batampos – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari menilai rencana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini masih belum jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Menurut Lagat, informasi mengenai kebijakan tersebut masih simpang siur. Pemerintah memang menyampaikan adanya peluang pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK, namun kebijakan itu tidak berlaku bagi seluruh pegawai, melainkan terbatas pada jabatan tertentu seperti kepala SPPG dan tenaga ahli gizi.

“Ini masih belum jelas dan simpang siur. Kami masih menunggu kebijakan resmi pemerintah seperti apa bentuk dan mekanismenya,” ujar Lagat, Selasa (27/1).

Ia menyebut kebijakan pengangkatan PPPK sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, Ombudsman Kepri menilai terdapat persoalan lain yang justru lebih mendesak dan seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan kepegawaian nasional.

Baca Juga: Ombudsman Kepri Tangani 156 Laporan Sepanjang 2025, Selamatkan Rp808 Juta Hak Masyarakat

Salah satu yang disoroti adalah nasib perangkat desa yang hingga kini belum mendapatkan perhatian optimal, padahal perannya sangat dekat dengan pelayanan masyarakat.

“Perangkat desa itu sudah lama, kenapa tidak diprioritaskan? Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Lagat juga menyoroti kondisi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk tenaga pendidik, yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian kesejahteraan akibat keterbatasan formasi PPPK.

Di Kepri, terdapat lebih dari 500 guru dan tenaga teknik tingkat SMA yang tidak dapat digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan regulasi.

“Padahal itu kebutuhan nyata di lapangan, terutama guru teknik. Formasinya tidak tersedia, sementara sekolah sangat membutuhkan,” ujarnya.

Baca Juga: Dinkes Batam Targetkan Three Zero Kasus HIV/AIDS

Menurut Lagat, munculnya program baru seperti SPPG yang langsung membuka peluang pengangkatan PPPK berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga teknis yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kepastian status maupun kesejahteraan.

“Oleh karena itu, kami masih menunggu kebijakan pemerintah yang konkret dan jelas terkait rencana pengangkatan PPPK untuk pegawai SPPG ini,” kata dia.

Ia menambahkan, Ombudsman RI Perwakilan Kepri terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program SPPG. Namun, pihaknya mendorong agar pemerintah dalam mengambil kebijakan kepegawaian tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan skala prioritas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. (*)

Artikel Ombudsman Kepri Nilai Rencana Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Sektor Lubuk Baja mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan, khususnya saat beraktivitas di luar rumah maupun berada di pusat perbelanjaan dan lokasi keramaian.

Imbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus kejahatan jalanan yang menyasar kelengahan warga, seperti kasus pencopetan warga negara Singapura yang viral belum lama ini.

Kapolsek Lubuk Baja Kompol Deni Langie melalui Kanit Reskrim Iptu Noval Adimas menegaskan, kewaspadaan individu menjadi faktor penting dalam mencegah tindak kriminal. Menurutnya, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan situasi ramai dan kurangnya perhatian korban terhadap barang bawaan.

Baca Juga: Gegara Ponsel, Gadis di Sagulung Babak Belur Dianiaya Kekasih

“Ketika berada di pasar, pusat perbelanjaan, atau tempat umum lainnya, masyarakat harus lebih waspada. Jangan lengah, karena pelaku biasanya mencari celah dari kelalaian korban,” ujar Iptu Noval dalam keterangannya.

Polisi juga mengingatkan warga agar tidak membawa perhiasan atau barang berharga secara berlebihan saat bepergian. Aksesori mencolok, uang tunai dalam jumlah besar, maupun barang mewah dinilai dapat menarik perhatian pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Selain itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menyimpan barang pribadi. Dompet, ponsel, dan tas sebaiknya diletakkan di tempat aman dan mudah diawasi, serta tidak dibiarkan terbuka atau berada di posisi rawan dicopet.

Tidak hanya di area pejalan kaki, perhatian juga perlu diberikan pada aspek keamanan kendaraan. Polisi mengingatkan warga untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik saat diparkir, menggunakan pengaman tambahan bila perlu, serta memilih lokasi parkir yang aman dan terpantau.

Baca Juga: Dua Pelaku Hipnotis Lintas Provinsi Ditangkap, Korban Terakhir adalah Seorang Dokter

“Kejahatan tidak hanya terjadi saat berjalan kaki, tapi juga saat kendaraan diparkir. Pastikan kunci ganda digunakan dan jangan meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan,” tegas Iptu Noval.

Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk peringatan dini kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Polisi berharap kesadaran bersama dapat menekan angka kriminalitas, terutama di kawasan yang ramai aktivitas warga.

