batampos – Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polresta Barelang bersama dengan Reskrim Polsek Sekupang berhasil mengamankan tiga orang pelaku penjambretan seorang guru taman kanak-kanak di Jalan Raya Temiang Tiban Sekupang, 13 Mei 2024 lalu.

Ketiga pelaku adalah MA, 33, MI, 21, dan MRP, 24. Ketiganya diamankan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan para pelaku.

“Benar, ketiga pelaku diamankan di tiga lokasi berbeda pada (13/6). Dimana dua diantaranya pelaku pencurian, dan 1 orang pelaku membantu pertolongan perbuatan jahat,” ungkap Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom Selasa (18/6).

Ia melanjutkan, adapun peran dari masing-masing pelaku, yakni MA berperan sebagai eksekutor untuk penjambretan sedangkan MI membantunya melakukan pencurian di Jalan Diponegoro, Sei Temiang beberapa waktu lalu.

Lalu untuk, MRP merupakan pembeli handphone yang berhasil dicuri dan dikenai tindak pidana pertolongan jahat. “Dan dari keterangan MA barang yang diambil berupa Handphone dijual kepada MRP seharga Rp 800 ribu,” paparnya.

Dari informasi yang dihimpun, kasus ini bermula pada (13/5) dimana korban yang diketahui berinisial W, merupakan seorang guru Taman Kanak-kanak hendak melakukan perjalanan dari salah satu TK di Batuaji ke kantor dinas pendidikan yang ada di Sekupang.

Ditengah perjalanan dari arah belakang, ada pemotor yang mengikuti motor yang dikendarai W. Kemudian, saat situasi jalan sepi, 2 orang pelaku tersebut mendekati korban dan langsung menarik tas korban yang diletak di gantungan motor.

Tak butuh waktu lama, tas milik korban raib. Korban sempat berteriak untuk meminta tolong, dan korban juga mencoba mengejar pelaku akan tetapi pelaku kabur dengan kencangnya.

Atas tindakan yang dilakukan para pelaku, korban mengalami kerugian 1 unit handphone Samsung A54, uang tunai Rp 900ribu, dan beberapa dokumen seperti bukti tabungan anak, 1 buah kartu pegawai, 2 kartu STM, KTP Korban, kartu Bpjs, kartu PGRI, dan stempel sekolah.

Selain mengamankan 3 orang pelaku, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti 1 unit sepeda motor vario Bp 3675 PR yang menjadi sarana pencurian, 1 helm, tas, dan hp samsung milik korban.

Di Mapolsek Sekupang, W mengakui pada saat kejadian dia dari arah Batuaji menuju Sekupang. Namun setiba di depan daerah Mata Kucing motornya dihentikan pelaku dan langsung mengambil tas yang saat itu disimpan di dashboard depan.

“Saya lihat dari belakang ada dua orang. Satu pakai masker dan satu lagi pakai helm dan langsung menghentikan motor, ” ujarnya saat membuat laporan di Mapolsek Sekupang.

Korban yang takut langsung menyerahkan tasnya tersebut. Korban saat itu tak berani teriak meminta tolong mengingat di saat kejadian jalanan Temiang sangat sepi. “Saat itu di depan ada motor becak dan motor pelaku di belakang, ” tuturnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Ada dua polemik besar yang dianggap menghambat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Kepri, khususnya Batam. Yak-ni tiket feri ke Singapura yang sangat mahal dan juga pemberlakuan Visa on Arrival (VoA). Dimana untuk harga tiket Batam-Singapura pulang pergi sekitar Rp760 ribu dari harga sebelumnya sekitar Rp400 ribu. Sementara VoA sekitar Rp500 ribu.

Tetapi terkait upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terhadap VoA ini kemungkinan akan membuahkan hasil. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti mengatakan bahwa terkait dengan relaksasi kebijakan visa khusus (Short Term Visa) yang telah ditetapkan Kemenhumkam untuk Kepri sudah diperjuangkan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, pada 25 April 2024 lalu telah mengirim surat kedua kepada Menparekraf untuk mempercepat usulan pengadaan tarif PNBP Visa on Arival (VoA) 7 hari/short term visa untuk Kepri kepada Menteri Keuangan.

”Jadi surat itu ditembuskan juga ke Menko Perekonomian, Menko Marves, Menteri Keua-ngan, dan Menhumkam,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pada Mei 2024 lalu, Menparekraf telah menindak lanjuti surat Gubernur Kepri kepada Menteri Keuangan perihal Akselerasi Permohonan Tarif PNBP Visa Kunjungan saat Kedatangan/VoA 7 hari untuk Provinsi Kepri.

”Perjuangan bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder pariwisata di Kepri agar kebijakan Visa untuk Kepri sebagai border tourism, insyaallah akan membuahkan hasil,” kata Guntur.

Ia mengatakan, proses untuk mewujudkan VoA yang murah ini memang tidak mudah dan sebentar, karena harus merevisi Perpres tentang Visa dan Izin Tinggal dan Peraturan Pemerintah tentang PNBP. Dimana ini harus mendapatkan paraf koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait, sebelum masuk ke setneg untuk ditanda tangani presiden.

