batampos – Data pemilih untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mulai disiapkan. Diprediksi, jumlah pemilih secara nasional yang berhak mencoblos pada 27 November mencapai 207.110.768 orang. Terdiri dari 103.228.748 pemilih laki-laki dan 103.882.020 perempuan.

Angka itu berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri. Jika dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang berjumlah 204.807.222, terjadi kenaikan sekitar 2,3 juta.

Data DP4 itu sendiri, kemarin telah diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada KPU RI. Tito mengatakan, data tersebut tidak hanya mencakup pemilih yang memenuhi syarat per kemarin. Namun juga telah memasukkan potensi pemilih muda yang baru memasuki usia 17 tahun setelahnya hingga 27 November 2024.

”Pemilih potensial ini menjadi dasar karena di Kemendagri ada dukcapil dan itu te-record,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta.

Tito mengatakan, angka tersebut dipastikan masih akan berubah.

Sebab, perubahan da­ta kependudukan sangat dinamis. Baik itu disebabkan oleh kematian, pernikahan, pindah penduduk, hingga pe­rubahan status TNI/Polri.

”Kalau ada yang masuk jadi anggota TNI-Polri otomatis akan berkurang,” imbuhnya. Untuk itu, updating data akan dilakukan secara berkala.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan KPU untuk menjaga keamanan data, mengingat rincian sangat detail. Sesuai UU Perlindungan Data Pemilih, per Oktober 2024 kebocoran data akan mendapat sanksi hukum.

Baca Juga: Inflasi April 2024 Tembus 3 Persen, Tarif Transportasi Penyebabnya

”Sistem keamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU, betul-betul bisa dijaga,” jelasnya. Pemerintah, bersama kementerian lembaga terkait akan melakukan backup.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, usai menerima DP4, KPU akan melakukan sinkronisasi data. Kemudian, data juga masih harus dilakukan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (coklit) lapangan.

”Jadi rangkaian datanya akan sangat panjang sehingga memang KPU memerlukan pastisipasi masyarakat untuk ngecek datanya,” ujarnya.

Pengecekan dilakukan nantinya akan disiapkan pada laman cekdptonline.kpu.go.id. Jika nanti ada pemilih yang belum masuk, selama proses coklit bisa disampaikan.

Terkait keamanan data yang disinggung Mendagri, Betty memastikan itu jadi per­hatian. Satgas keamanan siber yang dibentuk bersama banyak lembaga akan membantu menjaga data KPU. Wanita berdarah Mi­nang itu optimistis bisa melakukannya.

”Yang bisa kita usahakan adalah menjaga data pemilih,” kata Betty. (*)

Sumber: JP group

batampos – KPK bakal memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Jumat (3/5). Komisi Antirasuah itu meminta Muhdlor patuh dan datang memenuhi panggilan. Peringkatkan pihak-pihak terkait tidak melakukan perintangan penyidikan atas kasus korupsi pemotongan insentif ASN pajak di lingkungan Pemkab Sidoarjo itu.

Jumat dua pekan lalu (19/4), KPK sebenarnya telah menjadwalkan pemanggilan Muhdlor. Namun, dia tak datang dengan alasan sakit dan menjalani perawatan. ”Kami mengingatkan agar yang bersangkutan untuk hadir besok,”terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kemarin.
KPK telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan itu. Dan KPK meminta Muhdlor kooperatif. Hadir ke gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan sesuai jadwal. KPK menegaskan untuk beberapa pihak untuk tak menghalangi kasus ini.

Ali tak menerangkan detail mengenai upaya pengalangan proses penyidikan tersebut.

”Siapapun tidak boleh meng-halangi proses penyidikan. Termasuk penasehat hukum,” katanya. Di antaranya memberikan saran-saean yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menghambat proses penyidikan.

Ali bahkan mengingkatkan perkara semacam itu bisa masuk dalam perintangan penyidikan. Yang diatur dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di mana mereka yang terbukti dalam perkara ini bisa dikenakan hukuman pidana.

