batampos – Tidak ada bukti intervensi peperangan elektronik atau sabotase yang ditemukan dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi, menurut laporan Staf Umum Iran.

Catatan pemeliharaan dan perbaikan helikopter telah diperiksa dan tidak ditemukan masalah, demikian menurut laporan penyelidikan awal kedua pada Kamis.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada sisa-sisa dan bagian-bagian helikopter, tidak ada bukti sabotase atau intervensi peperangan elektronik yang terdeteksi, kata laporan itu.

Laporan itu juga menyebutkan tidak ada keadaan darurat yang terjadi dalam komunikasi dengan kru hingga 69 detik sebelum kecelakaan.

Kondisi cuaca baik pada saat helikopter lepas landas, namun sesuai dengan dokumen yang diperoleh dan pernyataan pilot dan penumpang dua helikopter lainnya, pengaruh kondisi cuaca pada jalur pulang perlu diselidiki lebih detail.

Investigasi akan terus dilakukan sampai penyebab pasti kecelakaan ditemukan dan hasilnya akan diumumkan kepada publik.

Pada 19 Mei, helikopter yang membawa Raisi, Amir-Abdollahian, dan pejabat lainnya jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur. Mereka dinyatakan meninggal pada Senin, dan pemilihan presiden telah dijadwalkan pada 28 Juni. (*)

Sumber: Antara

batampos – Dalam langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kendaraan listrik di Indonesia, PT NETA Auto Indonesia (NETA) hari ini mengumumkan kerjasama dengan Permata Bank dalam penyediaan fasilitas pembiayaan untuk dealer NETA di Indonesia. Acara penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh manajemen puncak dari kedua perusahaan, termasuk Jerry Huang selaku Managing Director PT NETA Auto Indonesia dan Evi Hiswanto selaku Chief of Corporate Banking Permata Bank.

Dengan adanya kerjasama ini, NETA akan mendapatkan dukungan finansial yang kuat untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanannya di seluruh Indonesia. Managing Director NETA Auto Indonesia, Jerry Huang, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Permata Bank ini akan membantu NETA dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, serta mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik.

“Sebagai bagian dari perkembangan industri kendaraan listrik yang pesat, kami NETA Auto Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mendukung visi pemerintah Indonesia. Melalui kolaborasi dengan Permata Bank dalam fasilitas pembiayaan untuk dealer, kami berupaya memberikan kontribusi positif dalam transformasi menuju mobilitas berkelanjutan. Kami sangat berterima kasih kepada Permata Bank atas kerjasama dan dukungannya,” ungkap Jerry.

Dukungan dari Permata Bank tidak hanya menjadi langkah strategis bagi NETA, tetapi juga menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam mendukung transisi menuju ekosistem kendaraan listrik yang lebih luas. Evi Hiswanto, Chief of Corporate Banking Permata Bank, menambahkan, “Kami di Permata Bank sangat mendukung upaya kolaboratif ini. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Melalui kemitraan dengan PT NETA Auto Indonesia, kami memperluas fasilitas pembiayaan dealer dan memperkuat dedikasi kami terhadap nilai-nilai keberlanjutan.”

Permata Bank akan memberikan dukungan pembiayaan kepada dealer NETA, yang akan membantu mengoptimalkan layanan dan inovasi mobil listrik NETA di pasar Indonesia. Selain itu, Permata Bank juga menawarkan program pembiayaan kendaraan PermataKKB yang memfasilitasi pembelian kendaraan dengan proses pengajuan cepat dan mudah, suku bunga kompetitif mulai dari 2.91%, down payment mulai dari 15%, dan cicilan tetap hingga 5 tahun. (*)

batampos – Koreksi terhadap langkah polisi yang menyatakan Pegi Setiawan sebagai pelaku disuarakan keluarga korban, Vina Dewi Arsita. Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu menyebut Pegi bukan bagian dari pelaku berdasar berita acara pemeriksaan (BAP) lima terpidana kasus tersebut.

Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menjelaskan bahwa lima di antara enam terpidana menyatakan hal tersebut. Itulah yang tertuang dalam BAP para terpidana yang dibuat sebelum Pegi ditetapkan sebagai pelaku dan masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian. ”Hanya satu (di antara enam terpidana, Red) yang mengatakan Pegi pelaku,” kata Hotman dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (29/5).

Pengacara yang kerap tampil nyentrik itu pun meminta polisi melakukan penyidikan secara menyeluruh. Permintaan itu juga disampaikan keluarga Vina. ”Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar (penyidikan Pegi) diteliti ulang sikap kepolisian,” ungkapnya.

Polda Jawa Barat menangkap Pegi, seorang kuli bangunan, yang disebut buron selama delapan tahun. Polisi menyebut bahwa Pegi merupakan salah seorang pelaku utama dalam kasus pembunuhan dengan korban Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana alias Eky, yang terjadi pada 2016.

Saat dirilis kepolisian pada Minggu (26/5), Pegi sempat menyebut bahwa dirinya difitnah. Dia tidak mengetahui sama sekali kasus tersebut. Namun, ketika Pegi menyampaikan pernyataan itu, petugas berusaha menghalangi dan kemudian membawanya pergi.

Setelah merilis Pegi, Polda Jabar kemudian menyatakan bahwa jumlah buron bukan tiga orang seperti yang disinggung dalam amar putusan pengadilan. Melainkan satu orang saja, Pegi. Kontan, penghilangan nama dua orang, Dani dan Andi, itu menuai kecaman.