Guntur menyebutkan bahwa skema visa untuk Kepri akan ada dua jenis. Pertama, bebas visa kunjungan (resiprokal) bagi 10 negara ASEAN.

”Kemungkinan para ekspatriat pemegang permanen residen di Singapura pun akan mendapatkan fasilitas kebijakan baru utk masuk ke kepri, persisnya seperti apa kita tunggu regulasinya terbit,” ujarnya.

Kedua, skema Visa on Arrival yang infonya selain existing VoA 30 hari dengan tarif Rp500 ribu saat ini, akan muncul skema baru untuk short term visa sebagaimana usulan gubernur dan pemangku kepentingan di daerah dengan skema 7 hari. ”Namun, ada info juga ada skema baru visa singkat 14 hari untuk Kepri yang kepastian soal jenis dan tarif visa baru ini kita tunggu regulasinya terbit,” ujarnya.

Guntur menyatakan, dihadapkan dengan target tinggi yang ditetapkan oleh Menparekraf tahun ini (3 juta wisman), memang kita berharap ada terobosan dan insentif regulasi dari pemerintah pusat untuk memperkuat daya saing Kepri sebagai border tourim. Termasuk perjuangan KPPU dan seluruh stakeholder di daerah agar harga tiket feri internasional bisa turun di nominal yang wajar dan berkeadilan untuk semua.

”Semoga perjuangan kita bersama terkait short term visa untuk Kepri dan penurunan harga tiket feri dalam waktu dekat ini bisa menemui titik terang,” harapnya.

Ia menyebutkan pariwisata Kepri sedang menghadapi kendala pada aksesibilitas (visa dan harga tiket) yang membuat ekosistem pariwisata kita tidak kompetitif dibanding negara negara tetangga yang saat ini aksesibilitasnya makin borderless dan seamless. ”Semoga dalam waktu tidak lama lagi, pemerintah akan menerbitkan regulasi baru terkait visa khusus untuk Kepri. Sebagai border tourism, Kepri membutuhkan spesial regulasi yang lebih localize, segmented, dan customize,” katanya.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan, VoA sangat memberatkan wisatawan yang membuat pelaku usaha pariwisata kesulitan untuk membawa masuk wisa-tawan asing ke Batam. Padahal menurut Jadi, dengan free VoA maka negara juga akan diuntungkan. Tentunya dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Batam.
”Kalau misalnya seorang turis datang ke Batam, maka hotel akan banyak terisi. Tempat makan akan penuh. Dan ini sudah pasti akan langsung berimbas kepada pendapatan negara. Kan pajak hotel ada, demikian juga makanan dan minuman juga kan dipajak,” katanya.

Menurut Jadi, VoA ini juga akan menghambat penerbangan langsung dari beberapa negara ke Batam. Padahal saat ini Bandara Hang Nadim sedang membuka sejumlah direct fligft dari beberapa negara Asia.

”Kalau misalnya mereka terbang langsung dari Korea atau Jepang ke Batam maka harus bayar Rp500 ribu. Nah setelah berlibur di Batam, dan mereka hendak ke Singapura dan ingin ke Batam lagi maka kena lagi. Ini sangat berat. Bagusan mereka langsung direct flight ke Singapura,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, Jadi pesimis target kunjungan wisata ke Kepri khususnya ke Batam akan terpenuhi. Bahkan hingga Juni ini, jumlah kunjungan wisman ke Batam masih sangat minim. ”Pemerintah harus mencari solusi untuk dua kasus ini, tiket mahal dan VoA. Kalau tidak maka target wisman itu harus direvisi.

Padahal saat ini lebih dari 6 juta wisatawan asing ada di Singapura dan Malaysia. Situasi yang cukup potensial untuk ditarik ke Batam sebagai destinasi pariwisata. Tetapi yang menjadi kendala adalah biaya untuk datang ke Batam yang sudah masuk dalam kategori mahal dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Batam, Andi Xie juga mengatakan kendala untuk mendatangkan wisman saat ini adalah soal tiket mahal dan pembelakuan Visa on Arrival (VoA). ”Data kami, dua bulan lalu, kami hanya mampu mendatangkan seribuan (wisman) aja. Sekarang, masuk high season, harga tiket naik, lang-sung drop. Gimana kita mau nge-push, kondisi sudah berat. Ditambah lagi VoA yang dulunya free, sekarang berbayar Rp500 ribu,” katanya.

Ia berharap pemerintah harus bergerak cepat mencari solusi serta memecahkan masalah. Kemungkinan, ada kesulitan juga dari pihak agen pelayaran. ”Singapura dan Malaysia sekarang lagi booming turis, karena di sana bebas VoA. Mereka bahkan sampai menolak kedatangan turis. Sedangkan di Indonesia sepi. Pemerintah harus mencari solusinya,” kata Andi. (*)

Reporter : Alfian Lumban Gaol