batampos – Memasuki bulan kesembilan perang Israel di Gaza ikut mengeskalasi tensi negara-negara simpatisan Palestina. Salah satunya kelompok Hizbullah Lebanon. Ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon semakin meningkat seiring perang Israel di Gaza yang hampir berlangsung sembilan bulan.

Al Jazeera menuliskan, tercatat sebanyak 7.400 serangan lintas batas Israel dan Lebanon dengan serangan Israel ke Lebanon delapan kali lipat lebih banyak dan lebih mematikan. Sejak 8 Oktober 2023, ketika Hizbullah meluncurkan serangan terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina, Israel telah merespons dengan lebih dari 6.000 serangan di sepanjang perbatasan 120 km.

Hizbullah menyatakan siap untuk menghentikan serangan terhadap Israel jika serangan ke Gaza dihentikan. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah baru-baru ini menegaskan, mereka tidak mencari perang yang lebih luas. ’’Tapi, kami bersiap untuk menandingi agresi Israel,” ujar Hassan dilansir Al Jazeera.

Di lain pihak, Iran ikut merespons Israel yang bersiap menyerang Hizbullah di Lebanon. Iran mengancam bakal memerangi Israel jika mereka akhirnya menyerang Hizbullah. Ancaman tersebut diungkapkan oleh misi Iran untuk PBB. Iran akan melakukan perang yang melenyapkan terhadap Israel jika akhirnya melakukan agresi militer skala penuh di Lebanon.

’’Meski Iran menganggap propaganda rezim Zionis menyerang Lebanon sebagai perang psikologis, namun jika berubah menjadi agresi militer besar-besaran, perang yang menghancurkan akan terjadi,” ujar juru bicara Iran dikutip The Times of Israel kemarin (29/6).

Sebelumnya, pemimpin Kepala Staf Gabungan AS Charles Q. Brown memperingatkan Israel bahwa Iran akan ikut turun tangan jika Israel menyerang Lebanon. Brown mengatakan, Iran akan cenderung mendukung Hizbullah jika serangan Israel itu tercapai. ’’Terutama jika mereka merasa bahwa Hizbullah sedang terancam secara signifikan,” ujarnya.

Ancaman Iran itu pun membuat Timur Tengah semakin panas. Militer Israel sendiri mengatakan telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan ke Lebanon. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, solusi diplomatik bisa tercapai atas masalah tersebut. ’’Tapi, kami bisa menyelesaikan masalah Hizbullah dengan cara yang berbeda jika diperlukan,” tegasnya. (agf/c6/tia)

batampos – Desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya terus menguat. Petisi datang dari berbagai kalangan.
Ketua Cyberity Arif Kurniawan mengatakan, desakan itu sangat logis seiring menguatnya indikasi kelalaian pemerintah dalam melindungi data warga negara. ”Menkominfo juga harus meminta maaf atas terjadinya krisis keamanan data ini,” tegasnya kepada Jawa Pos (Grup Batam Pos), Sabtu (29/6).

Arif menjelaskan, pihaknya juga melihat adanya indikasi tumpang-tindih kewenangan dalam penyelenggaraan Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu sangat tampak ketika pihak-pihak terkait justru saling melempar tanggung jawab ketika ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PDN.

”Ada indikasi birokrasi yang berantakan dalam pembangunan PDN,” ujarnya.

Cyberity juga menyoroti nihilnya petunjuk teknis bagi pengguna layanan PDN yang kena dampak dari serangan ransomware LockBit. Bahkan, penyelenggara PDN belum sepenuhnya menyiapkan skenario back-up data.

”Yang terjadi sebaliknya, Menkominfo justru menyebut keamanan data tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan pengguna layanan,” ucapnya.

Komunitas Cyberity telah mengecek beberapa hal terkait serangan ransomware LockBit dan pembangunan PDN. Ada beberapa temuan terkait hal tersebut. Mengenai PDN, Arif mengungkapkan, pembangunan infrastruktur digital itu melibatkan pinjaman asing.

”Dan ada upaya untuk mengutamakan vendor negara pendana,” kata Arif.

Cyberity juga melakukan pengecekan terkait indikasi kebocoran data PDN di sejumlah forum kebocoran data. Hasilnya, ada beberapa data yang pelan-pelan mulai bocor. Mulai data sensitif pertahanan dan keamanan, biometri warga, data personel tentara aktif maupun tidak yang tergabung dalam Badan Intelijen Strategis (Bais), hingga data BPJS.

Selain meminta Menkominfo mundur, Arif mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat pemulihan. Cyberity juga mendesak adanya pengusutan skandal perusahaan LockBit dan dugaan keterlibatan afiliasinya di Indonesia.

