batampos – Dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, hanya satu kecamatan saja yang dinyatakan berstatus bebas kasus demam berdarah dengue (DBD). Status tersebut karena selama 6 bulan ini tidak ada kasus DBD di kecamatan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, satu kecamatan tersebut adalah Bulang. Dimana sampai dengan akhir Juni 2024 ini belum ada satu pun kasus terkonfirmasi DBD di kecamatan hinterland Batam tersebut.

“Sejauh ini baru Bulang. Galang yang sebelumnya nol kasus saat ini sudah ada satu kasus DBD,” ujar Didi, Selasa (25/6).

Menurutnya, kasus DBD tertinggi berada di kecamatan Batam Kota yakni dengan 31 kasus. Lalu disusul Kecamatan Bengkong dengan 27 kasus dan Sagulung yakni 26 kasus DBD

Selanjutnya Kecamatan Sekupang 21 kasus dan Kecamatan Batuaji dan Batu Ampar masing-masing 18 kasus DBD. “Total sampai hari ini kasus DBD di Batam ada 180 kasus,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batam Melda Sari mengatakan sepanjang Januari hingga 25 Juni 2024 ini terdapat 180 kasus DBD. Rinciannya, 29 kasus di bulan Januari, 30 kasus di bulan Februari, 37 kasus di bulan Maret, 12 kasus DBD di bulan April dan 29 kasus di bulan Mei 2024 dan 43 kasus di bulan Juni.

Selain itu Dinkes juga mencatat ada enam pasien DBD yang meninggal dunia di sepanjang tahun ini. Rinciannya, pria usia 46 tahun asal Kelurahan Tiban Baru,TJ, 59, warga Sei Lekop, DP, 25, warga Baloi Permai Baloi, AE, 11 tahun warga Belakang Padang dan WR, 5, warga Sei Beduk meninggal di RSUD

“Bila melihat data jumlahnya angka DBD di Batam ini menurun signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dimana di periode yang sama di tahun 2023 lalu ada 189 kasus, lalu di tahun 2022 ada sebanyak 353 kasus DBD serta di tahun 2021 ada sebanyak 291 kasus DBD di Kota Batam.

Dijelasnya, DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit ini seringkali muncul di musim pancaroba, khususnya di awal tahun. Tingginya curah hujan mempengaruhi peningkatan DBD. Genangan air timbul setelah hujan juga berpotensi menjadi sarang nyamuk.

“Peran masyarakat dalam mewaspadai penularan kasus DBD sangat besar. Jika terkena gejala DBD segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama,” ungkapnya.

Selain itu Walikota Batam juga telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini peningkatan DBD di Batam. Salah satu poinnya adalah, dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dalam upaya mencegah penyebaran DBD antara lain dengan upaya penggerakan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus.

Menguras dan menyikat dinding tempat penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mengubur kembali barang bekas yang dapat menampung air hujan serta plus cara lain dengan memantau wadah air yang dapat menjadi tempat perkembanganbiakan nyamuk aedes aegypty.

Dalam surat edaran ini juga meminta agar masyarakat untuk segera membawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama atau melaporkan apabila ada warga yang terkena DBD. Membantu petugas dalam kelancaran kegiatan penyelidikan epidemiologi dan fogging fokus yang dilakukan di wilayahnya masing-masing apabila ada kasus DBD.

Anggota DPRD Batam Safari Ramadan mengaku prihatin dengan berkembannya penyakit DBD saat ini, apalagi sudah memakan korban di beberapa daerah. Instansi terkait pun diminta untuk mencegah agar DBD tidak meluas. Antisipasi yang baik dengan menjaga lingkungan untuk tetap bersih.

“Apalagi kondisi cuaca saat ini yang sejuk atau musim hujan yang diingini oleh nyamuk aedes aegepty sumber penyakit DBD berkembang. Pilhannya ialah mengalakkan lagi kegiatan pencegahan melalui budaya gotong royong di masyarakat. Baik itu di tingkat RW, RT atau pun perumahan,” ujarnya.

