batampos – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tak lepas dari peran penting Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Pantarlih memegang peran krusial dalam memastikan akurasi data pemilih. Pantarlih merupakan bagian vital dari badan Ad Hoc yang wajib hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan baik pemilihan presiden, legislatif maupun kepala daerah.

Ketua KPU Batam Mawardi mengatakan, pendaftaran seleksi pantarlih Pilkada 2024 akan dibuka 6 Juni mendatang. Proses pendaftaran disampaikan melalui media sosial KPU Batam. “Sesuai jadwalnya kita buka 6 Juni ini, ” ujarnya, Kamis (30/5).

Dikatakan Mawardi, sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022, tugas dan wewenang Pantarlih dalam Pilkada 2024, di antaranya membantu KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan PPS dalam menyusun daftar Pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Melaksanakan pencocokan dan juga penelitian data pemilih. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih.

Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. Selain itu, Pantarlih juga memiliki kewajiban yang mencakup. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dan juga menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

“Adapun total petugas Pantarlih yang dibutuhkan di Pilkada Batam sebanyak 3.889 orang, ” terang Mawardi.

Hal ini didapat setelah daftar hasil sinkronisasi pemetaan TPS menunjukkan adanya sekitar 1.811 TPS. Selain itu ada aturan yang menyebutkan bahwa tak semua TPS harus memiliki satu Pantarlih, beberapa TPS mungkin memerlukan dua Pantarlih, sehingga kebutuhan Pantarlih untuk Pilkada ini cukup besar.

Selain TPS, ia juga memprediksi jumlah pemilih di Pilkada 2024 ini akan mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2024. Dimana, Daftar Pemilih Tetap (Pileg) 2024 ada 851.614 pemilh dan pada daftar hasil sinkronisasi Pilkada ada 890.242 DPT.

“Proses masih terus berlangsung sampai kemudian ada penetapan DPT. Tahapan pemutakhiran baru dimulai sejak 31 Mei besok sampai dengan September 2024,” terang Mawardi.

Ia menjelaskan bahwa data pemilih yang akan digunakan berasal dari DPT Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Data ini digunakan untuk proses pencocokan, penelitian (coklit) dari rumah ke rumah.

“Perkiraannya, ada penambahan pada DPT,” ujarnya.

Setelah perekrutan Pantarlih, proses tahapan penyelenggara Pilkada 2024 dilanjutkan dengan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS). (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Proses penerima peserta didik baru (PPDB) dinantikan orangtua siswa sepanjang bulan Mei ini. Orangtua sudah persiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pendaftaran anak mereka. Sekolah negeri jadi tujuan banyak orangtua untuk mendaftarkan anak mereka.

Untuk PPDB tingkat SMA/SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah mengatur mekanisme PPDB dalam panduan petunjuk teknis (juknis) yang sudah dikeluarkan sepekan yang lalu. Selain mengatur kuota daya tampung dari masing-masing sekolah, dalam juknis ini ditegaskan bahwa PPDB untuk tingkat SMA/SMK nanti tidak dipungut biaya apapun.

Pendaftaran daring atau luring dilakukan secara gratis. Disdik akan melakukan pengawasan dan monitoring di lapangan agar tidak ada peluang bagi oknum-oknum tertentu meraup keuntungan dengan PPDB yang cukup bersaing itu nanti.

Sesuai juknis yang ada disdik juga sudah prediksi akan ada bermasalah nanti sebab, kuota daya tampung SMA dan SMK di Batam tidak seimbang dengan jumlah siswa SMP yang tamat. Data yang dikumpulkan Batam Pos ada sekitar 5000 siswa tamatan SMP yang harus ke sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri.

Persaingan ketat ini tentunya jadi peluang tersendiri bagi sebagian orang atau oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan dengan proses PPDB nanti.

Untuk itu Dinas dan pihak terkait lain nya tentu akan melakukan pengawasan di lapangan agar proses PPDB nanti berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.

Upaya Disdik untuk proses PPDB yang jujur dan adil ini disambut baik oleh masyarakat di Batuaji dan Sagulung. Masyarakat berharap tidak ada pungutan apapun dengan proses PPDB nanti sebab, keinginan mereka untuk memasukkan anak ke sekolah negeri karena alasan ekonomi tadi.

