Rabu, 6 Mei 2026
Beranda blog Halaman 3320

Beli Nasi Bungkus Untuk Makan, Nabar Terancam 5 Tahun Penjara

0
SIDANG
Ilustrasi persidangan/Jawa Pos

batampos – Untung tak dapt diraih, malang tak dapat ditolak, pribahasa itu lah yang cocok dengan kisah hidup Nabar Simatupang. Ia menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam usai membeli sebungkus nasi dengan lauk ikan tongkol, Selasa (2/7).

Nasi bungkus seharga Rp 18 ribu itu ia bayar dengan satu lembar pecahan Rp 100 ribu. Yang akhirnya ia mendapat kembalian dari penjual warung Rp 82 ribu.

Namun belum sempat menikmati nasi bungkus itu, ia tiba-tiba disergap oleh suami pemilik warung. Ternyata eh ternyata, Nabar membayar nasi bungkus itu dengan pecahan Rp 100 ribu palsu. Nabar berhasil diamankan warga dan mendapat bogem mentah.

Baca Juga: Jadi Kurir Sabu 35,9 Kilogram, Pasutri Dijanjikan Upah Rp 300 Juta

Kemarin, Nabar menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 3 saksi, yakni ibu penjual nasi, suami penjual nasi dan warga.

“Awalnya tidak sadar uang itu palsu. Namun setelah dia (terdakwa) pergi, baru sadar uang itu palsu, beda dengan uang lainnya. Saya tahu, karena itu satu-satunya uang Rp 100 ribu,” sebut Mar di persidangan.

Sedangkan suami Mar menjelaskan, bahwa ia diberi tahu oleh sang istri ada yang membayar nasi pakai uang palsu. Yang kemudian menjelaskan ciri-ciri pelaku.

“Saya lihat terdakwa pakai motor, saya cegat dan tarik dia,” sebut Suami Mar.

Baca Juga:  BC Batam: Joki Imei Tidak Dibenarkan

Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang didampingi Lisman, LBH Suara Keadilan. Saat dipersidangan Nabar sempat akan membela diri, namun dicegah hakim karena ada waktunya untuk menyampaikan itu.

“Untuk keterangan dan pembelaan terdakwa bisa disampaikan nanti. Ada waktunya,” sebut hakim Setyaningsih.

Proses persidangan itu akhirny ditunda hingga minggu depan, dengan agenda masih menghadirkan saksi dan JPU.

Usai sidang, Lisman penasehat hukum terdakwa mengatakan kliennya mendapat uang dari teman. Berawal saat terdakwa hendak meminta bantuan untuk mencari kerja karena sudah lama menganggur.

Baca Juga: Tarif Listrik di Batam Naik, Berikut 11 Golongan yang Diberlakukan

“Namun bukannya dibantu cari kerja, terdakwa diberi 18 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Terdakwa sempat menolak, namun karena tak ada uang, ia pun menerima,” tegas Lisman.

Perbuataan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Ancaman pidana 5 tahun penjara. (*)

 

Reporter: Yashinta

Uang Ratusan Juta Nasabah Bank Swasta di Batam Raib, DPRD Batam Desak Bank Transparan dan Kooperatif

0
Bank UOB e1719926328777
Seorang nasabah bank swasta di Batam kehilangan uang ratusan juta rupiah di rekeningnya.

batampos – Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai, angkat suara terkait kasus hilangnya uang nasabah bank swasta secara misterius di Batam. Baru-baru ini, seorang nasabah bank swasta kehilangan uang ratusan juta rupiah di rekeningnya dan ditransfer ke rekening tak dikenal melalui internet banking.

Lik Khai menegaskan bahwa pihak bank harus bertanggung jawab atas kejadian ini, mengingat hilangnya uang nasabah diduga akibat sistem keamanan bank yang bermasalah. Ia berharap pihak bank untuk bergerak cepat dalam menangani kasus ini dan tidak menutup-nutupi.

“Pihak bank harus kooperatif, jangan malah menutup-nutupi karena takut citranya jelek,” tegas Lik Khai, Selasa (2/7).

Baca Juga: Bu SekLur Didakwa Menipu Bu Bidan, Bu SekLur Dituntut 2,6 Tahun, Uang Bu Bidan Tidak Kembali

Ia menekankan perlunya transparansi dari pihak bank. Kalau memang kasus tersebut melibatkan oknum internal, bank harus kooperatif dan menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

Lik Khai juga mengimbau masyarakat untuk memilih bank terpercaya dalam menyimpan uangnya.

“Intinya, kami harap pihak bank transparan dan kooperatif jika ada kejadian seperti ini,” pungkas Lik Khai.

Sebelumya, seorang nasabah Bank UOB Indonesia Cabang Nagoya Batam, Syaiful Khair, menjadi korban peretasan yang mengakibatkan hilangnya uang Rp 139 juta dari rekeningnya pada 8 Mei 2024 dini hari.

Akmal Kamil Nasution, sebagai kuasa hukum Syaiful menjelaskan bahwa dana tersebut ditransfer tanpa sepengetahuan kliennya ke dua rekening lain, yaitu Briva Indodax Rifkhi Nuansa Ra (Rp 100 juta) dan Indodax Rifkhi Ram (Rp 39 juta).

