batampos – Polresta Barelang melaksanakan kegiatan bakti sosial (baksos) dengan membagikan paket sembako. Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 78.

Wakapolresta Barelang AKBP Syafrudin Semidang Sakti mengatakan pembagian paket sembako ini dengan sasaran driver ojek online. Total yang dibagikan berjumlah 200 paket.

“Kami meminta bantuan kepada ojek online yang mana sebagai mitra kami untuk dapat membantu menjaga keamanan Kota Batam,” ujarnya.

Baca Juga: Realisasi PKB Baru Capai Rp 37 Miliar, Bapenda Kepri Optimis Capai Target PAD 50 Persen

Dalam kesempatan itu, Syafrudin meminta personelnya untuk menjalankan kedinasan dengan baik. Sehingga ke depannya kehadiran Polri menjadi lebih baik lagi dan semakin dicintai masyarakat.

“Dalam menjaga keamanan dan ketertiban kita dapat bekerjasama dan selalu bersinergi, menciptakan wilayah yang kondusif,” katanya.

Dalam HUT Bhayangkara ini, Polresta Barelang menggelar beberapa kegiatan. Sebelumnya bakti sosial dengan membersihkan pasar dan aliran sungai di seputaran Pasar Trade Centre Bengkong Sadai. Kegiatan turut dihadiri Wakapolresta Barelang, AKBP Syafrudin Semidang Sakti.

Baca Juga: Polsek Batuaji Dalami Video Bullying Anak SD di Genta I

Syafrudin mengatakan kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran sungai.

“Jangan membuang sampah sembarangan karna dapat menyebabkan banjir dan bahaya lainnya, untuk itu mari sama sama menjaga lingkungan agar kita bisa nyaman di tempat tinggal kita,” katanya.

Kemudian HUT Bhayangkara ini diperingati dengan menyambangi personel yang tengah sakit, dan memberikan bingkisian kepada Purnawirawan Polri. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Riau (Kepri) optimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 50 persen di semester pertama 2024 dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi PAD pada bulan Mei 2024 yang mencapai Rp 751 miliar.

Kepala Bapenda Kepri Diky Wijaya mengatakan, optimisme tersebut juga didorong oleh realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan baru yang mencapai Rp 37 miliar per tanggal 26 Juni 2024.

“Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak masih 49 persen, kami optimis dengan sosialisasi dan edukasi yang gencar dilakukan, target PAD 50 persen di semester pertama ini bisa tercapai,” jelas Diky, Kamis (27/6).

Diky menambahkan, Bapenda Kepri juga terus memantau tunggakan kendaraan aktif yang belum masuk regidentranmor, dengan total nilai tunggakan mencapai Rp 644 miliar.

“Program pemutihan PKB tahunan juga menjadi salah satu langkah untuk memvalidasi data kendaraan yang terdaftar. Pelaksanaan program ini akan diprioritaskan jika animo masyarakat tinggi seperti tahun lalu,” ujar Diky.

Bapenda Kepri terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan PAD untuk mendukung pembangunan daerah.

Diki Wijaya mengatakan belum ada program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kepri.

Menurutnya, Bapenda masih fokus untuk implementasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Selain itu adalah fokus penerapan Perda Pajak Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah serta masih dalam tahap proggres penyusunan peraturan Gubernur turunan atas Perda tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, setiap program resmi, apalagi berkaitan dengan pemutihan PKB pasti akan ada pemberitahuan resmi dari Pemprov Kepri melalui Bapenda Kepri.

Ditambahkannya, pihaknya memberikan apresiasi atas kesadaran masyarakat yang telah patuh untuk melakukan pembayaran pajak daerah.

“Pajak adalah kontribusi nyata yang digunakan untuk pembangunan daerah,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Megawati, seorang pedagang di kawasan Nongsa dilaporkan ke polisi usai menjambak rambut Enti, pedagang lainnya. Ia pun sudah mencoba berdamai dengan korban, namun ia tak bisa memenuhi persyaratan korban yang meminta Rp 50 juta.

Upaya tak membuahkan hasil, kemarin (Kamis 27/6), Megawati menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Batam. Ia didakwa dengan penganiayaan ringan pasal 351 ayat 1 oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Adjudian, peganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi sekitar bulan Desember 2023 lalu. Berawal kesalahpahaman antar korban dan beberapa pedagang lainnya. Yang kemudian berujung adu mulut.