Menurut Safari, lebih baik mencegah dari mengobati. Foging memang baik, tapi tidak mengatasi persoalan. Menjadikan Iingkungan perumahan bersih merupakan jalan terbaik. Terapkan langkah 3M, mengubur, menguras dan menutup tempat-tempat penampungan air dan pemberian bubuk abate

“Untuk itu kita menghimbau kepada masyarakat Batam untuk menggalakkan kembali budaya gorong royong. Mudah-mudahan ini sebagai langkah efektif penanggulangan kasus DBD. Agar ke depan tak ada lagi korban jiwa,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMK dan SMA Negeri telah usai, dan siswa yang lolos seleksi sebagian sudah diumumkan. Seleksi PPDB SMK misalkan sudah diumumkan hasil seleksi pada tanggal 19 Juni lalu.

Meskipun demikian proses PPDB ini masih berpolemik di Batam. Banyak orang tua calon peserta didik yang anaknya tidak lolos seleksi PPDB tetap bersikeras agar anak mereka masuk sekolah negeri. Mereka mendatangi dan mendesak pihak agar kembali mengakomodir anak mereka.

Lingkungan SMKN I Batam di Batuaji salah satu sekolah yang ramai didatangi orang tua dan calon peserta didik baru yang tidak lolos PPDB sebelumnya. Sejak anak mereka dikabarkan tidak lolos seleksi PPDB, para orangtua ini langsung mendatangi sekolah. Setiap hari mereka ngetem hingga siang hari demi mendapatkan informasi terkait kuota tambahan anak mereka. Mereka tetap berkumpul di gerbang masuk SMKN hingga, Selasa (25/6) siang, kemarin, meskipun belum ada kepastian dari pihak sekolah ataupun Dinas, mereka tak patah semangat. Harapan agar anak mereka kembali diterima sangat besar.

“Anak saya nilainya bagus, tapi tak lolos. Padahal ada nilai yang dibawa anak saya lolos. Sistem nya ini seperti apa sebenarnya,” kata Muis, salah satu orang tua calon peserta didik baru di SMKN I Batam.

Apapun alasan panitia PPDB yang mengeliminasi anak mereka dari seleksi PPDB tersebut tidak diterima oleh para orangtua tadi. Mereka akan terus berjuang dengan mendatangi lokasi sekolah ataupun kantor Dinas Pendidikan agar anak mereka kembali diterima.

“Biaya SPP SMA dan SMK gratis tahun ini makanya, anak saya harus masuk ke sekolah negeri, ” ujar Anita, orangtua calon siswa lainnya.

Kepala SMKN I Batam Deden Suryana belum hanya bisa menghadapi orang tua ini dengan kata sabar. Penambahan kuota bukan kebijakan dia tapi Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
“Itu kebijakan dari Dinas dan sejauh ini belum ada arahan untuk penambahan kuota,” ujar Deden.

Senada disampaikan oleh Kepala kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Cabang Batam Kasdianto sehari sebelumnya, bahwa belum ada instruksi lanjutan dari Kadisdik Kepri Andi Agung ataupun Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait kuota tambahan tadi.

“Itu tunggu kebijakan dari Dinas dan Gubernur,” katanya.

Seperti diketahui Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Kepri telah usai. Ada sekitar 26 ribu peserta yang sudah mendaftar. Berdasarkan data yang ada dalam juknis PPDB Disdik Kepri yang telah keluar, secara umum total peserta pendaftaran ini masih seimbang dengan kuota daya tampung sekolah yang ada. Namun untuk Batam tetap tidak seimbang, sebab lebih banyak peserta pendaftaran yang ada di Batam dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Dalam arti bahwa peserta pendaftaran di Batam membludak alias jauh lebih banyak dari kuota daya tampung.