Baca Juga: Tarif Listrik Batam Naik hingga 9 Persen, Pengusaha Minta PLN Tingkatkan Layanan

Syaiful telah melaporkan kejadian ini ke Bank UOB dan meminta pemblokiran rekening penerima.

Namun, menurut Akmal, bank tidak segera bertindak dan hanya memberikan surat sanggahan yang menyatakan bahwa Syaiful telah menerima kode OTP untuk transaksi tersebut.

“Nomor handphone yang terdaftar di Bank tidak sesuai dengan yang digunakan klien kami saat itu,” jelas Akmal.

Kecewa dengan respon Bank UOB, Syaiful dan kuasa hukumnya berencana menempuh jalur hukum jika bank tidak segera menyelesaikan masalah ini.

Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan lemahnya sistem keamanan siber di Bank UOB. Akmal menegaskan bahwa sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2022, bank berkewajiban menjaga ketahanan siber untuk melindungi data dan transaksi nasabah.

“Ini adalah kasus Cyber Crime. Bank yang seharusnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, bukan nasabah,” tegas Akmal.

Baca Juga: Pajak Reklame Batam Capai Rp 8 Miliar di Semester Pertama 2024

Syaiful berharap agar kasus ini segera diusut tuntas dan uangnya dapat kembali. Ia juga menghimbau nasabah bank lain untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peretasan.

Akmal juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti kasus ini dan mengevaluasi sistem keamanan siber di Bank UOB.

“Kami berharap OJK dapat memberikan sanksi tegas kepada Bank UOB jika terbukti lalai dalam menjaga keamanan data nasabahnya,” kata Akmal.

Sementara itu dari pihak Bank UOB belum memberikan keterangan terkait pernyataan tersebut. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

Anies Baswedan Sambut Baik Diduetkan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024

0
Anies Baswedan (tengah) bersama Ketua Umum Milenial Untuk Perubahan, Beni Pramula (Kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Pendopo Anies Baswedan, Jakarta, Senin, (16/10/2023). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

batampos – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik untuk diduetkan dengan kadernya, Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, Anies sudah mengetahui rekam jejak yang baik dari Sohibul selama ini, sehingga ia menerima keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS tersebut.

“Dan sudah disampaikan lah keputusan dari DPTP dan Pak Anies sambut dengan sangat baik karena ya tadi, beliau sudah sangat terbiasa, sangat tahu dan kualitas dari Pak Sohibul Iman memang juga sangat menjawab,” kata pria yang karib disapa HNW itu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7).

Ia menekankan, Sohibul banyak menorehkan prestasi saat menjabat Presiden PKS. “Ketika beliau menjadi presiden partai, wah prestasinya dahsyat bung, waktu beliau jadi presiden partai itu PKS suaranya naik dari 8,4 juta pemilih di 2014 menjadi 11,4 juta pemilih, naik 3 juta suara. Dari 40 kursi naik jadi 50 kursi, dahsyat itu,” ujar HNW.

HNW menegaskan, pihaknya sangat serius untuk mengupayakan duet Anies-Sohibul agar bisa didaftarkan ke KPU pada Pilkada Serentak 2024. “Jadi, kalaupun kami mengajukan Pak Sohibul Iman bukan karena sekedar PKS, ini kader PKS yang sangat unggulan, sangat berkualitas, baik dalam konteks ukuran partai maupun ukuran publik, dan kinerjanya sangat nyata,” pungkasnya. (*)

Bupati Dorong Desa di Anambas Bertranformasi Pelayanan Secara Digital, Meski Berada di Perbatasan

0
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris melihat mesin Anjungan Desa Digital di Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara

batampos – Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mendorong seluruh Desa yang berada diwilayah kerjanya untuk berinovasi pelayanan dari cara manual menjadi digital sesuai perkembangan zaman.

“Baru satu desa yang menerapkan sistem pelayanan secara digital. Kita mendorong desa lain segera bertranformasi pelayanan dari manual ke digital,” ujar Abdul Haris usai meresmikan Desa Digital di Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Selasa, (2/7).

Terletak di daerah perbatasan, Haris tidak ingin Anambas menjadi daerah tertinggal. Menurutnya, dengan segala keterbatasan bukan menjadi hambatan untuk mewujudkan desa digital.

“Kita harus bisa bersaing dengan daerah yang ada di perkotaan. Daerah perbatasan harus mampu bertranformasi di era digital ini,” tutur Bupati 2 periode itu.

BACA JUGA:Permudah Warga Urus Administrasi, Desa Piasan Sediakan Mesin Pencetak Surat

Memang, diakui Haris, untuk mewujudkan pelayanan digital, jaringan internet harus diperkuat. Maka dari itu, pihaknya telah mengundang provider untuk membangun tower jaringan internet agar seluruh wilayah yang berada di Anambas bisa menerapkan digitalisasi.

“Terkendala di jaringan internet. Kita terus komunikasi dengan provider untuk terus meningkatkan jaringan internet disini,” kata Haris.

Dikatakan Haris, pelayanan secara digital dapat membantu masyarakat dalam mengurus surat menyurat yang diperlukan.

Bahkan mencetak dokumen pendudukan cukup di kantor Desa, tidak perlu lagi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak di Tarempa.

