batampos – Iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat yang akan dipungut pemerintah sebesar 3 persen bagi pekerja belakangan ini menjadi sorotan karena menuai penolakan dari berbagai pihak. Diantaranya, mulai dari pekerja atau buruh hingga pengusaha.

Rencananya, kebijakan ini baru akan diterapkan pada tahun 2027. Namun karena menuai pro kontra, pemberlakuan iuran Tapera bisa saja mundur dari rencana.

Terkait itu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan menggelar rapat khusus untuk membahas Tapera yang banyak menuai polemik. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan rapat khusus perlu dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak.

“Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, penjelasan Bapak (Menteri Basuki) pun rasanya tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas karena memang kami banyak mendapat pertanyaan seterusnya,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) DPR RI dengan Menteri PUPR, di Jakarta, Kamis (6/6).

Meski tidak disebutkan kapan, Lasarus menyebut nantinya dalam rapat itu diharapkan bisa ada jalan keluar yang ditetapkan. Salah satu opsinya, yaitu menunda pemberlakuan karena menuai banyak keberatan dari pekerja dan pengusaha.

“Bahasa saya di media kalau bisa pemerintah tunda dulu, karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit kami jawab di sini, yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotongan pun keberatan, titik temu ini yang menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya dulu,” jelas Lasarus.

“Oleh karenanya, kami nanti akan mengundang dulu semua pihak. Kami rapat dulu, nanti kita undang dunia usaha, kita undang perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera, saya kira itu jalan keluarnya,” ujar Anggota DPR RI dari fraksi PDIP itu.

Di sisi lain, ribuan massa buruh dari berbagai elemen menggelar aksi menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6). Dalam aksi itu, buruh menuntut Presiden Joko Widodo mencabut aturan Tapera maksimal dalam waktu satu minggu.

Diketahui program Tapera itu baru diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tapera dicabut maksimal dalam waktu satu minggu.

“Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dari teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan terus berlanjut meluas ke seluruh Indonesia,” ancamnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Iduladha 17 Juni 2024 merupakan hari besar yang dirayakan umat Islam di dunia. Hari raya ini juga menjadi momen mempererat silaturahmi dengan keluarga maupun rekan. Tokopedia dan ShopTokopedia pun memberikan tips padu padan fashion item agar tetap stylish sekaligus nyaman saat melakukan silaturahmi di momen Iduladha.

Tokopedia dan ShopTokopedia Gelar ‘Belanja Hari Raya’ Sambut Iduladha
“Demi mempermudah masyarakat menemukan produk fashion muslim untuk Iduladha, Tokopedia dan ShopTokopedia meluncurkan kampanye Belanja Hari Raya pada 10-12 Juni 2024 dengan diskon sampai 75% dan flash sale mulai Rp1.000. Ada juga flash sale hingga 95% dan bebas ongkir untuk berbagai produk di Promo Guncang 6.6 yang berlangsung hingga hari ini (6/6/2024),” jelas Fashion Category Senior Lead Tokopedia, Vivi Kosidin.

Inspirasi outfit Iduladha dari Tokopedia dan ShopTokopedia
Kini sudah ada lebih dari 21 juta penjual di Tokopedia dan ShopTokopedia dan hampir 100% pelaku UMKM lokal termasuk yang bergerak di bidang fashion. Tokopedia dan ShopTokopedia membagikan tips mix and match pakaian untuk Iduladha, lengkap dengan rekomendasi brand lokal yang relevan.

1. Biar sat set, pilih busana muslim anti ribet
Aktivitas di Iduladha cenderung padat, mulai dari salat Ied di pagi hari, menghadiri pemotongan hewan kurban, hingga silaturahmi. “Untuk pria, sebaiknya gunakan baju berbahan katun yang mudah menyerap keringat. Sedangkan wanita, bisa mempertimbangkan penggunaan dress berbahan silk yang sejuk dipakai agar lebih praktis ketimbang harus memikirkan padanan atasan dan bawahan,” tambah Vivi.