“Orang ramai-ramai ke sekolah negeri karena gratis PPDB dan hemat biaya pendidikan tadi. Jadi tolong ini diperhatikan betul. Jangan sampai ada calo yang bergentayangan selama proses PPDB berlangsung. Siswa titipan juga diperhatikan betul karena biasanya selalu ada siswa titipan. Biarkan proses PPDB berjalan jujur dan adil, ” harap Anita, warga Batuaji. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Riak- riak penolakan terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus bermunculan. Pemotongan jadi untuk Tapera ini dinilai cukup memberatkan.

Aturan Tapera ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa mengatakan penerapan Tapera belum dibutuhkan oleh pekerja. Saat ini pekerja masih dihadapkan dengan situasi kesejahteraan yang terus turun, padahal biaya hidup terus meningkat.

Baca Juga: Apindo Batam Tolak Rencana Tapera

Pemerintah menurutnya, lebih baik berkonsentrasi untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan menyangkut upah, sekarang ini upah pekerja di daerah masih ditentukan oleh pusat. Sehingga kehadiran Tapera saat ini tidak dibutuhkan oleh pekerja.

Mustofa menjelaskan pada prinsipnya jika kesejahteraan dalam hal ini upah sudah mencukupi. Maka pekerja tidak akan khawatir soal memiliki rumah bagi mereka. Sehingga program ini tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah.

Di sisi lain aliran UU Omnibuslaw yang sudah ditetapkan memberikan dampak cukup signifikan terhadap kesejahteraan yang menurun.

Upah pekerja hari ini menjadi pemerintah pusat, bukan daerah. Sedangkan upah ini bagian dari urat nadi pekerjaan dalam hal item kesejahteraan mereka.

“Tabungan perumahan rakyat (Tapera) kebijakan ini saat ini belum tepat,” tegasnya.

Menurut Mustofa, analisa yang saat ini yang dikeluhkan bukan soal tidak punya rumah, namun yang dikeluhkan adalah menurunnya kesejahteraan hari ini.

Kesejahteraan pekerja itu dasar utamanya adalah upah. Sedangkan upah saat ini berdasarkan UU Omnibuslaw ditarik ke pusat dan menjadi kewenangan pusat.

Mengenai Tapera, diharapkan bisa dibatalkan untuk saat ini. Pemerintah diminta berkonsentrasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dari sisi upah atau pendapatan.

Karena dari sisi upah ini, pekerja sebagai kepala keluarga, pekerja sebagai tulang punggung keluarga. Mampu mencukupi kebutuhan keluarga sampai saat ini.

“Pendapat saja, Tapera hari ini belum dibutuhkan oleh tenaga kerja,” ungkapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan perihal penerapan Tapera ini belum ada petunjuk detail dari pusat.

Untuk saat ini, pemerintah daerah hanya menunggu kebijakan atas aturan yang baru dikeluarkan ini. Pemotongan gaji untuk Tapera ini bertujuan untuk mewujudkan perumahan bagi pekerja.

“Baru sebatas itu saja informasinya. Kami juga masih menunggu arahan dari Kemenaker soal Tapera ini,” singkatnya. (*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Satu unit truk armada pengangkutan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam terbalik dan muatan sampahnya tumpah ke Jalan Sudirman di samping Flyover Laluan Madani, Batam Center, Kamis (30/5).

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun muatan sampah tumpah dan berserakan di badan jalan.

Kepala DLH Batam melalui Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Batam Eka Suryanto mengatakan, kedudukan bak sampah truk patah pada saat akan berbelok. Akibatnya, bak sampah langsung terbalik dan menumpahkan isinya ke jalan.
Meskipun, ia tak menampik armada itu sudah cukup berumur.

“Kalau misalkan dibilang tak layak, ya memang kondisinya seperti itu. Mau tidak mau untuk mengakomodir sampah, ya armada itu yang kami pakai dulu,” ujar Eka, Kamis (30/5).

Insiden truk sampah terbalik ini menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Saat ini truk sampah sudah dipindahkan ke pinggir jalan. Begitu juga sampah yang berserakan di tengah jalan sudah dibersihkan tim kebersihan.

“Sudah kita bersihkan, ” tambahnya.

Disinggung mengenai kondisi truk sampah, Eka menyebutkan sebanyak 52 unit dari 140 unit truk sampah di Batam berusia di atas 10 tahun. Selain itu, ada juga lima unit truk dalam keadaan rusak parah dan tidak layak jalan. Sementara itu belasan armada lainnya masa pemeliharaan atau service rutin bulanan.

