batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mewacanakan pinjaman dana ratusan miliar rupiah pada tahun 2026. Nilai pinjaman yang disiapkan berkisar antara Rp130 miliar hingga Rp150 miliar untuk menopang keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan rencana peminjaman dana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemko saat ini mempertimbangkan dua opsi lembaga perbankan, yakni kembali meminjam ke Bank Riau Kepri (BRK) atau menggunakan opsi baru melalui Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

“Batas pinjaman kita Rp250 miliar, tapi tetap kita ukur penggunaannya. Maksimal Rp150 miliar atau Rp130 miliar,” kata Lis Darmansyah, Senin (26/1).

Lis menjelaskan, wacana pinjaman muncul karena kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Salah satu penyebabnya adalah pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Selain itu, Pemko Tanjungpinang saat ini juga terbebani belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).

“Belanja pegawai dan rutinitasnya saja sudah hampir Rp800 miliar. Jadi pinjaman ini juga untuk mendukung manajemen kas daerah,” ujarnya.

Lis menyebutkan, dana pinjaman tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta mendukung sarana dan prasarana pemerintahan di Kota Tanjungpinang.

Tak hanya itu, dana pinjaman juga direncanakan untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah wilayah, seperti Yudowinangun dan Sri Katon.

“Kita ingin menuntaskan persoalan banjir di Yudowinangun. Selama ini terkendala karena lahan belum dibebaskan. Dana pinjaman ini juga akan digunakan untuk pembebasan lahan tersebut,” pungkas Lis. (*)

Artikel Krisis Kas Daerah, Pemko Tanjungpinang Pertimbangkan Pinjaman Ratusan Miliar ke Bank BJB pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bintan Utara digelar di Gedung Nasional Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Senin (26/1).

Salah satu usulan utama yang mengemuka adalah pembangunan jalan penghubung Desa Lancang Kuning dengan Kelurahan Tanjunguban Utara.

Musrenbang Kecamatan Bintan Utara diikuti unsur pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam forum tersebut, lima desa dan kelurahan mengajukan masing-masing satu usulan prioritas pembangunan.

Camat Bintan Utara, Helmi Setyawati, menjelaskan bahwa usulan prioritas yang disampaikan terbagi ke dalam dua kategori, yakni prioritas kriteria dan nonkriteria.

“Usulan prioritas nonkriteria umumnya memiliki skala besar dan memungkinkan untuk dianggarkan oleh pemerintah kabupaten, bahkan hingga pemerintah pusat,” kata Helmi.

Helmi menyebutkan, lima usulan prioritas yang diajukan antara lain pembangunan semenisasi bahu jalan di Jalan Mekarsari, Tanjunguban, pembangunan drainase di Jalan Merdeka, Tanjunguban untuk penanganan banjir, serta pembangunan jalan penghubung antara Desa Lancang Kuning dan Kelurahan Tanjunguban Utara.

Ia mengungkapkan, usulan pembangunan jalan Lancang Kuning–Tanjunguban Utara sudah diajukan sejak lama. Namun, prosesnya terkendala status lahan yang sebagian berada di kawasan hutan.

“Usulannya sudah lama. Jalan yang akan dibangun berada di kawasan hutan, namun pemerintah desa telah mengajukan permohonan dan koordinasi dengan Dinas PUPR Bintan,” ujarnya.

Menurut Helmi, pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Selain memperlancar distribusi hasil pertanian warga Desa Lancang Kuning, jalan tersebut juga dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh masyarakat.

“Jika terealisasi, pembangunan jalan ini juga akan memudahkan anak-anak dari Desa Lancang Kuning yang bersekolah di SMA Negeri 1 di Kelurahan Tanjunguban Utara,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Roby Kurniawan menegaskan bahwa musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, hingga penerangan jalan umum.

Ia mengatakan, seluruh usulan dari tingkat kecamatan akan disusun secara prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah di tingkat kabupaten.

“Dengan keterbatasan anggaran, usulan yang belum dapat direalisasikan di kabupaten akan kami dorong melalui musrenbang tingkat provinsi,” kata Roby.

Roby berharap usulan pembangunan yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran. (*)

Artikel Musrenbang Bintan Utara: Pembangunan Jalan Lancang Kuning–Tanjunguban Utara Jadi Usulan Prioritas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kabupaten Lingga masuk dalam daftar daerah yang akan dibangun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada 2027. Pembangunan ini merupakan bagian dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang telah disahkan pemerintah.

Rencana pembangunan BAPAS di Kabupaten Lingga dibenarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dabo Singkep, Yusrifa Arif. Ia menyebut Lingga mendapat satu kuota dari program nasional pembangunan 100 BAPAS di seluruh Indonesia.