Pada halaman Belanja Hari Raya di Tokopedia dan ShopTokopedia, terdapat beragam pilihan baju muslim untuk pria dan wanita dari berbagai brand fashion lokal, misalnya Jenna & Kaia, atau Insan Mosleem Official yang menyediakan beragam produk muslim wear bagi pria. “Data internal ShopTokopedia menunjukkan dress mengalami peningkatan transaksi hampir 2 kali lipat. Sedangkan di Tokopedia, baju koko mengalami peningkatan lebih dari 5 kali lipat,” ungkap Vivi.

2. Adu gaya kompak dengan anak
Merayakan momen besar seperti Iduladha bisa terasa lebih hangat jika keluarga menggunakan pakaian yang seragam. Salah satu tips menentukan seragam keluarga adalah pilih kain dengan motif yang bisa dikenakan oleh pria dan wanita serta warna yang senada. Jangan lupa juga untuk memilih material yang nyaman untuk dikenakan seharian. “Di Tokopedia, busana muslim keluarga mengalami peningkatan transaksi hampir 9 kali lipat,” jelas Vivi.

“Banyak brand di Tokopedia, maupun ShopTokopedia di aplikasi TikTok, yang bisa dikunjungi untuk mendapatkan set busana muslim keluarga,” jelas Vivi. Misal, Mistyvori dan Zaskia Mecca Official. Brand lokal ini menyediakan busana muslim keluarga yang terdiri dari tunik dan gamis, dress anak, dan baju koko. “Agar belanja makin terjangkau, manfaatkan Promo Guncang 6.6 atau Belanja Hari Raya di Tokopedia atau ShopTokopedia,” tambah Vivi.

3. Kenakan perangkat salat kekinian
Memiliki alat salat yang baru diharapkan bisa membuat ibadah makin semangat. Jenis mukena dan sarung pun makin beragam, mulai dari bordir, sutra, terusan hingga mukena travel berbahan parasut yang bisa dilipat sekecil mungkin. “Di Tokopedia** dan ShopTokopedia*, mukena mengalami rata-rata peningkatan transaksi hampir 2 kali lipat. Sedangkan sarung di Tokopedia** mengalami peningkatan transaksi lebih dari 3 kali lipat” kata Vivi.

Sederet brand lokal di Tokopedia dan ShopTokopedia, seperti Buttonscarves, menghadirkan mukena beraneka motif dan bahan. Sementara untuk pria, pilihan baju koko dengan warna dan motif beragam hingga sarung bermaterial nyaman bisa ditemukan di sejumlah brand lokal, salah satunya Sarung Atlas.

4. Tampilan manis dengan hijab dan aksesoris
Pilihlah hijab dengan bahan yang nyaman dan mudah diatur termasuk saat Hari Raya Iduladha. Selain mengenakan hijab, menambahkan aksesoris seperti bros juga bisa dilakukan untuk mempercantik penampilan saat berkunjung ke rumah kerabat atau rekan.

Beragam brand lokal di Tokopedia dan ShopTokopedia, seperti Authentism.id dan Eiza, menghadirkan beragam jenis hijab mulai dari hijab instan, hijab segi empat, hingga aksesoris seperti bros dan scrunchie yang dapat mempercantik penampilan.

5. Segar instan dengan riasan dan wewangian
Menambahkan wewangian atau parfum favorit bisa melengkapi penampilan dan membuat tubuh terasa segar seharian di momen Iduladha. Wangi floral yang lembut atau wangi buah tropis yang menyegarkan bisa dijadikan pilihan. Wangi yang tepat bisa membuat mood ikut meningkat.

Bagi pencinta wewangian, brand lokal parfum di Tokopedia dan ShopTokopedia, seperti Alchemist Fragrance dan HMNS, bisa menjadi pilihan untuk dipakai saat bersilaturahmi di Hari Raya Iduladha. “Agar belanja bisa makin murah, gunakan berbagai promo yang ada di Promo Guncang 6.6 dan Belanja Hari Raya di Tokopedia atau ShopTokopedia,” tutup Vivi. (*)

batampos – Sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (4/6) ramai dibicarakan terkait hak cuti Ibu melahirkan.

Dilansir JawaPos.com dari RUU KIA diketahui bahwa Ibu bekerja yang melahirkan berhak mendapatkan cuti selama enam bulan dan hak cuti tersebut wajib diberikan oleh pemberi kerja.

