batampos – Hampir 10 bulan sejak dilaporkan ke Polda Kepri, penanganan kasus dugaan penipuan penjualan kavling bodong di kawasan Sagulung, Kota Batam, belum juga menemukan titik terang. Meski penyidik memastikan perkara telah naik ke tahap penyidikan, hingga kini belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Perkembangan tersebut memunculkan tanda tanya dari para korban yang telah menunggu kepastian hukum sejak laporan mereka diterima. Kasus yang diduga merugikan puluhan warga itu hingga kini masih terus didalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri.

Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Misbachul Munir, mengatakan proses hukum terhadap laporan tersebut tetap berjalan. Menurut dia, penyidik masih melengkapi seluruh rangkaian penyidikan sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

“Untuk sementara masih berproses,” ujar Misbachul, Kamis (18/6).

Baca Juga: Diskon PBB-P2, Bapenda Batam Catat 94 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Relaksasi

Ia menegaskan bahwa perkara tersebut saat ini telah berada pada tahap penyidikan. Namun, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka karena proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung.

“Sudah naik ke tahap penyidikan,” katanya.

Saat disinggung mengenai kendala yang menyebabkan belum adanya penetapan tersangka meski perkara telah berjalan hampir 10 bulan, Misbachul enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya memastikan tim penyidik tetap bekerja menangani perkara tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Sebelumnya, penyidik sempat mengungkapkan bahwa terlapor yang merupakan seorang dosen telah berhasil dihubungi setelah sebelumnya disebut menghilang. Penyidik juga memastikan akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Selain memeriksa terlapor, penyidik juga telah meminta keterangan dari puluhan saksi, mayoritas merupakan korban. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut juga terus dilakukan guna melengkapi alat bukti.

Tak hanya itu, penyidik juga berencana meminta keterangan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memastikan status hukum lahan yang diperjualbelikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas objek yang menjadi pokok perkara.

Baca Juga: Ungkap Identitas Kerangka Manusia di Duriangkang, Polisi Tunggu Hasil Forensik

Kasus ini bermula dari laporan Arianus Zalukhu bersama sekitar 39 warga lainnya di Polda Kepri pada bulan September 2025 lalu. Mereka mengaku diduga korban dugaan penipuan jual beli kavling siap bangun (KSB) di kawasan Swadaya Sungai Cantik, Dapur 12, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung.

Para korban telah membayar harga kavling mulai puluhan juta hingga sekitar Rp100 juta per petak. Namun, kavling yang dijanjikan tidak pernah mereka terima dan belakangan diketahui diduga berada di atas lahan yang tidak memiliki dasar hukum maupun perizinan yang sah.

Para korban kini berharap penyidik segera menuntaskan perkara tersebut dan memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah mereka buat hampir satu tahun lalu. (*)

Artikel Hampir 10 Bulan Bergulir, Kasus Kavling Bodong di Sagulung Belum Ada Tersangka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat sebanyak 94.015 wajib pajak (WP) memanfaatkan program pengurangan pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlangsung dari April-Juni 2026.

“Dari relaksasi piutang PBB-P2 tahun 1994 hingga 2025, tercatat sebanyak 45.595 wajib pajak memanfaatkan program ini dengan total pembayaran Rp9,38 miliar. Sedangkan untuk relaksasi masa pajak 2026 sebanyak 48.420 wajib pajak dengan total pembayaran Rp82,85 miliar,” kata Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah, dilansir dari Antara.

Secara keseluruhan, jumlah wajib pajak yang telah memanfaatkan program relaksasi mencapai 94.015 dengan total pembayaran sebesar Rp92,23 miliar.

Raja menjelaskan relaksasi tersebut memberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 secara bertingkat untuk tunggakan tahun pajak 1994 hingga 2026, serta penghapusan denda tahun 1994-2025.

Baca Juga: Jelang Libur Sekolah, Ketersediaan Tiket dari Batam Masih Normal

Untuk tunggakan tahun 1994 hingga 2012 diberikan pengurangan sebesar 75 persen, tahun 2013 hingga 2017 sebesar 50 persen, tahun 2018 hingga 2022 sebesar 25 persen, tahun 2023 hingga 2025 sebesar 10 persen, serta tahun pajak 2026 sebesar 5 persen apabila dibayarkan paling lambat Juni 2026.

Berdasarkan data Bapenda Batam, tunggakan tahun 2025 menjadi yang paling banyak dibayarkan dengan sekitar 6.760 Nomor Objek Pajak (NOP), disusul tunggakan tahun 2024 sebanyak lebih dari 6.400 NOP.

Namun, Bapenda Batam masih mencatat tunggakan PBB-P2 yang cukup besar.

“Hingga saat ini, terdapat lebih dari 300 ribu NOP dengan total nilai tunggakan mencapai sekitar Rp500 miliar, ini dari tahun 1994,” kata dia.

Melalui program relaksasi tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sekaligus mengurangi akumulasi tunggakan.

Baca Juga: Ungkap Identitas Kerangka Manusia di Duriangkang, Polisi Tunggu Hasil Forensik

Bapenda Batam menargetkan penerimaan dari pembayaran tunggakan PBB-P2 dapat terus meningkat hingga akhir tahun 2026.

“Target kami maksimal, namun minimal bisa memperoleh sekitar Rp60 miliar dari pembayaran tunggakan sampai akhir tahun,” kata Raja.

Ia turut menyampaikan agar para WP dapat memanfaatkan program relaksasi tersebut agar berkontribusi kepada pembangunan Kota Batam.

