batampos– Ini pelajaran bagi negara kita. Terdakwa perkara limbah atau lingkungan hidup Mahmoud Abdelazis Mohamed bisa ‘menghilang’ atau tak mnghadiri sidang vonis yang dijadwalkan, Kamis (27/6). Baik Jaksa maupun penasehat hukum terdakwa mengaku tak mengetahui keberadaan terdakwa yang merupakan bukan warga Indonesia. Satu pelajaran bagi hukum kita, karena sebelumnya, terdakwa tak ditahan saat menjalani persidangan atau bebas di luar.

Bisik-bisik soal Mahmoud menghilang sudah mulai terdengar sejak Kamis pagi. Keberadaan Kapten Kapal itu sudah tak diketahui sejak 5 hari sebelumnya. Bahkan ada yang menduga, Mahmoud sudah meninggalkan Batam. Selama proses persidangan, Mahmoud memang tidak ditahan oleh majelis hakim PN Batam.

Banyak pihak yang ingin menyaksikan sidang putusan pidana MT Arman tersebut. Mulai dari pelaut , kelompok nelayan, kedutaan Iran ,pengusaha hingga puluhan media. Bahkan ada yang meduga, gelaran sidang itu akan batal digelar.

BACA JUGA: Keberatan PT Musim Mas Ditolak, Sidang Perkara Limbah B3 Dilanjut ke Pembuktian

Namun sekitar pukul 16.56, majelis hakim yang diketuai Sapri Tarigan didampingi hakim Setyaningsih dan Douglas RP Napitupulu membuka sidang. Ruangan sidang pun seketika penuh oleh pengunjung. Di ruang sidang juga hadir dua JPU dan satu kuasa hukum terdakwa.

“Sidang terdakwa Mahmoud dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar hakim Sapri yang kemudian menanyakan keberadaan terdakwa kepada JPU.

JPU Karya So Immanuel kemudian menjelaskan tak bisa menghadirkan terdakwa, dengan alasan tak bisa dihubungi. Pihaknya juga telah melakukan pemanggilan secara resmi, namun sampai sidang dimulai terdakwa tak bisa dikonfirmasi.

“Kami sudah memanggil terdakwa secara resmi. Tapi terdakwa tak bisa dihubungi,” ujar Nuel kepada majelis hakim.

Mendapat jawaban jaksa, hakim kemudian menanyakan keberadaan terdakwa, kepada Daniel, satu-satunya penasehat hukum yang hadir. Jawaban Daniel pun hampir sama, ia tidak mengetahui keberadaan Mahmoud sang Kapten Kapal MT Arman 114.

“Kami sudah mencari ke kediaman terdakwa sejak pukul 10 pagi tadi yang mulia, tapi tak menemukan,” jawab Daniel.

Setelah menerima jawaban itu, majelis hakim Sapri Tarigan pun berdiskusi dengan hakim anggota. Yang kemudian menjelaskan pihaknya menunda sidang. Penundaan sidang berpedoman pada pasal 154 ayat 4. Yang isinya jika terdakwa tak bisa hadir, maka dilakukan penundaan sidang putusan.

“Jadi hakim memerintahkan kepada JPU untuk memanggil kembali terdakwa kapten kapal MT Arman 115 Mahmoud, pada Kamis depan (4/7),” tegas hakim Ketua Sapri Tarigan.

Namun oleh JPU meminta agar majelis hakim bisa mengeluarkan surat perintah penahanan. Dengan alasan terdakwa tak memikiki itikad baik.

“Kami melihat terdakwa sudah tidak memiliki itikad baik, untuk itu nanti kami mohon kepada majlis hakim untuk menahan terdakwa,” pinta Jaksa Karya So Immanuel.

Atas permintaan dari JPU, hakim pun kembali melakukan musyawarah bertiga,dan menanyakan kembali kepada penasehat hukum, terkait permintaan penahanan terdakwa kapten kapal MT Arman 114. Namun ternyata hakim menolak, dengan alasan masih berpedoman pada pasal 154 ayat 4 kuhp.

“Untuk saat ini kami tetap berpedoman pada pasal 154 ayat 4 KHUP tadi, kami minta kepada Jaksa panggil kembali terlbih dahulu terdakwa itu,” sebut Hakim Ketua Sapri Tarigan sembari menunda sidang.

Usai sidang, penasehat hukum terdakwa, Daniel mengatakan terakhir kali bertemu kliennya saat sidang pembelaan. Ia pun tak tahu keberadaan terdakwa karena selama ini di Jakarta.

“Terakhir ketemu di PN Batam. Selama ini tak tahu juga alamat terdakwa, karena kami hanya bertemu dari kafe ke kafe. Tapi setahu saya dia tinggal di kawasan Harboubay,” dalih kuasa hukum Mahmoud.

batampos – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menerima kunjungan kerja Ombudsman RI di Marketing Centre, Batam Centre, Kamis (27/6/2024). Muhammad Rudi didampingi para deputi dan sejumlah pejabat eselon II BP Batam. Turut serta Kepala Bea dan Cukai Batam.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, kunjungan pihaknya sebagai tindak lanjut monitoring Ombudsman RI terhadap pelaksanaan perbaikan pelayanan pengeluaran barang oleh Dirjen Bea dan Cukai di KPBPB Batam.

