batampos – Aliansi Mahasiswa Batam (AMB) memberikan tenggat waktu enam bulan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menunjukkan perbaikan nyata terhadap tiga persoalan yang dinilai paling mendesak, yakni krisis air bersih, persoalan sampah, dan banjir.
‎
‎Peringatan itu disampaikan usai puluhan mahasiswa melakukan audiensi dengan DPRD Kota Batam setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung legislatif, Kamis (18/6).
‎
‎Ketua Penanggung Jawab Aksi, Kevin Manurung, mengatakan mahasiswa telah menyampaikan seluruh tuntutan mereka, baik yang berkaitan dengan kebijakan nasional maupun persoalan daerah yang selama ini dikeluhkan masyarakat Batam.
‎
‎”Hari ini kami sudah menyampaikan seluruh tuntutan, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Kami berharap pemerintah benar-benar serius menanggapi apa yang menjadi aspirasi mahasiswa,” kata Kevin usai audiensi.
‎
‎Pada isu nasional, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran negara.
‎
‎Namun perhatian utama mahasiswa justru tertuju pada persoalan daerah yang dinilai belum kunjung terselesaikan meski telah berulang kali menjadi keluhan warga.
‎
‎Mahasiswa menyoroti krisis air bersih yang masih dialami sebagian masyarakat, persoalan banjir yang terus berulang saat hujan deras, pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal, hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan.
‎
‎Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memperhatikan perlindungan tenaga kerja lokal dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
‎
‎Perwakilan mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Azsari, mengatakan tiga isu dasar, yakni air bersih, sampah, dan banjir, akan menjadi fokus pengawalan mahasiswa dalam beberapa bulan ke depan.
‎
‎Menurut dia, persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
‎
‎”Untuk tiga persoalan ini kami akan terus mengawalnya. Dalam audiensi tadi kami memberikan tenggat waktu enam bulan kepada pemerintah untuk menunjukkan perbaikan yang nyata,” katanya.
‎
‎Azsari menegaskan mahasiswa tidak ingin persoalan tersebut hanya berhenti pada rapat, diskusi, atau janji penyelesaian semata.
‎
‎Jika dalam enam bulan ke depan tidak ada perkembangan yang signifikan, mahasiswa mengaku siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
‎
‎”Kami akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan yang berbeda apabila tidak ada perubahan,” ujarnya.
‎
‎Ia bahkan mengisyaratkan tuntutan yang lebih keras apabila pemerintah dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat.
‎Menurut Azsari, saat ini kepemimpinan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam telah berjalan lebih dari satu tahun. Namun sejumlah persoalan mendasar masih menjadi keluhan warga di berbagai wilayah.
‎
‎”Kami melihat persoalan sampah, banjir, dan air bersih masih terus terjadi. Kalau dalam enam bulan ke depan tidak ada perbaikan yang berarti, maka kami akan mempertimbangkan tuntutan agar wali kota dan wakil wali kota mundur dari jabatannya,” katanya.
‎
‎Meski demikian, mahasiswa menyatakan masih memberi ruang kepada pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
‎
‎Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin yang menerima audiensi mahasiswa memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam.
‎
‎Menurut dia, DPRD mencatat seluruh poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa selama audiensi berlangsung.
‎
‎”Semua catatan dan tuntutan mahasiswa sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota,” kata Kamaluddin.
‎
‎Ia menjelaskan ketidakhadiran Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam dalam audiensi tersebut karena keduanya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
‎
‎”Wali kota dan wakil wali kota saat ini sedang berada di Jakarta menjalankan agenda pemerintahan,” ujarnya.(*)

Artikel Mahasiswa Tuntut Pemko Batam Selesaikan Masalah Air, Sampah dan Banjir Dalam 6 Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Gelombang kedua aksi Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Batam di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6), sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Kericuhan terjadi saat demonstran berupaya membakar ban di tengah aksi, namun dihalangi petugas pengamanan.
‎
‎Dalam situasi tersebut, mahasiswa mengatakan, ada seorang anggota kepolisian melontarkan kata-kata kasar kepada peserta aksi. Dugaan ucapan itu kini menjadi salah satu tuntutan yang akan mereka laporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Barelang.
‎
‎Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB itu diikuti puluhan mahasiswa. Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Revolusi Dimulai dari Batam”, “Stop MBG”, “Prabowo Nye Nye Nye”, dan “Vox Populi Vox Dei”.
‎
‎Sejak awal, massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
‎
‎Ketegangan mulai terjadi ketika massa mencoba melakukan pembakaran ban sebagai bagian dari aksi simbolik. Aparat kepolisian yang berjaga langsung menghalangi upaya tersebut sehingga memicu adu mulut antara kedua pihak.
‎
‎Koordinator Lapangan aksi, Alwi Djaelani, mengatakan dalam insiden itu seorang anggota polisi diduga mengucapkan kata “pantek” kepada mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.
‎
‎”Kami memiliki rekaman video. Ada ucapan yang tidak pantas disampaikan kepada demonstran. Ini akan kami laporkan ke Propam,” kata Alwi usai aksi.
‎
‎Menurut dia, ucapan tersebut tidak seharusnya keluar dari aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.
‎
‎Karena itu, pihaknya mendesak Polresta Barelang segera memproses dugaan pelanggaran etik tersebut. Bahkan, jika tidak ada tindak lanjut, mahasiswa mengancam akan meminta pencopotan Kapolresta Barelang.
‎
‎”Kami meminta agar oknum tersebut diproses. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan mendesak Kapolresta dicopot karena dianggap gagal menjaga kondusivitas dan profesionalitas pengamanan aksi,” ujarnya.
‎
‎Selain persoalan dugaan ucapan kasar aparat, mahasiswa juga membawa sejumlah isu lokal yang dinilai belum terselesaikan di Batam.
‎
‎Mereka menyoroti persoalan sampah yang terus meningkat, aktivitas cut and fill yang dianggap merusak lingkungan, krisis air bersih, hingga banjir yang masih berulang di berbagai wilayah.
‎
‎”Semua persoalan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD,” kata Alwi.
‎
‎Koordinator Umum aksi, Muryadi Aguspriawan, mengatakan mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan nasional. Di antaranya meminta evaluasi Program MBG, menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak, hingga mengkaji ulang sejumlah regulasi yang dinilai memperluas keterlibatan aparat di ranah sipil.
‎
‎Menurut dia, anggaran MBG yang mencapai triliunan rupiah per hari lebih tepat difokuskan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
‎
‎”Menurut kami, daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan justru lebih membutuhkan perhatian anggaran yang besar,” katanya.
‎
‎Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
‎
‎Ia menjelaskan Wali Kota Batam Amsakar Achmad tidak dapat menemui massa karena sedang mengikuti rapat bersama DPR RI di Jakarta.
‎
‎”Kami akan menyampaikan seluruh tuntutan mahasiswa kepada Wali Kota Batam,” kata Kamaluddin di hadapan massa.
‎
‎Untuk tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional, DPRD Batam berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur resmi kepada pemerintah pusat.
‎
‎Namun Kamaluddin mengaku tidak sependapat dengan tuntutan penghentian total Program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, program tersebut masih memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan warga di wilayah pesisir.
‎
‎”Kalau evaluasi saya setuju. Tetapi kalau dihentikan total, saya kira perlu dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kata Kamaluddin.(*)