“Saya mengapresiasi terhadap desa yang memotivasi pelayanan digital. Ada beberapa desa yang akan segera bertranformasi digital, yaitu Desa Putik dan Desa Matak,” kata Haris.

Pada kesempatan itu, Haris melihat langsung proses kerja mesin Anjungan Desa Digital (ADD). Yang mana mesin ADD bisa digunakan warga untuk mencetak berbagai dokumen yang diperlukan secara mandiri. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Polisi Perbanyak Spanduk Imbauan Agar Tidak Bunuh Diri di Jembatan Barelang

0
polisi pasang spanduk di jembatan Barelang
Polisi memasang spanduk imbauan agar tidak bunuh diri di Jembatan Barelang, Rabu (6/6). (F.Eusebius Sara)

batampos – Polsek Sagulung memperbanyak spanduk imbauan kepada pengunjung untuk tidak melakukan bunuh diri di Jembatan Barelang. Imbauan ini kembali dipertegas menyusul ada dua kejadian bunuh diri yang terjadi dalam sehari pada akhir pekan kemarin. Satu korban meninggal dunia dan satu selamat.

Spanduk dengan tulisan “Hidup Anda Berharga dan jangan Bunuh Diri di sini dan dimana saja” dipasang di pagar pembatas Jembatan I Barelang.

“Sebelumnya memang sudah ada, tapi kita perbanyak lagi biar terus mengingatkan siapa saja yang datang ke sini agar jangan melakukan aksi bunuh diri dalam bentuk apapun,” ujar Kapolsek Sagulung Iptu Donalf Tambunan.

Dikatakan Donald dari kejadian-kejadian bunuh diri yang sudah terjadi selama ini jarang sekali korban yang selamat jika meloncat dari atas jembatan. Kebanyakan mereka loncat menghilang dan ditemukan meninggal dunia.

Baca Juga: Bunuh Diri Marak di Jembatan Barelang, Polisi Tingkatkan Patroli Pengawasan

Itu karena jarak antara jembatan dan permukaan air di bawah cukup tinggi dan diperparah lagi dengan kencang angin arus air yang mengalir di bawah jembatan.

“Jadi jangan lagi lah yang meloncat dari atas jembatan itu. Jarang sekali yang selamat loncat dari jembatan itu,” ujar Donald.

Begitu juga untuk mereka yang mencari sensasi atau perhatian, dilarang keras untuk melakukan aksi berbahaya tersebut dari atas jembatan ini.

“Kita akan bantu dengan proses pengawasan dan patroli rutin. Boleh berkunjung ke Barelang tapi jangan keluar dari pagar pembatas jembatan. Itu dipagar agar pengunjung aman. Jangan sampai nongkrong keluar dari pagar jembatan ini. Kami akan tidak tegas kalau kedapatan pengunjung yang keluar pagar pembatas,” ujar Donald.

Semua jembatan yang ada di jalan Trans Barelang ini sudah diberi pagar pembatas. Tujuannya agar pengunjung atau pengendara yang istrahat dalam perjalanannya tidak melewati pagar pembatas ini.

Baca Juga: Dinilai Lalai Berkendara, Calon Bidan Dituntut 3 Tahun Penjara

Di Jembatan I Barelang, pagar pembatas bahkan ditambah lagi dengan pagar teralis yang tajam bagian atasnya. Itu artinya pengunjung tidak boleh memanjat atau melewati pagar pembatas tadi.

“Ini juga akan kita awasi. Jangan keluar dari pagar pembatas itu,” kata Donald.

Seperti diketahui korban bunuh diri terakhir, seorang pria pekerja galangan kapal yang loncat pada, Minggu (30/6) sore. Pria ini selamat sebab saat meloncat petugas gabungan SAR yang melakukan pencarian korban bunuh diri sebelumnya masih berada di lokasi Jembatan.

Dinihari sebelumnya seorang pria lain juga meloncat dari atas jembatan yang tingginya sekitar 39 meter ini. Pria ini tak selamat dan ditemukan meninggal dunia sore harinya.

Asman, warga yang berdiam di sekitar Jembatan I Barelang menuturkan hal yang sama. Kebanyakan mereka yang loncat dari atas jembatan ini meninggal dunia. Dari sekian puluh aksi bunuh diri yang loncat dari Jembatan I ini, masih hitungan jari tangan yang selamat.

“Seingat saya baru empat atau lima kasus yang selamat setelah loncat dari atas jembatan ini. Lainnya pada meninggal semua. Dulu pernah ada anak-anak SMA yang adu nyali, meninggal juga. Lama jumpanya. Yang selamat sangat minim,” ujar Asman.

Baca Juga: Tenggak Mikol, Aniaya Warga, dan Rusak Rumah Kos, Geng Remaja Ditangkap Polisi

Sependapat dengan imbauan polisi, Asman juga minta kepada pengunjung untuk tidak keluar dari pagar pembatas Jembatan yang ada. Jika memang ingin menikmati suasana yang berbeda bisa turun ke bawa kolong Jembatan untuk nongkrong dan bersantai.

“Kalau bosan diatas silahkan turun ke bawa. Itu sudah bagus ditata. Tidak seperti dulu gelap dan seram. Sekarang ramai ada pedagang dan penerangan sangat baik,” ujar Asman.

