batampos – Pengembangan coblosan berbasis digital atau e-voting di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah berjalan cukup lama. Lebih dari sepuluh tahun lalu. Saat ini, sistem e-voting semakin sering dipakai. Namun masih sebatas di pemilihan kepala desa (pilkades).

Kepala Organisasi Riset Elektronik dan Informatika BRIN Budi Prawara mengungkapkan riset dan inovasi e-voting sudah berjalan sejak 2009 lalu. Waktu itu ada di bawah nau-ngan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). ”Saat ini sudah dilakukan uji coba Pemilu elektronik di sejumlah daerah (Pilkada) 27 kabupaten dan implementasi di 1.750 pilkades (Pemilihan Kepala Desa),” kata Budi di Jakarta, Rabu (19/6).

Untuk itu Budi menegaskan secara regulasi dan teknologi, penggunaan sistem e-voting sudah bisa naik kelas. Misalnya digunakan pada Pilkada. Catatan dari BRIN, sistem e-voting pernah digunakan untuk Pilkada, namun sebatas simulasi. Sistem e-voting baru benar-benar diimplementasikan pada pelaksanaan Pilkades.

Secara regulasi, Budi juga mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Yaitu coblos atau contreng, saat ini sudah sama dengan sentuh panel komputer. Dengan demikian sistem e-voting yang cukup menyentuh layar, sudah memiliki kekuatan hukum.

Budi menjelaskan BRIN terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu terkait pemanfaatan e-voting. Dia menegaskan sebagai lembaga riset, BRIN sebatas menyiapkan teknologinya. Sementara keputusan apakah Pilkada atau bahkan Pemilu menggunakan e-voting, itu menjadi kewenangan penye-lenggara Pemilu.

Sebelumya Ketua Tim Pencipta Aplikasi Pemilu Elektronik (E-Voting) BRIN Andrari Grahitandaru mengatakan sistem e-voting sudah memenuhi ketentuan di UU Pilkada. Dia bah-kan mengatakan target utama mereka, yaitu Pilkada menggunakan e-voting. ”Pilkades hanya target antara,” katanya.

Dia menjelaskan, sistem e-voting diawali dengan uji materi di MK. Untuk menjawab pertanyaan apakah coblos, contreng itu sama dengan sentuh panel di layar. Akhirnya, pada 2010 keluar putusan MK bahwa coblos, contreng itu sama dengan sentuh panel komputer. Dalam putusannya, MK meminta harus ada kesiapan lima komponen untuk penerapan e-voting. Di antaranya, kesiapan teknologi yang menjadi tanggung jawab BRIN dan kesiapan regulasi atau undang-undang.

Andrari mengatakan, sampai saat ini baru UU Pilkada yang mengakomodasi penerapan e-voting. ”Kita terus berjuang supaya masuk menjadi bagian di dalam UU Pemilu,” tuturnya. Dengan begitu, sistem e-voting bisa dijalankan dengan cakupan yang lebih luas.

Sistem e-voting menjadi bagian dari pelaksanaan birokrasi pemerintahan berbasis teknologi. Serta, menjadi pengungkit adanya reformasi kepemiluan di Indonesia. Dengan adanya e-voting dalam pemilu, akan ada perombakan besar pada rutinitas penyelenggaraan pemilu di KPU. Misalnya, tidak ada lagi tender pengadaan kertas suara. (*)

batampos – Polda Jawa Barat telah menyelesaikan pemberkasan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Dalam berkas tersebut, penyidik telah memeriksa puluhan saksi.

“Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Pegi alias Perong sebanyak 70 orang. Dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Pegi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/6).

Selain itu, adapula saksi yang meringankan Pegi. Termasuk ada puka saksi berdasarkan pabrikan.

“Lainnya ada saksi yang meringankan dan ada juga saksi ahli baik itu terkait ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation,” jelasnya.

Sebelumnya, DPO Pegi Setiawan alias Perong alias Robi resmi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon. Hal itu diungkap usai Polda Jawa Barat melakukan konferensi pers usai menangkap Pegi beberapa waktu lalu di kawasan Bandung.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, Pegi ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti dari yang bersangkutan.

Baca Juga: Gak Sampe 5 Menit Langsung Jadi! Resep Telur Dadar Krispi yang Enak dan Cocok untuk Jadi Menu Sarapan

Ia menyebut bahwa Pegi terbukti melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

batampos – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, pergerakan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika, harus diwaspadai.