Baca Juga: Mantan Sekwan dan Bendahara Tersangka, Uang Digunakan Membayar Hutang

Terdakwa yang ada diantara pedagang tidak terima dengan perkataan Enti, dan langsung menjambak. Akibat jambakan terdakwa, Enti kesakitan yang berujung melapor ke polisi.

“Perbuataan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1,” ujar jaksa.

Atas dakwaan itu, terdakwa yang didampingi LBH Peduli dan Harapan Bangsa, Fransiskus Dwi tidak akn mengajukan keberatan. Sidang yang dipimpin hakim Monalisasi ditunda hingga minggu depan dengan agenda saksi.

Usai sidang, Megawati langsung berlari mengejar anaknya, yang diperkirakan berusia 9 tahun. Ia dan anaknya saling berpelukan dan menangis.

“Kasihan hanya karena masalah sepele, ia harus berpisah dengan anaknya,” ujar salah satu pengunjung.

Baca Juga: Tidak Hadiri Sidang Putusan, Jaksa Minta Agar Tetapkan Penahanan Kapten Kapal MT Arman 114

Sementara, Fransiskus Dwi membenarkan jkasus yang menjerat kliennya adalah permasalahaan sepele. Dimana kliennya sempat menjambak rambut Korban karena kesal dengan mulut korban.

“Hanya jambak sekali, karena kesal dengan korban dikenal dengan biang kerok. Menyentuh korban pun tak ada. Saat kejadian juga tak hanya klien saya, ada pedagang lainnya juga yang perang mulut dengan korban ini,” sebut Fransiskus.

Yang lebih aneh, lanjut Fransiskus, laporan dan visum baru dilakukan satu bulan setelah kejadian.

“Visum setelah satu buln kejadian, dan itu sangat aneh menurut saya,” pungkas Fransiskus. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Hari kedua pelaksanaan PPDB tingkat SMP Negeri di Batam belum berjalan lancar. Masih banyak calon peserta didik yang belum mendaftar karena persyaratan berkas dan teknis pendaftaran di laman website PPDB online.

Calon peserta didik dan orangtua ini akhirnya mendatangi sekolah yang dituju untuk mendapat petunjuk pendaftaran yang benar. Inilah yang dilakukan oleh puluhan calon peserta didik dan orangtua mereka di wilayah Tanjunguncang dan Seibinti Sagulung, di lingkungan SMPN 50 Batam, yang berada di komplek pertokoan Tunas Regency.

Sejak pagi hingga siang kemarin sibuk dengan panitia PPDB yang ada di sekolah tersebut. Batam Pos yang menjumpai beberapa ibu rumah tangga bersama anak mereka yang akan mendaftar umumnya mengaku kesulitan dengan berkas pendaftaran dan titik koordinat tempat tinggal mereka.

“Berkasnya yang bermasalah terus dari tadi. Di rumah sudah beberapa kali coba tak bisa makanya datang ke sini. Untunglah dibimbing okeh petugas di sekolah ini,” ujar Linda, warga Tanjunguncang yang mendaftarkan putra keduanya di SMPN 50 sebagai pilihan pertama.

Baca Juga: Baru 261 Pendaftar Jalur Zonasi hingga Hari Kedua PPDB

Shinta, orangtua lainnya mengaku kendala di titik koordinat yang harus diisi di form pendaftaran. Dia coba sendiri tapi gagal karena titik koordinat tidak sesuai dengan lokasi zonasi sekolah. Dia yang tingga di Kelurahan Seibinti akhirnya mendatangi sekolah untuk mendapatkan bantuan proses pendaftaran anaknya.

“Alhamdulillah sudah masuk tadi pendaftaran anak saya. Banyak memang yang kesulitan dengan titik koordinat ini. Tetangga saya belum bisa sampai sekarang,” katanya.

Situasi serupa juga terlihat di lingkungan SMPN 47 dan SMPN 9 di sekitaran simpang Basecamp, Batuaji. Orangtua ramai mendatangi sekolah agar anak mereka bisa terdaftar sebagai peserta PPDB tingkat SMP. Kesulitan mendaftar sendiri sama yakni berkas pendaftaran dan titik koordinat tempat tinggal.