Di sisi lain, Polsek Lubuk Baja menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. Namun, peran aktif masyarakat dalam menjaga diri dan lingkungannya dinilai tetap menjadi kunci utama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(*)

Artikel Polisi Imbau Warga Tidak Pancing Pelaku Kejahatan dengan Barang Berharga pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam melaporkan perkembangan terbaru kasus HIV/AIDS sepanjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 671 kasus baru ditemukan, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 822 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, penurunan angka tersebut menjadi indikator positif dari berbagai upaya sosialisasi dan penanganan yang telah dilakukan. Meski demikian, pengendalian HIV/AIDS tetap menjadi prioritas utama.

“Walaupun ada penurunan, ini bukan berarti kita bisa lengah. Target kita tetap Three Zero, yakni nol infeksi baru, nol kematian akibat AIDS, dan nol stigma,” katanya, Selasa (27/1).

Tantangan penanganan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga persoalan sosial yang menyertai, terutama stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Baca Juga: Dinkes Waspada Terhadap Masuknya Virus Nipah, Rumah Sakit Sudah Siap jika Ada Suspek

Untuk itu, Dinkes Batam memaparkan lima langkah konkret yang terus diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanganan.

Pertama, pendampingan sosial terhadap ODHA dengan meningkatkan pengawasan kepatuhan pengobatan serta memastikan kesinambungan layanan kesehatan tanpa terputus. Kepatuhan terapi antiretroviral (ARV) dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas hidup pasien sekaligus menekan risiko penularan.

Kedua, pengurangan stigma dan diskriminasi melalui edukasi publik secara berkelanjutan. Didi menilai, masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan. Padahal, deteksi dini sangat menentukan keberhasilan pengobatan.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa HIV bukan lagi vonis mati jika ditangani dengan benar. Dengan menekan stigma, kita membuka pintu bagi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan sedini mungkin,” katanya.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Dinkes berupaya mendorong kemandirian ekonomi sebagai bagian dari strategi menekan faktor risiko sosial yang kerap menjadi pemicu penularan.

Keempat, memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan membangun jejaring antara Dinkes, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas peduli HIV/AIDS guna memperluas jangkauan edukasi dan layanan.

Baca Juga: Suplai Air Bersih Lewat Tangki Bantu Warga Batuampar, Aliran Air Berangsur Normal

Kelima, pendekatan keluarga sebagai sistem dukungan utama bagi ODHA. Lingkungan keluarga yang menerima dan suportif dinilai berperan besar dalam menjaga kesehatan mental dan motivasi pasien untuk menjalani pengobatan secara rutin.

Capaian penurunan kasus tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, komunitas, hingga masyarakat luas. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar kerap muncul dari rasa takut terhadap stigma sosial.

Dinkes Batam pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan secara berkala bagi yang berisiko, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap para penyintas.

“Penanganan HIV/AIDS bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang untuk hidup sehat dan produktif,” ujar dia. (*)

Artikel Dinkes Batam Targetkan Three Zero Kasus HIV/AIDS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jajaran redaksi Batam Pos melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Selasa (27/1). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi serta meningkatkan koordinasi dalam penyampaian informasi pertanahan kepada masyarakat.

Rombongan Batam Pos diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam, Kamaruddin, beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog, dengan membahas sejumlah isu pertanahan yang kerap menjadi perhatian publik.

Beberapa topik yang dibahas antara lain program sertifikasi tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), persoalan kampung tua, serta pelayanan pertanahan bagi masyarakat di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga: Aston Inn Gideon Batam Hadirkan Hampers Imlek Spesial Sambut Tahun Baru 2026

Kamaruddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Batam Pos sebagai salah satu media lokal terbesar yang konsisten menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting dalam membantu menyosialisasikan kebijakan dan program pertanahan agar dapat dipahami secara utuh dan benar.

“Kami terbuka untuk menjalin kerja sama dengan media, khususnya Batam Pos, agar informasi terkait layanan pertanahan dapat tersampaikan secara benar, berimbang, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Kamaruddin.

Ia menegaskan, BPN Batam berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada tahun 2026, BPN Batam juga menargetkan penyertifikatan 290 bidang tanah melalui program PTSL.

“Kami ingin pelayanan pertanahan semakin mudah diakses dan transparan. Dukungan media tentu sangat membantu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Batam Pos, Yusuf Hidayat, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan terpercaya.

Baca Juga: Rindu Masakan Jawa? 5 Tempat Masakan Jawa Paling Populer di Batam

“Silaturahmi ini penting untuk membangun hubungan yang baik. Harapannya, informasi pertanahan yang disampaikan ke publik bisa lebih edukatif dan membantu masyarakat memahami hak serta kewajibannya,” ujar Yusuf.

Batam Pos berharap sinergi yang terjalin dengan BPN Batam dapat mendorong pemberitaan pertanahan yang konstruktif, informatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kunjungan tersebut ditutup dengan diskusi ringan sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

Artikel Batam Pos Kunjungi BPN Batam, Perkuat Sinergi dan Akses Informasi Publik pertama kali tampil pada Metropolis.