Selain Jembatan I, spanduk himbauan serupa juga dipasang di Jembatan selanjutnya hingga Jembatan VI oleh polsek Bulang dan Polsek Galang. Polsek Bulang dan Galang juga menyampaikan hal yang sama, agar tak ada lagi pengunjung yang meloncat dari atas lokasi Jembatan.

“Siapapun itu tak boleh keluar dari pagar Jembatan. Itu akan kami awasi,” ujar Kapolsek Galang Iptu Alex Yasral. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Koalisi Besar Usung Amsakar: Nasdem-Gerindra-Golkar Bersatu pada Pilkada Batam

0

amsakar batamposbatampos – Partai Nasdem, Gerindra, dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Kota Batam. Sedang menunggu rekomendasi tertulis dari pengurus pusat masing-masing partai.

Pertemuan di lantai 20 Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu 22 Mei 2024 menjelang siang itu, berlangsung cair. Surya Paloh, sang tuan rumah, banyak bercerita tentang perkembangan politik nasional usai pemilihan presiden. Gaya bicaranya yang berapi-api sesekali diselingi guyonan.

Para tetamu yang duduk meriung di depan Ketua Umum Partai Nasdem itu, khusyuk mendengarkan. Saat sahibul bait melempar canda, sontak mereka pun melepas tawa. Hadir di situ Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem; Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI dari Nasdem; Rusdi Masse, anggota DPR RI dan Ketua Nasdem Sulawesi Selatan; Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam dan Ketua Nasdem Kota Batam; Saan Mustopa, anggota DPR RI dari Nasdem.

Selain membahas dinamika politik nasional, Paloh juga menyampaikan rencana partai dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak yang bakal dihelat 27 November 2024.

Menurut seorang politisi dan seorang petinggi lembaga negara yang mengetahui isi pertemuan tersebut, saat membahas pemilihan wali kota Batam, Surya Paloh memastikan bahwa tiket Nasdem untuk calon wali kota Batam akan diserahkan kepada Amsakar. “Itu sudah final. Pak Amsakar maju di Batam,” ujar sumber tersebut menirukan ucapan Paloh.

Dalam pertemuan itu, sumber menambahkan, Paloh menyampaikan kepada Amsakar bahwa partainya akan berkoalisi dengan Partai Gerindra di Batam. “Saya sudah membicarakannya dengan Dasco, sudah tiga kali bertemu, dan sudah sepakat,” kata Paloh sebagaimana dituturkan sumber tersebut. Dasco yang dimaksud adalah Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Sumber tersebut bercerita, Amsakar sempat melontarkan pernyataan bernada tanya kepada Paloh perihal posisi Partai Golkar. “Kan, sebelum Lebaran Golkar sudah terang-terangan ingin meminang Amsakar untuk pilkada Batam, bahkan menawarkan pindah partai. Itu yang ditanyakan Amsakar,” ujar sumber tersebut.

Paloh menukas pertanyaan itu. “Ah, itu gampang. Nanti Saan (Mustopa) komunikasi dengan Doli (Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar). Saya juga akan bicara dengan Airlangga (Ketua Umum Golkar). Saya ini kan dulu Golkar juga. Mereka adik-adik saya semua,” kata Paloh, ditirukan sumber tersebut.

Amsakar disebut juga sempat bertanya perihal nasib Pietra Machreza Paloh, keponakan Surya Paloh, yang dikabarkan semula akan ditugaskan mendampinginya sebagai calon wakil wali kota Batam. Menurut sumber Batam Pos, Paloh meminta Amsakar tidak merisaukan masalah itu. “Pietra nanti saya yang urus,” ujar Paloh seperti disampaikan sumber.

Paloh kemudian menyuruh Saan Mustopa memanggil Pietra yang saat itu berada di lantai 14 Nasdem Tower untuk datang ke ruangannya di lantai 20. “Kau bantu Amsakar di Batam. Dia harus menang,” kata Paloh kepada Pietra. “Siap,” kata Pietra. Pertemuan bubar menjelang pukul 13.00 WIB.

Amsakar Achmad yang dihubungi Batam Pos membenarkan bahwa pada tanggal 22 Mei ia dipanggil Surya Paloh ke Jakarta. “Sebagai kader, kalau dipanggil ketum kita wajib datang,” ujarnya, akhir pekan lalu. Ditanya, apakah benar ia sudah diberi tiket pilkada Batam oleh DPP Nasdem, Amsakar menjawab diplomatis. “Tiket itu kalau rekomendasi resminya sudah keluar dan sudah di tangan.”

Amsakar mengatakan, saat ini, ia diperintahkan oleh Surya Paloh untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Batam. “Sementara untuk saat ini, itu dulu perintah yang saya terima,” katanya.

Perihal koalisi dengan Gerindra dan partai lain, menurut Amsakar, itu sepenuhnya menjadi wewenang pengurus pusat. “Koalisi itu otoritasnya di DPP. Itu pembicaraan tingkat ketua umum. Saat ini saya fokus sosialisasi dulu. Nanti kita tunggulah bagaimana keputusan akhirnya,” kata dia.

Jawaban senada disampaikan Ketua Gerindra Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura. Ia mengaku sejauh ini belum menerima arahan dari pengurus pusat terkait koalisi pilkada.