“Kami tadi diperlihatkan kerja cerdas BP Batam, beberapa indikator untuk meningkatkan pelayanan publik dirasakan sudah on the track, misalnya dukungan operasional Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Bandara dan Pelabuhan ASDP Telaga Punggur,” katanya.

Tak hanya penyediaan TPS, pihaknya juga memberikan atensi dan mendorong layanan pelabuhan penumpang di Batu Ampar dengan pengalihan pelabuhan ke Dermaga Pelabuhan Bintang 99 Persada. Sehingga, pelayanan dan pengawasan pelayanan publik bea dan cukai di KPBPB semakin efisien dan efektif.

“Kemudian terkait persoalan Batu Ampar ini tinggal menunggu Pelni nya saja , tidak ada persoalan di BP Batam maupun di Bea Cukai nya,” serunya.

“Atas dasar hari ini kami berikan apresiasi terhadap BP Batam yang telah menjalankan tugas dengan baik,” serunya lagi.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik atas perhatian yang diberikan tersebut. Pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kemudahan layanan berusaha khususnya arus masuk dan keluar barang di kota Batam.

“Kita sudah sampaikan di rapat tadi, harapannya dengan atensi yang diberikan Ombudsman RI, apa yang menjadi persoalan dapat dengan cepat diselesaikan,” katanya.

“Kalaulah semua selesai, masyarakat dan pelaku usaha akan senang begitu pun juga dengan pemerintahnya,”imbuhnya. (*)

batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menca-nangkan kawasan bebas jentik nyamuk di Kota Batam dengan meninjau kawasan Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Kamis (27/6). Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah tersebut, terutama di perkantoran yang banyak terdapat pekerja.
Selain itu, Kemenkes juga menilai Kota Batam belum memerlukan uji coba pelepasan nyamuk ber-wolbachia untuk menekan kasus DBD.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, dr Imram Pambudi, menjelaskan, di Batam terjadi anomali kasus DBD dibandingkan daerah lainnya. Di mana, kasus DBD terus meningkat tiap tahunnya di daerah lain, sedangkan di Batam jumlahnya kasus DBD justru menurun sejak 2022-2023.

Pada 2023, Dinkes Kota Batam mencatat ada sebanyak 376 kasus DBD. Sedangkan pada tahun 2024, ada sebanyak 181 kasus DBD.

”Jadi dalam taraf ini, (Kota Batam) belum perlu untuk metode nyamuk ber-wolbachia,” katanya di Hotel Santika, Batam Kota, Kamis (27/6).

Dia menyebutkan, di Indonesia sendiri sudah ada uji coba penerapan nyamuk ber-wolbachia, seperti di Yogyakarta, Semarang, Kupang, Bandung, Jakarta Barat, dan Denpasar.
Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang menggunakan teknologi nyamuk ber-wolbachia. Negara lain yang sudah menerapkan pengendalian DBD dengan nyamuk ber-wolbachia contohnya Singapura, Vietnam, Brazil, dan Australia.

”Nyamuk ber-wolbachia ini bukan hanya di Indonesia saja dan terbukti efektif digunakan di beberapa negara tersebut,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, penerapan teknologi nyamuk ber-wolbachia ini merupakan pendekatan yang tidak bisa instan. Butuh waktu untuk bisa mengakibatkan penurunan jumlah kasus.
Nyamuk ber-wolbachia sendiri, kata dia, merupakan nyamuk aedes aegypti yang diinfeksi dengan bakteri wolbachia. Cara kerja dari bakteri wolbachia ini adalah, jika diinfeksikan ke nyamuk aedes aegypti, maka virus penyebab DBD di tubuh nyamuk itu jadi mati.

”Jadi, ketika nyamuk tersebut menggigit seseorang, itu tidak bisa menularkan virus dengue-nya, beginilah cara kerjanya. Tapi metodenya, nyamuk ber-wolbachia ini baru bisa berefek kalau populasi nyamuk aedes aigpty ber-wolbachia sudah lebih dari 60 persen,” tutupnya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Yudi Pramono, mengatakan bahwa program pencanangan kawasan bebas jentik nyamuk di Kota Batam merupakan bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka DBD.

”Kami harap program ini dapat membantu menurunkan angka kasus DBD,” ujarnya, Kamis (27/6).

Yudi mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah (Pemda) di Kota Batam, termasuk puskesmas setempat dan masyarakat dalam menangani kasus DBD. Berkat kolaborasi tersebut, Batam menjadi salah satu daerah dengan angka kasus DBD yang rendah di Indonesia.

”Sampai minggu ke-25 (tahun 2024), Batam hanya memiliki 181 kasus DBD. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, secara nasional, angka kasus DBD mengalami peningkatan kurang lebih 146 ribu, dengan angka kematian mencapai 869 jiwa hingga minggu ke-25. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus DBD tertinggi.

Yudi menekankan pentingnya pemberantasan sarang nyamuk sebagai langkah utama dalam mencegah DBD.

