batampos – Praktik judi online (judol) di kalangan aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejumlah instansi mengeluarkan surat edaran, yang intinya ancaman sanksi bagi ASN yang terlibat judol. Di antara instansi yang mengeluarkan surat edaran terkait judol adalah Kementerian Agama (Kemenag).

Pengumuman penerbitan surat edaran tersebut disampaikan Plh Sekjen Kemenag Suyitno di Jakarta pada Rabu (26/6) malam. Dia mengatakan seluruh ASN Kemenag di tingkat pusat sampai daerah, diminta aktif terlibat dalam pencegahan judol. Selain itu juga ada ancaman sanksi bagi ASN yang terlibat judol.

”Sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. Sanksi paling berat bisa berupa pemberhentian sebagai ASN. Suyitno mengatakan aturan tersebut mengacu pada pembentuan Satgas Pemberantasan Judi Online. Kemenag dalam Satgas tersebut, masuk dalam kelompok bidang pencegahan.

Dia menegaskan seluruh ASN Kemenag, khususnya di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat melakukan sosialisasi pencegahan judol. ASN Kemenag seperti penyuluh agama atau penghulu, selama ini dikenal dekat dengan masyarakat. Selain itu wejangan mereka umumnya bisa diterima masyarakat setempat dengan baik.

Instansi lain yang mengeluarkan surat edaran terkait judol adakah Kejaksaan Agung, Polri, dan sejumlah pemerintah daerah. Intinya surat tersebut mengedepankan pencegahan. Kemudian juga penjatuhan sanksi bagi ASN atau aparatur Polri yang terlibat. Bahkan di Kejaksaan Agung bisa dilakukan pemeriksaan HP kepada aparatur yang diduga terlibat judol.
Sementara itu, wabah judi online juga telah menjangkit kepala daerah. Kabar tersebut, sebelumnya sempat diungkap dalam rapat antara Komisi III dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Rabu lalu.

Merespons hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya baru mendengar sekilas informasi tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi dari PPATK kepada dirinya. ”Saya baru dengar barusan, benar atau tidak, tidak tahu ada beberapa kepala daerah. Saya tidak tahu apakah definitif atau PJ,” ujarnya di DPR, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Tito berencana proaktif meminta informasi itu secara lengkap kepada PPATK. Termasuk detail atau bukti transaksi yang dicurigai sebagai judi online.

Jika memang ada dan dapat dibuktikan, Mendagri memastikan tidak akan membiarkan. Pihaknya akan menginstruksikan kepada jajaran inspektorat untuk melakukan klarifikasi. Apabila hasil klarifikasi benar, Tito menyebut pasti ada sanksi yang dijatuhkan.
Lalu apa sanksinya? Mantan Kapolri itu berdalih sanksi akan menyesuaikan frekuansi atau level keparahannya. Jika hanya pernah coba-coba sekali, dia menilai cukup diberi peringatan baik lisan maupun tertulis.

Namun jika sudah dilevel kecanduan dan intens, maka akan diberikan sanksi berat. ”Kalau dia Pj (Penjabat Kepala Daerah) mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan aja itu,” tuturnya.
Sementara jika kepala daerah definitif, diakuinya Kemendagri tidak bisa mencopot begitu saja.

”Bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” kata Tito.

Seperti diketahui, saat ini hanya 270 daerah saja yang memiliki kepala daerah definitif. Sisanya dipegang oleh para Pj sebagai konsekuensi penyerentakan Pilkada 2024.
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi ikut menyoroti dugaan pejabat negara yang terlibat judi online. Dia mengatakan, pemerintah harus berani membuka data para pejabat yang bermain judi online. Baik legislatif, eksekutif, maupun pejabat yudikatif. ”Harus dibongkar semua,” kata Aboe.

Legislatif termasuk anggota DPR RI dan DPRD. Sedangkan eksekutif adalah pejabat pemerintahan, baik di kementerian maupun pemerintah daerah, seperti kepala daerah dan para kepala dinas. ”Pemerintah harus transparan dalam membongkar kasus judi online,” ungkapnya.

Sekjen PKS juga mempertanyakan, apakah ada pejabat atau penegak hukum yang menjadi backing judi online. Para pejabat yang menjadi backing juga harus ditindak, baik pejabat berbaju cokelat, hijau, abu-abu, atau pun biru. Nama-nama mereka harus dibuka.

Aboe menegaskan, pemerintah sudah membentuk Satgas Judi Online yang diketahui Menko Polhukam, maka pemerintah harus bergerak cepat memberantas praktik haram yang meresahkan itu. ”Transaksi judi online sangat besar. Harus diusut secara tuntas,” tegasnya.

