batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran, setelah belanja pegawai tercatat mencapai 42 persen dari APBD. Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai 2027.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPPD).

“Memang dalam aturan itu disebutkan mulai 2027 belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara kondisi kita saat ini sudah mencapai 42 persen,” ujar Iskandarsyah, Kamis (26/3).

Ia menegaskan, jika aturan tersebut tetap diterapkan, Pemkab Karimun harus mengambil langkah strategis secara hati-hati dan komprehensif, terutama dalam kebijakan kepegawaian.

Salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah pengurangan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, langkah tersebut disebut sebagai pilihan terakhir.

“Pengurangan pegawai, khususnya PPPK, adalah opsi terakhir. Itu pun akan melalui proses seleksi berdasarkan kinerja, disiplin, dan kepatuhan terhadap kode etik,” jelasnya.

Pemkab Karimun, lanjut Iskandarsyah, berharap pemerintah pusat dapat menunda penerapan aturan tersebut, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.

Saat ini, pemerintah daerah masih dibebani kewajiban pembayaran utang dari tahun anggaran 2023 dan 2024, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas.

Untuk mengantisipasi kebijakan tersebut, Pemkab Karimun berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan kinerja pegawai.

Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2026, mencakup penilaian jumlah kebutuhan pegawai minimal, efektivitas pelayanan publik, hingga tingkat disiplin ASN.

“Evaluasi ini penting untuk menentukan langkah ke depan jika aturan 30 persen benar-benar diberlakukan pada 2027,” tambahnya.

Pemkab Karimun menegaskan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)

Artikel Beban Pegawai Tinggi, Pemkab Karimun Pertimbangkan Kurangi PPPK pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran, setelah belanja pegawai tercatat mencapai 42 persen dari APBD. Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai 2027.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPPD).

“Memang dalam aturan itu disebutkan mulai 2027 belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara kondisi kita saat ini sudah mencapai 42 persen,” ujar Iskandarsyah, Kamis (26/3).

Ia menegaskan, jika aturan tersebut tetap diterapkan, Pemkab Karimun harus mengambil langkah strategis secara hati-hati dan komprehensif, terutama dalam kebijakan kepegawaian.

Salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah pengurangan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, langkah tersebut disebut sebagai pilihan terakhir.

“Pengurangan pegawai, khususnya PPPK, adalah opsi terakhir. Itu pun akan melalui proses seleksi berdasarkan kinerja, disiplin, dan kepatuhan terhadap kode etik,” jelasnya.

Pemkab Karimun, lanjut Iskandarsyah, berharap pemerintah pusat dapat menunda penerapan aturan tersebut, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.

Saat ini, pemerintah daerah masih dibebani kewajiban pembayaran utang dari tahun anggaran 2023 dan 2024, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas.

Untuk mengantisipasi kebijakan tersebut, Pemkab Karimun berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan kinerja pegawai.

Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2026, mencakup penilaian jumlah kebutuhan pegawai minimal, efektivitas pelayanan publik, hingga tingkat disiplin ASN.

“Evaluasi ini penting untuk menentukan langkah ke depan jika aturan 30 persen benar-benar diberlakukan pada 2027,” tambahnya.

Pemkab Karimun menegaskan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)

Artikel Beban Pegawai Tinggi, Pemkab Karimun Pertimbangkan Kurangi PPPK pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Natuna masih terus mengembangkan kasus pencurian emas senilai Rp4 miliar milik anggota DPRD Natuna, Ahmad Sapuari. Hingga kini, keberadaan sisa emas sekitar 2 kilogram masih belum ditemukan.

Kasat Reskrim Polres Natuna, Iptu Richie Putra, mengatakan proses penyidikan masih menghadapi kendala, terutama dari keterangan pelaku yang tidak konsisten.

“Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan terkait lokasi sisa emas yang belum digadai,” ujar Richie, Kamis (26/3).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sebagian emas telah dijual dan digadaikan. Ia juga sempat menyebut menyimpan sisa emas di atas kapal KM Sabuk Nusantara saat hendak melarikan diri dari Sedanau pada 3 Maret lalu.

Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh polisi, emas yang dimaksud tidak ditemukan di lokasi tersebut.

“Sudah kita cek, tidak ada. Saat ini masih kita dalami kemungkinan lokasi lainnya,” katanya.

Polisi terus melakukan penelusuran untuk mengungkap keberadaan barang bukti yang tersisa. Dalam penyelidikan sementara, pelaku diketahui beraksi seorang diri tanpa melibatkan pihak lain.

Pelaku menjalankan aksinya dengan masuk ke toko korban melalui lantai dua pada dini hari, memanfaatkan waktu sahur untuk menghindari perhatian warga sekitar.

“Sejauh ini masih pemain tunggal. Belum ada indikasi komplotan, namun tetap kita kembangkan,” jelas Richie.

Polres Natuna menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk memastikan seluruh barang bukti berhasil ditemukan dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. (*)

Artikel Kasus Emas Pencurian Rp4 Miliar di Natuna, Polisi: Keterangan Pelaku Berubah-ubah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memastikan belum memiliki rencana untuk memberhentikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski ada tekanan terhadap belanja pegawai daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan hingga saat ini tidak ada wacana merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.696 PPPK di lingkungan Pemko.

“Sejauh ini belum ada wacana, bahkan membayangkan pun belum ada. Kita masih menunggu perkembangan ke depan,” ujar Zulhidayat, Kamis (26/3).

Ia menilai, kebijakan pemangkasan PPPK justru berpotensi menambah angka pengangguran dan berdampak pada perekonomian daerah, khususnya di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Saat ini, Pemko Tanjungpinang memiliki 1.514 PPPK penuh waktu dan 1.182 PPPK paruh waktu. Zulhidayat memastikan anggaran gaji untuk seluruh PPPK tersebut masih dalam kondisi aman.

“Gaji PPPK sudah dianggarkan untuk 14 bulan hingga akhir 2026, termasuk gaji ke-13 dan THR. Jadi untuk pembayaran gaji masih aman,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah tetap menjadi perhatian, terutama terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK yang sifatnya tidak wajib.

“TPP itu tergantung kemampuan keuangan daerah. Saat ini belanja pegawai sudah mencapai sekitar 50 persen dan itu cukup berat, apalagi ada pemotongan dana transfer ke daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Pemko Tanjungpinang juga diketahui sempat mengajukan pinjaman sebesar Rp30 miliar ke Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai.

Pemko menegaskan akan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa mengorbankan tenaga kerja, khususnya PPPK yang telah diangkat dan bertugas di berbagai sektor pelayanan publik. (*)

Artikel Pemko Tanjungpinang Pastikan Tak Ada PHK PPPK, Gaji Aman hingga Akhir 2026 pertama kali tampil pada Kepri.