”Pemerintah juga harus melakukan antisipasi dan mitigasi bencana kebocoran data sesuai undang-undang,” imbuh Arif.

Desakan agar Budi Arie mundur dari kursi pimpinan Kemenkominfo juga disampaikan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). SAFEnet bahkan telah membuat petisi khusus terkait desakan tersebut. Hingga pukul 20.00 WIB tadi malam, terpantau 13.317 orang sudah menandatangani petisi yang dibuat sejak 26 Juni 2024 itu.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum menegaskan, petisi tersebut murni berdasar persoalan kinerja. Khususnya dalam menangani sistem data nasional. Tak ada sangkut paut dengan politik.

”Ini murni ya, kita tahu semuanya karena memang kinerja yang berdampak langsung ke publik. Politik-politik nomor sekian. Karena kembali lagi ini untuk kepentingan publik,” jelasnya dalam diskusi daring kemarin.

Selain itu, kata Nenden, petisi tersebut juga merupakan langkah simbolis yang ditempuh masyarakat sipil untuk menuntut tanggung jawab negara. Sebab, sejak 20 Juni 2024, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada publik soal kelalaian mereka. Permohonan maaf hanya soal layanan publik tidak jalan. Bukan atas kelalaian mereka.

”Jadi ini simbolis. Kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo ya,” cetus Nenden.

Karena itu, dia menilai Menkominfo Budi Arie seharusnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Pada bagian lain, SAFEnet juga telah membuat posko aduan untuk masyarakat yang menjadi korban peretasan PDN. Saat ini, kata Nenden, pihaknya tengah mengumpulkan data awal mengenai siapa saja yang terdampak hingga bentuk kerugiannya. Nanti data akan dianalisis untuk tahu sebarannya.

”Harapannya, itu bisa menjadi dasar menggugat negara untuk mengembalikan dan ganti rugi hak-hak yang terganggu gara-gara kasus ini,” ungkapnya.

Terlebih, serangan ini bukan yang pertama. Sebelumnya serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah. Misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data pribadi tersebut sempat ditawarkan melalui forum jual beli. Di sana data yang dijual mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), hingga alamat lengkap.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali. Detailnya, 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshack yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data sepanjang 2023. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data.

SAFEnet juga meminta Kemenkominfo dan BSSN bertanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi. Termasuk mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.

Pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Tanujaya menilai sistem keamanan PDN sangat lemah. Padahal, PDN memiliki penyimpanan data besar yang tidak kalah dengan Amazon Web Services (AWS) maupun Google Cloud.

”Nah, jadi kami lihat bahwa levelnya Amazon, tapi administrasinya (keamanan, Red) selevel warnet,” sindirnya.

Sebab, hacker biasanya bakal meretas jika terdapat celah pada sebuah sistem. Lalu mengincar sumber data yang paling seksi untuk diretas.

”Jika sistem penyimpanan data tidak memiliki proteksi yang baik, akan sangat mudah peretas menyusupi sistem tersebut. Harusnya kan itu pengamanan otomatis patching, lalu ada pengamanan berlapis. Tapi, kalau lihat itu (PDN, Red), saya jadi ragu itu ada pengamanan berlapis,” paparnya.

Di sisi lain, isu data bocor kembali mengguncang media sosial. Kali ini giliran data BPJS dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diisukan bocor setelah mencuat di forum hacker. Kebocoran data tersebut diungkapkan pengguna X dengan akun @FalconFeedsio.

Dalam unggahannya, ia menyebut ada seorang anggota BreachForums yang mengunggah data signifikan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut meliputi nama lengkap, tanggal lahir, alamat e-mail, nomor telepon, kelompok umur, alamat, hingga kode pos. Lalu, ada pula data yang diduga milik Kemenhub dengan unggahan berupa e-mail dan password hingga file 30 ribu karyawan Kemenhub.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati memastikan kebocoran data itu sudah lampau, yakni pada 2022. Karena itu, tidak akan mengganggu operasional Kemenhub.

”Setelah dilakukan pengecekan, ini data dan kejadian lama tahun 2022. Tidak ada kaitannya dengan kondisi saat ini,” terangnya. (tyo/mia/c9/oni)

batampos – Upaya pengentasan kemiskinan tak hanya dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lewat pembagian bantuan sosial (bansos). Dua tahun terakhir, dia menggalakkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang diklaim sukses mencetak puluhan ribu warga miskin menjadi mandiri.

Risma (sapaan akrab Tri Rismaharini) mengatakan, hingga Mei 2024, Kementerian Sosial (Kemensos) berhasil ”meluluskan” 18.702 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, pada 2023 lalu, KPM yang berhasil keluar dari daftar penerima bansos mencapai 10.073 KPM.