“Termasuk dengan Nasdem, belum tahu. Karena itu adalah kebijakannya ketua umum partai kita. Kami di daerah ini hanya melaksanakan apa yang diperintahkan,” tuturnya.

Partai Gerindra sendiri sudah menetapkan Li Claudia Chandra sebagai calon wali kota Batam 2024. Claudia adalah perempuan kelahiran Dabo, Lingga. Ia kini menjabat wakil ketua DPRD Kota Tangerang Selatan dan juga ketua Gerindra Tangerang Selatan. Baliho dan poster Claudia kini bertebaran di banyak titik di Kota Batam.

Nyanyang Pratamura menyebutkan, penunjukan Claudia merupakan intsruksi langsung dari pengurus pusat Gerindra.

“Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh DPP untuk menjadikan Li Claudia Chandra sebagai calon wali kota Batam,” kata anggota DPRD Provinsi Kepri tersebut.

Komunikasi terus dilakukan DPC Gerindra dengan partai-partai lain terkait pencalonan Claudia. Salah satunya dengan mendaftarkan Claudia ke beberapa partai, di antaranya PDI-Perjuangan, PAN, Hanura, PKB, PSI, PKN dan Demokrat.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Batam, Aweng Kurniawan mengatakan, Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, Iman Sutiawan, telah menginstruksikan semua kader agar segera merapatkan barisan untuk mendukung pencalonan Claudia.

“Bu Li Claudia Chandra salah satu kader terbaik Partai Gerindra,” ujar Aweng.

Selain koalisi Nasdem-Gerindra, pencalonan Amsakar Achmad di arena Pilkada Batam 2024 juga disokong Partai Golkar. Akhir pekan lalu, sejumlah petinggi Golkar Kepri dan Batam bertemu dengan Amsakar. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Golkar Kepri Achmad Makruf Maulana, Ketua Golkar Batam M Yunus Muda, dan Wakil Ketua Golkar Kepri Ade Angga itu diputuskan Golkar mencalonkan Amsakar di Pilkada Batam.

Sekretaris Golkar Kota Batam Djoko Mulyono membenarkan pertemuan tersebut. “Ya, memang ada pertemuan yang diinisiasi oleh DPD Golkar Provinsi, Pak Makruf. Ada juga di sana Pak Yunus Muda,” kata Djoko.

Djoko mengatakan, dalam kesempatan tersebut, DPD Golkar Kepri menyatakan bahwa Golkar akan mengusung Amsakar Achmad. Namun, tetap menunggu keputusan dari pengurus pusat.

Ketua Komisi III DPRD Batam tersebut menambahkan, dari internal Partai Golkar sendiri ada beberapa nama yang diusulkan untuk maju dalam Pilkada Kota Batam seperti Yunus Muda, Asmin Patros, dan Taba Iskandar.

“Tetapi itu masih tahap komunikasi. Semuanya akan tetap tergantung keputusan dari DPP Golkar,” katanya.

Djoko menambahkan, Partai Golkar saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan partai lain. Termasuk masih berupaya untuk mengadakan pertemuan dengan Li Claudia Candra (cawako Gerindra). “Kita sudah ada rencana untuk bertemu, tapi sejauh ini belum ada waktu yang tepat,” kata Djoko.

Dengan bersatunya ketiga partai tersebut, kemungkinan besar pasangan yang diusung adalah Amsakar Achmad-Claudia Chandra.

Belum Memutuskan Calon

Jika Nasdem, Gerindra, dan Golkar sudah memastikan calon yang akan diusung, partai-partai lain yang memiliki kursi di DPRD Batam masih menimbang-nimbang nama yang akan dijagokan.

DPC PDI Perjuangan Kota Batam sudah mengusulkan beberapa nama, di antaranya Marlin Agustina, Li Claudia Chandra, dan Amsakar Achmad. Dan untuk calon wakil wali kota ada beberapa dari internal partai, yakni Udin P Sihaloho, Putra Justisi Respaty, Buralimar, dan Budi Masdiyanto. Sedangkan dari luar partai, ada nama Jefridin Hamid.

“Kalau untuk wakil ada beberapa nama yang kita kirim ke pusat dan semua keputusan ada di pusat,” kata Tumbur M Sihaloho, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Kota Batam sekaligus Ketua Penjaringan untuk Pilkada Kota Batam.

Tumbur tegas mengatakan bahwa PDI Perjuangan dengan perolehan kursi yang signifikan diminta untuk tetap ikut berpartisipasi di pilkada. “Perpolitikan ini masih dinamis sekali. Yang jelas dengan pencapaian kursi PDI Perjuangan, kita wajib mendorong salah satu kader terbaik kita untuk maju. Apakah nanti menjadi calon wakil atau wali kota, kita lihat saja keputusan pusat,” katanya.

Menurut Tumbur, pusat akan tetap melihat elektabilitas atau dari masing-masing calon. Dan komunikasi dengan calon atau partai lain masih terus dilakukan. “Pusat akan tetap melihat elektabilitas calon. Artinya survei akan tetap menentukan,” katanya.

Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Batam menyiapkan target tinggi dengan menawarkan tiga nama sebagai kandidat calon wali kota atau calon wakil wali kota Batam 2024. Sekum DPD PKS Batam Warya Burhanuddin menyebutkan, tiga nama itu ialah Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kepri Suryani, Wakil Ketua DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dan Ketua DPD PKS Batam M Yusuf.