Komnas HAM Pantau Penanganan

Terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menjelaskan, lembaganya masih memantau penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Komnas HAM juga mendalami fakta dan proses hukum yang dilakukan saat ini. ”(Komnas HAM) belum bisa menyampaikan kesimpulan ataupun rekomendasi,” ujarnya di DPR kemarin.

Saat ini Komnas HAM menerima dua aduan terkait dengan kasus tersebut. Pertama, dugaan penghalangan akses bantuan hukum. Sementara, aduan kedua terkait dengan dugaan penyiksaan dalam penanganan kasus tersebut di Polres Cirebon. (*)

Editor: PARNA

batampos – Mantan kandidat calon presiden Amerika Serikat, Nikki Haley tengah menjadi sorotan di tengah isu penyerangan Tentara Israel pada wilayah Rafah, Palestina.

Hal tersebut terjadi karena Nikki Haley kedapatan menuliskan sebuah pesan di rudal Israel yang bertuliskan ‘Habisi mereka, Amerika cinta Israel, Selalu’.

Foto yang diunggah oleh anggota parlemen Israel, Danny Danon tersebut menampakkan sosok Haley yang tengah membubuhkan tanda tangan pada sejumlah rudal milik Israel yang diperkirakan akan digunakan untuk menyerang wilayah Palestina.

Bahkan dalam postingan yang diunggah pada akun Instagram pribadi Danon, @danny.danon pada Selasa (28/5/2024), Danon menuliskan sebuah caption yang mengatakan

“Habisi mereka! Inilah yang teman saya, mantan duta besar, Nikki Haley tulis hari ini pada peluru selama kunjungan ke situasi penembak di perbatasan utara,”.

Sontak saja, hal tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet, terutama para aktivis pro Palestina. Banyak diantara mereka mengecam perbuatan Haley yang dinilai tidak berperikemanusiaan tersebut.

Sementara diketahui, Haley mengunjungi pos militer di perbatasan utara Israel pada Selasa (28/5/2024) lalu, dimana Israel tengah gencar-gencarnya membombardir Jalur Gaza, terutama Rafah.

Setidaknya sebanyak 21 korban tewas dan puluhan orang terluka dalam serangan udara terbaru yang dilakukan Israel pada wilayah Rafah, Selasa (28/5/2024).

Semen tara total jumlah korban tewas akibat serangan brutal Israel ke Gaza sejak 7 Oktober lalu diperkirakan telah menyentuh angka 36.000 jiwa dengan sebagian besar korban merupakan anak-anak dan perempuan.

Diketahui, Haley merupakan mantan calon kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang mengalami kekalahan telak dalam ajang pemilihan pendahuluan melawan Trump.

Mantan duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut juga dikenal sebagai pendukung setia zionis yang radikal dan agresif. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Polemik soal besaran uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) masih jadi polemik. Sebab, ancaman kenaikan UKT yang ugal-ugalan diprediksi masih akan terjadi nantinya.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, pembatalan kenaikan UKT di tahun ini tidak permanen. Tahun depan, masih dimungkinkan kasus yang sama bakal terjadi lagi. Apalagi, jika salah kelolah dana pendidikan yang terjadi saat ini tak juga dibenahi.

”Ini bukan distop, ini hanya ditunda. Jadi ya seperti diprank,” ujarnya dalam diskusi pendidikan, di Jakarta, Rabu (30/5).

Pemerintah saat ini pun seolah cuci tangan karena tak ada kebijakan jelas mengenai UKT ini. Sehingga nantinya, urusan UKT ini akan diserahkan ke presiden selanjutnya.

Menurutnya, persoalan UKT hingga transformasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menunjukkan adanya salah kelola secara sistemik. Hal ini membuat pendidikan tinggi akhirnya dikomersialisasi. ”Cara mengelolanya sudah bukan sebagai institusi pendidikan yang seharusnya nirlaba. Tapi untuk mencari uang. Wajar kalau satuan pendidikan jadi market place, jualan buku, seragam, wisuda, dan lainnya,” keluhnya.

Diakuinya, satuan pendidikan memang membutuhkan dana untuk bisa berkembang. Namun, tidak berarti mendorong komersialisasi terhadap mahasiswanya. Biaya pendidikan yang semakin tinggi ini pun akhirnya menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak mudah bagi orang tua maupun mahasiswa. Mereka yang paling terdampak justru bukan dari keluarga dengan ekonomi rendah, tapi keluarga dengan ekonomi menengah.

Harusnya, kata dia, pemerintah harus mulai merubah mindsetnya. Kampus harus mulai fokus pada riset. Tidak hanya pembelajaran saja, tapi juga pengembangan-pengembangan inovasi.

Senada, Sudirman Said mengatakan, bahwa pendidikan harusnya bukan tempat nyari uang. Tapi, justru tempat untuk mengeluarkan uang dalam pembiayaan pendidikan. ”Kita memahami biaya pendidikan itu tinggi tapi itu fungsi negara untuk turun tangan,” tegasnya. Sebab, pendidikan tinggi ini yang bakal jadi penyelamat bukan hanya negara tapi juga sebuah keluarga untuk bisa keluar dari jeratan kemiskinan.

Seperti diketahui, Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah memerintahkan untuk menghentikan dan mencabut aturan soal kenaikan UKT. Para rektor PTN pun diminta kembali mengajukan besaran UKT-nya pada Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Abdul Haris maksimal 6 Juni 2024. (*)

Sumber: JP Group