batampos – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan anggaran makan bergizi gratis (MGB) sebesar Rp 71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Program yang dulunya diberinama Makan Siang Gratis ini nantinya akan dilaksanakan secara bertahap. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono menilai Rp 71 triliun anggaran yang disiapkan untuk program makan bergizi gratis merupakan angka yang sangat baik.

“Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi, Ibu Menkeu mengatakan kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap,” kata Thomas Djiwandono dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6).

Dilakukan secara bertahap, Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy, menyebut secepat mungkin realisasi program ini bisa dilaksanakan mencapai 100 persen.

Dalam hal itu, ia memastikan bahwa realisasi tentunya akan mengutamakan prinsip belanja yang berkualitas dengan memperhatikan postur fiskal yang berlaku.

“Tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, tentunya kita ingin mencapai 100 persennya secepat mungkin, dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,” imbuhnya.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rincian Rp 71 triliun, akan dialokasikan ke kementerian/lembaga mana, Tommy enggan menjawab. Ia hanya memastikan rincian baru bisa disampaikan kepada publik apabila anggaran tersebut sudah lolos melalui siklus APBN 2025 yang masih berlangsung di DPR RI.

Jika telah selesai, Tommy berjanji, pihaknya akan menjelaskan secara teknis perihal anggaran makan bergizi gratis tersebut. Adapun kini, pihaknya masih merumuskan hal-hal teknis itu secara internal.

“Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya itu yang bisa saya katakan ini sedang dipikirkan secara internal. Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya, karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu, setelah siklus APBN selesai di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Adapun alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis tersebut disiapkan sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Meski begitu, Sri Mulyani enggan merinci anggaran tersebut akan dialokasikan di Kementerian/Lembaga mana.

Ia hanya menegaskan, bahwa secara rinci hal itu akan disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, Menkeu juga memastikan berdasarkan komunikasi yang telah dibangun antara Kemenkeu dengan tim gugus tugas disepakati bahwa pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid merespons pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) merupakan hiburan masyarakat. Harun menegaskan bahwa OTT bukan hiburan, melainkan teknik pengusutan dugaan korupsi yang menakutkan.

“OTT itu bukan hanya hiburan yang bisa menghibur, tetapi suatu tekhik penyelidikan yang menakutkan dan menghawatirkan banyak penyelenggara atau pejabat nakal yang suka menerima suap,” kata Harun dikonfirmasi, Senin (24/6).

Harun yang kerap dijuluki ‘Raja OTT’ ini menegaskan bahwa OTT merupakan kerja pemberantasan korupsi yang sangat strategis. Bahkan, kerja-kerja OTT pernah menjadi andalan KPK.

Ia menyebut, Alexander Marwata tidak memahami dan menguasai teknik OTT. Sebab, bukan seorang investigator.

“Meski dia hanya seorang mantan auditor, mestinya dia mengerti bahwa OTT itu sangat ampuh untuk mengungkap kejahatan korupsi,” tegas Harun.

Harun mengkritik bahwa Alexander Marwata sudah tidak lagi menunjukkan watak Pimpinan KPK. Hanya lebih sebagai komentator koruptor.

Ia pun mengungkit pernyataan Alexander Marwata yang mengobral janji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu satu pekan. Namun, sampai saat ini Harun Masiku yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) itu belum juga berhasil ditangkap.

“Sangat disayangkan, mengobral janji menangkap Harun Masiku dalam seminggu, padahal si Harun ada didekatnya dan dia tidak sadar kegombalannya yang justru seakan-akan meminta Harun Masiku untuk cepat pergi dari tempatnya yang sekarang,” cetus Harun.

Lebih lanjut, Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Alexander Marwata dari jabatan Pimpinan KPK. “Sebaiknya Presiden demi hukum memberhentikan Alex agar kerja-kerja pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih baik lagi,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa 21 saksi terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA).

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Para saksi tersebut, yakni:

1. Sumiati (Bendahara Pengeluaran BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
2. Chrystina Lawer (Pegawai Negeri Sipil).
3. Rinarni (Ibu Rumah Tangga).
4. Butet (Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti).
5. Cecep Pranata (Bendahara UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti).
6. Deddi Fauzan (Kasubbag Umum Kepegawaian dan Program Dinas LH Kabupaten Kepulauan Meranti).
7. Dedi Sahrani (Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
8. Dewi Safitri (Bendahara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Kepulauan Meranti).
9. Deza Illona Ilhami (Bendahara Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
10. Dharma Saputra (Staf Satuan Polisi PP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
11. Dhedy Triwardana (Bendahara Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
12. Dian Anggarena (Bendahara Pengeluaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
13. Erick Astriadi (Bendahara Bagian Perekonomian dan SDA Setda Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
14. Erry Yoserizal (Kabid Akuntansi BPKAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
15. Fahrizal (Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
16. Feri Arianto (Honorer Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti).
17. Fitri Royani (Bendahara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
18. Gunawan Hadra (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
19. Hambali Nanda Manurung (Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022).
20. Harlis Susanto (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).
21. Hasnijar (Bendahara Diskominfotik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti).

Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis (6/6/2023) malam dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp19 miliar.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp600 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Hakim Ketua M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Tim penyidik KPK pada hari Rabu, 27 Maret 2024, menetapkan kembali Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti, KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali menyebutkan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah, di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru Bicara KPK berlatar belakang jaksa itu menerangkan bahwa penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal. (*)

Sumber: Antara