“Jadi yang kami sorong untuk maju Pilkada Batam ya tiga nama itu,” kata Warya.

Ia menerangkan, PKS Batam terus menjalin komunikasi lintas partai untuk ikut bergabung dalam bursa calon kepala daerah 2024. Untuk diketahui, PKS Batam mendapat 6 kursi pada Pileg 2024. Jumlah kursi ini masih kurang untuk dapat bertarung pada Pilkada Batam 2024.

“Yang kami lakukan sekarang adalah membangun silaturahmi dengan calon wali kota dari luar PKS. Yang lagi santer saat ini kan Marlin Agustina dan Amsakar Achmad,” kata dia.

Ia menyebutkan, PKS yakin kader yang direkomendasikan adalah kader terbaik dan mempunyai basis suara riil. Maka dari itu, PKS terus menjalin komunikasi dengan berbagai partai. Termasuk dengan para calon wali kota. “Kami sudah tawarkan juga ke Bu Marlin dan Pak Amsakar. Selain itu, kami juga tawarkan ke partai lain yang belum mempunyai kandidat seperti PDIP Batam, PKB, dan PAN,” kata dia.

Menurut dia, sudah ada calon wali kota yang tertarik dengan rekomendasi kandidat yang ditawarkan oleh PKS. Namun, Warya belum bisa membeberkan lebih jauh siapa calonnya itu. “Itu nanti tunggu keputusan DPP PKS. Karena masih ada survei dan lain-lain,” jelas dia.

Dalam Pileg 2024 lalu, suara partai PKS lebih dari 60 ribu. Dengan jumlah ini ia yakin bisa menjadi pertimbangan bagi partai lain untuk berkoalisi. “Target kami ikut pilkada tentu ingin menang, bukan hanya berpartisipasi,” tuturnya.

Kader PKS yang juga Wakil Ketua DPRD Kepri, Raden Hary Tjahyono, menyatakan siap untuk maju di pilkada 2024. “Berdasarkan hasil keputusan rapat kerja daerah DPD PKS Batam untuk pilkada Batam saya yang direkomendasikan. Karena sudah seperti itu, ya, saya tanggapi dengan penuh tanggungjawab,” kata dia.

Ia juga siap untuk dipasangkan dengan Marlin Agustina atau Amsakar Achmad.

“Untuk itu, saat ini PKS sedang membangun komunikasi politik dengan beberapa partai dan kandidat yang sudah memutuskan maju. Intinya siap jika dipasangkan dengan siapa saja,” pungkasnya.

Senada dengan parpol lain, Partai Amanat Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan sebagai kandidat calon wali kota Batam 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Batam Safari Ramadan menjelaskan, nama -nama yang sudah diserahkan ke DPW dan DPP PAN ialah Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Sekda Batam Jefridin, dan Wakil Wali Kota Batam saat ini, Amsakar Achmad.

“Selain itu ada juga nama dari internal kita seperti Safari Ramadhan dan Edward Brando. Nama -nama ini sudah dikirim ke DPP. Nanti DPP yang akan memutuskan, kemungkinan pertengahan bulan ini sudah ada, ” tuturnya.

Sama dengan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan enam nama sebagai kandidat calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam dalam membangun koalisi.

“Saya pikir kita sudah melalui tahapan yang panjang. Mulai dari penjaringan, pendaftaran hingga didapat tiga nama yang direkomendasikan ke DPP sebagai calon wali kota Batam dan tiga nama untuk calon wakil wali kota Batam, ” ujar Ketua DPC PKB Batam Surya Makmur Nasution.

Adapun ketiga nama calon walikota yang diberikan ke DPP pusat ini, kata Surya, adalah Marlin Agustina, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Sedangkan tiga nama calon wakil wali kota adalah Jefridin Hamid, Hendrik, dan Heri Mukrizal. Nama-nama ini telah melalui pertimbangan suara masyarakat siapa yang layak dan terbaik membawa Batam lebih maju.

“Calon yang akan diusung menunggu keputusan DPP. Juli ini saya kira sudah keluar,” pungkasnya. (*)

Reporter: ALFIAN LUMBAN GAOL, RENGGA YULIANDRA

Pusat Data Nasional Belum Juga Pulih Maksimal, Pemerintah Perlu Siapkan Respons Darurat Ancaman Siber

0
Pesan hacker kepada pemerintah Indonesia. (X)

batampos – Peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak Kamis, 20 Juni 2024 belum pulih sepenuhnya hingga hari ini. Peretasan terhadap PDNS 2 berdampak pada terganggunya akses data 282 Kementerian, Lembaga dan Instansi Daerah.

Penyerangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok hacker LockBit 3.0 yang meminta tebusan senilai USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Pemerintah diketahui hanya memiliki cadangan data sekitar 2 persen.

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA), Adhe Nuansa Wibisono memaparkan tiga rekomendasi pendekatan dalam merespon insiden peretasan data PDNS tersebut. Masukan pertama, mendorong pemerintah untuk segera mengadopsi standar keamanan yang ketat untuk semua sistem infomasi lembaga pemerintahan.

