batampos – PT PLN Batam memastikan kebijakan pemerintah untuk penyesuaian tarif listrik, pada triwulan III tahun 2024 tidak berlaku bagi pelanggan PLN Batam dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Adapun penyesuaian tarif diberlakukan untuk 11 golongan tarif yang sejak tahun 2017 belum pernah ada penyesuaian.

Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan listrik yang berkeadilan. Sehingga pelanggan kurang mampu tetap dapat terlindungi dan mampu membayar tarif listrik sesuai tingkat ekonominya.

Direktur Utama PLN Batam, M Irwansyah Putra mengatakan, bahwa langkah ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Batam yang terus meningkat. “Terhitung hingga akhir 2023 ini pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04 persen, sehingga proyeksi peningkatan kebutuhan listrik di tahun 2024 mencapai 10 sampai 15 persen,” katanya, Selasa (2/7).

Dirinya menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari kurs, harga energi primer, dan inflasi. Pemerintah menerapkan tarif adjustment dengan tetap menjaga daya saing industri di Batam sehingga sebagian golongan tarif Batam masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.

“Pemerintah dan PLN Batam mempertimbangkan tiga variabel dalam menerapkan tariff adjustment, yaitu kondisi kurs, harga energi primer, dan inflasi demi tetap mampu menghadirkan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Batam,” ujarnya.

Dari 23 golongan tarif pelanggan, terdapat 11 golongan tarif yang diberlakukan tarif adjustment. Adapun penyesuaian bea berlaku pada pelanggan sebagai berikut:

1. Tarif Rumah Tangga (R-1/Tegangan Rendah 1.300 VA menjadi Rp1.433,71 per kWh);
2. Tarif Rumah Tangga (R-1/Tegangan Rendah 2.200 VA menjadi Rp1.442,11 per kWh);
3. Tarif Rumah Tangga (R-2/Tegangan Rendah di atas 2.200 sampai dengan 5.500 VA menjadi Rp1.656,97 per kWh);
4. Tarif Rumah Tangga (R-3/Tegangan Rendah di atas 5.500 VA menjadi Rp1.729,81 per kWh;
5. Tarif Bisnis (B-2/Tegangan Rendah di atas 2.200 VA sampai dengan 200 kVA menjadi Rp1.699,85 per kWh);
6. Tarif Bisnis (B-3/Tegangan Menengah di atas 200 kVA menjadi Rp1.337,72 per kWh);
7. Tarif Industri (I-2/Tegangan Rendah di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA menjadi Rp1.171,30 per kWh);
8. Tarif Industri (I-3/Tegangan Menengah di atas 200 kVA menjadi Rp1.129,96 per kWh);
9. Tarif Pemerintah (P-1/Tegangan Rendah di atas 450 VA sampai dengan 200 kVA menjadi Rp1.737,51 per kWh);
10. Tarif Pemerintah (P-2/Tegangan Menengah di atas 200 kVA menjadi Rp1.817,69 per kWh);
11. Tarif Pemerintah (P-3/Tegangan Rendah di atas 450 VA menjadi Rp1.950,58 per kWh). (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam tidak main-main dalam menertibkan parkir liar di wilayahnya. Bagi pelanggar, siap-siap dikenakan denda hingga Rp 500 ribu. Dari penulusran di ruas jalan kota Batam seperti di daerah Greenland, dan bundaran BP Batam masih ada ditemukan kendaraan yang parkir liar padahal sudah ada rambu larangan parkir.

Kepala Dishub Kota Batam, Salim, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar patroli rutin dan penindakan di area Nagoya, Jodoh, Lubukbaja, dan sekitarnya.

Hal ini dilakukan untuk menertibkan kendaraan yang terparkir sembarangan, terutama di lokasi yang dilarang parkir.

“Saya minta anggota untuk patroli rutin dan penindakan di daerah Nagoya Jodoh dan sekitaran Lubukbaja,” ujar Salim, Selasa (2/7).

Salim menjelaskan, pemilik kendaraan yang terjaring razia parkir liar akan dikenakan sanksi berupa penderekan atau penggembokan roda.

Untuk menyelesaikan proses penindakan, pemilik kendaraan dapat mendatangi Kantor Dishub dengan membawa surat-surat kendaraan yang sah.

Perlu diingat, pelaksanaan derek ini diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Besaran biaya pemindahan dan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 59 ayat (4).

“Biaya pemindahan dan sanksi administrasi untuk kendaraan roda empat atau lebih pada 1×24 jam pertama sebesar Rp 500 ribu. Sementara untuk kendaraan roda dua dan roda tiga pada 1×24 jam pertama sebesar Rp 175 ribu,” jelas Salim.

Lebih lanjut, Salim mengimbau kepada seluruh masyarakat Batam untuk mematuhi aturan dan tidak parkir di tempat terlarang.

“Mari sama-sama jaga Batam dan ikuti aturan yang sudah ditentukan. Parkirlah kendaraan di tempat yang sudah disediakan,” pungkasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengalami inflasi year on year (y-on-y), pada Juni 2024, sebesar 3,54 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam diangka 3,71 persen dengan IKH 106,94.

Sementara yang terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 2,79 persen dengan IKH sebesar 106,08. Sedangkan Kota Tanjungpinang inflasi sebesar 2,97 persen dengan IHK sebesar 105,53.

Inflasi y-on-y di Kepri terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

• Kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 6,48 persen.
• Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 3,26 persen.
• Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,90 persen.
• Kelompok kesehatan naik sebesar 3,45 persen.
• Kelompok transportasi naik sebesar 4,04 persen
• Kelompok pendidikan naik sebesar 2,49 persen
• Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran naik sebesar 1,86 persen.
• Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 6,66 persen. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, mulai 24 Juni sampai 2 Juli telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 sebanyak 330 ribu pemilih dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Batam, Adri Wislawawan mengatakan, sepanjang pekan pertama ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sudah melakukan coklit terhadap 38 persen dari jumlah keseluruhan daftar pemilih di Kota Batam yakni sebanyak 890.242 orang.