”Fogging (pengasapan) tidak langsung berdampak pada jentik nyamuk. Yang kami harapkan penguatan untuk pemberantasan sarang nyamuknya, supaya jentik itu tidak berkembang,” ujarnya.

Januari-Juni, 6 Warga Meninggal karena DBD

Tren kasus DBD di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada periode tahun ini, Januari sampai akhir Juni, sudah ada 180 kasus.

Dari data Dinas Kesehatan (Dinskes) Batam, sampai pada Juni 2024 ini, terdapat 180 kasus DBD. Detailnya, ada 29 kasus di Januari, 30 kasus di Februari. Lalu, di April ada 12 kasus, kemudian 29 kasus di Mei, dan 43 kasus DBD di Juni.

Sebagai perbandingan, di periode yang sama pada tahun 2023 lalu, terdapat 189 kasus. Untuk tahun 2022 ada 353 kasus, dan di 2021 sebanyak 291 kasus DBD di Batam.
Kemudian, yang meninggal dunia akibat DBD sampai akhir Juni 2024 ini ada enam orang. Sementara di tahun 2023 lebih sedikit, yakni lima orang.

”Kadang, masyarakat sendiri kalau demam menganggap itu hal biasa. Pada saat dia ke Fasyankes (fasilitas layanan kesehatan), di cek, mungkin kondisi kesehatannya menurun,” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam, Melda Sari, Kamis (27/6).

Dari 12 kecamatan yang ada di Batam, yang paling diperhatikan oleh Dinkes tahun ini ialah Batam Kota, tepatnya di Kelurahan Baloi Permai. Walau demikan, ada daerah lain juga tak lepas dari pantauan, seperti Bengkong, serta Sagulung.

”Tahun lalu Batam Kota yang tertinggi. Tahun ini kemungkinan Sagulung, tapi itu tidak terlalu kelihatan tingginya,” kata dia.

Untuk kasus DBD di Batam, memang terjadi penurunan. Jika kota-kota kain terjadi peningkatan kasus pada 2024 ini, Batam malah menurun. Hal itu dipicu sosialisasi yang terus berjalan, serta edaran dari pemerintah mengenai Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

”Jadi anomali, ya. Di Batam terjadi penurunan marena Pak Wali Kota setiap tahun mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, dan gotong royong secara serentak,” ujarnya.

Ada 1.529 kader Juru Pemantauan Jentik (Jumantik) di Batam. Selain membantu pemerintah menekan angka DBD, tugas mereka juga melaporkan Angka Bebas Jentik (ABJ) dari puskesmas ke dinas terkait.

”Misalnya, setiap ada kasus, atau tidak ada kasus, mereka (kader Jumantik) tetap melihat ke rumah-rumah, apakah ada jentik atau tidak. Itu dilakukan setiap bulan,” kata Melda. (*)

Reporter : AZIS MAULANA, ARJUNA

batampos – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menyelenggarakan kegiatan “Komwasjak Mendengar” di Kampus Politeknik Negeri Batam, Kamis (27/6). Kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan dan aspirasi masyarakat terkait permasalahan perpajakan ini, sukses mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.

Dalam acara yang dihadiri sekitar seratus peserta ini, Komwasjak memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Batam untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi di bidang perpajakan. Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dosen, mahasiswa, konsultan pajak, asosiasi, dan komunitas antikorupsi, serta media massa, menunjukkan betapa beragamnya isu perpajakan yang ada.

Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa salah satu tugas Komwasjak adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Biasanya, kepatuhan yang timbul akibat terpaksa, disebabkan karena adanya kebijakan yang dirasa tidak baik dan tidak adil oleh wajib pajak.

”Urgensi dibentuknya Komwasjak adalah supaya kebijakan dan administrasi perpajakan bisa berjalan dengan baik dan adil, agar antara fiskus dan wajib pajak sama-sama nyaman,” ujarnya.

Karena itu, sambung dia, pihaknya hadir untuk memperkenalkan diri dan ingin mendengar terkait pengalaman yang pernah dialami atau didengar oleh wajib pajak dan masyarakat.
Mengenai permasalahan perpajakan yang ada di Kepulauan Riau, lanjut Amien, beberapa isu yang muncul dalam diskusi di antaranya terkait kompleksitas prosedur perpajakan, kemudahan untuk memperoleh fasilitas perpajakan, permasalahan yang terjadi di kawasan Free Trade Zone (FTZ), serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi bagi wajib pajak.

”Komwasjak berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan-masukan ini dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Kegiatan “Komwasjak Mendengar” pertama yang dilaksanakan di Palembang juga telah memberikan banyak wawasan berharga dan kini menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan sistem perpajakan. Dengan diadakannya acara kedua di Batam, Komwasjak berharap dapat terus memperluas jangkauan dan mendengar lebih banyak aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Komwasjak mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dan berbagi pandangan dalam acara ini. Partisipasi aktif dan kontribusi yang berharga dari masyarakat akan menjadi dasar yang kuat untuk reformasi perpajakan yang lebih baik dan lebih adil di masa mendatang. (*)

Reporter : ARJUNA