“Sekitar pekan depan Insya Allah kami juga akan melakukan malam apresiasi WP terhadap semua jenis pajak Kota Batam kepada yang sudah banyak berkontribusi dan patuh membayar pajak untuk pembangunan kota ini,” kata dia. (*)

Artikel Diskon PBB-P2, Bapenda Batam Catat 94 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Relaksasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat sebanyak 94.015 wajib pajak (WP) memanfaatkan program pengurangan pokok piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlangsung dari April-Juni 2026.

“Dari relaksasi piutang PBB-P2 tahun 1994 hingga 2025, tercatat sebanyak 45.595 wajib pajak memanfaatkan program ini dengan total pembayaran Rp9,38 miliar. Sedangkan untuk relaksasi masa pajak 2026 sebanyak 48.420 wajib pajak dengan total pembayaran Rp82,85 miliar,” kata Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah, dilansir dari Antara.

Secara keseluruhan, jumlah wajib pajak yang telah memanfaatkan program relaksasi mencapai 94.015 dengan total pembayaran sebesar Rp92,23 miliar.

Raja menjelaskan relaksasi tersebut memberikan pengurangan pokok piutang PBB-P2 secara bertingkat untuk tunggakan tahun pajak 1994 hingga 2026, serta penghapusan denda tahun 1994-2025.

Baca Juga: Jelang Libur Sekolah, Ketersediaan Tiket dari Batam Masih Normal

Untuk tunggakan tahun 1994 hingga 2012 diberikan pengurangan sebesar 75 persen, tahun 2013 hingga 2017 sebesar 50 persen, tahun 2018 hingga 2022 sebesar 25 persen, tahun 2023 hingga 2025 sebesar 10 persen, serta tahun pajak 2026 sebesar 5 persen apabila dibayarkan paling lambat Juni 2026.

Berdasarkan data Bapenda Batam, tunggakan tahun 2025 menjadi yang paling banyak dibayarkan dengan sekitar 6.760 Nomor Objek Pajak (NOP), disusul tunggakan tahun 2024 sebanyak lebih dari 6.400 NOP.

Namun, Bapenda Batam masih mencatat tunggakan PBB-P2 yang cukup besar.

“Hingga saat ini, terdapat lebih dari 300 ribu NOP dengan total nilai tunggakan mencapai sekitar Rp500 miliar, ini dari tahun 1994,” kata dia.

Melalui program relaksasi tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sekaligus mengurangi akumulasi tunggakan.

Baca Juga: Ungkap Identitas Kerangka Manusia di Duriangkang, Polisi Tunggu Hasil Forensik

Bapenda Batam menargetkan penerimaan dari pembayaran tunggakan PBB-P2 dapat terus meningkat hingga akhir tahun 2026.

“Target kami maksimal, namun minimal bisa memperoleh sekitar Rp60 miliar dari pembayaran tunggakan sampai akhir tahun,” kata Raja.

Ia turut menyampaikan agar para WP dapat memanfaatkan program relaksasi tersebut agar berkontribusi kepada pembangunan Kota Batam.

“Sekitar pekan depan Insya Allah kami juga akan melakukan malam apresiasi WP terhadap semua jenis pajak Kota Batam kepada yang sudah banyak berkontribusi dan patuh membayar pajak untuk pembangunan kota ini,” kata dia. (*)

Artikel Diskon PBB-P2, Bapenda Batam Catat 94 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Relaksasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang dimulainya libur panjang sekolah, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam masih normal. Arus keberangkatan dari Batam menggunakan maskapai Lion Air Group ke berbagai daerah masih berada dalam kondisi normal, begitu pula dengan ketersediaan tiket.

Area Manager Lion Air Group wilayah Kepulauan Riau, Amar Fernando, mengatakan hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah penumpang. Kondisi tersebut berbeda dengan momen libur sekolah pada umumnya yang biasanya mulai memicu kenaikan permintaan tiket.

“Untuk peningkatan penumpang sampai saat ini belum terlihat. Bisa dikatakan masih normal,” ujar Amar, Kamis (18/6).

Baca Juga: PELNI Prediksi Penumpang Naik 3 Persen, Rute Batam-Belawan Tetap Favorit Saat Liburan

Meski demikian, pihaknya memperkirakan lonjakan penumpang berpotensi terjadi saat masa liburan sekolah benar-benar dimulai. Lion Air Group mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi apabila permintaan penerbangan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

“Pada liburan anak sekolah biasanya memang terjadi peningkatan. Namun untuk kali ini kami masih melihat perkembangannya,” katanya.

Selain memantau pergerakan penumpang, Lion Air Group juga membuka peluang melakukan penyesuaian tarif tiket menyusul turunnya harga avtur dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Amar, perubahan harga tiket sangat bergantung pada kondisi pasar dan tingkat permintaan masyarakat.

“Untuk penyesuaian harga tiket pasti ada, sesuai dengan permintaan pasar,” jelasnya.

Baca Juga: 97 Persen Warga Kepri Terdaftar JKN, Keaktifan Masih Menjadi Tantangan

Ia menerangkan, mekanisme penentuan tarif penerbangan saat ini berada di tangan maskapai dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, harga tiket dapat berubah mengikuti dinamika biaya operasional maupun permintaan penumpang.

Sebelumnya, Lion Air Group sempat menyampaikan bahwa harga tiket pesawat dari Batam mengalami kenaikan sekitar 15 hingga 23 persen. Kenaikan tersebut dipicu oleh penyesuaian fuel surcharge, pajak, serta sejumlah komponen biaya operasional lainnya.

Meski demikian, maskapai memastikan akan terus menyesuaikan tarif sesuai kondisi pasar. Jika biaya operasional mengalami penurunan dan permintaan belum tinggi, bukan tidak mungkin harga tiket kembali mengalami penyesuaian sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat yang akan bepergian selama libur sekolah. (*)

Artikel Jelang Libur Sekolah, Ketersediaan Tiket dari Batam Masih Normal pertama kali tampil pada Metropolis.