batampos – Mixue dilaporkan menutup ratusan gerai di pasar internasional sebagai bagian dari penyesuaian strategi bisnis global.

Langkah ini dilakukan di tengah ekspansi besar-besaran perusahaan di berbagai negara, termasuk kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Mixue melakukan penataan ulang jaringan globalnya dengan menutup sekitar 428 outlet.

Dampak terbesar dari kebijakan ini terjadi di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam yang sebelumnya menjadi basis utama ekspansi luar negeri perusahaan.

Penutupan gerai dilakukan untuk menciptakan operasional yang lebih efisien, stabil, dan berorientasi jangka panjang.

Di sisi lain, Mixue tetap melanjutkan ekspansi ke pasar baru seperti Amerika Serikat dan Kazakhstan. Perusahaan juga mulai memasuki pasar Malaysia dan Thailand dengan merek berbeda, yakni Lucky Cup.

Secara global, Mixue kini memiliki sekitar 59.823 gerai, dengan mayoritas sebanyak 55.356 outlet berada di Tiongkok.

Indonesia dan Vietnam tetap menjadi dua pasar luar negeri terbesar bagi perusahaan. Pada September 2024, Mixue tercatat memiliki 1.304 gerai di Vietnam berdasarkan dokumen yang diajukan untuk proses Initial Public Offering (IPO) di Hong Kong pada awal 2025.

Perusahaan menegaskan bahwa langkah ini bukan karena penurunan bisnis, melainkan strategi untuk memastikan setiap outlet memiliki kinerja yang optimal.

Mixue juga berupaya memperkuat sistem operasional agar lebih efisien dan berkelanjutan di tengah persaingan industri minuman global yang semakin ketat.

Ke depan, perusahaan akan terus memperluas kehadirannya di Asia Tenggara dengan memperkuat jaringan mitra waralaba di kawasan tersebut.

Langkah penutupan 428 gerai ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Mixue dalam memperkuat fondasi bisnis sekaligus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. (*)

Artikel Mixue Pangkas Ratusan Gerai, Indonesia dan Vietnam Terdampak pertama kali tampil pada News.

batampos – Insiden mencekam terjadi dalam acara tahunan White House Correspondents’ Dinner di Washington, D.C., Sabtu (25/4), setelah suara tembakan terdengar di sekitar lokasi acara.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, langsung dievakuasi oleh agen United States Secret Service dari dalam ballroom demi alasan keamanan.

Peristiwa tersebut terjadi di Washington Hilton yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara. Kegiatan ini dihadiri sekitar 2.600 tamu, termasuk jurnalis, pejabat tinggi, dan tokoh publik.

Suara tembakan memicu kepanikan di dalam ruangan. Sejumlah tamu terlihat berlindung di bawah meja saat petugas keamanan bereaksi cepat mengamankan situasi.

Menurut informasi awal, tembakan berasal dari area pemeriksaan keamanan di luar ruang utama acara. Seorang pria bersenjata diduga mencoba menembus pengamanan sebelum melepaskan tembakan.

Agen Secret Service segera mengevakuasi Presiden Trump, ibu negara, serta sejumlah pejabat penting lainnya ke lokasi aman. Dalam proses tersebut, beberapa pejabat bahkan diarahkan untuk tiarap.

Sejumlah saksi mata mengaku melihat pelaku membawa senjata dan melepaskan beberapa tembakan di dekat pintu masuk.

Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian. Seorang agen keamanan sempat terkena tembakan, namun selamat berkat penggunaan rompi antipeluru.

Donald Trump kemudian memastikan seluruh pejabat tinggi, termasuk wakil presiden dan anggota kabinet, berada dalam kondisi aman.

Acara tersebut langsung dihentikan dan seluruh peserta dievakuasi dari lokasi. Penyelenggara menyatakan kemungkinan acara akan dijadwalkan ulang dalam waktu sekitar 30 hari setelah situasi dinyatakan aman. (*)

Artikel Detik-detik Tembakan di Gedung Putih, Trump Langsung Dievakuasi pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan karya jurnalistik memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial yang besar sehingga perlu dilindungi secara tegas dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta.

Hal tersebut disampaikan saat penyerahan dokumen masukan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Hall Dewan Pers, pekan ini.

“Dewan Pers memandang karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik,” ujar Komaruddin.

Ia menilai revisi UU Hak Cipta menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers, terutama di tengah perubahan lanskap digital dan maraknya penggunaan konten tanpa izin.

“Perubahan Undang-Undang Hak Cipta harus menjadi momentum memperkuat perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa,” katanya.

Selain itu, Dewan Pers juga mengusulkan penerapan prinsip fair use secara proporsional agar perlindungan hak cipta tetap sejalan dengan kepentingan publik serta akses terhadap informasi.

“Penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap pasar dan nilai karya asli,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar produk informasi, melainkan hasil intelektual bernilai ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi.

“Karya jurnalistik bukan sekadar informasi yang dibaca sekali lalu berlalu, tetapi merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara,” ujarnya.

Pemerintah juga menyoroti tantangan di era kecerdasan buatan atau AI, terutama terkait penggunaan data dan konten jurnalistik tanpa izin.

“Di era kecerdasan buatan, data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil kepada pemilik hak,” tegasnya.

Kedua pihak sepakat bahwa perlindungan karya jurnalistik penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers, kualitas informasi publik, serta mendukung demokrasi yang sehat.

Dalam dokumen yang diserahkan, Dewan Pers menyampaikan sejumlah poin penting. Di antaranya meminta DPR memasukkan secara eksplisit karya jurnalistik sebagai ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang.

Selain itu, Dewan Pers juga mengusulkan penghapusan sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta, terutama terkait penggunaan kutipan dan pengambilan berita tanpa batas jelas.

Usulan lainnya mencakup penegasan status wartawan sebagai pencipta dalam karya jurnalistik, serta pengaturan masa berlaku hak cipta untuk memberikan kepastian hukum.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang adil antara perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi. (*)

Artikel Revisi UU Hak Cipta Didorong Lindungi Karya Jurnalistik dari Penyalahgunaan pertama kali tampil pada News.