“Hal ini mencakup pembaruan perangkat lunak secara berkala, penggunaan sistem enkripsi yang kuat dan penerapan teknologi canggih untuk mendeteksi dan merespons ancaman dan serangan siber,” kata Wibisono kepada wartawan, Selasa (2/7).

Rekomendasi kedua, lanjut Wibisono, perlu dilakukan evaluasi kebijakan sentralisasi data pemerintah pusat.

“Desentralisasi penyimpanan dengan menggunakan platform cloud yang kredibel harus dilakukan untuk mengurangi risiko ransomware dalam skala besar seperti yang terjadi dalam kasus ini,” tegas alumnus Turkish National Police Academy tersebut.

Upaya pembenahan lainnya adalah dengan melakukan persiapan respons darurat terhadap ancaman siber. Ia menekankan, Pemerintah perlu menyiapkan prosedur respons krisis untuk mengatasi ancaman serangan siber.

“Respons ini mencakup langkah-langkah mengisolasi serangan, memulihkan layanan dan memastikan kelangsungan operasional pemerintah,” ucap Wibisono.

Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan bahwa proses pemulihan gangguan akibat peretasan atau serangan ransomware diperkirakan akan selesai hingga akhir Juli 2024. Hal itu disampaikan Budi Arie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

Budi menjelaskan, strategi pemulihan layanan jangka pendek dilakukan selama periode 20 Juni-30 Juli 2024. Ia mengutarakan, telah melakukan pembagian tugas dalam proses pemulihan ini.

“Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to do list dari masing-masing Kementerian/lembaga dan tugasnya,” ujar Budi.

Langkah Pertama, lanjut Budi, respons cepat yang dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, Kementerian/Lembaga dan daerah yang telah dilakukan pada Minggu ketiga Juni 2024.
Kedua, melakukan inventarisasi tenant terdampak yang dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, Kementerian/lemaga dan daerah di akhir atau pada pekan ketiga Juni 2024.

“Sirkulasi surat kewajiban backup. Jadi Kominfo, KSO PDNS dan Kementerian lembaga daerah sampai dengan Minggu keempat bulan Juni,” ucap Budi.

Sementara, penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan ditargetkan pada pekan depan bisa diselesaikan.

“Nah forensik, Kominfo KSO PDNS dan Bareskrim diharapkan dalam Minggu pertama Juli sudah jelas,” ujar Budi.

Lebih lanjut, penyusunan shortlist dan pemulihan layanan prioritas yang akan dilakukan Kominfo KSO PDNS Kementerian lembaga daerah diharapkan sampai akhir Juli bisa dilakukan pemulihan secara total.

“Pemulihan layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO PDNS, BSSN, Kementerian/lembaga/ daerah diharapkan akhir Juli sudah selesai,” pungkasnya. (*)

Belum Ada Arahan Gubernur, Calon Siswa yang Tereliminasi Terus Mendatangi di Sekolah

0
IMG 20240613 WA0001
Orangtua dan calon peserta didik saat mendaftar di hari terakhir pelaksanaan PPDB SMK di SMKN 1 Batam, Kamis (13/6). Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Dinas Pendidikannya Provinsi Kepri masih merampungkan tahapan proses penerima peserta didik baru tingkat SMA dan SMK Negeri. Tahapan terakhir adalah pendaftaran ulang untuk jalur zonasi SMA hingga tanggal 4 Juli besok.

Dinas belum memutuskan permintaan orangtua yang anaknya tidak lolos PPDB untuk diakomodir kembali melalui kuota tambahan.

“Tanggal 4 selesai daftar ulang zonasi SMA. Setelah itu baru diputuskan. Itu tergantung dari kebijakan pak Kadis sesuai arahan pak Gubernur,” ujar kepala kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri cabang Batam Kasdianto.

Untuk orangtua yang hingga saat ini masih mendatangi sekolah demi mendapatkan informasi kuota tambahan, Kasdianto berharap agar menahan diri dulu. Sebab belum ada keputusan terkait kuota tambahan tersebut.

Baca Juga: Tarif Listrik Batam Naik hingga 9 Persen, Pengusaha Minta PLN Tingkatkan Layanan

“Sabar aja dulu. Tunggu keputusan dari Dinas setelah tahapan pendaftaran ulang selesai. Percuma datang ke sekolah karena kebijakan kuota tambahan ini tetap harus dari Dinas,” imbau Kasdianto.

Seperti diketahui, SMA dan SMK Negeri di Batuaji dan Sagulung ramai didatangi orangtua dan calon siswa yang tidak lolos dalam seleksi PPDB. Mereka minta pihak sekolah untuk kembali mengakomodir anak mereka.

Setiap hari mereka ngetem di sekolah meskipun belum ada keputusan pasti terkait kuota tambahan ini. Mereka tak putus asa sebab sekolah negeri harapan satu-satu untuk kelanjutan pendidikan anak-anak mereka.

“Tak sanggup ke swasta pak. Kurang mampu kami. Anak tiga orang semuanya lagi sekolah semua. Ke (sekolah) negeri biar agak hemat biaya pendidikan pendidikan,” kata Nurhayati, orangtua calon siswa Batuaji yang datang ke SMKN 1 Batam.