Artikel Demo di Batam Ricuh, Pendemo Tuding Ada Oknum Polisi yang Berkata Kasar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Internasional Batam Centre, Kamis (18/6), untuk memantau implementasi sistem autogate dan tindak lanjut rekomendasi hasil kajian sistemik Ombudsman terkait pelayanan keimigrasian.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring atas saran perbaikan yang telah disampaikan Ombudsman RI kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2025 lalu, khususnya terkait pelayanan terhadap lalu lintas warga negara asing dan pengawasan keimigrasian.

“Kami datang untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari saran dan perbaikan yang telah kami sampaikan kepada Kementerian Imigrasi. Alhamdulillah, kami telah berdiskusi dengan Kanwil Imigrasi Kepulauan Riau dan melihat berbagai perkembangan yang sudah dilakukan,” kata Nuzran.

Dalam kunjungannya, Ombudsman mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, termasuk pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian berbasis teknologi melalui autogate.
Meski demikian, Nuzran menilai kapasitas layanan masih perlu ditingkatkan seiring terus bertambahnya jumlah penumpang internasional yang keluar masuk melalui Batam.

“Secara teknologi saya pikir sudah bagus. Tinggal penambahan kapasitas saja karena jumlah pengguna akan terus meningkat. Jangan sampai terjadi antrean yang mengganggu pelayanan publik,” ujarnya.

Menurutnya, kelancaran layanan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kinerja petugas imigrasi, tetapi juga harus didukung integrasi dengan berbagai pihak seperti pengelola pelabuhan, Bea Cukai, maskapai maupun operator kapal.

Ia juga menyoroti kondisi area pelayanan di Pelabuhan Batam Centre yang dinilai mulai terasa padat. Kepadatan tersebut berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kecepatan pelayanan jika tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana.

“Kapasitas pelayanan harus disesuaikan dengan jumlah pengguna. Semua pihak harus duduk bersama agar pelayanan publik berjalan optimal dan tidak ada pihak yang kemudian disalahkan ketika terjadi antrean,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menjelaskan bahwa saat ini Pelabuhan Internasional Batam Centre telah memiliki lima unit autogate untuk keberangkatan dan lima unit autogate untuk kedatangan.

Menurut Guntur, penggunaan autogate mampu mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian karena seluruh tahapan dilakukan secara otomatis, mulai dari pemindaian paspor, perekaman biometrik hingga verifikasi wajah.

“Waktu pemeriksaan maksimal sekitar 20 detik per penumpang. Bahkan bisa lebih cepat tergantung proses pemindaian paspor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh pelabuhan dan bandara internasional dapat menggunakan sistem autogate secara penuh pada 2027.

“Ini merupakan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami terus berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan agar ke depan seluruh layanan pemeriksaan keimigrasian bisa menggunakan autogate,” katanya.

Selain mempercepat pelayanan, sistem tersebut juga mengurangi kontak langsung antara petugas dan penumpang serta memperkuat aspek keamanan melalui integrasi dengan sistem pengawasan keimigrasian nasional.

Guntur menjelaskan, melalui sistem yang terhubung dengan aplikasi All Indonesia, petugas dapat mendeteksi lebih awal keberadaan Subject of Interest (SOI), termasuk individu yang masuk daftar cekal maupun buronan internasional.

“Dari awal pembelian tiket, data penumpang sudah dapat terdeteksi sehingga sangat membantu petugas dalam aspek pengawasan dan keamanan,” ujarnya.

Hasil pemantauan Ombudsman RI menunjukkan implementasi autogate di Pelabuhan Batam Centre berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap percepatan layanan. Namun, peningkatan jumlah alat dan penguatan integrasi antarinstansi dinilai tetap diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang internasional di masa mendatang.(*)

Artikel Autogate Batam Centre Dinilai Efektif, Ombudsman Soroti Kapasitas Layanan pertama kali tampil pada Metropolis.