Peserta pendaftaran di Batam mendekati angka 18 ribu orang dan sesuai dengan data dari Disdik Batam, siswa tamatan SMP di Batam tahun ini diangka 19 ribu siswa. Sementara daya tampung SMA dan SMK di Batam secara seluruh sekitar 15 ribuan siswa. Ada sekitar empat ribu calon peserta didik baru di Batam yang akan tereliminasi dalam seleksi PPDB SMK dan SMA Negeri tahun ini.

Ini akan berpolemik sebab, penelusuran Batam Pos di lapangan selama ini, hampir semua orangtua atau masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya memilih sekolah negeri sebagai sekolah lanjutan untuk anak mereka. Alasannya cuman satu yakni faktor ekonomi. Sekolah negeri biaya pendidikan lebih murah dibandingkan sekolah swasta. Sebagian besar orangtua mengaku tidak mampu atau keberatan untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta.

“Ya itu tadi, masalahnya di biaya pendidikan. Kalau sekolah swasta juga gratis SPP tentu tidak keberatan kami daftarkan anak ke sekolah swasta, ” kata Hendro, warga Batuaji.

Kemauan orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke SMA dan SMK Negeri semakin kuat lagi dengan keluarnya kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk menggratiskan SPP siswa SMA dan SMK tahun ini. Orangtua lebih ngotot lagi untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri.

“Kalaupun tak lolos nanti ri jalur PPDB resmi ini, saya akan coba lagi melalui jalur belakang, ” kata Purnomo, warga Sagulung.

Beberapa hari belakangan ini, mulai ramai perbincangan orangtua yang mencari jalur alternatif lain agar anak mereka tetap masuk ke sekolah negeri. Beberapa orangtua bahkan mengaku siap bayar atau beli kursi tambahan agar anak mereka bisa masuk sekolah negeri.

“Tak apalah bayar, asalkan anak saya bisa masuk. Kemarin daftar ke SMAN 19 di Humas Regency. Itulah harapan terakhir saya untuk kelanjutan sekolah anak saya ini, ” kata Firdaus, warga Tanjunguncang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Kota Batam, mulai merasakan panasnya cuaca setelah dilanda hujan badai dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu, potensi hujan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Pihak BMKG Hang Nadim Batam memprediksi potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai petir dan angin kencang, masih berpotensi terjadi di Batam, Bintan, Lingga, dan Karimun hingga beberapa hari ke depan.

”Walaupun hujannya bersifat lokal dan sebentar, intensitasnya bisa ringan hingga sedang dan masih berpotensi petir dan angin kencang,” ujar Aprilia, Forcaster BMKG Hang Nadim Batam, Senin (24/6).

Potensi hujan di wilayah Kepri, termasuk Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, dan Lingga, diprediksi akan semakin meningkat mulai Kamis (27/6) hingga Minggu (30/6) mendatang.
Aprilia menjelaskan, kondisi cuaca panas saat ini disebabkan oleh pemanasan di laut yang meningkatkan uap air, sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan.

”Lapisan udara lebih rendah dibandingkan hari-hari sebelumnya saat hujan. Hal ini disebabkan karena pemanasan di lautnya lumayan dan uap airnya banyak. Mendukung pertumbuhan awan-awan hujan,” tutur Aprilia.

Pola angin yang sebelumnya berbelok dan melambat di beberapa wilayah, kini tidak lagi terjadi, sehingga awan hujan tidak terlalu banyak.

Kondisi cuaca yang masih ber-ubah-ubah ini diantisipasi sejumlah masyarakat. Andi, warga Batuampar, mengaku terus menyiapkan jas hujan di dalam jok sepeda motornya.

”Dua hari ini agak panas, tapi takutnya sebentar kemudian hujan lagi, jadi harus serba siap kalau hujan turun,” kata pekerja di wilayah Batam Center.

Lain halnya dengan Malik, warga pesisir Tanjunguma, Lubukbaja. Ia yang biasa pergi melaut, mengaku selalu memantau cuaca sebelum menerjang ombak di laut.