”Jadi, total sejak graduasi tahun 2023 dan 2024, sebanyak 28.775 KPM telah berhasil digraduasi. Artinya, mereka terlepas dari kemiskinan dan tidak lagi menerima bansos,” ujarnya kemarin (29/6). Angka tersebut, terang dia, jauh melampaui target 2023–2024, yaitu sebanyak 16.000 KPM.

Risma menjelaskan, dalam program itu, warga penerima bansos mendapat permodalan dan pelatihan usaha seperti pengemasan, pemasaran, literasi keuangan, dan pendampingan hingga usahanya dinilai berhasil. Setelah itu mereka digraduasi.

Menurut Risma, graduasi merupakan tahap awal dari pembinaan produk. Nantinya para KPM yang sudah digraduasi tetap akan mendapatkan pendampingan pengembangan usaha. Bentuknya, antara lain, pengembangan kemasan dan diversifikasi produk. Pendampingan akan terus dilakukan hingga KPM bisa mandiri.

Namun, dalam perjalanannya, diakui Risma, tidak semua KPM langsung sukses. Dari puluhan ribu KPM, ada 37 orang yang belum berhasil meningkatkan pendapatannya. Risma pun memaklumi hal tersebut lantaran kondisi setiap orang berbeda-beda. Namun, dia optimistis, dengan penanganan berkesinambungan, semua KPM akan berhasil meningkatkan pendapatannya.

Karena itu, Risma berupaya menyasar kaum muda. Khususnya anak-anak dari KPM PKH yang sudah lansia. Hal itu mempertimbangkan kondisi KPM yang sudah lanjut usia dan kurang memungkinkan untuk menjalankan PENA. Nantinya anak-anak KPM PKH yang berusia 23–30 tahun akan diajari berwirausaha sehingga bisa membantu mereka dalam meningkatkan pendapatannya.

”Saya lihat ini nggak mungkin kalau kita menangani orang tuanya. Karena mungkin sudah tua. Jadi, kita cari dari bagian keluarga itu yang usianya 23 sampai 30 tahun, itu kita latih menjadi PENA muda,” jelas mantan wali kota Surabaya tersebut.

Selain itu, Risma mengaku akan fokus pada kantong-kantong kemiskinan di daerah kepulauan yang sulit dijangkau. Pendekatan komunitas dipilih agar memudahkan proses pembinaan.

Sebagai informasi, penerima PENA terbagi menjadi beberapa kelompok seperti PENA Reguler dan PENA Berdikari yang merupakan penerima program PKH dan sembako. Selain itu, ada kelompok PENA Atensi, yang terdiri dari lansia, penyandang disabilitas, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta kelompok rentan.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 5.713 KPM menjadi peserta PENA Reguler dan 13.732 KPM peserta PENA Berdikari yang sudah digraduasi. Sementara untuk PENA Atensi, sudah 6.878 KPM berhasil lulus dari daftar penerima bansos. (mia/c9/oni)

batampos – Kubu Partai Demokrat menunjukkan kekhawatiran menyusul buruknya performa Presiden Joe Biden dalam debat pemilu AS dengan Donald Trump Jumat (28/6) lalu. Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran terkait keberlanjutan Biden di kontestasi Pilpres Amerika Serikat 2024.

Dilansir CNN, ahli strategi Partai Demokrat David Axelrod menilai tidak akan mudah bagi Biden untuk mundur dari kontestasi pilpres meski performanya kurang memuaskan dalam debat terakhir.

’’Biden sudah terpilih sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Dia juga dipilih oleh hampir seluruh delegasi partai dalam pemilihan kandidat terdahulu,” ujarnya. Sistem pemilihan kandidat yang dilakukan Demokrat dengan memprioritaskan suara delegasi partai ketimbang pimpinan partai sudah dilakukan pascapilpres 1968.

David melanjutkan, kondisi berbeda diperkirakan bakal terjadi apabila Biden yang telah terpilih sebagai kandidat oleh mayoritas delegasi memutuskan untuk mundur dari pilpres, meski Partai Demokrat bakal kembali menggelar konvensi di Chicago pada Agustus mendatang.

’’Permasalahannya, jika kandidat utama mengundurkan diri setelah mengantongi suara mayoritas pada pemilihan awal, masing-masing delegasi kembali diharuskan memilih calon kandidat baru pada saat konvensi,’’ papar David.

Partai Demokrat sendiri telah menetapkan batas waktu hingga 22 Juni kepada 3.900 delegasi di negara bagian untuk menentukan kandidat. Saat ini hampir seluruh delegasi menyerahkan nama Biden sebagai proses pemilihan awal. Tidak sekadar berjanji memilih Biden dalam pilpres, para delegasi yang mendukung tersebut juga telah disetujui oleh tim kampanye Biden. (agf/c18/tia)