Baca Juga: DLH Tak Tega Terapkan Denda Buang Sampah Sembarangan, Beralasan Toleransi 

“Anak saya belum bisa daftar juga hari ini. Saya baru pindah ke Batuaji ini jadi surat domisili kami ditolak karena belum setahun di Batuaji,” kata Susanti, orangtua calon siswa yang mendaftar anaknya SMPN 9 Batam di Sagulung.

Pantauan di laman PPDB Disdik Batam, peserta yang mendaftar memang belum begitu banyak. Padahal siswa yang lulus SD sangat banyak tahun ini. Hingga siang kemarin peserta yang mendaftar belum sampai angka seribu peserta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Spanduk PPDB sekolah swasta ramai dipajang di lingkungan sekolah negeri. Hal ini terjadi sebab sekolah swasta di Batam masih kekurangan siswa meskipun PPDB mereka sudah dibuka sejak awal tahun lalu.

Pemasangan spanduk PPDB ini tujuannya agar anak atau calon peserta didik yang tidak lolos pada PPDB di sekolah negeri bisa mendaftar ke sekolah mereka.

Seperti diketahui PPDB sekolah negeri di Batam baik yang sudah selesai ataupun yang masih sedang berjalan saat ini, semuanya melebihi kuota daya tampung sekolah. Pendaftar sekolah negeri memebludak dan hingga saat ini masih berpolemik. Orangtua tetap ingin anaknya masuk sekolah negeri karena pertimbangan biaya pendidikan yang lebih hemat.

Baca Juga: 2.243 Jemaah Haji Debarkasi Batam Sudah Pulang ke Tanah Air

Sekolah swasta yang masih kesulitan mendapatkan siswa sesuai dengan kuota daya tampung mereka pun tak tinggal diam. Mereka terus berupaya untuk mempromosikan sekolah mereka dengan menempelkan spanduk sekolah mereka ke sekolah-sekolah negeri.

Lingkungan SMPN 50 dan SMAN 19 Batam di belakangan komplek pertokoan Tunas Regency, Sagulung misalkan ada banyak spanduk sekolah swasta yang menempel di sana.

“Iya kadang ada guru-guru dan staff dari sekolah swasta yang bagi brosur di depan sini. Ya tak apa karena memang kuota daya tampung sekolah negeri terbatas. Sekolah swasta sangat membantu untuk persoalan daya tampung ini,” kata Heru, petugas keamanan di lingkungan SMPN 50 dan SMAN dan 19 Batam.

Tak hanya itu, ada juga sekolah swasta yang membuka stand pendaftaran di sekolah negeri karena melihat banyaknya siswa yang tidak terakomodir dalam PPDB sekolah Negeri. MAN 1 Batam misalkan, ada sekolah swasta yang membuka stand pendaftaran di sana karena PPDB MAN 1 cukup membeludak beberapa waktu lalu.

“Iya ada, kita malah bersyukur agar yang tidak lolos PPDB tidak lagi ngotot untuk masuk ke MAN 1,” ujar Humas MAN 1 Batam Rio, belum lama ini.

Baca Juga: DLH Tak Tega Terapkan Denda Buang Sampah Sembarangan, Beralasan Toleransi 

Seperti pekan sebelumnya, sekolah swasta di Batuaji dan Sagulung masih kekurangan siswa baru hingga saat ini. Kuota yang terisi baru diangka 70 hingga 80 persen.

“Yang terisi ini ya memang mereka yang dari awal mau ke sekolah swasta. Yang tidak lolos PPDB negeri ini belum nampak lagi yang mendaftar ke kita,” ujar Kepala Sekolah Yos Sudarso III Batuaji Marianus Sihotang.

Kekurangan siswa sekolah swasta ini juga karena kebijakan pemerintah yang setiap tahun menambah kuota di setiap sekolah negeri. Kuota sekolah negeri tidak dibatasi sehingga swasta sulit bersaing. Pandangan masyarakat masuk sekolah swasta akan menguras isi dompet akan semakin melekat jika tidak didukung pemerintah atas keberadaan sekolah-sekolah swasta ini.

“Padahal kita ini mitra pemerintah. Kalau ada dukungan tentu swasta tidak seberat yang dipikirkan orangtua. Ada kebijakan-kebijakan tentunya kalau ada dukungan dari pemerintah. Sekarang pun ada banyak kok sekolah swasta yang memberikan kebijakan keringanan SPP kepada mereka yang kurang mampu,” kata Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan. (*)

Reporter: Eusebius Sara