“Ya Insyallah di tahun 2025 nanti kita sudah usulkan untuk peremajaan dan penambahan armada truk baru, ” ucap Eka.

Ia menilai peremajaan dan penambahan armada baru ini sudah sangat diperlukan di dalam mengakomodir armada truk yang telah berumur maupun yang tidak layak jalan. Disebunya di tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan peremajaan dan sekaligus penambahan 25 armada truk amrol sampah.

“Kita usulkan 25 unit. Mudah-mudahan diakomodir,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyono menegaskan, ke depan mau tidak mau harus ada penambahan armada baru truk sampah. Menurutnya, penambahan armada truk ini sudah sangat diperlukan untuk mengakomodir sampah di Batam.

“Saya sudah hubungi kabidnya tadi, penambahan sudah sangat diperlukan. Ini kebutuhan pokok sebab jika sampah ini tidak ternagkut, tentu akan menjadi masalah lagi, ” tegasnya.

Djoko menambahkan, DPRD Batam prinsipnya akan menyetujui usulan penambahan armada truk sampah di tahun depan. Karena ini juga Me merupakan kebutuhan bersama dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak di Batam.

“Kita tergantung DLH, Kalau DLH ajukan kita akan setujui. Untuk tahun ini memang tidak ada penambahan armada, yang ada itu perbaikan dan pemeliharaan rutin, ” pungkasnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Berkendaraan melawan arus masih marak terjadi di sepanjang ruas jalan utama di Batuaji dan Sagulung. Kecelakaan lalulintas karena perilaku berkendara yang kurang disiplin ini kerap terjadi selama ini.

Perlu penanganan dan perhatian yang serius agar lalulintas di dua wilayah berpenduduk padat tersebut bisa tertib. Salah satu penyebab kesemrawutan lalu-lintas ini adalah U Turn atau pemutaran kendaraan yang kurang. Pengendaranya khusus pemotor nekat ambil risiko berkendara melawan arus karena lokasi U Turn yang berjauhan.

Pemotor yang datang dari Simpang Basecamp dan hendak ke pasar Sagulung dan sekitar misalkan nekat mengambil rute lawan arus dari U Turn depan SPBU Basecamp ketimbang harus putar balek di depan perumahan Puskopkar Batuaji. Begitu juga pengendara yang keluar dari simpang Kaveling Lama dan hendak ke simpang Mandalai nekat melawan arus ketimbang harus muter ke arah simpang Basecamp.

Sama halnya dengan warga perumahan Permata Hijau, Bukit Tempayan, Batuaji yang berkendara dari simpang Basecamp memilih melawan arus dari depan pintu masuk kawasan Golf simpang Basecamp ketimbang harus mutar di lampu Merah Simpang Tobing. Pemotor yang keluar dari jalan Ahmad Dahlan Seitemiang dan hendak ke arah Aviari juga demikian memilih melawan arus ke arah simpang Tobing sebab U Turn jauh di hutan Mata Kucing sana.

Perilaku berkendara melawan arus ini terjadi di banyak ruas jalan khususnya persimpangan di jalan R Suprapto, Brigjen Katamso dan Diponegoro Seitemiang.

“Sudah sering kecelakaan karena pemotor dari arah Simpang Basecamp selalu lawan arus melalui U Turn (depan pasar Melayu) agar bisa masuk ke simpang ini (Hutatap),” ujar Agus, pedagang kaki lima di simpang Hutatap.

Warga berharap agar kebutuhan U Turn di dua wilayah ini diperhatikan lagi untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu-lintas akibat ketidakpatuhan masyarakat penggunaan jalan tersebut.

“Kalau U Turn nya disesuaikan dengan kebutuhan keluar masuk masyarakat tentu tak mau orang lawan arus. Ini karena terlalu jauh U Turn makanya banyak yang nekad lawan arus, ” kata Asril, warga lainnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Nasib 21 WNA yang merupakan anak buah kapal (ABK) MT Arman 114 di Batam tak kunjung jelas. Padahal keputusan deportasi disepakati dalam rapat bersama antara Imigrasi, Bakamla, Kejaksaan, KLHK dan instansi lain yang terlibat dalam perkara kasus MT Arman 114 di kantor Imigrasi pada Senin 13 Mei 2024 lalu.