Absenya Muhdlor dalam pemeriksaan pertama memang sempat membuat KPK curiga. Sebab, surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter di RSUD Sidoarjo Barat tempat Muhdlor dirawat tak memiliki penjelasan secara leng-kap. Surat tersebut tak memuat kapan Muhdlor bisa keluar menjalani perawatan.

Kondisi itu membuat tim KPK turun langsung ke rumah sakit tersebut untuk mengecek pada Selasa (23/4). Dan dari sana dokter mengetahui ada kesalahan dalam pembuatan surat keterangan sakit.

Muhdlor telah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 April lalu ke publik. Sebelum Muhdlor, dua bawahannya juga sudah ditetapkan tersangka. Yakni Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubag Umum BPPD Siska Wati.
KPK menaksir kasus pemotongan insentif ASN pajak ingin mencapai Rp 2,7 miliar selama kurun waktu 2023 saja. Hitungan itu berdasarkan pemotongan 10-30 persen dari perolehan insentif ASN.

Jawa Pos (grup Batam Pos) sempat mengkonfirmasi kuasa Hukum Muhdlor Mustofa Abidin mengenai kedata-ngannya kleinnya hari ini. Namun, hingga berita ini ditulis, Mustofa tak menjawab pesan dan telepon. (*)

Sumber: JP group

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turunkan status internasional menjadi domestik untuk 17 bandara di Indonesia dari sebelumnya 34. Alasannya, karena minimnya wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara tersebut.

Sepanjang 2023, BPS mencatat hanya ada 169 wisatawan mancanegara yang masuk melalui 17 bandara tersebut. BPS mencatat jumlah wisman mencapai 1,14 juta kunjungan pada tahun lalu.

”Kira-kira kalau kita buat persentasenya 0,0021 persen dari total kunjungan wisman melalui pintu udara utama lain pada tahun tersebut,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (2/5).

Selain itu, BPS juga mencatat dari jumlah perjalanan wisatawan nasional yang berangkat ke luar negeri melalui 17 bandara tersebut hanya sebanyak 61.016 perjalanan. ”Atau hanya 1,06 persen dari total perjalanan wisnas sepanjang 2023,” imbuh Amalia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah memangkas jumlah bandara internasional di Indonesia menjadi 17 dari sebelumnya tercatat sebanyak 34 bandara. Dengan begitu, ada 17 bandara internasional yang statusnya kini sudah berubah menjadi bandara domestik.

Pemangkasan itu sebagaimana telah sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 31/2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, adapun tujuan penetapan itu secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19. Keputusan itu juga telah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

”KM 31/2004 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi dengan menjadikan bandara sebagai hub (pengumpan) internasional di negara sendiri,” kata Adita dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4).

”Selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati negara lain,” imbuh Adita Irawati. (*)

batampos – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang pendahuluan terkait gugatan Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP), Kamis (2/5). PDIP meminta agar Prabowo Subi-anto-Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi tergugat dari sidang pendahuluan dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT. Sidang perdana yang digelar di Ruang Kartika PTUN Jakarta itu dilak-sanakan secara tertutup selama kurang lebih 60 menit.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun mengungkapkan bahwa pihaknya menguraikan pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan tergugat KPU RI. Sebab, KPU diduga tidak melaksanakan atau upaya pembiaran.

”Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik,” kata Gayus seusai persidangan di PTUN, Jakarta Timur, kemarin.

Baca Juga: Ridwan Kamil Masih Bimbang, Maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat

Ji­ka PTUN menerima gugatan itu, lanjut Gayus, MPR bisa menggunakan putusan tersebut untuk tidak melantik Prabowo-Gibran.

Gayus menyadari bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pihaknya mengajukan permohonan ke PTUN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satunya, KPU memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran, sebagai cawapres pendamping Prabowo.

