukung penuh agar para oknum nakal tersebut disank-si secara tegas. Sebab, praktik titipan atau pemalsuan yang terjadi sangat mencederai prinsip keadilan dan transpa-ransi yang harus dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel Selatan, Adrian Agustiansyah mengatakan saat ini pihaknya telah menye-rahkan sejumlah rekomendasi dan temuan itu ke Gubernur Sumsel. Khususnya mengenai temuan 911 anak dari 22 sekolah di Palembang yang diduga skornya tidak cukup dalam seleksi PPDB, namun diterima oleh sekolah.

“Kami memberikan waktu selama 30 hari. Jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan, maka akan kami teruskan ke pusat,” terangnya, kemarin. Saat ini, Adrian memastikan sudah banyak siswa yang terlempar dalam permasalahan jalur prestasi ini ditelpon oleh sekolah. Mereka kemudian dinyatakan diterima di sekolah yang didaftar.

Dari hasil pemeriksaan inisiatif ORI Sumsel, permasalahan ini terjadi lantaran sistem PPDB yang mengubah pemeringkatan siswa yang diterima dalam seleksi jalur prestasi. ORI sudah melakukan peme-riksaan di sekolah. Dari sana, ketemu bahwa sekolah pun tak tahu, bahwa pemeringkatan berubah. (*)

batampos – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjatuhkan pilihan kepada Bobby Nasution sebagai calon gubernur (cagub) di Sumatra Utara (Sumut). Rekomendasi itu resmi diserahkan langsung Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada Bobby, Kamis (4/7).

Sebelumnya, untuk Pilgub Sumut 2024, PKB menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) terhadap dua calon. Selain Bobby, mantan Gubernur Sumut Edy Rahmaya-di juga menjalani UKK di DPP PKB. Dari dua figur kuat tersebut, PKB memutuskan untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo itu.

Menurut Jazilul, PKB lebih memilih Bobby karena menilai lebih unggul daripada Edy. Bobby lebih berpeluang menjadi pemenang karena diusung banyak partai politik. ”Kalau kami sebut superkoalisi yang menyiratkan kemenangan ada di Mas Bobby,” ujarnya di kantor DPP PKB, kemarin.

Saat ini sudah ada tujuh partai politik yang telah mendukung Bobby. Selain PKB, ada PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jazilul meminta kepada Bobby makin giat melakukan persiapan pencalonan Gubernur Sumut. Salah satunya berkomunikasi dengan partai politik pendukung. ”Mas Bobby lebih kencang larinya. Lebih cepat berkoordinasi dengan partai lain dan mencari pasangannya,” tutur dia.

PKB juga mengusulkan nama Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Bobby. Jazilul menegaskan, usulan nama istri Raffi Ahmad itu bukan candaan, melainkan usulan serius. Sebab, di zaman media sosial seperti sekarang, diperlukan pesohor dengan popularitas tinggi yang menjadi pendamping dalam pilkada.

”Kami mengusulkan nama Mbak Nagita Slavina. Mas Bobby bisa membahasnya dengan partai pendukung yang lain,” ungkapnya.

Bobby mengatakan, dirinya sedikit kaget dengan usulan PKB yang mengajukan nama Nagita. Sebab, nama Nagita tidak terpikirkan sebelumnya. Tentu, kata Bobby, usulan tersebut akan dibahas secara serius dengan partai koalisi dan menjadi pertimbangan.

”Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting,” tutur wali kota Medan tersebut. (*)

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri enam komisioner di Kantor KPU RI, Kamis (4/7).

Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, proses pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah dan keputusan didapat secara bulat. ”Kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada pak Mochammad Afifuddin,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Afif, kata Mellaz, akan menjabat sampai Ketua KPU definitif ditetapkan. Untuk menunjuk ketua definitif, KPU menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pengganti Hasyim tuntas.

Sementara itu, Afif mengatakan akan segera bekerja. Hal pertama yang akan dilakukan adalah menguatkan konsolidasi internal pasca dicopotnya hasyim. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan-percepatan kinerja kelembagaan.

”Kami akan memastikan seluruh hal melakukan, penge-cekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan,” ujarnya.

Pasalnya, tahapan Pilkada kian berjalan menuju puncaknya. Afif ingin memastikan, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian KPU RI. ”Akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Afif juga meminta dukungan publik termasuk gerakan masyarakat sipil untuk mengambalikan kepercayaan publik. ”Kami dengan sangat senang hati, menerima jika ada masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sebaiknya kita lakukan,” tegasnya.

Sementara itu, posisi Hasyim kemungkinan bakal diisi Iffa Rosita. Pasalnya, Viryan yang ada di posisi kedelapan dalam urutan hasil fit and propet test, diketahui meninggal dunia pada tahun 2022 lalu. Oleh karenanya, Iffa yang ada di posisi kesembilan akan mengisi tempat Hasyim.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow meski agak terlambat, putusan pencopotan Hasyim sangat melegakan. Sebab, integritas KPU sebagai lembaga terhormat memang perlu dijaga jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

”Sebab bisa saja kasus seperti ini dijadikan bahan untuk menyandera KPU untuk tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024 ini,” ujarnya.

Jeirry menambahkan, putusan DKPP menunjukkan KPU memang memiliki persoalan internal. Itu tercermin dari banyak kebijakan yang tak sesuai dengan nilai, prinsip dan norma pemilu yang baik dan benar.

Banyaknya masalah dan kontroversi, kata dia, sedikit banyak dipengaruhi perilaku perilaku yang tak terpuji, yang selama ini memang tak terungkap ke publik. Dengan kasus ini, dia berharap KPU bisa memperbaiki diri dalam melaksanakan tahapan Pilkada Serentak ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani merasa prihatin dengan pemecatan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU. Seharusnya, kata Puan, kasus asusila tidak terjadi pada pimpinan KPU yang semestinya menjadi contoh bagi masyarakat. ”Seharusnya tidak terjadi hal seperti ini,” terang Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Puan menegaskan, harus dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pemilihan pimpinan KPU. Selain perbaikan mekanisme pemilihan, ke depannya, DPR juga harus mencari figur-figur yang lebih baik dalam mengisi jabatan komisioner KPU RI.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pihaknya menghormati putusan DKPP yang memecat Hasyim. Saat ini, pihaknya menunggu keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian Hasyim dan nama penggantinya. ”Nanti kami proses sesuai mekanisme,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus juga ikut prihatin. Menurutnya, kasus asusila yang menimpa Hasyim adalah sesuatu yang memalukan dan memilukan bagi bangsa Indonesia. Seharusnya kasus itu tidak terjadi pada pimpinan KPU yang merupakan pejabat publik.

Dia menegaskan, kasus Hasyim harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat KPU, baik di pusat maupun di kabupaten/kota dan provinsi. Mereka adalah pejabat publik yang harus menjadi contoh bagi masyarakat. “Anggota KPU, baik di pusat dan daerah harus hati-hati dalam bertindak,” paparnya. (*)