Adapun aturan tentang hak cuti Ibu melahirkan selama enam bulan terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a. Sementara kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan hak cuti tersebut tertuang dalam Pasal 4 Ayat (4) UU KIA.

Namun, bila dilihat lebih rinci lagi dalam RUU KIA yang sekarang sudah sah menjadi UU ini, hak cuti melahirkan selama enam bulan memiliki syarat dan ketentuan, demikian juga dengan gaji/ upah yang diterima.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) huruf a, cuti melahirkan selama enam bulan memiliki ketentuan, yakni tiga bulan pertama dan tiga bulan berikutnya bila terjadi kondisi khusus.

“…setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan: a. Cuti melahirkan dengan ketentuan: 1. Paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan 2. Paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,” demikian bunyi pasal tersebut.

Jadi, cuti enam bulan untuk Ibu bekerja yang melahirkan adalah total cuti yang didapat bila terjadi kondisi khusus, bila tidak terjadi kondisi khusus, maka dapat dikatakan cuti yang diberikan hanya tiga bulan saja.

Kondisi khusus yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (5) UU KIA yakni Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/ atau komplikasi paskapersalinan/ keguguran. Kemudian, bila anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan Kesehatan, dan/ atau komplikasi juga termasuk dalam kondisi khusus.

Selanjutnya, terkait dengan gaji/ upah yang berhak diterima bagi Ibu yang cuti melahirkan diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU KIA yang berbunyi:

“Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a berhak mendapatkan upah: a. Secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama; b. Secara penuh untuk bulan keempat; dan c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.”

Hal ini berarti gaji bagi Ibu yang sedang menjalani cuti melahirkan tetap dibayar penuh/ full pada bulan pertama hingga bulan keempat, sementara untuk bulan kelima dan keenam hanya dibayarkan sebesar 75 persen saja (kalau memenuhi syarat untuk menjalani cuti enam bulan).

Dengan demikian, dapat dikatakan kalua tidak semua berhak mendapatkan cuti enam bulan, hanya Ibu melahirkan yang memenuhi syarat sesuai UU KIA saja yang berhak menerimanya (seperti penjelasan di atas). Lalu, selama menjalani cuti, Ibu melahirkan pun berhak atas gaji/ upah, bahkan dibayarkan secara full.

Tidak hanya mengatur tentang cuti melahirkan saja, UU KIA pun mengatur hak cuti bagi Ibu bekerja yang mengalami keguguran untuk beristirahat, yakni selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.

Sebagai informasi, Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa pada awalnya RUU ini hanya mengatur secara umum tentang kesejahteraan ibu dan anak.

Hanya dalam 6 hari, pembuluh darah akan kembali menjadi anak 18 tahun!
Namun, setelah dilakukan pembahasan intensif RUU ini menjadi lebih terperinci dan fokus pengaturannya pada fase seribu hari pertama kehidupan,sehingga lahirlah RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang kini telah sah menjadi UU. (*)

Sumber: JP Group

batampos– Polda Metro Jaya (PMJ) memastikan proses penyelidikan laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto masih berlanjut. Penyidik masih mendalami terkait laporan tersebut.

“Masih (berlanjut kasusnya), sementara kita dalami dulu,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan, Kamis (6/6)

Wira belum banyak mengungkap mengenai kasus ini. Dia hanya menyebut kasus masih dalam tahap penyelidikan.

“Kita dalami dulu ya,” jelasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Dia datang didampingi tim kuasa hukum dari DPP PDIP dan kuasa hukum pribadi.

“Sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum karena kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya,” kata Hasto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/6).

Hasto mengatakan, pemeriksaannya kali ini terkait dengan wawancaranya salah satu televisi nasional. Baginya, materi yang disampaikannya dalam wawancara tersebut merupakan pendidikan politik dan fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai.

“Karena PDI Perjuangan adalah partai sah menurut undang-undang serta fungsi itu melekat dan menurut AD ART partai sudah saya jalankan menyatakan hal-hal terkait sikap politik partai,” jelasnya. (*)

Sumber: JP Group