”Antisipasi saja, karena belum lama ini hujan disertai petir dan angin kencang. Jadi di manapun harus waspada,” katanya. (*)

batampos – Anggota Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono pun menaruh perhatian atas keluhan masyarakat terkait distribusi air yang tidak lancar. Kendala suplai air ini dikarenakan rumitnya skema pengelolaan air bersih di Batam.

“Air Batam Hulu yang bertanggung jawab atas penyediaan air, bekerja sama dengan Air Batam Hilir (ABH) yang merupakan konsursium Moya dan BP Batam,” katanya.

Djoko menegaskan bahwa DPRD selalu aktif dalam memperjuangkan hak masyarakat atas air bersih. Mereka telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait untuk mencari solusi.

“Namun, jawaban yang diberikan pihak terkait terkesan normatif, yaitu hanya menyiapkan mobil tangki dan segera memperbaiki pelayanan,” ujar dia.

Anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging juga berang atas kerja konsorsium air bersih di Batam. Permasalahan tersebut harus disikapi sangat serius lantaran itu bakal menimbulkan gambaran buruk terhadap Batam yang akrab dengan pariwisata dan sektor industri yang mentereng.

“Kita mempromosikan banyak hal, industri, pariwisata. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu akan menjadi aib bagi kota kita karena orang yang datang mengetahui ternyata pelayanan dasar kita, pelayanan publik kita, buruk sekali. Maka ini bertentangan dengan semangat kita untuk meningkatkan prestasi dan kemajuan Kota Batam,” kata Uba.

Ia menilai, bahwa selama ini BP Batam bisa menanggulangi hal tersebut. Ternyata, sampai hari ini, distribusi air menyulitkan warga termasuk juga dunia usaha.

Sementara, Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengaku prihatin lantaran air yang notabene merupakan kebutuhan dasar masyarakat tak dapat terpenuhi. Bahkan beberapa pekan belakangan masyarakat Batam, mengeluh lantaran pendistribusian air bersih tak berjalan baik.

“Jumlah pertumbuhan penduduk terus naik dan jumlah industri di Batam juga naik. Saya kira sudah saatnya kita perlu mulai pakai SWRO (Sea Water Reverse Osmosis). Terutama wilayah KEK Nongsa dan kawasan industrial,” ujarnya.

Yang dimaksud SWRO atau proses sistem osmosis balik merupakan penggunaan membran Reverse Osmosis (RO) untuk memisahkan kandungan garam yang terkandung untuk didapatkan air tawar.

Wahyu juga menilai pelayanan yang diberikan oleh konsorsium air bersih di Batam tak bagus. Ditambah lagi dengan pipa-pipa yang sudah lama hingga menyebabkan kebocoran.

Sepanjang tahun 2024, terhitung sejak bulan Januari sampai penghujung Juni ini, terdapat 78 kali gangguan suplai air bersih di Batam. Masalah tersebut meliputi kebocoran pipa, sampai sistem kelistrikan.

Teranyar, pada 24 Juni kemarin, terbadi kebocoran pipa di depan SPBU Taman Harapan Indah, Bengkong. PT Air Batam Hilir (ABH) menginformasikan bahwa proses perbaikannya telah selesai.

Humas PT ABH, Ginda Alamsyah menyebut, kendala yang dialami tak serta merta akibat dari kesalahan konsorsium. Misal, gangguan pada sistem kelistrikan, itu wajar terjadi dikarenakan pemeliharaan rutin yang dilakukan secara berkala.

Sementara untuk gangguan seperti kebocoran pipa, disebabkan karena pengembangan pembangunan Batam yang masif. Terlepas dari itu, pihaknya terus berbenah dan selalu melakukan yang terbaik, termasuk cekatan dalam menuntaskan masalah.

“Kita ini, kan, ada dua perushaan, di hulu dan hilir. Kebocoran pipa itu wewenang hilir dan sistem kelistrikan itu di hulu,” kata Ginda, Selasa (25/6).

Rentetan kejadian tersebut menjadi catatan buruk buat pihak konsorsium air bersih. Tak jarang hal demikian disorot oleh DPRD setempat. (*)