”Ini menjadi warning bagi pemerintah. Karena pergerakan ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara,” kata BHS.

Data yang dihimpun JawaPos.com menunjukkan, perkembangan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika merupakan salah satu yang terburuk dibandingkan dengan mata uang beberapa negara lain sejak awal tahun hingga sekarang, year-to-date (YTD) per 17 Juni. Kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah Indonesia +6,58 persen.

”Kalau kita lihat pergerakan dari 2012 berbanding 2024 di exchangerates.org, Indonesia mengalami pergerakan dari Rp 9.670 menjadi 16.466 atau 70,28 persen,” papar Bambang Haryo Soekartono.

Dia mengingatkan, pergerakan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang terus merangsek ke angka Rp 17 ribu atau lebih buruk lagi ke Rp 20 ribu berpotensi memengaruhi kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia.

”Malaysia sudah mengambil langkah merespons pergerakan kurs,” papar Bambang Haryo Soekartono.

Menyikapi kondisi ini, BHS mengimbau pemerintah untuk bisa belajar dari kebijakan ekonomi di zaman Presiden BJ Habibie. Saat itu yang bisa ditiru adalah kebijakan fiskal menghentikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengurangi bahkan meniadakan perjalanan presiden yang kemudian diikuti pejabat dari pusat hingga daerah, untuk sementara.

”Tujuannya untuk menjaga anggaran negara,” ungkap Bambang Haryo Soekartono.

BJ Habibie juga menolak usul IMF menaikkan harga BBM dan listrik, demi menghindari economic multiplier effect kepada pelaku usaha industri dan terutama UMKM.

”Kalau harga energi naik, yang paling banyak terkena dampaknya itu pasti UMKM. Sementara UMKM itu adalah penyangga ekonomi kita yaitu 65 persen dan juga menyerap banyak tenaga kerja, yaitu 97 persen dari total lapangan kerja,” papar Bambang Haryo Soekartono.

Sehingga, dengan mempertahankan UMKM, menurut dia, itu sama artinya menjaga daya beli masyarakat. Artinya akan menjaga perputaran ekonomi.

”BJ Habibie juga melakukan penguatan perbankan agar bisa membiayai UMKM melalui skema kredit untuk usaha kecil,” terang Bambang Haryo Soekartono.

”Selain itu, BJ Habibie juga memastikan kebutuhan sektor pertanian di harga yang sangat terjangkau, sehingga ekonomi tetap bergulir,” tambah BHS.

Dia mengharapkan pemerintah bisa memulai langkah-langkah mengantisipasi pergerakan kurs Rupiah agar tidak semakin meningkat ke nilai Rp 17 ribu atau lebih. Jika nilai tukar terhadap Dollar Amerika terus meningkat, dampaknya akan sangat merugikan. Sebab, hampir semua sektor di Indonesia bergantung pada komoditas yang terpengaruh Dollar.

”Seperti bahan baku tekstil, itu kita raw materialnya 89 persen impor dari Tiongkok, ditambah 7 persen biaya operasional yang juga tergantung pada kurs mata uang asing. Lihat saja, begitu banyak industri tekstil yang sudah mulai mandeg bahkan tutup. Dampaknya, pabrik tutup, PHK terjadi, masyarakat tidak punya daya beli,” tutur Bambang Haryo Soekartono.

”Saya mengimbau pemerintah bisa memberikan insentif maupun pengurangan biaya energi untuk sektor tekstil ini, sehingga kebutuhan sandang bisa tersedia oleh pengusaha dalam negeri,” ucap dia.

Dia menambahkan, jika sektor energi mengalami kenaikan harga, masyarakat dan pelaku usaha, terutama skala kecil, akan mengalami pengaruh signifikan. Misalnya, jika harga gas naik, pelaku UMKM yang tidak mampu membeli gas, terpaksa menutup usahanya.

Dia berharap pemerintah, para pakar dan ahli ekonomi serta asosiasi usaha (pelaku usaha) secepatnya merumuskan kebijakan atau skema ekonomi yang bisa menguatkan nilai tukar rupiah untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia.

”Diharapkan pertumbuhan ekonomi kita bisa benar-benar mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang Haryo Soekartono. (*)