Namun hingga Rabu (29/5), ke 21 WNA itu tak kunjung dideportasi. Selain karena belum semua paspor ABK diterima Imigrasi, syarat lain untuk deportasi juga belum dikeluarkan oleh KLHK sebagai penyidik perkara limbah kapal MT Arman.

Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, Kharisma Rukmana mengatakan dari 21 ABK MT Arman, pihaknya hanya menerima 6 paspor ABK.

Baca Juga: Polemik MT Arman 114, Kazona Bakamla Barat: Kami Menjalankan Amanat Undang-undang

“Sampai saat ini kami baru menerima 6 paspor ABK. Kami sudah berkoordinasi meminta keseluruhan paspor ABK, tapi sampai saat ini belum kami Terima untuk 15 paspor lainnya, ” jelas Kharisma, Rabu (29/5).

Padahal, berdasarkan pemeriksaan beberapa waktu lalu, Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam sudah memutuskan untuk segera deportasi para ABK. Sebab para ABK sudah terlalu lama di Batam dan tak memiliki izin.

“Kami sudah memutuskan untuk mendeportasi, hanya saja belum bisa kami lakukan, karena syarat lainnya belum terpenuhi, termasuk paspor hanya 6 yang kami terima, ” jelas Kharisma.

Syarat yang dimaksud yakni administrasi yang dikeluarkan KLHK, akomodasi para WNA dan tiket WNA. Dimana untuk proses deportasi, KLHK akan berkoordinasi ke agen Kapal MT Arman 114.

“Untuk deportasi 6 WNA yang paspor sudah ada sama kami pun belum bisa, karena ya tadi, syaratnya belum lengkap. Karena untuk syarat deportasi sudah kami jelaskan ke KLHK,” sebut Kharisma.

Disinggung terkait keberadaan para ABK, menurut Kharisma berada di Hotel BCC Baloi, Batam, sebagai tempat penampungan sementara dari ABK. Keberadaan para ABK mendapat pengawalan dari Imigrasi dan Polisi.

“Kami tetap pantau disana. Memang informasi sempat mau dibawa ke kapal oleh KLHK, tapi gagal. Saya kurang tahu persis penyebabnya apa, ” ungkap Kharisma.

Sementara itu, kuasa hukum kapten kapal MT Arman 114 Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, Doktor Rolas Budiman Sitinjak SH mempertanyakan sikap Imigrasi Batam yang belum juga mendeportasi 21 ABK MT Arman 114.

“Ada apa dengan Imigrasi Batam ini, kenapa mereka belum juga mendeportasi 21 ABK MT Arman 114 ini, kalau alasannya paspor ditahan KLHK, harusnya Imigrasi Batam bisa menjemput bola dengan mendatangi KLHK Kepri dan karena Imigrasi yang punya kewenangan, lagian ini kan sudah menjadi hasil keputusan bersama. Kalau lah akomodasi para WNA dan tiket WNA yang menjadi alasan pihak Imigrasi yang sampai saat ini belum mampu mendeportasi para ABK Kapal ini, pihak kami siap menanggung semua akomodasi dan tiket para ABK ini,” tegas Rolas.

Ditambahkannya, merupakan permintaan Kapten Kapal MT Arman 114 Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba selaku pihak yang memiliki otoritas penuh atas kapal dan ABK MT Arman 114. Dirinya selaku kuasa hukum diminta untuk menurunkan ABK-nya dengan alasan rasa kemanusiaan serta kondisi psikologi ABK serta beberapa ABK yang tidak lagi mendapatkan gaji serta kontak kerjanya yang sudah habis.

“Sejak kasus ini bergulir sekitar awal Juli 2023 lalu, para ABK ini sudah mulai jenuh dan bahkan ada yang hampir stres. Kepada kapten mereka meminta untuk dipulangkan agar dapat bertemu dengan keluarga dan dapat memulai hidup baru. Kasihan mereka menahan rindu bertemu dengan keluarga,” ujar Rolas.

Rolas menjelaskan saat ini proses persidangan masih bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba duduk sebagai pesakitan dan didakwa atas perbuatannya yang mencemari lingkungan dituntut selama7 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, dengan subsider 6 bulan.

“Kasus ini masih bergulir di PN Batam,  dan kapten sudah mempertanggungjawabkan jawabkan perbuatannya di hadapan hukum Republik Indonesia,” ujar Rolas. (*)

Reporter: Yashinta