”Bahwa putusan MK sudah final dan binding kita hormati, tetapi ada dua lainnya bagaimana proses pemilu ini berlangsung apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi,” kata dia.
Sementara itu, PTUN meminta Tim Hukum PDIP untuk memperbaiki tuntutan dalam gugatan mereka. Gayus menyatakan, pihaknya siap melaksanakan permintaan PTUN untuk melakukan perbaikan. (*)

Sumber: JP group

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan meroket tembus 3 persen pada April 2024. Sedangkan secara bulanan atau month to month (mtm) inflasi naik menjadi 0,25 persen.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara bulanan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami peningkatan dari 106,13 pada Maret 2023, menjadi 106,40 pada April 2024.

”Secara year to year terjadi inflasi 3,0 persen dan secara tahun kalender atau year to date inflasi 1,19 persen,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Kamis (2/5).

Amalia menjelaskan, untuk kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah transportasi sebesar 0,93 persen dengan andil inflasi sebesar 0,12 persen. Meski begitu, inflasi bulanan April 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu.

”Di mana penyumbang utama inflasi dari kelompok transportasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen, tarif angkutan antar kota dengan andil inflasi 0,03 persen, serta tarif kereta api dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen,” jelas Amalia Adininggar Widyasanti.

Komoditas lain yang memberi andil inflasi adalah bawang merah sebesar 0,14 persen. Lalu, emas perhiasan 0,08 persen, tomat 0,04 persen, serta bawang putih 0,02 persen.

”Selain itu terdapat komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai merah dengan andil deflasi 0,14 persen, beras 0,12 persen, serta telur ayam ras 0,06 persen,” imbuh Amalia Adininggar Widyasanti.

Dari 38 provinsi, sebanyak 34 provinsi mengalami inflasi, sementara empat mengalami deflasi. Adapun provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua dan Papua Tengah masing-masing yakni 1,2 persen secara bulanan.

Kemudian, disusul Papua Pegunungan 1,06 persen, Kalimantan Tengah 0,73 persen, dan Papua Barat Daya 0,73 persen. Sedangkan empat provinsi penyumbang deflasi adalah Lampung minus 0,01 persen secara bulanan.

”Lalu, Sumatera Utara minus 0,04 persen, Sulawesi Barat minus 0,27 persen, dan Sumatera Barat minus 0,3 persen,” terang Amalia Adininggar Widyasanti. (*)

batampos – Temuan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia pada minggu ke-17 2024 mengalami pelonjakan peningkatan dibanding tahun 2023 lalu di periode yang sama. Seiringan dengan itu, kasus kematian akibat DBD juga lebih banyan ditemukan tahun ini dibanding tahun 2023.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, pada minggu ke-17 tahun 2024, jumlah kasus DBD mencapai 88.593 kasus. Dari jumlah temuan kasus tersebut, sebanyak 621 jiwa meninggal dunia akibatnya.

“Data DBD minggu 17 tahun 2024 jumlah kasus DBD: 88.593 kasus, jumlah kematian DBD: 621 kematian,” kata Nadia kepada wartawan, Kamis (2/5).

Jumlah kasus DBD dan kematian akibat DBD ini, kata Nadia, pada periode yang sama tahun 2023, jumlah kasusnya hanya tercatat sebanyak 28.579 kasus dengan kematian sebanyak 209 jiwa.

Ia mengungkapkan kasus tertinggi hingga kematian tertinggi akibat DBD terjadi di lima Kabupaten/Kota, yaitu:

5 kabupaten/kota kasus tertinggi tahun 2024

1.⁠ ⁠Kota Bandung 3468 kasus
2.⁠ ⁠Kabupaten Tangerang 2540 kasus
3.⁠ ⁠⁠Kota Bogor 1944 kasus
4.⁠ ⁠⁠Kota Kendari 1659 kasus
5.⁠ ⁠⁠Kabupaten Bandung Barat 1576 kasus

5 Kabupaten/kota kematian DBD tertinggi Tahun 2024

1.⁠ ⁠Kabupaten Bandung 29 kematian
2.⁠ ⁠Kabupaten Jepara 21 kematian
3.⁠ ⁠Kota Bekasi 19 kematian
4.⁠ ⁠Kabupaten Subang 18 kematian
5.⁠ ⁠Kabupaten Kendal 17 Kematian (*)