Di bagian lain Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan pemerintah harus segera menutup rapat akses judol secepatnya. Supaya pelakunya tidak semakin banyak. Khusus terkait judol yang melibatkan anggota parlemen, dia berharap Majelis Kehormatan Dewan untuk mengadili oknum yang terlibat.

Selain itu Anwar Abbas juga meminta kepolisian untuk tegas meninda pelaku judol. Menurut dia judi apapun bentuknya adalah pelanggaran hukum. Dia mengatakan pelanggaran hukum harus segera diadili. (*)

batampos – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan menjalani sidang tuntutan pidana kasus dugaan pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan, pada Jumat (28/6).

Dua mantan anak buah SYL, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta yang juga terdakwa dalam kasus ini akan menjalani sidang serupa.

Sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Senin (24/6).

Berdasarkan kalender persidangan, setelah tuntutan tersebut, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi pada 5 Juli 2024 dan pembacaan putusan hakim pada 11 Juli 2024.

Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 44.546.079.044 dan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

SYL dkk didakwa melanggar Pasal 12 huruf e, atau Pasal 12 Huruf F, atau Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

batampos – Sebanyak 12 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mendaftar calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. Niat ingin mendaftarkan capim KPK karena merasa prihatin melihat kondisi lembaga antirasuah saat ini.

Belasan mantan pegawai KPK yang ingin mendaftarkan capim KPK itu tergabung dalam IM57 Institute. Pendaftaran capim KPK telah dibuka sejak 26 Juni 2024.

“Betul, beberapa anggota IM57 Institute bermaksud mendaftar Capim KPK berdasarkan beberapa pertimbangan,” kata Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha kepada wartawan, Jumat (28/6).

Praswad menyatakan bahwa kinerja KPK yang menurun mengakibatkan tegerusnya kepercayaan publik yang menempatkan pada level terendah.

“Tergerusnya kepercayaan publik ke KPK sudah sampai di level terendah dibandingkan delapan Lembaga negara berdasarkan survei Litbang Kompas minggu yang lalu,” ujar Praswad.

Karena itu, 12 mantan pegawai terpanggil untuk memperbaiki kinerja KPK. Adapun belasan mantan pegawai itu yakni Novel Baswedan, Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andil Abdul Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Valentino, Farid Andika, dan Waldy Gagantika.

“Maka kami terpanggil untuk mendaftar dan memperbaiki KPK kembali ke latar belakang pendiriannya sebagai anak kandung reformasi, lembaga independen dan berintegritas yang menjadi harapan terakhir dari seluruh rakyat Indonesia,” tegas Praswad.

Meski demikian, niat pendaftaran capim itu menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Praswad dkk sebelumnya menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, terkait batas usia Pimpinan KPK.

Dalam gugatannya, mereka berharap MK mengembalikan syarat usia calon pimpinan KPK menjadi 40 tahun, serta adanya minimum pengalaman sebagai pegawai KPK selama satu periode kepemimpinan KPK menjadi dasar dalam pengajuan ini. (*)

batampos – Pemerintah belum mampu mendeteksi pelaku peretasan atau serangan ransomware tergadap Pusat Data Nasional (PDN). Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyatakan, pihaknya baru bisa menemukan indikasi-indikasi serangan untuk menemukan sang peretas.

Hal itu dipertanyakan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin saat rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

“Sejauh mana sudah terdeteksi pelakunya,” tanya TB Hasanuddin.

“Tentunya untuk pelakunya ini belum bisa (terdeteksi) pak. Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari induksi ini kita olah untuk menemukan si (peretas),” ucap Hinsa.

Hasanudin lantas menyatakan apakah BSSN bersedia memproteksi jika ada pihak yang menemukan pelaku penyerangan terhadap PDN.

“Kalau ada orang yang bersedia mengejar dan menemukan, kira-kira bapak mau nggak memprotek yang bersangkutan?” tanya Hasanuddin.

“Mau Pak,” jawab Hinsa.

Hasanuddin lantas ke depan mengajak Kepala BSSN untuk bicara bersama-sama mengejar pelaku peretasan ransomware.

“Oke, nanti kita bicara empat mata,” ujar Hasanuddin.

Hinsa banyak negara menawarkan untuk melakukan kerja sama terkait pengejaran terhadap pelaku peretasan. Namun, BSSN saat ini masih menunggu dari hasil proses forensik.

“Karena kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan, kita sudah melakukan kerja sama dengan 10 negara MoU kaitannya dengan keamanan cyber, mereka menawarkan juga tentunya. Karena ini masih dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu yang hasil dari tim kita ini, baru nanti kita koordinasinikan bagaimana bentuk kerja sama,” pungkasnya. (*)