“Iya benar, berdasarkan surat yang kami terima dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), ada program pembangunan 100 BAPAS secara nasional. Alhamdulillah, Kabupaten Lingga mendapatkan satu kuota,” ujar Yusrifa Arif saat ditemui di kantornya, Senin (26/1/2026).

Menurut Yusrifa, program tersebut merupakan tindak lanjut dari penerapan KUHP terbaru, khususnya terkait penguatan sistem pemasyarakatan berbasis pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

“Ini arahan langsung dari Ditjen PAS untuk mengimplementasikan KUHP baru. Salah satu poin pentingnya adalah penerapan pidana kerja sosial,” jelasnya.

Ia menerangkan, dalam penerapan pidana kerja sosial, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat krusial. Pembimbing kemasyarakatan merupakan bagian utama dari struktur organisasi BAPAS.

“Karena itu, keberadaan BAPAS di setiap daerah menjadi kebutuhan penting. PK akan melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan,” tambah Yusrifa.

Terkait kesiapan daerah, Yusrifa menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga. Hasilnya, Pemkab Lingga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan BAPAS tersebut.

“Pemkab Lingga sangat mendukung. Bahkan sudah ditentukan satu titik lokasi lahan untuk pembangunan BAPAS yang berada di wilayah Dabo Singkep,” ungkapnya.

Saat ini, proses yang tengah berjalan adalah pengurusan administrasi hibah lahan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kita tinggal menyelesaikan pengurusan surat hibah lahan. Harapannya, semua proses berjalan lancar sehingga pembangunan bisa direalisasikan sesuai rencana pada 2027,” katanya.

Yusrifa berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lingga agar pembangunan BAPAS tersebut dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi sistem pemasyarakatan serta masyarakat luas.(*)

Artikel Implementasi KUHP Baru, Pemerintah Rencanakan Pembangunan BAPAS di Lingga pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan penambahan armada kapal laut kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Selama ini, pada periode mudik Idul Fitri, Pelni hanya mengoperasikan satu kapal untuk melayani rute ke Anambas, yakni KM Bukit Raya. Kondisi tersebut dinilai belum mampu menampung tingginya animo masyarakat yang hendak pulang kampung.

Situasi ini berbeda saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode tersebut, Pelni biasanya mengoperasikan dua kapal sekaligus, yakni KM Bukit Raya dan KM Kelimutu, sehingga kepadatan penumpang dapat terurai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Anambas, Nurullah, mengatakan penambahan armada pada mudik Lebaran menjadi kebutuhan mendesak yang perlu segera diusulkan secara resmi.

“Sejauh ini memang belum bersurat langsung ke PT Pelni, tapi usulan penambahan armada untuk mudik Idul Fitri sudah kita sampaikan dan akan segera dibuatkan surat resmi,” kata Nurullah, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun, lonjakan penumpang tertinggi justru terjadi pada arus balik setelah Lebaran, bukan pada saat arus mudik.

Banyak warga Anambas yang bekerja maupun menempuh pendidikan di luar daerah kembali secara bersamaan usai Hari Raya, sehingga kapasitas kapal kerap tidak mencukupi.

“Oleh karena itu, kita mengusulkan penambahan armada, baik kapal perintis maupun kapal besar seperti KM Bukit Raya, khususnya pada periode arus balik,” jelasnya.

Nurullah menambahkan, surat usulan penambahan kapal ditargetkan sudah disampaikan sebelum akhir Januari agar dapat segera diproses oleh instansi terkait.

“Insyaallah sebelum tanggal 31 Januari, surat usulan sudah kami sampaikan ke Dinas Perhubungan Provinsi untuk diteruskan ke Pelni,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang, Putra Kencana, menyebut pengajuan penambahan armada akan lebih kuat jika disampaikan langsung oleh pemerintah daerah kepada Pelni Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, Pelni bersama Kemenhub memiliki mekanisme nasional dalam memetakan pergerakan penumpang selama masa mudik Lebaran.

“Pelni melakukan pemetaan arus penumpang secara nasional. Usulan daerah akan dievaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Karena itu, surat resmi dari pemerintah daerah seperti Anambas sangat penting sebagai penguat,” kata Putra Kencana.

Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah berupa data dan usulan resmi akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam penentuan penambahan armada kapal Pelni saat musim mudik Idul Fitri. (*)

Artikel Mudik Idul Fitri 1447 H, Pemkab Anambas Ajukan Tambahan Armada Kapal Pelni pertama kali tampil pada Kepri.