Baca Juga: Pajak Reklame Batam Capai Rp 8 Miliar di Semester Pertama 2024

Pantauan dan penelusuran di lapangan, hampir semua calon peserta didik yang tereliminasi dalam PPDB sebelumnya memilih bertahan di sekolah negeri yang mereka daftar sebelumnya. Mereka enggan mendaftar ke sekolah swasta dengan alasan biaya pendidikan yang lebih mahal.

Kebijakan menggratiskan SPP dari Pemprov Kepri juga menguatkan orangtua untuk tetap mengupayakan anaknya masuk sekolah negeri.

“Tak apa-apa beli kursi sendiri asalkan anak saya masuk sekolah negeri,” kata Ismail, warga lainnya.

Sejumlah sekolah swasta yang ditelusuri Batam Pos mengakui hingga saat ini masih kekurangan siswa. Peminat untuk sekolah swasta sangat rendah tiap tahunnya. Jika terpenuhi, kuota PPDB sekolah swasta baru bisa terisi setelah semua tahapan PPDB sekolah negeri ditutup.

Baca Juga: DPRD Batam Kritik Sistem Zonasi PPDB SMA: Pendaftar Overload, Daya Tampung Tak Seimbang

“Masih belum. Mungkin sebagian masih berharap ada kuota tambahan di sekolah negeri jadi banyak yang tidak lolos (PPDB sekolah negeri) tetap bertahan di sekolah negeri. Yang sudah daftar ke sekolah kami ini memang yang dari awal memutuskan masuk sekolah kami. Yang eliminasi dari sekolah negeri belum ada lagi,” kata Kepala Sekolah Yos Sudarso III Batam di Batuaji Marianus Sihotang. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

BP Batam Beri Kesempatan Warga Terdampak Pembangunan Rempang Eco-City Pilih Lokasi Hunian Baru Sesuai Site Plan

0

banonbatampos –  BP Batam memberikan kesempatan kepada warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City untuk memilih lokasi hunian atau rumah baru sesuai site plan.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen BP Batam dalam rangka pemenuhan hak-hak warga terdampak pengembangan Kawasan Rempang yang telah bergeser sejak bulan September 2023 lalu.

“Warga yang sejak awal bersedia untuk bergeser kami berikan kesempatan di awal untuk memilih rumah dan blok yang mereka inginkan sesuai dengan site plan. Harapannya, warga tersebut dapat menempati rumah baru yang saat ini dalam tahap pengerjaan,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Selasa (2/7/2024).

Ariastuty menjelaskan, BP Batam saat ini sedang menggesa pengerjaan 96 rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon.

Dimana, keseluruhan rumah tersebut akan berdiri di atas kaveling seluas 500 meter persegi dan memiliki tipe 45.

“Sesuai hasil rapat bersama Kementerian Investasi, target pengerjaan rumah ini bisa selesai pada bulan September nanti. Mohon doanya agar tidak ada kendala selama proses berlangsung,” tambah Tuty, panggilan akrabnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan tahap pertama Rempang Eco-City akan memakai lahan seluas 2.370 hektare.

Di lahan tersebut, terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan proyek.

Untuk warga terdampak, BP Batam pun memberikan santunan berupa uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK sebelum hunian baru selesai.

Tidak hanya itu, BP Batam juga memberikan biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta per jiwa dan memfasilitasi pengangkutan orang dan barang-barang dari rumah asal ke hunian sementara.

“Sejauh ini kami optimis pengerjaan rumah baru untuk masyarakat dapat terselesaikan sesuai target. Kami pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan lancer dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” tutup Tuty. (*)

BP Batam Beri Kesempatan Warga Terdampak Pembangunan Rempang Eco-City Pilih Lokasi Hunian Baru Sesuai Site Plan

0

banonbatampos –  BP Batam memberikan kesempatan kepada warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City untuk memilih lokasi hunian atau rumah baru sesuai site plan.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen BP Batam dalam rangka pemenuhan hak-hak warga terdampak pengembangan Kawasan Rempang yang telah bergeser sejak bulan September 2023 lalu.

“Warga yang sejak awal bersedia untuk bergeser kami berikan kesempatan di awal untuk memilih rumah dan blok yang mereka inginkan sesuai dengan site plan. Harapannya, warga tersebut dapat menempati rumah baru yang saat ini dalam tahap pengerjaan,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Selasa (2/7/2024).

Ariastuty menjelaskan, BP Batam saat ini sedang menggesa pengerjaan 96 rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon.

Dimana, keseluruhan rumah tersebut akan berdiri di atas kaveling seluas 500 meter persegi dan memiliki tipe 45.

“Sesuai hasil rapat bersama Kementerian Investasi, target pengerjaan rumah ini bisa selesai pada bulan September nanti. Mohon doanya agar tidak ada kendala selama proses berlangsung,” tambah Tuty, panggilan akrabnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan tahap pertama Rempang Eco-City akan memakai lahan seluas 2.370 hektare.

Di lahan tersebut, terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan proyek.

Untuk warga terdampak, BP Batam pun memberikan santunan berupa uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK sebelum hunian baru selesai.

Tidak hanya itu, BP Batam juga memberikan biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta per jiwa dan memfasilitasi pengangkutan orang dan barang-barang dari rumah asal ke hunian sementara.

“Sejauh ini kami optimis pengerjaan rumah baru untuk masyarakat dapat terselesaikan sesuai target. Kami pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan lancer dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” tutup Tuty. (*)