Dia menjelaskan, jumlah daftar pemilih tersebut bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI pada 2 Mei 2024.

“Untuk minggu pertama ini, 330 ribu pemilih atau 38 persen data pemilih terakhir yang telah dicoklit,” ujar Adri, Selasa (2/7)

Ia mengatakan pihaknya optimistis coklit data pemilih selesai sebelum 24 Juli. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sebanyak 3.403 pantarlih akan bekerja di 1.811 TPS.

“Kami yakin selesai sebelum 24 Juli 2024,” katanya.

Adri mengatakan dalam satu TPS ada yang satu orang petugas pantarlih, ada juga dua orang. Adapun ketentuannya, jumlah pemilih dalam satu TPS ada 600 pemilih ke atas ada dua pantarlih, sementara itu bagi jumlah pemilihnya di bawah itu maka akan diisi oleh satu orang petugas pantarlih.

“Kami sudah memetakan daftar pemilih tersebut ke sejumlah TPS, yakni maksimal 600 pemilih per TPS untuk Pilkada 2024. Adapun total TPS se-Kota Batam ada 1.811 TPS,” kata Adri.

Adri juga menyebutkan, proses coklit ini dilakukan oleh 3.403 pantarlih yang akan dilaksanakan selama sebulan penuh mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024 mendatang.

“Selama proses coklit, tidak ada kendala krusial yang dihadapi petugas pantarlih. Karena bersifat door to door,” tutupnya.

Ketua KPU Batam Mawardi mengatakan pantarlih diwajibkan untuk dapat memastikan data pemilih dengan akurat salah satunya untuk antisipasi kondisi warga yang sudah meninggal dunia, daftar pemilih baru dan juga terdaftar sebagai pemilih.

Selain itu Pantarlih juga bertugas membantu penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, serta melaporkan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS sesuai wilayah tugas.

“Setiap anggota Pantarlih akan bertanggung jawab atas pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih,” jelasnya.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tiap calon Pantarlih, diantaranya mereka harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan memiliki KTP.

Selain itu katanya, calon Pantarlih harus sehat secara fisik dengan bukti dokumen kesehatan, memiliki pendidikan terakhir minimal SMA yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah, serta tidak menjadi anggota partai politik atau tim kampanye.

“Untuk gaji pantarlih sama dengan pemilu 2024 yakni sebesar Rp 1 juta, ” kata Mawardi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Penerimaan daerah Kota Batam dari sektor pajak menunjukkan tren positif. Meskipun penyumbang terbesar dari sektor properti. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat realisasi penerimaan pajak daerah di semester pertama 2024 mencapai Rp 687 miliar dari target Rp 1,3 triliun.

Pajak reklame masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan nilai Rp 8 miliar dari target Rp 21 miliar di 1.300 titik untuk sektor pajak reklame tahun 2024 ini.

Sekretaris Bapenda Kota Batam, M Aidil Sahalo, menjelaskan pada pajak reklame billboard atau videotron mencapai Rp 7 miliar dari target Rp 16 miliar, atau baru tercapai 45 persen dari target. Dengan jumlah titik kurang lebih 1.300 tersebut diharapkan angka tersebut bisa terealisasi di tahun ini,.

“Sementara untuk pajak reklame non-billboard atau kain dan sejenisnya baru tercapai Rp 789 juta, baru tercapai 19 persen dari target yakni Rp 4 miliar,” kata dia, Selasa (2/7).

Aidil menuturkan bahwa titik reklame di kota Batam masih dalam proses penataan ulang oleh tim yang dipimpin Sekda dengan anggota OPD Pemko bersama BP Batam.

Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur di ruas jalan kota Batam berdampak pada titik reklame yang ada.

“Data lengkap beserta koordinatnya ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” ujar Aidil.

Meskipun dalam proses penataan, Aidil menegaskan bahwa seluruh reklame di kota Batam, terutama di persimpangan, masih menjadi titik yang potensial.

“Hampir semua titik persimpangan, terutama jalan arteri perkotaan di kota Batam,” tuturnya.

Pajak reklame menjadi salah satu objek pajak yang mengalami peningkatan sejak tahun 2023 lalu, usai dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Batam tahun 2023 terkait penyesuaian tarif reklame di Batam.

Ia mengatakan penataan reklame menyesuaikan dengan pelebaran jalan yang masih berjalan.

Nantinya reklame akan dibuat lebih tertata dari pada kondisi saat ini. Untuk simpang jalan yang dinilai cukup strategis, pemasangan videotron lebih diprioritaskan.

“Agar lebih terlihat rapi dan tertata. Sehingga tidak ganggu estetika ruang terbuka di jalan,” sebutnya.

Menurutnya, pemasangan jenis reklame ini juga melihat kondisi dan survei terhadap minta iklan pada jenis reklame tersebut. Begitu juga dengan kondisi atau letak gedung yang akan dipasang reklame Megatron.

Ke depan penataan reklame di Batam akan mengacu pada arah yang lebih baik. Penyediaan wadah reklame yang diminati juga akan diprioritaskan. Agar bisa berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak reklame setiap tahunnya.

Terkait keberadaan reklame yang tidak berizin, ia menyebutkan penertiban terhadap keberadaan tiang reklame yang tidak berizin sudah ditertibkan.

“Bertahap titik reklame ilegal sudah ditertibkan. Hampir semua sudah ditertibkan. Untuk tiang reklame sudah berizin semua yang tersedia saat ini. Kalau masih ada yang bandel akan terus kami tertibkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA